Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

PENGESAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 1

Mengesahkan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia sebagaimana

terlampir dalam Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan

pendanaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Dewan Koperasi

Indonesia.

(2) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan

kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara eq. Kementerian

Negara yang bertanggung jawab di bidang koperasi dan usaha kecildepkumham.go.iddan menengah.

(3) Bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden

Nomor 24 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar

Dewan Koperasi Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Maret 2011

INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd

Faried Utomo, SH., MH.

www.djpp.depkumham.go.id

depkumham.go.id

www.djpp.depkumham.go.id

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa dalam rangka meningkatkan peranan Dewan Koperasi Indonesia

sebagai organisasi tunggal gerakan koperasi Indonesia dalam

memperjuangkan kepentingan dan sebagai pembawa aspirasi koperasi,

diperlukan Anggaran Dasar yang mencerminkan aspirasi, visi, dan

misi seluruh gerakan koperasi Indonesia, sehingga secara efektif dapat

dijadikan landasan kerja bagi gerakan koperasi Indonesia;

  • bahwa untuk mewujudkan upaya sebagaimana dimaksud pada huruf a,

telah dilaksanakan penyempurnaan atas Anggaran Dasar Dewan

Koperasi Indonesia melalui pembahasan dalam Rapat Anggota Dewan

Koperasi Indonesia tanggal 20 Januari 2010;

  • bahwa sehuhungan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf

a dan huruf b, dipandang perlu mengesahkan Anggaran Dasar Dewan

Koperasi Indonesia yang dihasilkan dan ditetapkan dalam Rapat

Anggota Dewan Koperasi Indonesia tanggal 20 Januari 2010, dengan

Keputusan Presiden;

MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

www.djpp.depkumham.go.id

Referensi Silang (2)
UU 25/1992 — PERKOPERASIAN
KEPPRES 24/1999 — PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DEWAN KOPERASI