Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 1996 tentang TUNJANGAN KHUSUS PENSIUN PEGAWAI NEGERI PESERTA JANDA/DUDANYA YANG MENETAP DAN BERTEMPAT TINGGAL DI PROVINSI DAERAH TINGKAT I IRIAN JAYA DAN TIMOR TIMUR
Pasal 1
Dalam Keputusan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan Pensiunan Pegawai Negeri adalah: a. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil; b. Pensiunan ABRI termasuk onderstand; c. Pensiunan Bekas Pegawai Pemerintah Koloni Timor Portugis, beserta janda/dudanya yang menetap dan bertempat tinggal serta menjalani masa pensiun di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya dan Timor Timur.
Pasal 2
(1) Kepada pensiunan Pegawai Negeri beserta janda/dudanya yang menetap dan
bertempat tinggal di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya dan Timor Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, selain menerima penghasilan pensiun yang berhak diterimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diberikan tunjangan khusus setiap bulan.
(2) Besarnya tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulan.
Pasal 3
Pensiunan Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang telah meninggal dunia, dan mempunyai isteri lebih dari 1 (satu) orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tunjangan khusus dibagi rata kepada para penerima bagian pensiun jandanya.
Pasal 4
(1) Apabila Pegawai Negeri tewas dan tidak meninggalkan isteri/suami maupun anak, maka tunjangan khusus diberikan kepada orang tuanya sebagai penerima bagian pensiun janda. (2) Jika kedua orang tua telah bercerai, maka kepada mereka masing-masing diberikan separuh dari jumlah tunjangan khusus yang diberikan.
Pasal 5
Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dihentikan apabila: a. Yang bersangkutan tidak lagi menetap dan bertempat tinggal di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya dan Timor Timur; b. Hak untuk menerima pensiun hapus, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 6
Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1996.
Pasal 7
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan PRESIDEN ini diatur oleh Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan Keamanan, dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama atau secara sendiri-sendiri sesuai dengan
bidang tugasnya masing-masing.
Pasal 8
Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEHARTO
LEMBAR LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1996