Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT

Pasal 1

(1) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran

2013 dirinci menurut organisasi/bagian anggaran, unit

organisasi, kode kewenangan, fungsi, subfungsi,

program, kegiatan, keluaran (output), jenis belanja,

sumber dana, dan prakiraan maju.

(2) Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun

Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

terdiri atas:

  • Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat menurut

organisasi/bagian anggaran, unit organisasi, fungsi,

sub fungsi, program, kegiatan, jenis belanja dan

sumber dana, tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

Presiden ini;

  • Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat menurut

organisasi/bagian anggaran, unit organisasi, pusat,

daerah, dan kode kewenangan, tercantum dalam

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, perlu

MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

  1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);

  1. Undang-Undang ….

www.bphn.go.id

  1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5361);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang

Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5178);

  1. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor

53 Tahun 2010;

  1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013;

Referensi Silang (10)
UU 19/2012 — ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
UU 17/2003 — Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang...
UU 1/2004 — PERBENDAHARAAN NEGARA
UU 15/2004
PP 20/2004 — Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004...
PP 90/2010 — PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PERPRES 53/2010 — Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang...
PERPRES 54/2012 — RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2013
KEPPRES 42/2002 — PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
UU 19/2012 — ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA [Pasal 7 ayat (2)]