Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

TUNJANGAN HAKIM PADA PENGADILAN

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

  1. Hakim adalah Hakim Militer Utama, Hakim Militer Tinggi,

dan Hakim Militer pada Pengadilan dalam Lingkungan

Peradilan Militer.

  1. Pengadilan …

PRESIDEN

  1. Pengadilan adalah Pengadilan Militer Utama, Pengadilan

Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer.

  1. Kepala/Wakil Kepala Pengadilan adalah Hakim yang

disamping tugas pokoknya, bertanggung jawab pula dalam

menyelenggarakan jalannya Pengadilan dengan baik.

Pasal 2

(1) Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang diangkat oleh

Pejabat yang berwenang sebagai Hakim, diberikan

tunjangan jabatan setiap bulan.

(2) Besarnya Tunjangan Hakim sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1), bagi :

  • Hakim pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan

Militer adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran

I Keputusan Presiden ini;

  • Hakim yang diangkat sebagai Kepala/Wakil Kepala

Pengadilan adalah sebagaimana tercantum dalam

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

bahwa dengan ditetapkannya Hakim sebagai pejabat negara

tertentu dan dalam rangka mewujudkan keseimbangan

penghasilan Hakim serta terciptanya penegakan hukum, maka

dipandang perlu

MENGINGAT

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3890);

  1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara

Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3369);

  1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan

Militer (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3713);

  1. undang-undang …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

  1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan

Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4169);

  1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358);

  1. Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2001 tentang

Tunjangan Hakim;

Rantai Perubahan
DIUBAH OLEH
UU 43/1999 — PERUBAHAN ATAS
Referensi Silang (7)
UU 8/1974 — Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang...
UU 43/1999 — PERUBAHAN ATAS
UU 2/1988 — PRAJURIT ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA
UU 31/1997 — PERADILAN MILITER
UU 3/2002 — PERTAHANAN NEGARA
UU 4/2004 — KEKUASAAN KEHAKIMAN
KEPPRES 89/2001 — TUNJANGAN HAKIM