Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

PENEMPATAN TENAGA PADA MENTERI KEUANGAN UNTUK TIM PRAKARSA

Pasal 1

(1) Menempatkan 2 (dua) tenaga pada Menteri Keuangan untuk memimpin Tim

Prakarsa dan Pengarahan Reformasi Peningkatan Kinerja Bidang Pajak dan Bea Cukai yang dibentuk oleh Menteri Keuangan, untuk selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim.

(2) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

  1. Sdr. Marsillam Simandjuntak;
  2. Sdr. Mar’ie Muhammad.

Pasal 2

Kedudukan, tugas, dan fungsi tenaga dalam Tim ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 3

Penempatan dalam Tim tidak mengurangi pemenuhan tugas lain yang sewaktu-waktu diberikan oleh Presiden.

Pasal 4

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden ini dibebankan kepada anggaran Departemen Keuangan.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2006

INDONESIA,

ttd

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG
  • bahwa guna meningkatkan kinerja pemerintahan di bidang keuangan negara, diperlukan percepatan reformasi kebijakan dan pelayanan pajak dan bea cukai;
    • bahwa untuk maksud tersebut dibutuhkan tim khusus yang bertugas membantu Menteri Keuangan untuk mengarahkan dan lebih melancarkan pelaksanaan peningkatan kinerja tersebut;
    • bahwa agar tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terwujud dengan baik dipandang perlu menempatkan tenaga yang memenuhi syarat dan mempunyai kemampuan yang dibutuhkan Menteri Keuangan;
MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312);
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;

Rantai Perubahan
DIUBAH OLEH
UU 16/2000 — PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
UU 34/2000 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
PERPRES 62/2005 — Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 tentang PERUBAHAN...
Referensi Silang (16)
UU 6/1983 — KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
UU 16/2000 — PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
UU 7/1983 — PAJAK PENGHASILAN
UU 17/2000 — PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG
UU 8/1983 — PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN...
UU 18/2000 — PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983
UU 12/1985 — PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
UU 10/1995 — KEPABEANAN
UU 11/1995
UU 18/1997 — PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
UU 34/2000 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
UU 19/1997 — PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
UU 14/2002 — PENGADILAN PAJAK
UU 17/2003 — Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang...
PERPRES /2005 — Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang...
PERPRES 62/2005 — Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 tentang...