Peraturan Badan Nomor 11-2-pbi-2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

(1) Penetapan kualitas dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga, untuk: a. Kredit dan penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh setiap Bank kepada 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); b. Kredit dan penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh setiap Bank kepada debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan jumlah:

1. lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) bagi Bank yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a) memiliki predikat penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko (risk control system) untuk risiko kredit “sangat memadai” (strong); b) memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku; dan c) memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan Bank paling kurang 3 (PK-3).
2. lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) bagi Bank yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a) memiliki predikat penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko untuk risiko kredit “dapat diandalkan” (acceptable); b) memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku; dan

c) memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan Bank paling kurang 3 (PK-3). c. Kredit dan penyediaan dana lain kepada debitur dengan lokasi kegiatan usaha berada di daerah tertentu dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (2) Predikat penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko untuk risiko kredit, rasio KPMM, dan peringkat komposit tingkat kesehatan Bank yang digunakan dalam penilaian kualitas Kredit dan penyediaan dana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada penilaian Bank INDONESIA yang diberitahukan kepada Bank pada tiap semester. (3) Penggunaan predikat penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko untuk risiko kredit, rasio KPMM, dan peringkat komposit tingkat kesehatan Bank dalam penilaian kualitas Kredit dan penyediaan dana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sebagai berikut: a. penilaian kualitas Kredit dan penyediaan dana lainnya bulan Januari sampai dengan Juni menggunakan predikat penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko untuk risiko kredit, rasio KPMM, dan peringkat komposit tingkat kesehatan Bank selambat- lambatnya posisi bulan September; dan b. penilaian kualitas Kredit dan penyediaan dana lainnya bulan Juli sampai dengan Desember menggunakan predikat penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko untuk risiko kredit, rasio KPMM, dan peringkat komposit tingkat kesehatan Bank selambat- lambatnya posisi bulan Maret. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diberlakukan untuk Kredit dan penyediaan dana lainnya yang diberikan kepada 1 (satu) debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan jumlah lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang merupakan: a. Kredit yang direstrukturisasi; dan/atau b. penyediaan dana kepada 50 (lima puluh) debitur terbesar Bank. (5) Penetapan kualitas Kredit yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tetap dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59.

(6) Dalam hal terdapat penyimpangan yang signifikan dalam prinsip perkreditan yang sehat, Bank INDONESIA dapat MENETAPKAN penilaian kualitas Aktiva Produktif yang diberikan oleh Bank kepada debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. 2. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Bank wajib melakukan identifikasi dan penetapan terhadap Properti Terbengkalai yang dimiliki. (2) Penetapan Properti Terbengkalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Direksi dan didokumentasikan. (3) Bagian properti yang tidak digunakan Bank dari suatu properti yang digunakan untuk kegiatan usaha Bank secara mayoritas, tidak digolongkan sebagai Properti Terbengkalai. (4) Dalam hal Bank tidak menggunakan bagian dari suatu properti secara mayoritas, maka bagian properti yang tidak digunakan untuk kegiatan usaha Bank digolongkan sebagai Properti Terbengkalai secara proporsional. 3. Diantara Pasal 47 dan Pasal 48, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 47A yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal agunan akan digunakan sebagai pengurang PPA, penilaian agunan paling kurang dilakukan oleh: a. penilai independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (7) bagi Aktiva Produktif kepada debitur atau Kelompok Peminjam dengan jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); b. penilai intern Bank bagi Aktiva Produktif kepada debitur atau Kelompok Peminjam dengan jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). (2) Penilaian terhadap agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sejak awal pemberian Aktiva Produktif. 4. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPA ditetapkan sebagai berikut: a. Surat Berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di INDONESIA atau memiliki peringkat investasi, paling tinggi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari nilai yang tercatat di bursa efek pada akhir bulan; b. Tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal, paling tinggi sebesar:

1. 70% (tujuh puluh perseratus) dari penilaian apabila: a) untuk Aktiva Produktif lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan penilaian oleh penilai independen dilakukan dalam 18 (delapan belas) bulan terakhir; atau b) untuk Aktiva Produktif kurang dari atau sama dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dan penilaian oleh penilai intern dilakukan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir atau penilaian oleh penilai independen dilakukan dalam 18 (delapan belas) bulan terakhir.
2. 50% (lima puluh perseratus) dari penilaian apabila: a) untuk Aktiva Produktif lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan penilaian yang dilakukan oleh penilai independen telah melampaui 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir; atau b) untuk Aktiva Produktif kurang dari atau sama dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dan penilaian yang dilakukan oleh penilai intern telah melampaui 12 (dua belas) bulan namun belum melampaui 18 (delapan belas) bulan terakhir atau penilaian oleh penilai independen dilakukan telah melampaui 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.
3. 30% (tiga puluh perseratus) dari penilaian apabila: a) untuk Aktiva Produktif lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan penilaian oleh penilai independen telah melampaui 24 (dua puluh empat) bulan namun belum melampaui 30 (tiga puluh) bulan terakhir; atau

b) untuk Aktiva Produktif kurang dari atau sama dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dan penilaian yang dilakukan oleh penilai intern telah melampaui 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir atau penilaian yang dilakukan oleh penilai independen telah melampaui 24 (dua puluh empat) bulan namun belum melampaui 30 (tiga puluh) bulan terakhir. 4) 0% (nol perseratus) dari penilaian apabila: a) untuk Aktiva Produktif lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan penilaian yang dilakukan oleh penilai independen telah melampaui 30 (tiga puluh) bulan terakhir; atau b) untuk Aktiva Produktif kurang dari atau sama dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dan penilaian yang dilakukan oleh penilai intern telah melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir atau penilaian yang dilakukan oleh penilai independen telah melampaui 30 (tiga puluh) bulan terakhir. c. Tanah dan/atau bangunan bukan untuk tempat tinggal, mesin yang dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanah, pesawat udara, kapal laut, resi gudang, dan persediaan paling tinggi sebesar:

1. 70% (tujuh puluh perseratus) dari penilaian apabila penilaian dilakukan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir;
2. 50% (lima puluh perseratus) dari penilaian apabila penilaian yang dilakukan telah melampaui 12 (dua belas) bulan namun belum melampaui 18 (delapan belas) bulan terakhir;
3. 30% (tiga puluh perseratus) dari penilaian apabila penilaian yang dilakukan telah melampaui 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir; atau 4) 0% (nol perseratus) dari penilaian apabila penilaian yang dilakukan telah melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir. (2) Bank wajib menggunakan nilai yang terendah dalam hal terdapat beberapa penilaian terhadap suatu agunan untuk posisi yang sama baik yang dilakukan oleh penilai independen maupun penilai intern.

(3) Bank INDONESIA dapat MENETAPKAN nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang PPA lebih rendah dari penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, berdasarkan pertimbangan pengawasan. 5. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilarang melebihi nilai pengikatan agunan. (2) Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPA ditetapkan berdasarkan nilai terendah antara perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dengan nilai pengikatan agunan. 6. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Bank yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 22, Pasal 33 ayat (3), Pasal 34, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 49, Pasal 50 ayat (2), Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64 ayat (2), Pasal 65, Pasal 66, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 72 dapat dikenakan sanksi administratif antara lain berupa: a. teguran tertulis; b. pembekuan kegiatan usaha tertentu; c. pencantuman pengurus dan/atau pemegang saham Bank dalam daftar orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan pengurus Bank, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1998. (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 dan Pasal 18 wajib membentuk PPA sebesar 100% (seratus perseratus) terhadap Aktiva dimaksud.

Pasal II

Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank INDONESIA ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 29 Januari 2009. GUBERNUR BANK INDONESIA,

BOEDIONO

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 29 Januari 2009. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

ANDI MATTALATTA