Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2016 tentang STANDAR KUALITAS HASIL KERJA PEJABAT FUNGSIONAL ARSIPARIS

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Kualitas Hasil Kerja Pejabat Fungsional Arsiparis selanjutnya disingkat Standar Kualitas Hasil Kerja Arsiparis adalah persyaratan mutu suatu kegiatan kearsipan yang harus dipenuhi oleh Arsiparis untuk mendapatkan penilaian kinerja dari Pejabat Penilai Kinerja dan Tim Penilai Kinerja Arsiparis.
2. Arsiparis adalah seorang PNS yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan yang diangkat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan lembaga negara, pemerintahan daerah, pemerintahan desa, dan satuan organisasi perguruan tinggi negeri.
3. Arsiparis Kategori Keterampilan adalah Arsiparis dengan kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan fungsi dan tugasnya serta kewenangannya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang kearsipan.
4. Arsiparis Kategori Keahlian adalah Arsiparis dengan kualifikasi profesional yang pelaksanaan fungsi dan

tugasnya serta kewenangannya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kearsipan. 5. Pejabat Penilai Kinerja adalah pejabat yang berkedudukan sebagai atasan langsung Arsiparis yang mempunyai kewenangan melaksanakan penilaian kinerja Arsiparis. 6. Tim Penilai Kinerja Arsiparis adalah Tim Penilai Kinerja Instansi Pembina Jabatan Fungsional Arsiparis dan Tim Penilai Kinerja Instansi yang dibentuk dan ditetapkan oleh pimpinan instansi pembina jabatan fungsional Arsiparis atau pejabat yang berwenang dan ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian pusat/daerah yang bertugas menjamin objektivitas penilaian oleh pejabat penilai prestasi kinerja dan memberikan pertimbangan terhadap usulan kenaikan pangkat dan/atau jabatan fungsional Arsiparis. 7. Sasaran Kerja Pegawai selanjutnya disingkat SKP adalah salah satu unsur di dalam penilaian prestasi kerja PNS sesuai dengan rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh Arsiparis, minimal yang dilakukan selama satu bulan kerja. 8. Nilai Kualitas adalah nilai prestasi yang diperoleh Arsiparis terhadap kualitas hasil kerja kearsipan. 9. Tugas Pokok Arsiparis adalah tugas yang dilakukan Arsiparis dalam melaksanakan kegiatan kearsipan dalam mendukung tugas pokok dan fungsi satuan unit kerjanya, yang meliputi : pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan, dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi; 10. Tugas Tambahan Arsiparis adalah tugas yang dilakukan oleh Arsiparis dalam melaksanakan kegiatan kearsipan dalam mendukung tugas pokok dan fungsi satuan unit kerja lain. 11. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis adalah proses penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip yang dilakukan terhadap arsip aktif,

arsip inaktif, dan arsip vital, secara efisien, efektif, dan sistematis. 12. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis adalah proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis yang meliputi kegiatan akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional. 13. Kegiatan Pembinaan Kearsipan adalah kegiatan untuk memberi pengarahan, penguatan, dan pemberdayaan kepada pencipta arsip, lembaga kearsipan dan sumber daya manusia kearsipan, serta pemangku kepentingan lainnya, berkenaan dengan arsip guna mencapai tujuan penyelenggaraan kearsipan secara efektif dan optimal. 14. Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Arsip menjadi Informasi adalah proses pengolahan arsip yang dimulai dari pemberkasan arsip aktif, penataan arsip inaktif, pengolahan arsip statis sampai menjadi suatu informasi kearsipan untuk Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN). 15. Rincian Bukti Kerja Arsiparis adalah kelengkapan bukti pendukung kegiatan kearsipan yang wajib dikumpulkan sebagai bahan penilaian terhadap kualitas hasil kerja Arsiparis.

(1) Peraturan Kepala ini dimaksudkan untuk menjamin mutu suatu pekerjaan kearsipan yang dilakukan oleh Arsiparis serta menjamin objektivitas dan keselarasan kualitas hasil kerja Arsiparis dalam proses penilaian kinerja Arsiparis. (2) Standar Kualitas Hasil Kerja Arsiparis bertujuan untuk menjadi panduan bagi: a. Pejabat Fungsional Arsiparis, untuk menyiapkan bahan penilaian kinerja sesuai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pada unit satuan kerja; b. Pejabat Penilai Kinerja, untuk mengontrol pencapaian Tugas Pokok Arsiparis dengan SKP

dalam mendukung tugas pokok dan fungsi unit kerja, serta tujuan organisasi; c. Tim Penilai Kinerja, untuk melakukan verifikasi hasil penilaian kinerja yang dilakukan Pejabat Penilai Kinerja.

(1) Ruang lingkup Standar Kualitas Hasil Kerja Arsiparis meliputi komponen standar kualitas, jenis standar kualitas, Rincian Bukti Kerja Arsiparis, dan nilai kualitas. (2) Keseluruhan Standar Kualitas Hasil Kerja Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Arsiparis Kategori Keterampilan dan Arsiparis Kategori Keahlian.

(1) Standar Kualitas Hasil Kerja Arsiparis memiliki komponen yang meliputi: a. hasil kerja, bukti fisik yang dihasilkan dari setiap kegiatan kearsipan; b. batasan, penjelasan mengenai hasil kerja dari setiap kegiatan kearsipan; c. ketentuan teknis, pengendali teknis dalam mekanisme/tahapan dari suatu kegiatan kearsipan yang wajib dilaksanakan; d. manfaat, hasil kerja Arsiparis yang dapat dimanfaatkan secara langsung/tidak langsung bagi kegiatan dan/atau unit kerja; e. format, bentuk satuan hasil kerja yang harus dipenuhi dari setiap hasil kerja;

f. volume dan waktu, jumlah minimal produk yang harus dikerjakan dan waktu yang harus ditempuh Arsiparis dalam melaksanakan pekerjaan sesuai target yang tertuang dalam SKP. (2) Komponen Standar Kualitas Hasil Kerja Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pekerjaan kearsipan dan panduan dalam memberikan penilaian kinerja Arsiparis.

(1) Standar Kualitas Hasil Kerja Arsiparis dikelompokkan sesuai jenjang jabatan: a. Arsiparis Kategori Keterampilan; b. Arsiparis Kategori Keahlian. (2) Standar Kualitas Hasil Kerja Arsiparis Kategori Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki rincian tugas pokok, tugas tambahan dan hasil kerja sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Arsip ini. (3) Standar Kualitas Hasil Kerja Arsiparis Kategori Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki rincian tugas pokok, tugas tambahan dan hasil kerja sebagaimana yang terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Arsip ini.

(1) Arsiparis yang melaksanakan kegiatan kearsipan wajib mengumpulkan kelengkapan bahan penilaian kinerja

sesuai rincian bukti kerja yang terdapat dalam Standar Kualitas Hasil Kerja Arsiparis. (2) Rincian bukti kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti pendukung hasil kerja yang meliputi: a. bukti hasil kerja dari setiap pekerjaan kearsipan; b. dasar untuk melakukan pekerjaan kearsipan dapat berupa Surat Keputusan (SK), Surat Perintah (Sprint)/Surat Tugas (ST), instruksi tertulis, instruksi lisan, tugas mandiri, maupun surat keterangan yang diketahui oleh pimpinan unit kerja yang menugaskan atau atasan langsung Arsiparis.

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pejabat Penilai Kinerja dan Tim Penilaian Kinerja Arsiparis memberikan Nilai Kualitas terhadap pekerjaan Arsiparis. (2) Nilai Kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap kualitas hasil kerja Arsiparis sesuai dengan Standar Kualitas Hasil Kerja Arsiparis. (3) Nilai Kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki konversi nilai sebagai berikut: a. Nilai 100; b. Nilai 90; c. Nilai 75; d. Nilai 60; e. Nilai 50. (4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Arsiparis yang melakukan kegiatan kearsipan secara perseorangan ataupun kelompok.

Pada saat Peraturan Kepala Arsip ini berlaku, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik INDONESIA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rincian Bukti Kerja Arsiparis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Kepala Arsip ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2016 KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUSTARI IRAWAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Februari 2016 2015 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA