Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERBUP Berlaku

PETUNJUK TEKNIS ALOKASI DANA DESA DAN

BAB 1 — KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

  1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.

  2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  3. Bupati adalah Bupati Wajo.

  4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

  6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

  7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

  8. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.

  9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh kepentingan masyarakat setempat dalam sisten Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

  11. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah Alokasi Dana Desa Minimal yang dibagi secara merata kepada masing-masing desa.

  12. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah Alokasi Dana Desa yang dibagi secara proporsional berdasarkan variabel yang telah ditetapkan.

  13. Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan perundang-udangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

  14. Peraturan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Perkades adalah Peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa dan bersifat mengatur.

  15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

  16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

  17. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

  18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan
    Belanja Daerah.

  19. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT diwilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.

  20. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa dan Lurah.

  21. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.

  22. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang terbitkan oleh Kepala Desa selaku PKPKD dalam pelaksanaan perjalanan dinas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.

  23. Alat Tulis Kantor yang selanjutnya disingkat ATK adalah barang pakai habis yang digunakan dalam menunjang aktifitas kegiatan perkantoran.

  24. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.

  25. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.

  26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas PMD Kabupaten Wajo.

  27. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau proyek.

  28. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

  29. Indeks Kesulitan Georgafis Desa yang selanjutnya disingkat IKG adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.

  30. Belanja Lainnya adalah kegiatan yang menjadi kewenangan desa dan diputuskan melalui musyawarah desa.

  31. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa misalnya rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, pos pelayanan terpadu dan lembaga pemberdayaan masyarakat. BAB II PENGALOKASIAN

BAB 2 — PENGALOKASIAN

Pasal 2

(1) ADD dianggarkan pada APBD Daerah setiap tahun anggaran melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 10 % (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) mempertimbangkan: a. kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis. BAB III TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

BAB 3 — TATA CARA PEMBAGIAN DAN

Pasal 3

(1) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2023 dialokasikan berdasarkan asas adil dan merata berdasarkan:
a. ADDM; dan
b. ADDP
(2) ADDM sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dan ADDP sebesar 30 (tiga puluh persen).

Pasal 4

dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut: ADDP setiap Desa = [(0,15 x Z1) + (0,35 x Z2) + (0,20 x Z3) + (0,30 x Z4)] x (ADD Daerah - ADDM) (2) Istilah rumus sebagaimana diamaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. ADDP setiap Desa yakni alokasi proporsional setiap Desa; b. Z1 yakni rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Daerah. c. Z2 yakni rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Daerah. d. Z3 yakni rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas wilayah di Daerah. e. Z4 yakni rasio IKG kabupaten terhadap total IKG di Daerah. f. ADD Daerah yakni besaran Alokasi Dana Desa di Daerah. g. ADDM yakni besaran Alokasi Dana Desa Minimal di Daerah.

Pasal 5

(1) Penghitungan ADDP setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6

(1) ADD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana diatur dalam
Peraturan Bupati Wajo Nomor 75 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp74.328.981.900,00 (Tujuh Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah). (2) Rincian ADD untuk setiap Desa di Daerah
Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa untuk mendukung Program Pemerintah Daerah
berdasarkan visi misi Bupati Wajo sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024, perlu sinergitas yang terpadu dalam menyusun program kegiatan di setiap desa dalam daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu mengatur mengenai tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa dengan Peraturan Bupati; c. bahwa Peraturan Bupati Wajo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa
di Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan atas SALINAN

Peraturan Bupati Wajo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2022 menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu ditinjau kembali dan diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

MENGINGAT
  1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
    Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
    dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
    Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
    Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
    dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
    tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111
Tahun 2014 tentang Peraturan Teknis di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Wajo Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 75);

Referensi Silang (7)
UU 6/2014 — DESA
UU 29/1959 — Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang...
UU 2/2022 — PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004
UU 23/2014 — PEMERINTAHAN DAERAH
UU 1/2022 — HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT
PP 43/2014 — PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6...
PP 11/2021 — Village-Owned