Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2015 tentang BENTUK KARTU PESERTA SERTIFIKAT KEPESERTAAN DAN FORMULIR PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA PROGRAM JAMINAN KEMATIAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA DAN PROGRAM JAMINAN PENSIUN

Dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan ini yang dimaksud dengan:

1. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Kartu Peserta adalah kartu tanda kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian sesuai dengan penahapan kepesertaan.
2. Sertifikat Kepesertaan adalah tanda kepesertaan perusahaan yang memiliki nomor pendaftaran perusahaan sebagai tanda bukti kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
3. Formulir adalah lembar isian yang memuat bagian berisi data atau informasi yang bersifat tetap dan bagian lain yang diisi dengan bagian yang tidak tetap baik secara manual maupun elektronik.
4. Pihak lain adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, badan usaha, asosiasi, lembaga keuangan, koperasi atau lembaga terkait lainnya.

(1) Kartu Peserta diberikan sebagai tanda bukti kepesertaan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. (2) Kartu Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk: a. pengambilan manfaat program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian; dan b. memperoleh manfaat layanan tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(1) Kartu Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memuat: a. nomor induk kependudukan;

b. nomor Peserta atau referensi; c. nama Peserta; d. bulan dan tahun mulai kepesertaan; dan e. logo BPJS Ketenagakerjaan. (2) Dalam hal BPJS Ketenagakerjaan melakukan kerjasama dengan pihak lain, selain mencantumkan unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicantumkan logo, gambar, identitas, kalimat tambahan dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan kesepakatan antara BPJS Ketenagakerjaan dengan pihak lain. (3) Bentuk Kartu Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan BPJS Ketenagakerjaan ini.

(1) Sertifikat Kepesertaan diberikan sebagai tanda bukti kepesertaan perusahaan sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan. (2) Sertifikat Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. logo BPJS Ketenagakerjaan; b. nomor pendaftaran perusahaan; c. nama badan usaha/instansi/asosiasi; d. alamat badan usaha/instansi/asosiasi; e. nomor Sertifikat; f. tanda tangan Direktur Utama; g. tempat ditetapkan; h. tanggal ditetapkan; i. nomor kendali Sertifikat; dan j. bulan dan tahun kepesertaan. (3) Dalam hal perusahaan mengikuti program jaminan pensiun, dalam Sertifikat Kepesertaan dicantumkan keterangan kepesertaan program jaminan pensiun.

(4) Bentuk Sertifikat Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan BPJS Ketenagakerjaan ini.

Formulir digunakan sebagai salah satu persyaratan pendaftaran menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan dan pengajuan pembayaran manfaat program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

Jenis formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:

1. formulir pendaftaran: a. formulir Peserta penerima upah; b. formulir Peserta bukan penerima upah; dan c. formulir Peserta jasa konstruksi.
2. formulir pengajuan dan pembayaran manfaat: a. formulir pengajuan dan pembayaran jaminan kecelakaan kerja; b. formulir pengajuan dan pembayaran jaminan kematian; c. formulir pengajuan dan pembayaran jaminan hari tua; dan d. formulir pengajuan dan pembayaran jaminan pensiun.

(1) Jenis formulir Peserta penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 1, berupa: a. pendaftaran badan usaha atau asosiasi; b. pendaftaran penyelenggara negara; c. pendaftaran atau perubahan data pekerja; d. daftar pekerja keluar;

e. rekapitulasi rincian pembayaran iuran; dan f. rincian iuran pekerja. (2) Jenis formulir Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 2, berupa: a. pendaftaran mitra; b. pendaftaran atau perubahan data pekerja; c. daftar pekerja keluar; d. rekapitulasi rincian pembayaran iuran wadah atau mitra; dan e. rincian iuran pekerja. (3) Jenis formulir Peserta jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 3, berupa: a. pendaftaran proyek konstruksi; dan b. daftar harga satuan upah pekerja. (4) Formulir Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan jika dibutuhkan untuk pendaftaran Peserta bukan penerima upah melalui mitra secara massal sesuai proses bisnis yang ada.

(1) Jenis formulir pengajuan dan pembayaran jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b angka 1, berupa: a. laporan kasus kecelakaan kerja tahap I; b. laporan kasus kecelakaan kerja tahap II; c. surat keterangan dokter kasus kecelakaan kerja; d. laporan kasus penyakit akibat kerja tahap I; e. laporan kasus penyakit akibat kerja tahap II; f. surat keterangan dokter kasus penyakit akibat kerja; g. assessment kasus jaminan kecelakaan kerja return to work; h. perencanaan program rehabilitasi; dan i. job placement. (2) Jenis formulir pengajuan dan pembayaran jaminan pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b angka 4, berupa:

a. pengajuan pembayaran jaminan pensiun; b. pernyataan data peserta dan susunan keluarga; dan c. perubahan informasi penerima manfaat pensiun dan data keluarga.

Bentuk formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan BPJS Ketenagakerjaan ini.

Penyampaian formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan dalam bentuk hardcopy atau dokumen elektronik.

Pada saat Peraturan BPJS Ketenagakerjaan ini mulai berlaku, penggunaan formulir pendaftaran kepesertaan, formulir pengajuan, dan formulir pembayaran manfaat program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER- 12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor KEP/116/042015 tentang Bentuk Formulir Pendaftaran Kepesertaaan BPJS Ketenagakerjaan, tetap digunakan sampai dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan BPJS Ketenagakerjaan ini.

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan BPJS Ketenagakerjaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2015 DIREKTUR UTAMA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN, ttd ELVYN G. MASASSYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 November 2015 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA