Pasal 31

Kewenangan penandatanganan Keputusan meliputi: a. KPLB dan KPLBA oleh:

1. PRESIDEN berdasarkan usulan Kapolri, untuk Kenaikan Pangkat ke Komisaris Besar Polisi dan Perwira Tinggi Polri;
2. Kapolri berdasarkan usulan Kepala Satuan Kerja/Kepala Kesatuan Wilayah, untuk Kenaikan Pangkat ke Kompol dan Ajun Komisaris Besar Polisi; dan
3. Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri) atas nama Kapolri berdasarkan usulan Kepala Satuan Kerja/Kepala Kesatuan Wilayah, untuk Kenaikan Pangkat perwira menengah Polri dan golongan Bintara serta Tamtama; dan b. Kenaikan Pangkat Kehormatan oleh

Republik INDONESIA.

Pasal II

Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepolisian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2018

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA