Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan

Fungsional Penyelidik Bumi, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan

Penyelidik Bumi adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam

Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh

dalam Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi, diberikan Tunjangan Penyelidik

Bumi setiap bulan.

Pasal 3 …

PRESIDEN

Pasal 3

Besarnya Tunjangan Penyelidik Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

Pasal 4

Pemberian Tunjangan Penyelidik Bumi dihentikan apabila Pegawai Negeri

Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural

atau dalam jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan

pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden

ini diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian

Negara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang

tugasnya masing-masing.

Pasal 6 …

PRESIDEN

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Januari 2004

INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

ttd

Lambock V. Nahattands

PRESIDEN

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan semangat

kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh

dalam jabatan fungsional Penyelidik Bumi, dipandang perlu memberikan

Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi dengan Keputusan Presiden;

MENGINGAT

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3890);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);

  1. Peraturan …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang

Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4263);

  1. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan

Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

Rantai Perubahan
DIUBAH OLEH
UU 43/1999 — PERUBAHAN ATAS
PP_11_2003
Referensi Silang (6)
UU 8/1974 — Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang...
UU 43/1999 — PERUBAHAN ATAS
PP 7/1977 — Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977...
PP 16/1994 — Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994...
PP 9/2003 — Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003...
KEPPRES 87/1999 — Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang...