Peraturan Badan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

2. Sistem Informasi Kredit Program yang selanjutnya disingkat SIKP adalah sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran Kredit Program.

3. Kredit Program adalah kredit/pembiayaan usaha yang disalurkan oleh lembaga keuangan, badan layanan umum atau koperasi simpan pinjam yang memperoleh fasilitas dari pemerintah untuk pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.

4. Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

5. Subsidi Bunga KUR yang selanjutnya disebut dengan Subsidi Bunga adalah subsidi berupa bagian bunga yang menjadi beban pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh penyalur KUR dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada penerima KUR.

6. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

7. Pengelola SIKP adalah unit yang berwenang mengelola SIKP.

8. Penyedia SIKP adalah pihak yang membangun dan mengembangkan SIKP.

9. Pengguna SIKP adalah pihak yang memiliki Hak Akses untuk menggunakan SIKP.

10. Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut Komite Kebijakan adalah komite yang dibentuk oleh PRESIDEN melalui Keputusan

yang diberi kewenangan dalam memberikan arahan kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. 11. Kementerian/Lembaga adalah Kementerian Negara/Lembaga pelaksana teknis yang menjadi anggota Komite Kebijakan.

12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Penyalur adalah lembaga keuangan, badan layanan umum atau koperasi simpan pinjam yang ditunjuk untuk menyalurkan Kredit Program.
14. Penjamin adalah perusahaan penjamin yang ditunjuk untuk memberikan penjaminan atas Kredit Program.
15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran pemberian fasilitas pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah yang dikuasakan kepadanya.
16. Kode Pengguna adalah kode kewenangan Pengguna SIKP yang diberikan oleh Pengelola SIKP.
17. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses SIKP.
18. Hak Akses adalah hak untuk melakukan interaksi dengan SIKP.
19. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

(1) Peraturan Menteri ini mengatur mengenai penggunaan SIKP dalam penatausahaan dan pengelolaan Kredit Program. (2) Kredit Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi KUR dan skema lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Penggunaan SIKP bertujuan untuk: a. menghubungkan para pemangku kepentingan Kredit Program dengan fitur layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. meningkatkan akurasi basis data pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai sasaran penerima Kredit Program; c. menyediakan basis data tunggal sebagai dasar perumusan kebijakan Kredit Program; d. memberikan layanan informasi yang cepat, akurat, dan terintegrasi dalam implementasi KUR dan/atau skema lain yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan e. meningkatkan akurasi perhitungan dan kecepatan pembayaran Subsidi Bunga dan/atau fasilitas lainnya.

Direktorat Jenderal bertindak selaku: a. Pengelola SIKP; dan b. Penyedia SIKP.

Pengguna SIKP meliputi: a. Sekretariat Komite Kebijakan; b. Kementerian/Lembaga; c. Pemerintah Daerah; d. Penyalur; e. Penjamin; f. KPA; g. Satuan Kerja Badan Layanan Umum Pengelola Dana; dan h. Pihak lain yang ditentukan oleh Komite Kebijakan.

(1) Pengelola SIKP bertugas: a. menyusun dan mengembangkan proses bisnis SIKP yang dituangkan dalam dokumen kebutuhan pengguna; b. menguji kesiapan sistem yang telah dibangun oleh Penyedia SIKP; c. mengadakan pelatihan SIKP kepada Pengguna SIKP; d. melakukan monitoring pengunggahan data SIKP; dan e. melaksanakan tugas lain terkait proses bisnis SIKP sesuai dengan persetujuan Komite Kebijakan. (2) Pengelola SIKP berwenang: a. memberikan rekomendasi kelaikan sistem sebagai Penyalur dan Penjamin KUR dan/atau skema lain yang ditetapkan oleh Pemerintah; b. memberikan Kode Pengguna dan Kode Akses kepada Pengguna SIKP; c. menentukan elemen data dalam laporan penyaluran KUR dan/atau skema lain yang ditetapkan oleh Pemerintah, yang dapat diunduh oleh Pengguna SIKP; dan d. melaksanakan wewenang lain terkait proses bisnis SIKP sesuai dengan persetujuan Komite Kebijakan.

(1) Pengelola SIKP melakukan pengelolaan SIKP berdasarkan proses bisnis yang disetujui oleh Komite Kebijakan. (2) Untuk pertama kali, proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki alur sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Penyedia SIKP bertugas untuk membangun, mengembangkan, memelihara, dan memutakhirkan SIKP. (2) Penyedia SIKP melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan dokumen kebutuhan Pengguna SIKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Tata cara penyusunan dan penyampaian dokumen kebutuhan Pengguna SIKP tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pengguna SIKP yang memiliki Hak Akses merupakan pejabat/pegawai yang ditunjuk pada institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (2) Pimpinan institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan Hak Akses kepada Pengelola SIKP. (3) Mekanisme pengajuan permohonan Hak Akses SIKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Sekretariat Komite Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a memiliki Hak Akses untuk: a. mengunduh data debitur; dan b. mengunduh laporan penyaluran KUR dan/atau skema lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b memiliki Hak Akses untuk: a. mengunggah, mengubah dan menghapus data calon debitur; b. mengunduh data calon debitur; c. mengunggah data mutakhir perkembangan usaha debitur; d. mengidentifikasi data calon debitur yang diunggah oleh Penyalur/Penjamin; dan e. mengunduh laporan penyaluran KUR dan/atau skema lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c memiliki Hak Akses untuk: a. mengunggah, merekam, mengubah, dan menghapus data calon debitur; b. mengunduh data calon debitur; c. mengunggah data mutakhir perkembangan usaha debitur; d. mengidentifikasi data calon debitur yang diunggah oleh Penyalur/Penjamin; e. mengunduh laporan penyaluran KUR dan/atau skema lain yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan f. mengunggah laporan hasil monitoring dan evaluasi.

Penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d memiliki Hak Akses untuk: a. mengunggah data calon debitur; b. mengunggah data akad kredit; c. mengunggah data transaksi; d. mengunduh data calon debitur; e. mengunduh data debitur; f. mengunggah data tagihan Subsidi Bunga dan/atau fasilitas lainnya;

g. mengunggah plafon penyaluran per wilayah; dan h. mengunduh laporan penyaluran KUR dan/atau skema lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e memiliki Hak Akses untuk: a. mengunggah data calon debitur; b. mengunggah data sertifikat penjaminan; c. mengunggah data klaim penjaminan; d. mengunggah data subrogasi; dan e. mengunduh laporan penyaluran KUR dan/atau skema lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.

KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f memiliki Hak Akses untuk: a. mengunduh data calon debitur; b. mengunduh data debitur; c. melakukan perhitungan Subsidi Bunga dan/atau fasilitas lainnya; d. mengunggah data pembayaran Subsidi Bunga dan/atau fasilitas lainnya; dan e. mengunduh laporan penyaluran KUR dan/atau skema lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Satuan Kerja Badan Layanan Umum Pengelola Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g memiliki Hak Akses untuk: a. mengunduh data calon debitur; b. mengunduh data debitur; c. melakukan perhitungan Subsidi Bunga dan/atau fasilitas lainnya; d. mengunggah data penyaluran dana bergulir; dan e. mengunduh laporan penyaluran KUR dan/atau skema lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Hak Akses Pengguna SIKP diberikan sesuai dengan wilayah atau kewenangan masing-masing.

Pengguna SIKP yang memiliki kewajiban mengunggah data, yaitu: a. Pemerintah Daerah; b. Penyalur; c. Penjamin; dan d. Pihak lain yang ditentukan oleh Komite Kebijakan.

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban mengunggah data calon debitur potensial di wilayahnya.

(1) Penyalur memiliki kewajiban mengunggah data: a. calon debitur; b. akad kredit; c. transaksi; d. tagihan Subsidi Bunga dan/atau fasilitas lainnya; dan e. plafon penyaluran per wilayah. (2) Penjamin memiliki kewajiban mengunggah data: a. sertifikat penjaminan; b. klaim penjaminan; dan c. subrogasi. (3) Kewajiban mengunggah data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dan ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilakukan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya.

Pengunggahan data dapat dilakukan dengan cara: a. memasukkan data secara manual melalui pengiriman atau perekaman; atau b. memasukkan data melalui koneksi langsung antar sistem.

Penyalur dan Penjamin harus melakukan pengunggahan data melalui koneksi langsung antar sistem.

Jenis, format, struktur dan status data yang diunggah dan/atau direkam ke dalam SIKP sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Direktorat Jenderal selaku Pengelola SIKP dapat melakukan penyesuaian jenis, format, struktur dan status data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sesuai dengan perkembangan proses bisnis yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan. (2) Penyesuaian jenis, format, struktur dan status data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan oleh Direktur Jenderal kepada Pengguna SIKP.

(1) Dalam hal terjadi perubahan data, Penyalur dan/atau Penjamin harus melakukan penyesuaian data. (2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perubahan data yang mempengaruhi perhitungan Subsidi Bunga dan/atau fasilitas lainnya; dan b. perubahan data yang tidak mempengaruhi perhitungan Subsidi Bunga dan/atau fasilitas lainnya. (3) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal: a. terjadi kekurangan perhitungan Subsidi Bunga dan/atau fasilitas lainnya; atau b. terjadi kelebihan perhitungan Subsidi Bunga dan/atau fasilitas lainnya. (4) Dalam hal terjadi kekurangan perhitungan Subsidi Bunga dan/atau fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Penyalur menyampaikan penyesuaian data secara terpisah pada periode penagihan berikutnya. (5) Dalam hal terjadi kelebihan perhitungan Subsidi Bunga dan/atau fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Penyalur menyampaikan penyesuaian data secara terpisah pada periode penagihan berikutnya setelah menyetorkan kelebihan tersebut ke rekening Kas Umum Negara. (6) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan dalam hal: a. perubahan kegiatan dan skala usaha debitur; b. perubahan profil kredit; dan c. perubahan data lainnya yang tidak mempengaruhi perhitungan Subsidi Bunga dan/atau fasilitas lainnya.

(7) Mekanisme penyesuaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan oleh Pengelola SIKP kepada Pengguna SIKP.

(1) Dalam hal terjadi kerusakan basis data SIKP, Pengelola SIKP menyampaikan laporan kepada Komite Kebijakan. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Kebijakan dapat meminta Pengguna SIKP melakukan pengiriman data untuk perbaikan.

Pengguna SIKP yang memiliki kewajiban mengunggah data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 bertanggung jawab atas validitas data yang diunggah ke dalam SIKP.

Dalam hal terdapat kesamaan data debitur yang diunggah oleh Penyalur yang berbeda, maka data yang diakui merupakan data akad kredit yang diunggah lebih dahulu.

(1) Pengelola SIKP dan Pengguna SIKP bertanggung jawab atas kerahasiaan data sesuai dengan Hak Akses yang dimiliki. (2) Pengguna SIKP dilarang menggunakan data SIKP untuk keperluan selain yang tercantum dalam pedoman pelaksanaan KUR dan/atau skema lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(1) Direktur Jenderal selaku Pengelola SIKP melakukan kerja sama dalam rangka penggunaan SIKP dengan: a. Penyalur; dan b. Penjamin. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama. (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain: a. Hak dan Kewajiban Pengguna SIKP; b. Hak dan Kewajiban Pengelola SIKP; c. Sanksi; dan d. Pelatihan SIKP.

(1) Direktur Jenderal selaku Pengelola SIKP dapat melakukan kerja sama dalam rangka penggunaan SIKP dengan: a. Kementerian/Lembaga; dan b. Pemerintah Daerah. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama. (3) Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain: a. pelatihan SIKP; dan b. monitoring pengunggahan data calon debitur oleh Pemerintah Daerah. (4) Direktur Jenderal memberikan pelimpahan wewenang dalam bentuk delegasi kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk menandatangani Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah.

(1) Dalam hal Penyalur atau Penjamin tidak melakukan kewajiban mengunggah data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), dikenai sanksi berupa: a. surat peringatan; dan/atau b. penundaan pembayaran Subsidi Bunga dan/atau fasilitas lainnya. (2) Kewenangan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada: a. KPA untuk sanksi terhadap Penyalur; dan b. Pengelola SIKP untuk sanksi terhadap Penjamin. (3) Dalam hal Penyalur tidak melakukan pengunggahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), KPA memberikan surat peringatan. (4) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lambat 5 (lima) hari kerja berikutnya. (5) KPA mengenakan sanksi berupa penundaan pembayaran Subsidi Bunga dan/atau fasilitas lainnya dalam hal: a. Penyalur tidak melakukan kewajiban mengunggah data dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal surat peringatan diterbitkan; atau b. Penyalur telah mendapatkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut. (6) Penundaan pembayaran Subsidi Bunga dan/atau fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan: a. pada periode penagihan berikutnya; dan b. selama satu periode penagihan. (7) Dalam hal Penjamin tidak melakukan pengunggahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), Pengelola SIKP memberikan surat peringatan. (8) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan paling lambat 5 (lima) hari kerja berikutnya.

(1) Penyalur dan Penjamin yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, harus melakukan pengunggahan data melalui koneksi langsung antar sistem berdasarkan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Menteri ini. (2) Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama dalam rangka penggunaan SIKP yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh ketentuan yang mengatur mengenai penggunaan SIKP yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2016 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA