Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1998 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK MOZAMBIK MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK

1. Para Pihak harus berupaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong dan mengembangkan kerjsama ekonomi dan teknik antara kedua negara dalam kerangka Persetujuan ini dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan masing-masing negara.
2. Kerjasama ekonomi dan teknik yang disebut dalam Persetujuan ini akan mencakup bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama kedua Pihak, yang akan diperinci lebih lanjut dengan persetujuan bersama.

1. Kerjsama ekonomi dan teknik harus dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan maupun persyaratan yang disepakati oleh perusahaan dan organisasi yang berwenang di masing-masing negara.
2. Ketentuan secara terperinci yang berhubungan dengan bentuk dan cara maupun persyaratan kerjasama di bidang yang disepakati harus didasarkan pada pengaturan dan kontrak tersendiri yang disepakati antara perusahaan dan organisasi-organisasi

yang berwenang di kedua negara.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Persetujuan ini, Para Pihak harus bertemu bila diperlukan untuk membahas perkembangan dari Pelaksanaan Persetujuan ini dan soal lain yang berkenaan dengan peningkatan kerjsama ekonomi dan teknik antara kedua negara.

1. Para Pihak akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kerjsama teknik antara kedua Pihak melalui pertukaran data ilmu pengetahuan dan teknologi, tenaga ahli, teknisi dan pelatih dalam mendukung peningkatan segala aspek kerjasama teknik atara lembaga terkait dari kedua negara.
2. Setiap hak-hak atas kekayaan intelektual yang timbul dalam pelaksanaan persetujuan ini akan dimiliki bersama dan a. masing-masing Pihak akan diizinkan menggunakan hak-hak atas kekayaan intelektual dengan tujuan untuk memelihara, memakai dan meningkatkan hak kekayaan intelektual tersebut. b. seandainya hak kekayaan intelektual dipergunakan oleh Pihak dan/atau lembaga atas nama Pemerintah untuk kepentingan komersial, maka Pihak lainnya berhak memperoleh bagian royalti yang adil.
3. Para Pihak akan saling menjamin, bahwa dalam hal hak kekayaan intelektual yang dibawa oleh salah satu Pihak ke dalam wilayah Pihak lainnya dalam rangka pelaksanaan setiap pengaturan proyek atau kegiatan-kegiatan, tidak merupakan hasil dari suatu pelanggaran hak-hak Pihak ketiga yang sah.
4. Para Pihak akan melepaskan setiap tuntutan dari pihak ketiga atas pemilikan dan keabsahan penggunaan yang berkaitan dengan hak-hak atas kekayaan intelektual yang dibawa oleh Para Pihak untuk pelaksanaan setiap pengauran proyek atau kegiatan-kegiatan di dalam Persetujuan ini.

1. Para Pihak setuju untuk membentuk suatu Komisi Bersama yang memantau pelaksanaan Persetujuan ini, untuk membahas masalah-masalah yang mungkin timbul dari pemanfaatan Persetujuan ini dan untuk membuat seluruh rekomendasi-rekomendasi yang diperlukan guna pencapaian maksud dari Persetujuan ini.
2. Komisi Bersama ini akan bertemu setiap 2 (dua) tahun melalui persetujuan bersama, apakah di INDONESIA atau Mozambik Komisi Bersama ini akan, apabila dianggap perlu, membentuk kelompok-kelompok kerja dan menunjuk para ahli dan penasihat untuk menghadiri pertemuan.

Setiap kewajiban keuangan yang merupakan akibat dari pelaksanaan Persetujuan ini harus diatur atas dasar saling pengertian atau melalui pengaturan yang disetujui oleh kedua Pihak.

Setiap perselisihan antara Para Pihak mengenai penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini akan diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi atau perundingan.

Persetujuan ini dapat dirubah dengan persetujuan kedua belah pihak melalui Pertukaran Nota oleh pihak-pihak dan perubahan tersebut mulai berlaku pada tanggal yang disepakati oleh Para Pihak.

Persetujuan ini akan mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan dimana Para Pihak saling memberitahukan melalui saluran diplomatik, bahwa persyaratan perundang-undangan untuk memberlakukan Persetujuan ini telah dipenuhi.

Persetujuan ini tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 2 (dua) tahun berikutnya, kecuali jika salah satu Pihak memberitahukan secara tertulis mengenai keingginannya untuk mengakhiri persetujuan ini paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Persetujuan ini.

berakhirnya Persetujuan ini tidak mempengaruhi keabsahan dan berlakunya setiap pengaturan atau kontrak yang masih berjalan dalam kerangka Persetujuan ini sampai selesainya pengaturan atau kontrak tersebut. SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan dibawah ini, dengan diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini. DIBUAT di Jakarta pada tanggal 12 Nopember 1997 dalam rangkap asli dalam bahasa INDONESIA, Inggris dan Portugis semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Apabila terdapat perbedaan dalam penafsiran, maka naskah dalam bahasa Inggris yang berlaku. UNTUK PEMERINTAH UNTUK PEMERINTAH

REPUBLIK MOZAMBIK ttd. ttd. ALI ALATAS LEONARDO SANTOS SIMAO Menteri Luar negeri Menteri Luar Negeri dan Kerjasama

AGREEMENT ON THE ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MOZAMBIQUE The Government of the Republic of INDONESIA and the Government of the Republic of Mozambique, hereinafter referred to as "the Parties"; Desiring to strengthen the friendly relations and cooperation between the two countries; Intending to develop and promote a mutual advantageous cooperation in the economic and technical fields based on the principles of equality and mutual benefit; HAVE AGREED AS FOLLOWS : Article I

1. The Parties shall endeavour to take all necessary measures to encourage and to develop economic and technical cooperation between the two countries within the framework of this Agreement and in conformity with their respective laws and regulations.
2. The economic and technical cooperation referred to in this Agreement will cover areas being a subject of common interest of both Parties, which will be further specified by mutual consent. Article II
3. The economic and technical cooperation shall be effected in accordance with the capabilities and requirements as well as with the terms and conditions to be agreed upon between the competent enterprises and institutions in each country.
4. The detailed provisions relating to the forms and methods as well as to the conditions of such cooperation in the agreed areas shall be laid down in separate arrangements or contracts concluded between the competent enterprises and institutions of both Parties.

Article III In order to promote the implementation of this Agreement, the Parties shall meet as frequently and when required to discuss the progress of this Agreement and any other matters pertaining to the developing of economic and technical cooperation between the two countries. Article IV

1. The Parties shall take all necessary measures to encourage technical cooperation between them through the exchange of scientific and technological data and of experts, technicians and trainers in addition to the encouragement of all aspects of technical cooperation between the specialized agencies of both Parties.
2. The Parties agreed that any intellectual property arising under the implementation of this Agreement will be jointly owned and a. each Party shall be allowed to use such intellectual property for the purposes of maintaining, adapting and improving the relevant property; b. in the event that the intellectual property is used by the Party and/or institutions on behalf of the Party for commercial purposes, the other Party shall be entitled to obtain an equitable portion of royalty.
3. The Parties shall indemnify each other that the Intellectual Property Rights brought by the Party into the territory of the other party for the implementation of any project arrangement or activities, is not resulted from any infringement of the third party's legitimate rights.
4. The Parties shall waive each other from any claim made by any third party on the ownership and legality of the use of Intellectual Property Rights which is brought in by the Party for the impelemntation of any project arrangement or activities. Article V
5. The Parties agree to establish a Joint Commission to examine the implementation of this Agreement, to discuss the issues that might arise from the application of this Agreement and to make all the necessary recommendation for the achievement of its

goals. 2. This Joint Commission shall meet every two years alternately in INDONESIA and in Mozambique. This joint Commission shall, whenever necessary, establish working groups and appoint experts and advisors to attend the meetings. Article VI Any financial obligation resulting from the implementation of this Agreement shall be effected through mutual understanding or arrangement to be reached between both Parties. Article VII Any disputes between the Parties concerning the implementation of this Agreement shall be settled amicably through consultations or negotiations. Article VIII This agreement may be amended by mutual consent between the Parties through an exchange of letter between the Parties and such amendment shall come into force on the date as may specified by the Parties. Article IX Tis Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last notification by which the Parties inform each other, throughdiplomatic channels, that their respective constitutional requirements for giving effect to this Agreement have been fulfilled. Article X This Agreement shall remain in force for a period of 5 (five) years and shall automatically be extended for subsequent periods of 2 (two) years through notification in writing about its intention to terminate the present Agreement at least 6 (six) months prior to its expiration.

Article XI The termination of this Agreement shallnot effect the validity or the duration of any agreement or contract made under the present Agreement until the completion of such arrangement or contract. IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized byt their respective Governments, have signed the present Agreements. DONE at Jakarta on this 12th day of November 1997 in duplicate, in the Indonesian, English and Portuguese languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation of this Agreement, the English text shall prevail. FOR THE GOVERNMENT OF FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA THE REPUBLIC OF MOZAMBIQUE ttd. ttd. ALI ALATAS LEONARDO SANTOS SIMAO Minister for Foreign Affairs Minister for Foreign Affairs and Cooperation