Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2021 tentang TATA CARA PEMILIHAN PANEL BADAN USAHA DAN PEMILIHAN BADAN USAHA PELAKSANA PADA PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang selanjutnya disebut KPBU adalah kerja sama antara Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yang Sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak. 3. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 4. Menteri/Kepala Lembaga adalah pimpinan kementerian /kepala lembaga atau pihak yang didelegasikan untuk bertindak mewakili kementerian/lembaga berdasarkan peraturan perundang- undangan, yang ruang lingkup, tugas, dan tanggung jawabnya meliputi sektor infrastruktur yang diatur dalam Peraturan PRESIDEN tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. 5. Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PJPK adalah menteri/kepala lembaga, gubernur, bupati/wali kota, atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah sebagai penyedia dan/atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan. 6. Badan Usaha adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 7. Badan Usaha Pelaksana Proyek Strategis Nasional melalui skema KPBU yang selanjutnya disebut dengan Badan Usaha Pelaksana adalah perseroan terbatas yang didirikan untuk mengikuti tahapan pemilihan dan melaksanakan perjanjian kerja sama dengan Pemerintah atau Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang pemilihan. 8. Panel Badan Usaha adalah satu atau lebih Badan Usaha dalam satu panel yang terdiri dari beberapa calon Badan Usaha Pelaksana dalam pelaksanaan Proyek Strategis

Nasional serta dipilih dan ditetapkan oleh kementerian/lembaga melalui proses Prakualifikasi. 9. Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan Badan Usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Badan Usaha untuk mengikuti proses Pemilihan Panel Badan Usaha. 10. Panitia Pengadaan adalah kelompok kerja yang dibentuk untuk melakukan pemilihan Panel Badan Usaha atau pemilihan Badan Usaha Pelaksana. 11. Pemilihan Panel Badan Usaha adalah proses Prakualifikasi terhadap Badan Usaha untuk menjadi anggota Panel Badan Usaha. 12. Pemilihan Badan Usaha Pelaksana adalah proses seleksi terhadap anggota Panel Badan Usaha dan/atau Badan Usaha yang telah lulus Prakualifikasi untuk ditetapkan menjadi pemenang. 13. Dokumen Prakualifikasi adalah dokumen yang disusun oleh Panitia Pengadaan yang berisi persyaratan yang harus dipenuhi Badan Usaha untuk menjadi anggota Panel Badan Usaha. 14. Dokumen Kualifikasi adalah dokumen yang disampaikan oleh Badan Usaha untuk memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Prakualifikasi (Request for Qualification/RfQ). 15. Kontrak Payung (framework contract) adalah perjanjian antara Menteri/Kepala Lembaga dengan Badan Usaha tunggal atau konsorsium yang telah lulus Prakualifikasi, selama jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun untuk bersedia mengikuti proses Pemilihan Badan Usaha Pelaksana.

Ruang lingkup Peraturan Lembaga ini meliputi tata cara: a. Pemilihan Panel Badan Usaha; dan b. Pemilihan Badan Usaha Pelaksana.

Tujuan pengaturan dalam Peraturan Lembaga ini untuk: a. mewujudkan tata kelola pemilihan Badan Usaha pada Proyek Strategis Nasional yang sesuai dengan etika dan prinsip pemilihan Badan Usaha; dan b. mempercepat proses pemilihan Badan Usaha.

Pemilihan Panel Badan Usaha dan Pemilihan Badan Usaha Pelaksana dilakukan dengan prinsip: a. efisien; b. efektif; c. transparan; d. terbuka; e. bersaing; f. adil; dan g. akuntabel.

(1) Para pihak yang terlibat dalam Pemilihan Panel Badan Usaha dan Pemilihan Badan Usaha Pelaksana mematuhi etika sebagai berikut: a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pemilihan Panel Badan Usaha dan Pemilihan Badan Usaha Pelaksana; b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan dalam Pemilihan Panel Badan Usaha dan Pemilihan Badan Usaha Pelaksana; c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;

d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait; e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pemilihan Panel Badan Usaha dan Pemilihan Badan Usaha Pelaksana; f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara; g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pemilihan Panel Badan Usaha dan Pemilihan Badan Usaha Pelaksana. (2) Para pihak yang terlibat dalam Pemilihan Panel Badan Usaha dan Pemilihan Badan Usaha Pelaksana harus menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen mematuhi etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Para pelaku Pemilihan Panel Badan Usaha terdiri atas: a. Menteri/Kepala Lembaga; b. Panitia Pengadaan; dan c. Badan Usaha.

(1) Menteri/Kepala Lembaga memiliki tugas: a. melakukan identifikasi kebutuhan Panel Badan Usaha; b. membentuk Panitia Pengadaan; c. MENETAPKAN daftar Panel Badan Usaha; d. MENETAPKAN anggota Panel Badan Usaha; e. menjawab sanggah dalam Prakualifikasi; f. melaksanakan penandatanganan Kontrak Payung (framework contract); dan g. melakukan evaluasi terhadap anggota Panel Badan Usaha yang terdapat dalam Kontrak Payung (framework contract) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu diperlukan selama masa Kontrak Payung (framework contract). (2) Menteri/Kepala Lembaga dapat mendelegasikan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat tinggi madya di lingkungan kementerian/lembaga masing-masing sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

(1) Panitia Pengadaan dalam melakukan proses Pemilihan Panel Badan Usaha memiliki tugas: a. menyusun dan MENETAPKAN Dokumen Prakualifikasi. b. melaksanakan tahapan dalam proses Prakualifikasi, yaitu:

1. pengumuman Prakualifikasi;
2. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Prakualifikasi (Request for Qualification/RfQ);
3. penjelasan Prakualifikasi;
4. penyampaian Dokumen Kualifikasi;
5. evaluasi dan klarifikasi Dokumen Kualifikasi; dan
6. pengumuman anggota Panel Badan Usaha.

c. menyampaikan laporan hasil evaluasi Dokumen Kualifikasi kepada Menteri/Kepala Lembaga. (2) Panitia Pengadaan berasal dari personil kementerian/ lembaga yang bersangkutan. (3) Jumlah anggota Panitia Pengadaan paling sedikit 3 (tiga) orang atau lebih sepanjang berjumlah gasal, dan masing- masing memiliki sertifikat di bidang pengadaan yang diterbitkan oleh LKPP atau lembaga lain yang diakui secara nasional maupun internasional. (4) Panitia Pengadaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dapat dibantu oleh tim teknis.

(1) Badan Usaha yang ikut dalam Pemilihan Panel Badan Usaha dapat berbentuk Badan Usaha tunggal atau konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerja sama lain. (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa entitas: a. badan usaha milik negara; b. badan usaha milik daerah; c. badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas; d. badan hukum asing; atau e. koperasi. (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki persyaratan antara lain: a. memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha; b. memiliki pengalaman dan kemampuan dalam pelaksanaan penyediaan infrastruktur sejenis; c. memiliki pengalaman dan kemampuan pembiayaan penyediaan infrastruktur; d. memenuhi kewajiban perpajakan; e. tidak sedang dipailitkan, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau tidak sedang menjalani

perkara pidana yang berpotensi menganggu pelaksanaan Proyek KPBU; f. menandatangani pakta integritas; dan g. Badan Usaha berbentuk konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus memiliki perjanjian kerjasama/kemitraan yang memuat kewajiban dan tanggung jawab masing- masing Badan Usaha.

(1) Pemilihan Panel Badan Usaha meliputi kegiatan: a. Identifikasi kebutuhan Panel Badan Usaha; b. Penetapan daftar Panel Badan Usaha; dan c. Prakualifikasi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Pemilihan Panel Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

(1) Menteri/Kepala Lembaga mengidentifikasi kebutuhan Panel Badan Usaha berdasarkan Proyek Strategis Nasional. (2) Hasil identifikasi kebutuhan Panel Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panitia Pengadaan.

(1) Panitia Pengadaan menyampaikan usulan daftar Panel Badan Usaha kepada Menteri/Kepala Lembaga. (2) Menteri/Kepala Lembaga MENETAPKAN daftar Panel Badan Usaha. (3) Daftar Panel Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jumlah: a. Panel Badan Usaha; dan b. anggota pada masing-masing Panel Badan Usaha yang akan dibentuk. (4) Panel Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat terdiri dari beberapa Panel Badan Usaha sesuai bidang usaha. (5) Anggota Panel Badan Usaha berjumlah paling sedikit 5 (lima) Badan Usaha. (6) Menteri/Kepala Lembaga dapat menentukan jumlah maksimal anggota Panel Badan Usaha sesuai dengan kebutuhan. (7) Daftar Panel Badan Usaha diumumkan oleh Panitia Pengadaan. (8) Pengumuman daftar Panel Badan Usaha diumumkan di website kementerian/lembaga dan/atau media lainnya.

(1) Prakualifikasi Panel Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri atas tahapan: a. Pengumuman Prakualifikasi; b. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Prakualifikasi (Request for Qualification/RfQ) c. Penjelasan Prakualifikasi; d. Penyampaian Dokumen Kualifikasi

e. Evaluasi dan Klarifikasi Dokumen Kualifikasi; f. Penetapan anggota Panel Badan Usaha; g. Pengumuman anggota Panel Badan Usaha; dan h. Sanggah. (2) Evaluasi kualifikasi pada tahap Prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode: a. sistem gugur; atau b. sistem pembobotan dengan ambang batas. (3) Evaluasi kualifikasi dalam tahapan Prakualifikasi, paling sedikit meliputi penilaian terhadap pemenuhan: a. syarat administrasi; b. kemampuan teknis; dan c. kemampuan keuangan.

(1) Badan Usaha calon anggota Panel Badan Usaha yang menyampaikan Dokumen Kualifikasi dapat mengajukan sanggah apabila menemukan: a. kesalahan dalam melakukan evaluasi; b. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Lembaga ini dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Prakualifikasi; dan/atau c. penyalahgunaan wewenang oleh Panitia Pengadaan dan/atau Menteri/Kepala Lembaga. (2) Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Prakualifikasi dinyatakan gagal. (3) Apabila sanggah dinyatakan salah/tidak diterima, maka proses Prakualifikasi dilanjutkan.

(1) Prakualifikasi gagal dalam hal: a. sanggah hasil Prakualifikasi dinyatakan benar oleh Menteri/Kepala Lembaga;

b. Dokumen Prakualifikasi (Request for Qualification/RfQ) tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Lembaga ini; atau c. jumlah peserta yang lulus Prakualifikasi kurang dari 5 (lima) Badan Usaha. (2) Dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau huruf c, Panitia Pengadaan melaporkan kepada Menteri/Kepala Lembaga. (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau sanggah hasil Prakualifikasi yang dinyatakan benar, Menteri/Kepala Lembaga menyatakan Prakualifikasi gagal dan menelaah rencana tindak lanjut atas Prakualifikasi gagal. (4) Berdasarkan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri/Kepala Lembaga menindaklanjuti Prakualifikasi gagal dengan memerintahkan Panitia Pengadaan: a. melakukan evaluasi ulang; b. melakukan Prakualifikasi ulang; atau c. menghentikan proses Prakualifikasi Panel Badan Usaha. (5) Evaluasi ulang dilakukan apabila sanggah hasil Prakualifikasi dinyatakan benar karena kesalahan dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf a. (6) Prakualifikasi ulang dilakukan apabila: a. sanggah hasil Prakualifikasi dinyatakan benar karena terjadi penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf b dan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf c; b. Dokumen Prakualifikasi (Request for Qualification/RfQ) tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Lembaga ini; atau c. jumlah peserta yang lulus Prakualifikasi kurang dari 5 (lima) Badan Usaha.

(7) Dalam hal Prakualifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) gagal, proses Prakualifikasi Panel Badan Usaha dihentikan.

(1) Menteri/Kepala Lembaga dan Badan Usaha yang telah masuk sebagai anggota Panel Badan Usaha menandatangani Kontrak Payung (framework contract). (2) Kontrak Payung (framework contract) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun. (3) Kontrak Payung (framework contract) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit: a. Para Pihak; b. Hak dan Kewajiban Para Pihak; c. Pertentangan Kepentingan; d. Masa Kontrak; e. Penyelesaian Sengketa; dan f. Pengakhiran Kontrak.

(1) Menteri/Kepala Lembaga melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Panel Badan Usaha. (2) Evaluasi terhadap penyelenggaraan Panel Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu diperlukan selama masa Kontrak Payung (framework contract). (3) Hasil evaluasi dapat berupa: a. pengurangan anggota Panel Badan Usaha;

b. perubahan komposisi anggota konsorsium Badan Usaha dalam Panel Badan Usaha; dan/atau c. penambahan anggota Panel Badan Usaha melalui Prakualifikasi. (4) Penambahan anggota Panel Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan: a. apabila pengurangan anggota Panel Badan Usaha menyebabkan jumlah anggota Panel Badan Usaha kurang dari 5 (lima); atau b. berdasarkan kebutuhan.

Para Pelaku Pemilihan Badan Usaha Pelaksana terdiri atas: a. PJPK; b. Panitia Pengadaan; dan c. Anggota Panel Badan Usaha.

PJPK memiliki tugas dan tanggung jawab: a. membentuk Panitia Pengadaan; b. membentuk tim teknis dalam pelaksanaan pemilihan Badan Usaha Pelaksana; c. menyediakan Ruangan Data dan Informasi (Data Room); d. memberikan persetujuan Dokumen Pemilihan dan setiap perubahannya; e. menyatakan proses Pemilihan gagal;

f. menjawab sanggah terhadap hasil evaluasi Dokumen Penawaran; g. menelaah rencana tindak lanjut atas Pemilihan gagal; h. MENETAPKAN tindak lanjut dari Pemilihan gagal; i. MENETAPKAN pemenang Pemilihan Badan Usaha Pelaksana; j. menerbitkan Surat Penunjukan Pemenang Pemilihan (letter of award); k. memberikan persetujuan terkait perubahan anggota konsorsium dan/atau perubahan komposisi konsorsium setelah penetapan pemenang pemilihan (jika ada); dan l. menandatangani Perjanjian KPBU.

(1) Panitia Pengadaan dalam melakukan proses Pemilihan Badan Usaha Pelaksana memiliki tugas: a. melakukan persiapan Pemilihan Badan Usaha Pelaksana; dan b. melaksanakan Pemilihan Badan Usaha Pelaksana. (2) Panitia Pengadaan memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. berjumlah gasal minimal 5 (lima) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan; b. berasal dari personil instansi kementerian/lembaga dan dapat berasal dari instansi/satuan kerja yang terkait; c. Panitia Pengadaan terdiri dari anggota yang memahami tentang:

1. prosedur pemilihan yang dibuktikan dengan sertifikat di bidang pengadaan yang diterbitkan oleh LKPP atau lembaga lain yang diakui secara nasional maupun internasional;

2. aspek teknis sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan Proyek KPBU;

3. hukum perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang infrastruktur sektor bersangkutan; dan

4. aspek bisnis dan finansial terkait dengan Proyek KPBU. d. menandatangani pakta integritas. (3) Panitia Pengadaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dapat dibantu oleh tim teknis.

(1) Anggota Panel Badan Usaha merupakan Badan Usaha yang telah dinyatakan lulus Prakualifikasi. (2) Anggota Panel Badan Usaha memiliki kewajiban: a. menyampaikan pernyataan minat atas permintaan tanggapan yang disampaikan Panitia Pengadaan; dan b. mematuhi ketentuan dan tata cara Pemilihan Badan Usaha Pelaksana.

(1) Pemilihan Badan Usaha Pelaksana diawali dengan konfirmasi pernyataan minat kepada anggota Panel Badan Usaha. (2) Anggota Panel Badan Usaha menyampaikan pernyataan minat untuk mengikuti proses pemilihan. (3) Proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan pelelangan satu tahap. (4) Evaluasi penawaran dalam Pemilihan Badan Usaha Pelaksana menggunakan: a. sistem penilaian finansial terbaik; atau b. sistem nilai. (5) Sistem penilaian finansial terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan metode evaluasi yang dilakukan dengan memberikan nilai terbaik terhadap: a. penawaran terendah untuk:

1. harga;

2. tarif;

3. pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment);

4. dukungan kelayakan; atau

5. jangka waktu KPBU tersingkat. b. penawaran terbaik dalam bentuk nilai moneter lainnya. (6) Sistem nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan metode evaluasi yang dilakukan dengan memberi nilai tertentu pada setiap pemenuhan unsur yang menjadi persyaratan dalam penilaian penawaran teknis dan finansial berdasarkan kriteria evaluasi yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan. (7) Proses pelelangan satu tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tata Cara Pengadaan KPBU. (8) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) anggota Panel Badan Usaha yang berminat menyampaikan penawaran, Menteri/Kepala Lembaga dapat mempertimbangkan waktu dan target pelaksanaan sebelum MEMUTUSKAN: a. melanjutkan proses pemilihan; atau b. membuka kesempatan kepada Badan Usaha lain di luar Panel Badan Usaha. (9) Dalam hal Menteri/Kepala Lembaga melanjutkan proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dan terdapat 1 (satu) anggota Panel Badan Usaha yang menyampaikan penawaran, Menteri/Kepala Lembaga MENETAPKAN pemenang pemilihan Badan Usaha Pelaksana. (10) Penetapan pemenang pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan setelah Panitia Pengadaan melakukan proses evaluasi, klarifikasi, dan negosiasi. (11) Dalam hal Menteri/Kepala Lembaga MEMUTUSKAN untuk membuka kesempatan kepada Badan Usaha di luar Panel Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf

b maka Menteri/Kepala Lembaga menugaskan Panitia Pengadaan untuk: a. melakukan Prakualifikasi terhadap Badan Usaha di luar Panel Badan Usaha; dan b. menyampaikan undangan permintaan penawaran kepada Badan Usaha yang lulus Prakualifikasi dan anggota Panel Badan Usaha yang menyampaikan minat. (12) Proses Prakualifikasi terhadap Badan Usaha lain di luar Panel Badan Usaha dan penyampaian undangan permintaan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (11) mengikuti ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tata Cara Pengadaan KPBU.

Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Badan Usaha Pelaksana tanpa melalui Panel Badan Usaha mengikuti Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tata Cara Pengadaan KPBU.

Penandatanganan dan pelaksanaan perjanjian KPBU dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pemilihan Badan Usaha Pelaksana pada Proyek Strategis Nasional yang sedang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Lembaga ini, tetap dilanjutkan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Lembaga ini.

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2021

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Mei 2021

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA