Pasal 2

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan

pendanaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Dewan Koperasi

Indonesia.

(2) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan

kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara eq. Kementerian

Negara yang bertanggung jawab di bidang koperasi dan usaha kecildepkumham.go.iddan menengah.

(3) Bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah.