Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

KOMITE PENGARAH REFORMASI BIROKRASI NASIONAL

Pasal 1

Membentuk Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional Periode Tahun 2020-2024.

Pasal 2

(1) Susunan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional

sebagai berikut:

  • Ketua : Wakil Presiden;
  • Sekretaris : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  • Anggota : 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
  1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
  2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
  3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
  4. Menteri Dalam Negeri;
  5. Kepala Staf Kepresidenan.

(2) Komite...

SK No 023774 A

PRESIDEN

(21 Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional bertanggung jawab kepada Presiden.

(3) Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional bertugas:

  • Menetapkan arah kebijakan nasional sebagai landasan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
  • Menetapkan program strategis pelaksanaan reformasi birokrasi;
  • Menyelesaikan permasalahan dan hambatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
  • Menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu- waktu apabila diperlukan kepada Presiden.

Pasal 3

(1) Susunan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagai

berikut:

  • Ketua : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  • Anggota : 1. Menteri Keuangan;
  1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Menteri Sekretaris Negara;
  4. Sekretaris Kabinet.

(2) Tim Reformasi Birokrasi Nasional bertanggung jawab

kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional.

(3) rim...

SK No 023775 A

PRESIDEN

(3) Tim Reformasi Birokrasi Nasional bertugas:

  • Merumuskan kebijakan dan strategi operasional reformasi birokrasi nasional;
  • Memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional;
  • Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menegakkan kepatuhan atas standar-standar bagi pelaksanaan program reformasi birokrasi;
  • Melaksanakan komunikasi secara berkala dengan para pemangku kepentingan (stakeholdersl;
  • Memberikan persetujuan dan penetapan besaran tunjangan kinerja untuk Kementerian/Lembaga setelah mendapat masukan dari Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional;
  • Memberikan pertimbangan terhadap standardisasi perhitungan besaran tunjangan kinerja Pemerintah Daerah;
  • Melaporkan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional. (41 Dalam menjalankan tugasnya, Tim Reformasi Birokrasi Nasional dibantu oleh Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional serta didukung oleh Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi.

Pasal 4

Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional berfungsi membantu Tim Reformasi Birokrasi Nasional dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis termasuk dalam memberikan usulan penetapan besaran tunjangan kinerja untuk Kementerian/ Lembaga.

Pasal 5

Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional berfungsi memberikan saran dan masukan secara independen kepada Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional tentang pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 6

Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi berfungsi melakukan penjaminan kualitas kebijakan reformasi birokrasi secara nasional.

Pasal 7

Pembentukan Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional, Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional, dan Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

Pasal 8

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, Tim Reformasi Birokrasi Nasional, Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional, Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasionai, dan Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi dibebankan pada anggaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, rrraka Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional Periode Tahun 2OL5-2O19, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10. . .

SK No 023777 A

FRESIDEN

Pasal 10

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2O2O

INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

idang Hukum dan g-undangan,

Djaman

SK No 023779 A

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 207O-2O25, pelaksanaan Reformasi Birokrasi perlu dilakukan secara berkesinambungan;

  • bahwa agar pelaksanaan program Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan optimal, perlu ditetapkan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional untuk periode tahun 202O-2O2a;
  • bahwa pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aTOOl1'
  4. Undang-Undang. . .

SK No 023773 A

PRESIDEN

NEPUELIK INDONESIA

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

MEMUTUSI(AN

Referensi Silang (5)
UU 28/1999 — PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS
UU 17/2007 — RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL
UU 9/2015 — PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
PERPRES 81/2010 — Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang...
KEPPRES 15/2015 — KOMITE PENGARAH REFORMASI BIROKRASI NASIONAL