Peraturan Badan Nomor per-11-1-02-ppatk-09-2012 Tahun 2012 tentang TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PELAPORAN

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

2. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.

3. Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.

4. Pihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.

5. Penyedia Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat PJK meliputi bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat, penyelenggara pos, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara e-money dan/atau e-wallet, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pergadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi dan penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

6. Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa PJK.

7. Transaksi Keuangan Tunai yang selanjutnya disingkat TKT adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam, dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.

8. Transaksi Keuangan Mencurigakan yang selanjutnya disingkat TKM adalah: a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan; b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

9. Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap PJK.

10. Bank Sentral adalah Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Bank INDONESIA.

11. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

(1) PJK wajib melaporkan TKT yang dilakukan oleh Pengguna Jasa. (2) Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap: a. TKT yang dilakukan oleh PJK dengan pemerintah dan Bank Sentral; b. TKT untuk pembayaran gaji atau pensiun; c. TKT lain yang ditetapkan oleh Kepala PPATK; dan d. TKT lain atas permintaan PJK untuk dikecualikan yang disetujui oleh PPATK. (3) Pengecualian pelaporan TKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, berlaku tanpa harus meminta persetujuan kepada Kepala PPATK.

(4) Pengecualian pelaporan TKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Peraturan ini. (5) Pengecualian pelaporan TKT lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan meminta persetujuan kepada Kepala PPATK.

(1) Pengecualian pelaporan TKT yang dilakukan dengan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi : a. pemerintah pusat; b. pemerintah daerah; c. kementerian; d. lembaga pemerintah non kementerian; e. badan-badan pemerintah lainnya; dan/atau f. lembaga lain yang sumber pembiayaan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. (2) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak meliputi badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. (3) TKT yang dilakukan oleh PJK dengan pemerintah, dikecualikan pelaporan TKT dengan persyaratan sebagai berikut: a. pembukaan rekening pemerintah dilakukan sesuai dengan syarat dan tatacara pembukaan rekening pemerintah; dan b. penyetoran dan penarikan dana dari dan ke rekening pemerintah dilakukan oleh pihak yang mendapat kewenangan untuk bertindak dan atas nama pemerintah sebagaimana tercantum dalam pembukaan rekening pemerintah dan perubahannya.

Pengecualian pelaporan TKT untuk pembayaran gaji atau pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi Transaksi rutin yang dilakukan untuk pembayaran gaji atau pensiun oleh Pengguna Jasa yang berbentuk Korporasi.

(1) Pengecualian pelaporan TKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilaksanakan terhadap TKT yang secara rutin dilakukan

baik harian, mingguan, maupun bulanan oleh Pengguna Jasa yang memiliki jenis usaha atau pihak tertentu yang berbentuk Korporasi. (2) Pengecualian pelaporan TKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap TKT antar PJK dalam rangka kegiatan usaha masing-masing. (3) Jenis usaha yang dikecualikan pelaporan TKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. usaha perkebunan; b. pengelola jalan tol; c. supermarket, hypermarket, department store, dan usaha sejenis dengan nama lain; d. pengelola jasa perparkiran; e. stasiun pengisian bahan bakar umum; f. maskapai penerbangan; g. perusahaan pelayaran serta angkutan sungai, danau dan penyeberangan; h. lembaga pendidikan formal; i. operator telekomunikasi; j. pengelola rumah sakit; k. penyedia tenaga listrik; atau l. perusahaan daerah air minum atau yang sejenis. (4) Pihak tertentu yang dikecualikan pelaporan TKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. organisasi-organisasi internasional yang anggotanya adalah negara misalnya Perserikatan Bangsa Bangsa, International Monetary Funds, Asian Development Bank, dan World Bank; atau b. perwakilan negara asing.

(1) Dalam hal terdapat paling kurang 10 (sepuluh) Pengguna Jasa berbentuk Korporasi, PJK dapat mengajukan usulan pengecualian pelaporan TKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d. (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. melakukan TKT secara rutin baik harian, mingguan, maupun bulanan; b. melakukan hubungan usaha dengan PJK paling sedikit dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan

c. memiliki jenis usaha atau pihak tertentu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

(1) Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disertai dengan dokumen pendukung yang meliputi: a. daftar profil Pengguna Jasa; b. data TKT yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dalam 2 (dua) tahun terakhir; c. hasil kajian; dan d. rekomendasi dari asosiasi PJK. (2) Profil Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada persyaratan yang diatur dalam ketentuan tentang prinsip mengenali Pengguna Jasa yang ditetapkan oleh PPATK dan/atau Lembaga Pengawas dan Pengatur. (3) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sekurang- kurangnya meliputi: a. frekuensi TKT; b. nominal TKT; c. kewajaran karakteristik TKT dalam jenis usaha; d. tingkat resiko jenis usaha; dan e. jumlah Pengguna Jasa. (4) Dalam hal PJK menjadi anggota asosiasi PJK, maka usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diajukan setelah melakukan koordinasi dan meminta rekomendasi asosiasi PJK.

Setelah menerima usulan pengecualian pelaporan TKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), PPATK melakukan penelaahan atas kriteria dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7.

(1) Persetujuan terhadap usulan pengecualian pelaporan TKT tidak diberikan kepada PJK secara individu. (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perubahan terhadap Peraturan ini.

Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 belum ditetapkan oleh PPATK, PJK wajib melaporkan TKT kepada PPATK.

(1) PJK wajib melakukan pemantauan secara berkala terhadap TKT yang dikecualikan. (2) Dalam hal ditemukan adanya unsur TKM berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJK wajib melaporkan TKT yang dikecualikan sebagai TKM.

(1) PJK wajib membuat dan menyimpan daftar Pengguna Jasa dan Transaksi Pengguna Jasa yang dikecualikan dari pelaporan TKT. (2) PJK melakukan pemeliharaan dan pengkinian profil Pengguna Jasa yang termuat dalam daftar Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi : a. identitas Penguna Jasa; b. identitas pengurus dan pemegang saham Pengguna Jasa; dan c. alamat Pengguna Jasa. (3) PJK menyimpan dokumen TKT yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) PJK dilarang menyampaikan laporan TKT yang tergolong dalam TKT yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) kepada PPATK. (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan peringatan dan/atau teguran tertulis.

(1) PJK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 dikenai sanksi administratif. (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur, pengenaan sanksi administratif terhadap PJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh PPATK. (4) Sanksi administratif yang dikenakan oleh PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa: a. peringatan; b. teguran tertulis; dan/atau c. pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi.

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: 3/9/KEP.PPATK/2004 tentang Transaksi Keuangan Tunai Yang Dikecualikan dari Kewajiban Pelaporan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 September 2012 KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 September 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN