Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERATURAN_POLRI Berlaku

Peraturan Badan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepolisian ini yang dimaksud dengan:

  1. Anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Anggota Polri adalah Pegawai Negeri pada Polri.
  2. Pangkat adalah tingkat kedudukan yang mencerminkan peran, fungsi dan kemampuan, serta keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugasan.
  3. Administrasi Kepangkatan adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis terkait dengan pangkat Anggota Polri sebagai bagian dari sistem pembinaan karier.
  4. Kenaikan Pangkat adalah pangkat yang diberikan setingkat lebih tinggi kepada Anggota Polri sebagai penghargaan yang diberikan atas dasar prestasi kerja dan pengabdian Anggota Polri terhadap negara.
  5. Kenaikan Pangkat Reguler adalah pangkat yang diberikan setingkat lebih tinggi kepada Anggota Polri sesuai periode Kenaikan Pangkat sebagai penghargaan kepada Anggota Polri yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan.
  6. Kenaikan Pangkat Pengabdian adalah pangkat yang diberikan setingkat lebih tinggi kepada Anggota Polri atas Pengabdian dalam melaksanakan tugas secara terus- menerus tanpa cacat.
  7. Kenaikan Pangkat Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KPLB adalah pangkat yang diberikan kepada Anggota Polri setingkat lebih tinggi sebagai bentuk penghargaan terhadap prestasi luar biasa dalam pelaksanaan tugas kepolisian, tidak terikat oleh peraturan Kenaikan Pangkat

secara umum dan mempunyai akibat administrasi penuh. 8. Kenaikan Pangkat Luar Biasa Anumerta yang selanjutnya disingkat KPLBA adalah pangkat setingkat lebih tinggi yang diberikan kepada Anggota Polri yang gugur/meninggal dunia dalam melaksanakan tugas kepolisian. 8a. Kenaikan Pangkat Kehormatan adalah pangkat setingkat lebih tinggi yang diberikan kepada Anggota Polri golongan pangkat Perwira Tinggi yang telah purna tugas karena menjabat sebagai Menteri dan tidak mempunyai akibat administrasi penuh. 9. Pangkat Efektif adalah pangkat yang diberikan kepada Anggota Polri aktif dan memiliki akibat administrasi penuh. 10. Pangkat Lokal adalah pangkat yang diberikan kepada Anggota Polri aktif untuk sementara yang menjalankan tugas khusus dan memerlukan pangkat yang lebih tinggi dari yang disandangnya, namun tidak memiliki akibat administrasi. 11. Pangkat Tituler adalah pangkat yang diberikan kepada warga negara INDONESIA di luar kalangan Polri berkaitan dengan tugas yang mengharuskan adanya pejabat yang memiliki pangkat kepolisian, berlaku selama masih memangku jabatan tersebut serta mendapat perlakuan administrasi terbatas. 12. Dewan Pertimbangan Karier yang selanjutnya disingkat DPK adalah badan yang bersifat nonstruktural yang berada di tingkat Markas Besar Polri, satuan induk organisasi dan satuan kewilayahan, yang bertugas dan berkewajiban memberikan saran-saran serta pertimbangan berkaitan dengan pembinaan karier Anggota Polri. 13. Masa Kerja adalah penghitungan masa bakti sejak diangkat menjadi Anggota Polri sampai dengan pangkat terakhir yang tidak terputus-putus.

  1. Masa Dinas Perwira yang selanjutnya disingkat MDP adalah masa dinas yang dihitung sejak diangkat menjadi Perwira Polri.

  2. Masa Dinas Dalam Pangkat yang selanjutnya disingkat MDDP adalah masa Anggota Polri menyandang pangkat dalam setiap tingkatan masing-masing golongan kepangkatan.

  3. Masa Dinas Dalam Jabatan yang selanjutnya disingkat MDDJ adalah masa menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang dihitung sejak keputusan dikeluarkan.

  4. Terhitung Mulai Tanggal yang selanjutnya disingkat TMT adalah tanggal dimulainya penghitungan masa berlaku keputusan.

  5. Pendidikan Pengembangan yang selanjutnya disebut Dikbang adalah pendidikan lanjutan setelah Pendidikan Pembentukan (Diktuk).

  6. Pendidikan Kedinasan Polri adalah pendidikan akademik, vokasi dan profesi yang diselenggarakan oleh Polri atau institusi lain melalui kerja sama pendidikan dengan biaya dinas.

  7. Pendidikan Nonkedinasan Polri adalah pendidikan akademik, vokasi dan profesi yang diselenggarakan bukan oleh Polri atau institusi lain, tidak melalui kerja sama pendidikan.

  8. Ketentuan Pasal 11 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Jenis Kenaikan Pangkat di lingkungan Polri, terdiri atas: a. Kenaikan Pangkat Reguler; b. Kenaikan Pangkat Pengabdian; c. KPLB; d. KPLBA; dan e. Kenaikan Pangkat Kehormatan.

  1. Ketentuan Pasal 14 ditambah satu ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) KPLB diproses tidak terikat periode, dapat diberikan 1 (satu) kali dalam dinas aktif. (2) KPLBA diproses tidak terikat periode dan berlaku 1 (satu) kali. (3) Kenaikan Pangkat Kehormatan diproses paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pensiun dan berlaku 1 (satu) kali.

  1. Ketentuan ayat (3) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Persyaratan khusus Kenaikan Pangkat Reguler meliputi: a1. Kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi yang menduduki jabatan definitif setingkat menteri; a. Inspektur Jenderal Polisi ke Komisaris Jenderal Polisi, menduduki jabatan definitif struktural/fungsional eselon I A/I B; b. Brigadir Jenderal Polisi ke Inspektur Jenderal Polisi, menduduki jabatan definitif struktural/fungsional eselon I B; c. Komisaris Besar Polisi ke Brigadir Jenderal Polisi, meliputi:

  1. memenuhi persyaratan: a) pendidikan; dan b) MDP dan MDDP;
  2. menduduki jabatan definitif struktural/ fungsional eselon II A; dan
  3. Anggota Polri yang telah selesai melaksanakan tugas sebagai Ajudan

dan Wakil

dapat

dinaikkan pangkat dengan pertimbangan khusus; d. Ajun Komisaris Besar Polisi ke Komisaris Besar Polisi, meliputi:

  1. memenuhi persayaratan: a) pendidikan; dan b) MDP dan MDDP; dan
  2. telah menduduki jabatan definitif struktural/fungsional eselon II B3; e. Komisaris Polisi ke Ajun Komisaris Besar Polisi, meliputi:
  3. memenuhi persyaratan: a) pendidikan; dan b) MDP dan MDDP; dan
  4. telah menduduki jabatan definitif struktural/fungsional eselon IIIA2; f. Pangkat Ajun Komisaris Polisi ke Komisaris Polisi meliputi:
  5. memenuhi persyaratan: a) pendidikan; dan b) MDP dan MDDP; dan
  6. telah menduduki jabatan definitif struktural/fungsional eselon IIIB; g. Inspektur Polisi Satu ke Ajun Komisaris Polisi, meliputi:
  7. mempunyai MDP dan MDDP; dan
  8. telah menduduki jabatan definitif struktural/fungsional eselon IVA; h. Inspektur Polisi Dua ke Inspektur Polisi Satu, meliputi:
  9. mempunyai MDP dan MDDP; dan
  10. telah menduduki jabatan definitif struktural/fungsional eselon IVA; i. Ajun Inspektur Polisi Dua ke Ajun Inspektur Polisi Satu dengan memenuhi MDDP; j. Bripka ke Ajun Inspektur Polisi Dua dengan MDDP;

k. Brigadir Polisi ke Bripka dengan MDDP; l. Briptu ke Brigadir Polisi dengan MDDP; m. Bripda ke Briptu dengan MDDP; n. Abriptu ke Abrip dengan MDDP; o. Abripda ke Abriptu dengan MDDP; p. Bharaka ke Abripda dengan MDDP; q. Bharatu ke Bharaka dengan MDDP; dan r. Bharada ke Bharatu dengan MDDP. (2) Kenaikan Pangkat Brigadir Jenderal Polisi ke Inspektur Jenderal Polisi dan seterusnya tidak mempersyaratkan MDP dan MDDP. (3) Kenaikan golongan kepangkatan memperoleh percepatan berlaku satu kali dalam golongan kepangkatan Perwira, Bintara atau Tamtama dan dapat bersifat komulatif dengan ketentuan: a. Perwira memiliki ijazah Strata Satu/Strata Dua/Strata Tiga lulusan Perguruan Tinggi di luar negeri yang mendapatkan beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, mendapat percepatan UKP 1 (satu) tahun; dan b. Bintara dan Tamtama:

  1. telah mengikuti pendidikan kejuruan (Dikjur), dengan waktu pendidikan paling singkat 1 (satu) bulan, mendapat percepatan 6 (enam) bulan; dan

  2. memiliki ijazah Strata Satu/Strata Dua/Strata Tiga yang terakreditasi paling rendah B mendapat percepatan 1 tahun;

  3. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 25A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

Persyaratan Kenaikan Pangkat Kehormatan: a. Keputusan PRESIDEN tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perwira Tinggi Polri; dan

b. Keputusan PRESIDEN tentang Pengangkatan sebagai Menteri.

  1. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Prosedur pengusulan meliputi: a. KPLB dan KPLBA:

  1. diusulkan oleh Kasatker di lingkungan Mabes Polri, Kapolda, atau Kasatgasops kepada Kapolri u.p. Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri);

  2. berkas pengusulan Kenaikan Pangkat dilakukan penelitian oleh pengemban fungsi SDM Polri dan dituangkan dalam berita acara hasil penelitian;

  3. hasil penelitian berkas pengusulan Kenaikan Pangkat dikirimkan kepada Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri) untuk diteruskan kepada Dewan Penghargaan sebagai bahan pertimbangan pemberian Kenaikan Pangkat;

  4. hasil keputusan sidang Dewan Penghargaan diserahkan kepada Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri) untuk dijadikan bahan penyusunan keputusan Kenaikan Pangkat;

  5. Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri) menerbitkan keputusan Kenaikan Pangkat untuk Pama, Golongan Bintara dan Tamtama serta menyiapkan keputusan Kenaikan Pangkat ke Kompol dan ke Ajun Komisaris Besar Polisi untuk ditandatangani Kapolri; dan

  6. Kapolri mengusulkan Kenaikan Pangkat ke Komisaris Besar Polisi, ke dan dalam golongan Perwira Tinggi Polri kepada PRESIDEN; dan b. Kenaikan Pangkat Kehormatan diusulkan oleh Kapolri kepada PRESIDEN.

  7. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Kewenangan penandatanganan Keputusan meliputi: a. KPLB dan KPLBA oleh:

  1. PRESIDEN berdasarkan usulan Kapolri, untuk Kenaikan Pangkat ke Komisaris Besar Polisi dan Perwira Tinggi Polri;
  2. Kapolri berdasarkan usulan Kepala Satuan Kerja/Kepala Kesatuan Wilayah, untuk Kenaikan Pangkat ke Kompol dan Ajun Komisaris Besar Polisi; dan
  3. Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri) atas nama Kapolri berdasarkan usulan Kepala Satuan Kerja/Kepala Kesatuan Wilayah, untuk Kenaikan Pangkat perwira menengah Polri dan golongan Bintara serta Tamtama; dan b. Kenaikan Pangkat Kehormatan oleh

Republik INDONESIA.

Pasal II

Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepolisian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2018

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA