Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

PENDANAAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DAN PERLINDUNGAN

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan Korps Pegawai Republik Indonesia yang

selanjutnya disingkat KORPRI adalah Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 2

Sumber pendanaan KORPRI dapat diperoleh dari iuran anggota, bantuan Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah, bantuan pihak lain yang tidak mengikat, dan usaha-usaha lain yang sah, sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

(1) Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI di

semua tingkatan, dijamin hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

(2) Administrasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dilaksanakan oleh Instansi Induk Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PRESIDEN

Pasal 4 …

Pasal 4

(1) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dapat dinaikkan pangkatnya

setiap kali setingkat lebih tinggi sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam kenaikan

pangkat.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Agustus 2001

INDONESIA,

ttd.

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa Korps Pegawai Republik Indonesia yang dibentuk dengan Keputusan Presiden

Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia, perlu terus untuk

dikembangkan sesuai dengan perkembangan keadaan dan kemajuan pembangunan

bangsa dan negara;

  • bahwa pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas

dan fungsinya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, sehingga dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya bagi anggotanya;

  • bahwa Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Pengurus

Korps Pegawai Republik Indonesia pada dasarnya melakukan tugasnya untuk negara

dan bangsa sehingga perlu dijamin hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

  • bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c,

dipandang perlu

MENGINGAT

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran

Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran

Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan,

Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun

2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);

  1. Peraturan …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai

Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4017);

  1. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik

Indonesia;

  1. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengesahan Perubahan

Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;

Rantai Perubahan
DIUBAH OLEH
UU 43/1999 — PERUBAHAN ATAS
Referensi Silang (4)
UU 8/1974 — Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang...
UU 43/1999 — PERUBAHAN ATAS
PP 96/2000 — Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000...
KEPPRES 26/2000 — PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR