Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2008 tentang POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN KODIFIKASI MATERIIL PERTAHANAN SISTEM NOMOR SEDIAAN NASIONAL DI LINGKUNGAN DEPHAN DAN TNI

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini, yang dimaksud dengan :

1. Kodifikasi adalah proses mengkaji materiil, membandingkan dengan materiil lain yang karakteristiknya sama dan MENETAPKAN nomor barang.
2. Sistem Nomor Sediaan Nasional (NSN) adalah nomor kode materiil yang ditetapkan Puskod Dephan yang bersifat unik terdiri atas 13 digit numerik.
3. Kodifikasi sistem NSN adalah suatu sistem manajemen perbekalan dengan cara memberikan kode yang spesifik dan unik yang bersifat seragam dan universal bagi materiil/bekal sehingga dapat dikomunikasikan ke seluruh pengguna katalog di dalam negeri dan di luar negeri.
4. Katalogisasi adalah suatu rangkaian proses melalui tahap-tahap kegiatan mulai dari penentuan nama materiil, identifikasi materiil, klasifikasi materiil, sampai dengan menentukan kodifikasi materiil yang spesifik, sehingga diperoleh suatu identitas materiil yang unik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam Sistem NSN dengan tujuan untuk membentuk dan menyelenggarakan bahasa pembekalan materiil yang seragam dan berlaku umum dalam sistem kodifikasi materiil pertahanan.
5. Kataloger adalah personel pegawai negeri (anggota TNI dan PNS) yang melaksanakan tugas sebagai pengelola sistem kodifikasi materiil pertahanan berlandaskan pada sistem NSN dengan latar belakang

pendidikan, dan latihan serta pengalaman yang memadai sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan mahir (profesional) sesuai dengan tingkatan yang disandangnya. 6. Materiil Bekal adalah materiil yang telah dikatalogkan dan telah diberi NSN serta selanjutnya didistribusikan kepada Pembina materiil dan atau Pabrikan dan satuan-satuan yang membutuhkannya, dapat terdiri atas materiil produksi tunggal atau lebih (dikenali dalam bentuk dan fungsi serta tempat materiil tersebut terpasang/melekat), dan atau hasil modifikasi/perbaikan. 7. Materiil pertahanan adalah barang atau peralatan yang menjadi persediaan yang ada di gudang dan atau materiil yang terpasang pada peralatan maupun barang atau peralatan yang akan masuk ke dalam sistem pengendalian persediaan materiil pertahanan. 8. Materiil adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan- satuan tertentu yang dapat dihitung, diukur dan atau ditimbang dan dinilai yang diperlukan untuk pembekalan, pemeliharaan dan dukungan bagi kegiatan Dephan dan TNI baik untuk kepentingan operasi maupun kepentingan administrasi dalam rangka mendukung pertahanan negara. 9. Pelaksana Kodifikasi Materiil adalah satuan kerja (satker) pembina materiil di Departemen Pertahanan, Mabes TNI, Angkatan dan atau Pabrikan, yang diberi tugas dan kewajiban serta wewenang dan tanggung jawab menyelenggarakan kegiatan kodifikasi materiil. 10. Pengguna Kodifikasi Materiil (katalog materiil) adalah satuan kerja (satker) pembina materiil di Departemen Pertahanan, Mabes TNI, Angkatan dan atau pabrikan, yang menggunakan/memanfaatkan hasil kodifikasi materiil dalam rangka pengelolaan logistik pertahanan. 11. Pabrikan adalah suatu badan, individual, perusahaan, firma, korporasi atau kegiatan badan pemerintah yang MENETAPKAN karakteristik, desain dari produksi barang dengan bantuan gambar teknis, spesifikasi, dan pengawasan produk. 12. Distributor/Pemasok adalah penyedia materiil/barang yang memasok/ menyediakan materiil pertahanan dalam proses pengadaan untuk kebutuhan pertahanan negara. 13. Katalog materiil adalah hasil dari proses katalogisasi yang merupakan suatu daftar materiil yang disusun menurut ketentuan NSN. 14. National Codification Bureau (NCB) adalah Badan Kodifikasi Nasional disuatu negara yang diberi wewenang oleh Badan Kodifikasi

Internasional sebagai penghubung antar sesama NCB dan antara NCB dengan Badan Kodifikasi Internasional, bertanggungjawab atas pengelolaan data kodifikasi nasional dan bertindak sebagai pusat pertukaran data kodifikasi materiil. 15. Pembina Materiil adalah Pejabat yang berwenang melaksanakan pembinaan materiil yang meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan kodifikasi materiil tentang perencanaan, pengorganisasian, pengerahan, pengendalian dan pengawasan terhadap daur hidup materiil di lingkungan Dephan dan TNI. 16. Kode Pabrik (CAGE/Commercial and Government Entity) adalah nomor yang khas terdiri atas 5 digit numerik atau gabungan alpha numerik (contoh: 0000 Z ) yang ditetapkan Puskod Dephan bagi industri pertahanan (perusahaan, pabrik dan distributor). 17. Logistik Pertahanan adalah proses dan kegiatan manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan untuk seluruh fungsi logistik pertahanan yang bulat, utuh, terpadu dan terarah dalam mengusahakan persediaan serta berdaya guna dalam pengerahan materiil, fasilitas dan jasa secara tepat agar fungsi pertahanan dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien. 18. Permanent System Control Number (PSCN) adalah kode yang ditetapkan oleh NCB yang bersifat sementara berupa 13 digit alpha numerik.

Penyelenggaraan Kodifikasi Materiil dilaksanakan dengan memperhatikan asas- asas : a. manfaat, yaitu kodifikasi materiil pertahanan diselenggarakan guna mendukung fungsi-fungsi pembinaan materiil sepanjang daur hidupnya, sehingga tercapai pembinaan materiil yang berdaya guna dan berhasil guna; b. terpadu, yaitu kodifikasi materiil pertahanan diselenggarakan secara terpadu dalam tataran wewenang dan tanggung jawab penyelenggara dan para pelaksana kodifikasi materiil pertahanan; c. handal, yaitu hasil kodifikasi materiil pertahanan, berupa katalog materiil yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan rumusan yang jelas dan benar, mudah dimengerti, dan dapat digunakan secara tepat guna;

d. terarah, yaitu kodifikasi materiil diarahkan pada pencapaian pelaksanaan tugas pokok; e. ketelitian, yaitu kodifikasi materiil harus teliti dan cermat agar pertanggungjawaban dapat diberikan dengan cepat untuk tertib administrasi; f. berlanjut, yaitu kodifikasi materiil sistem NSN harus menjamin kelancaran dan kemampuan untuk kegiatan pembinaan materiil secara berlanjut dan berkesinambungan sehingga dapat mendukung satuan operasional secara optimal; g. ketepatan, yaitu kodifikasi materiil harus dapat menjamin ketepatan data dan informasi materiil untuk perencanaan kebutuhan, pengadaan, maupun operasional materiil pertahanan; h. penghematan, yaitu semua kekayaan negara harus diperlakukan secara hemat dengan skala prioritas sesuai dengan Binmat, sehingga dapat dicegah pemborosan, dan harus diusahakan agar usia pakai materiil dapat berlangsung lebih lama; i. mudah beradaptasi (Adaptability), yaitu kodifikasi materiil sistem NSN dapat menyesuaikan dengan berbagai macam sistem yang ada dalam kebutuhan manajemen logistik, mulai dari proses perencanaan, pengadaan awal, pembekalan ulang, pemeliharaan, sampai pada proses penghapusan materiil bekal; j. kompatibel (Compatability), yaitu kodifikasi materiil sistem NSN dapat diproses, direkam dan dikirim secara manual maupun elektronik sesuai kemajuan teknologi informasi; k. sederhana (Simplicity), yaitu kodifikasi materiil sistem NSN dapat diaplikasikan tanpa melakukan modifikasi terhadap semua barang, mudah dikenali, luwes dan mudah pemeliharaannya; l. seragam (Uniformity), yaitu kodifikasi materiil sistem NSN dalam struktur dan komposisi yang seragam, dengan menganut 13 digit yang mudah dikenal dan dianut oleh banyak negara; m. legalitas, yaitu kodifikasi materiil sistem NSN telah berlaku dan diakui oleh negara-negara anggota NATO dan Non NATO, yang tergabung dalam organisasi kodifikasi internasional (NAMSA); dan n. terpusat, yaitu perencanaan, pengendalian dan pembinaan kodifikasi materiil sistem NSN secara terpusat di Puskod Dephan dan dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan pembina materiil TNI dan Angkatan serta pabrikan.

Penyelenggaraan Kodifikasi Materiil Sistem NSN dilaksanakan dengan menganut prinsip-prinsip : a. dapat dikembangkan, yaitu kodifikasi materiil sistem NSN dapat dikembangkan lebih dari 9.999.999 jenis materiil bekal yang berbeda- beda di dalam satu negara (NCB); b. seragam, yaitu satu barang dikodifikasi dengan satu nomor identitas (NSN); c. bahasa Perbekalan yang tunggal, yaitu metode kodifikasi yang digunakan adalah satu buku pedoman kodifikasi yang berlaku universal; d. dapat saling dipertukarkan, yaitu kodifikasi materiil sistem NSN dapat membantu terselenggaranya sistem saling tukar menukar informasi data materiil antara jenis materiil yang mempunyai fungsi sama; e. terpadu, yaitu kodifikasi materiil sistem NSN dapat mempermudah pelaksanaan standardisasi materiil; dan f. keterkaitan dan harmonis, yaitu kodifikasi materiil sistem NSN dapat mendukung pelaksanaan sistem logistik terpadu, bahasa pembekalan bersama (common supply language), serta membina hubungan kerja sama antara pabrikan, pemasok dan pengguna materiil pertahanan.

Peraturan Menteri Pertahanan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman tentang ketentuan pokok-pokok penyelenggaraan kodifikasi materiil pertahanan sistem NSN, dengan tujuan terlaksananya penyelenggaraan dan koordinasi antar pembina materiil dan atau pabrikan untuk mewujudkan keseragaman dan keterpaduan dalam penerapan kodifikasi materiil pertahanan.

(1) Penyelenggaraan kodifikasi materiil sistem NSN harus berpedoman pada satu materiil bekal satu NSN.

(2) Penyelenggaraan kodifikasi materiil sistem NSN harus mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Badan Kodifikasi Internasional. (3) Penerapan kodifikasi materiil sistem NSN dilaksanakan oleh satuan pemakai sampai dengan satuan pembina materiil untuk mendukung pembinaan materiil secara efektif dan efisien. (4) Proses perumusan kodifikasi materiil sistem NSN dilaksanakan melalui tahapan kegiatan pemberian nama, klasifikasi, identifikasi dan penetapan NSN.

(1) Pelaksana kodifikasi materiil dilaksanakan oleh kataloger, sesuai dengan kualifikasi sebagai berikut: a. tingkat pelaksana:

1. pelaksana pemula;
2. pelaksana;
3. pelaksana lanjutan; dan
4. penyelia. b. tingkat keahlian :
5. ahli pertama;
6. ahli muda; dan
7. ahli madya. (2) Kodifikasi materiil sistem NSN dilakukan oleh kataloger, sesuai dengan tingkat kesulitan identifikasi materiil berdasarkan ketentuan yang berlaku. (3) Satuan kerja yang belum memiliki personel dengan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses kodifikasi tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. (4) Pusat Kodifikasi Dephan merupakan badan pembina profesi kataloger. ketiga Sasaran Kodifikasi Materiil Sistem NSN

Sasaran kodifikasi materiil sistem NSN yaitu: a. materiil yang telah menjadi materiil bekal di lingkungan Dephan dan TNI dan atau materiil baru hasil pengadaan;

b. produk pabrikan dalam negeri yang menjadi materiil bekal atau item of supply (IOS) dan/atau produk yang dipesan/dibeli negara lain, selanjutnya pabrikan/perusahaan tersebut diberikan nomor kode pabrik (CAGE/Commercial and Government Entity); c. materiil produk luar negeri yang belum diketahui NSN nya akan diberi nomor sementara berupa Permanent System Control Number (PSCN) oleh Puskod Dephan; dan d. barang/materiil yang tidak perlu dikodifikasi :

1. materiil/barang dalam proses penelitian dan pengembangan;

2. materiil/barang yang habis pakai (Formulir, Blanko dll);

3. materiil/barang tak bergerak (Gedung, tanah dll); dan

4. materiil/barang Major end item (Kapal induk, Pesawat dll).

(1) Metode kodifikasi materiil sistem NSN dibagi menjadi dua bagian, Descriptive method (Metode Uraian) dan Reference Method (Metode Rujukan). (2) Metode uraian (Descriptive Method) dibagi 2 yaitu :

a. Full Descriptive Method ( Metode Uraian Penuh); dan

b. Partial Descriptive Method (Metode Uraian sebagian). (3) Metode Uraian Penuh dibagi atas 3 tipe yaitu : a. tipe 1 Full Descriptive ( Uraian Penuh); b. tipe 1A/K Full Descriptive - Reference (Uraian penuh-Rujukan); dan c. tipe 1B/L Full Descriptive - Reference - Descriptive ( Uraian penuh–Rujukan - Uraian); (4) Metode uraian sebagian dibagi atas 3 tipe yaitu : a. tipe 4 Partial Descriptive (Uraian sebagian); b. tipe 4A/M Partial Descriptive-Reference (Uraian sebagian-

rujukan); dan c. tipe 4B/N Partial Descriptive-Reference-Descriptive (Uraian Sebagian- Rujukan-Uraian);

(5) Metode rujukan (Reference Method) hanya satu tipe yaitu tipe 2.

Proses penyelenggaraan Kodifikasi materiil terdiri atas : a. penentuan kebijakan, dimulai dari proses pengumpulan dan pengolahan data materiil yang menjadi bekal persediaan materiil pertahanan, untuk selanjutnya dijadikan bahan dasar perumusan dan penentuan kebijakan penyelenggaraan kodifikasi materiil pertahanan; b. penyusunan rencana kerja dan program kegiatan, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat Kodifikasi Dephan, para pembina dan satuan pemakai materiil pertahanan menjabarkan penyelenggaraan kodifikasi materiil sesuai tataran, wewenang dan tanggung jawab masing-masing, untuk kemudian disusun dalam rencana kerja dan program kegiatan kodifikasi materiil pertahanan; c. perumusan Kodifikasi materiil, dimulai dari pengumpulan data materiil, pengolahan data sesuai ketentuan kodifikasi materiil sistem NSN, penetapan NSN, dan menyusun katalog materiil berupa Publikasi Katalog Materiil, dengan urutan kegiatan sebagai berikut :

1. penentuan Nama Baku materiil, proses penentuan nama dan/atau sebutan baku yang jelas dan tunggal bagi satu materiil dengan menggunakan bahasa yang komunikatif untuk menghindari kekeliruan sebutan atas materiil yang sama walaupun berasal dari sumber yang berlainan;
2. klasifikasi, proses penetapan grup dan klas materiil dengan mempertimbangkan hubungan karakteristik maupun fungsinya antara materiil satu dengan lainnya ke dalam grup dan klas serta penggunaan nomor kode yang tepat;
3. identifikasi, penetapan karakteristik suatu materiil/barang bekal sesuai ketentuan NSN, yang menjelaskan spesifikasi teknis, ciri-ciri khusus, sifat-sifat, bahan, gambar atau sketsa materiil serta manajemen data materiil, dengan maksud untuk membedakan antara materiil yang satu dengan materiil lainnya; dan
4. penetapan NSN, penetapan kode/nomor identitas materiil bekal yang unik untuk setiap materiil bekal yang telah diidentifikasi sesuai ketentuan sistem NSN dan materiil bekal dimaksud diberikan identitas dengan metode 13 digit Numerik dengan struktur sebagaimana, tercantum dalam Lampiran ”I” Peraturan Menteri ini.

d. penetapan Permanent System Control Number (PSCN) yaitu Penetapan kode sementara (PSCN) bagi materiil bekal yang berasal dari Luar negeri, tetapi belum memiliki/ditemukan NSN dari negara asalnya karena keterbatasan dokumen pendukung materiil bekal tersebut, sehingga kode ini bersifat sementara dan bila NSN dari negara asalnya telah diketahui maka PSCN dinyatakan tidak berlaku lagi, dan struktur PSCN sebagaimana tercantum dalam Lampiran ”II” Peraturan Menteri ini; e. publikasi katalog merupakan hasil kodifikasi materiil pertahanan yang berupa hardcopy, softcopy disebarluaskan sebagai informasi data materiil pertahanan dan dapat digunakan sebagai rujukan dalam rangka pembinaan materiil pertahanan; dan f. penetapan Kode Pabrik dilaksanakan oleh Pusat Kodifikasi Dephan dengan MENETAPKAN Nomor Kode Pabrik (CAGE/Commercial and Government Entity) bagi pabrikan, BUMN/BUMNIS, swasta Nasional, badan pemerintah, distributor utama dengan syarat badan tersebut sebagai penentu desain produk dan Struktur CAGE sebagaimana tercantum dalam Lampiran ”III” Peraturan Menteri ini.

(1) Pusat Kodifikasi Dephan, menentukan kebijakan di bidang kodifikasi materiil atas dasar pengumpulan dan pengolahan, perumusan materi, serta hasil evaluasi dan pengembangan data inventori dari Dephan, Mabes TNI, Angkatan dan/ atau Pabrikan. (2) Dephan, Mabes TNI, Angkatan dan/ atau Pabrikan menentukan kebijakan pengumpulan data materiil sesuai ketentuan dan prosedur kodifikasi yang telah ditetapkan dan menyerahkannya ke Puskod Dephan untuk di kodifikasi dan atau dipublikasikan dalam bentuk katalog materiil. (3) Pusat Kodifikasi Dephan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 menyimpan dan memelihara data hasil kodifikasi ke dalam bank data (database) dalam bentuk Sistem Data Katalog Terintegrasi (SDKT). (4) Pusat Kodifikasi Dephan melaksanakan supervisi untuk mengetahui jenis produksi atau bidang usaha maupun barang yang disalurkan perusahaan, pabrikan dan distributor yang telah memperoleh Nomor Kode Pabrik

(Commercial And Government Entity / CAGE) dan kegiatan tersebut dalam bentuk bimbingan teknis kodifikasi ke perusahaan, pabrikan dan distributor.

(1) Pusat Kodifikasi Dephan, selaku National Codification Bureau (NCB) sebagai pusat kegiatan kodifikasi materiil bertanggung jawab untuk : a. mengkoordinasikan rencana kerja dan program kegiatan Kodifikasi materiil kepada para pembina materiil di Dephan, Mabes TNI, Angkatan dan atau Pabrikan; b. menyusun rencana kerja dan program kegiatan kodifikasi materiil berpedoman dari hasil koordinasi dengan pembina materiil di Dephan, Mabes TNI, Angkatan dan atau Pabrikan; c. menyiapkan publikasi katalog untuk Dephan, Mabes TNI, Angkatan dan atau Pabrikan; dan d. bertindak sebagai pusat rujukan nasional bidang kodifikasi, dapat melakukan sosialisasi dan asistensi teknis kodifikasi materiil sistem NSN, termasuk kerja sama dengan NCB luar negeri dan atau Badan Kodifikasi Internasional. (2) Dephan, Mabes TNI, Angkatan dan atau Pabrikan bertanggung jawab : a. menjabarkan dan melaksanakan kebijakan kodifikasi materiil yang ditetapkan Pusat Kodifikasi Dephan; b. menyusun rencana kerja atau usulan dan program kegiatan kodifikasi materiil dan diajukan ke Puskod Dephan; dan c. menyusun program kegiatan berdasarkan rencana kerja dan program kegiatan yang telah dikoordinasikan dengan Pusat Kodifikasi Dephan.

(1) Satuan pemakai menyerahkan data materiil pengadaan baru kepada pembina materiil untuk selanjutnya diteruskan ke Pusat Kodifikasi Dephan dengan melengkapi data sesuai kebutuhan antara lain :

a. Nama Materiil; b. Part Number (PN); c. Nama Pabrikan/pemasok; d. Karakteristik/spektek materiil; e. Illustrated Part Catalog (IPC); f. Illustrated Part Breakdown (IPB); g. Gambar teknis (Technical Drawing); dan/atau h. Harga Satuan sesuai kontrak. (2) Satuan pemakai menyerahkan data materiil yang telah menjadi bekal satuan tetapi belum teridentifikasi kepada pembina materiil untuk selanjutnya diteruskan ke Pusat Kodifikasi Dephan dengan melengkapi data sebagi berikut : a. Nama Materiil; b. Part Number (PN); c. Nama Pabrikan/pemasok; dan d. Negara produsen. (3) Pusat Kodifikasi Dephan, mengkaji data materiil yang diajukan oleh Pembina Materiil untuk selanjutnya dirumuskan dan disahkan menjadi katalog materiil sistem NSN. (4) Pengesahan NSN terhadap materiil bekal yang dihasilkan oleh Pabrikan, meliputi penentuan nama baku, klasifikasi, identifikasi, dan kodifikasi barang/materiil Sistem NSN.

(1) Pusat Kodifikasi Dephan menyusun publikasi katalog materiil sesuai kebutuhan kemudian digandakan, didistribusikan kepada para pengguna, pembina materiil dan atau pabrikan. (2) Publikasi katalog materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai rujukan dalam rangka pembinaan materiil.

(3) Pusat Kodifikasi Dephan sebagai NCB INDONESIA berkewajiban mengirimkan Publikasi katalog ke NATO Maintenance and Supply Agency (NAMSA) sebagai koordinator NCB Internasional.

(1) Pusat Kodifikasi Dephan dan Pembina materiil mengendalikan pelaksanaan hasil kodifikasi materiil. (2) Pengguna hasil kodifikasi materiil maupun pembina materiil di Dephan, Mabes TNI, Angkatan dan atau Pabrikan menerapkan hasil kodifikasi materiil pada setiap tahapan kegiatan pembinaan materiil. (3) Pelaksanaan penggunaan kodifikasi materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengguna hasil kodifikasi materiil melaporkan penerapannya kepada pembina materiil masing-masing dengan tembusan Puskod Dephan. (4) Pengguna hasil Kodifikasi materiil berkewajiban mengkoordinasikan kepada pelaksana pengadaan materiil pertahanan tentang penerapan klausul kontrak kodifikasi materiil sistem NSN pada setiap kontrak pengadaan materiil pertahanan.

(1) Pembina materiil di Dephan, Mabes TNI, Angkatan dan atau Pabrikan menyampaikan evaluasi hasil kodifikasi dan penerapan sistem kodifikasi serta saran-saran untuk penyempurnaan dan pengembangan sesuai kebutuhan. (2) Pusat Kodifikasi Dephan melaksanakan evaluasi dan pengkajian terhadap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kemudian dituangkan dalam rencana kerja dan program kegiatan dengan tembusan kepada Pembina materiil. (3) Pusat Kodifikasi Dephan dalam mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) khususnya teknologi informasi senantiasa mengikuti sistem kodifikasi yang dikembangkan oleh NAMSA.

(1) Guna mencapai efektifitas dalam penyelenggaraan kodifikasi materiil, proses penyelenggaraan kodifikasi diatur sesuai alur proses sebagaimana tercantum dalam Lampiran “IV” Peraturan Menteri ini.

(2) Penyelenggara Kodifikasi materiil sebagai pelaksana dan pengendali kegiatan ditetapkan sebagai berikut :

a. Pusat Kodifikasi Dephan sebagai koordinator pelaksana dan pengendali di lingkungan Dephan, Mabes TNI, Angkatan dan atau Pabrikan; b. Biro Umum Sekretariat Jenderal Dephan sebagai koordinator pelaksana dan pengendali penyelenggaraan kodifikasi materiil yang menjadi tanggung jawabnya di lingkungan Dephan; c. Staf Logistik TNI sebagai koordinator pelaksana dan pengendali pada:

1. Satuan Komunikasi dan Elektronika TNI, yang menangani penyelenggaraan kodifikasi materiil komunikasi dan elektronika yang menjadi tanggung jawabnya;
2. Badan Perbekalan TNI yang menangani penyelenggaraan kodifikasi materiil bekal umum dan bekal khusus yang menjadi tanggung jawabnya;
3. Pusat Kesehatan TNI yang menangani penyelenggaraan kodifikasi materiil bekal kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya;
4. Badan Intelijen Strategis TNI yang menangani penyelenggaraan kodifikasi materiil bekal khusus yang menjadi tanggung jawabnya; dan
5. Detasemen Markas Mabes TNI yang menangani penyelenggaraan kodifikasi materiil bekal yang menjadi tanggung jawabnya;

d. Staf Logistik TNI AD, sebagai pelaksana dan pengendali penyelenggaraan kodifikasi materiil yang menjadi tanggung jawabnya; e. Staf Logistik TNI AL, sebagai pelaksana dan pengendali penyelenggaraan kodifikasi materiil yang menjadi tanggung jawabnya; dan f. Staf Logistik TNI AU, sebagai pelaksana dan pengendali penyelenggaraan kodifikasi materiil yang menjadi tanggung jawabnya; (3) Pusat Kodifikasi Dephan dapat melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Pembina materiil dan atau Pabrikan di dalam maupun di luar negeri secara bilateral dan multilateral.

Pada saat Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : Skep/193/III/M/2000 tanggal 23 Maret 2000 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Katalogisasi Materiil di lingkungan Dephan dan TNI, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan ini.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Pertahanan ini akan diatur oleh Kepala Pusat Kodifikasi Dephan.

Pada saat Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : Skep/193/III/M/2000 tanggal 23 Maret 2000 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Katalogisasi Materiil di lingkungan Dephan dan TNI dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2008 MENTERI PERTAHANAN

JUWONO SUDARSONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

ANDI MATALATTA