Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1983 tentang KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA KOORDINATOR EKONOMI KEUANGAN DAN PENGAWASAN DAN PEMBANGUNAN SERTA ORGANISASI STAFNYA

(1) Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pengawasan Pembangunan dalam Pemerintahan Negara Republik INDONESIA, selanjutnya dalam Keputusan PRESIDEN ini disebut MENKO, adalah Menteri Negara pembantu PRESIDEN dengan tugas pokok mengkoordinasi penyiapan dan penyusunan kebijaksanaan serta pelaksanaannya di bidang ekonomi, keuangan, industri, dan pengawasan dalam kegiatan pemerintahan Negara. (2) MENKO berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut pasal 1, MENKO menyelenggarakan fungsi- fungsi sebagai berikut : a. 1) mengkoordinasi kegiatan bidang ekonomi, keuangangan dan industri Menteri- Menteri Keuangan, Perdagangan, Koperasi, Pertanian, Kehutanan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Riset dan Teknologi/Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat, Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Pendayagunaan Aparatur Negara, Peningkatan Penggunaan Produksi dalam Negeri, Peningkatan Produksi Pangan, Peningkatan Produksi Tanaman Keras, Peningkatan Produksi Peternakan dan Perikanan, dan Gubernur Bank INDONESIA, serta Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Kepala Badan Urusan Logistik; 2) mengkoordinasi para Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, selanjutnya disebut Pimpinan Lembaga, sepanjang menyangkut bidang pengawasan; 3) memberi petunjuk operasional kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. b. 1) menampung dan mengusahakan penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam bidang ekonomi, keuangan dan industri yang dikoordinasinya serta mengikuti perkembangan keadaan sehari-harinya; 2) menampung dan mengusahakan penyelesaian tindak lanjut dari maslah-masalah hasil pengawasan serta mengikuti perkembangan sehari-harinya. c. melakukan koordinasi seerat-eratnya mengenai penanganan masalah-masalah yang mempunyai sangkut paut antar bidang koordinasi dengan para Menteri Koordinator lainnya. d. menyampaikan laporan dan bahan keterangan serta saran-saran dan pertimbangan di bidang tanggung jawabnya kepada PRESIDEN.

MENKO dibantu oleh Staf yang terdiri dari unsurunsur :

1. Sekretaris MENKO;
2. Asisten Ahli, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Asisten;
3. Staf Ahli, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

(1) Sekretaris MENKO bertugas membantu MENKO yang dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi : a. mengkoordinasi kegiatan Staf MENKO; b. menyelenggarakan pelayanan administrasi yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas MENKO; c. mengadakan hubungan kerja dengan Departemen, Lembaga, Instansi, dan organisasi lainnya yang dianggap perlu atas petunjuk MENKO; d. melakukan lain-lain atas petunjuk MENKO.

(2) Sekretaris MENKO membawahkan Biro Umum dan beberapa Pembantu Sekretaris menurut kebutuhan, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang; (3) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris MENKO bertanggung jawab kepada MENKO.

(1) Asisten MENKO bertugas membantu MENKO yang dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi: a. menyiapkan telaahan staf serta mengikuti perkembangan masalah atau bidang kegiatan tertentu dalam bidang tugas yang bersangkutan; b. mengadakan hubungan kerja dengan Departemen, Lembaga, Instansi dan organisasi lainnya yang dianggap perlu atas petunjuk MENKO; c. melakukan lain-lain atas petunjuk MENKO. (2) Untuk kelancaran tugasnya, Asisten MENKO dibantu oleh beberapa Pembantu Asisten menurut kebutuhan, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang; (3) Dalam melaksanakan tugasnya Asisten MENKO bertanggung jawab kepada MENKO dan seharihari dikoordinasi oleh Sekretaris MENKO.

(1) Staf Ahli bertugas membantu MENKO dengan memberikan pemikiran-pemikiran atau nasehat teknis mengenai masalah tertentu yang diperlukan oleh MENKO; (2) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Ahli bertanggung jawab kepada MENKO dan sehari-hari dikoordinasi oleh Sekretaris MENKO.

(1) Perincian dan perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Staf MENKO diatur oleh MENKO dengan keputusan tersendiri, setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang peningkatan pendayagunaan aparatur Negara; (2) Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris MENKO, Asisten MENKO, dan Staf Ahli MENKO yang eselonnya IB, dilakukan dengan Keputusan PRESIDEN, sedangkan pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan tenaga lainnya dilaku kan dengan Keputusan Menteri/Sekretaris Negara berdasarkan pertimbangan MENKO; (3) Sekretaris MENKO dan Asisten MENKO adalah jabatan eselon IA; Staf Ahli MENKO adalah jabatan eselon seteinggi-tingginya IB; Pembantu Sekretaris Menko dan Pembantu Asisten MENKO adalah jabatan eselon setinggi tingginya IIA.

(1) Untuk Koordinasi, integrasi, dan singkornisasi dalam menyiapkan kebijaksanaan atau menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dam pelaksanaan kebijaksanaan tersebut dalam Pasal 2, MENKO mengadakan rapat-rapat koordinasi berkala dan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan, yang diikuti juga oleh para Menteri Koordinator lainnya atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya;

(2) Koordinasi di bidang ekonomi, keuangan, industri, dan pengawasan meliputi : a. penyusunan kebijaksanaan dan pelaksanaannya, baik yang bersifat rutin maupun yang berkenaan dengan masalah-masalah yang timbul; b. tindak lanjut hasil pengawasan. (3) Pelaksanaan koordinasi di bidang ekonomi, keuangan, dan industri diselenggarakan melalui : a. rapat-rapat koordinasi MENKO; b. rapat-rapat Kelompok Kerja yang dibentuk oleh MENKO sesuai dengan kebutuhan; c. forum-forum koordinasi yang sudah ada sesuai dengan peraturan yang berlaku; d. konsultasi langsung dengan para Menteri. (4) Pelaksanaan koordinasi di bidang pengawasan diselenggarakan melalui : a. penyusunan rencana pengawasan dan program pelaksanaannya yang harus dilaksanakan oleh aparat pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; b. penyusunan Pedoman Pemeriksanaan bagi seluruh aparat pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; c. pembentukan team pemeriksaan gabungan dari berbagai aparat pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dianggap perlu untuk melaksanakan rencana pengawasan yang telah ditetapkan; d. rapat-rapat koordinasi pengawasan; e. konsultasi langsung dengan para Menteri/Pimpinan Lembaga mengenai masalah- masalah dan tindak lanjut hasil pengawasan. (5) Rapat Koordinasi MENKO membahas masalah penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan di bidang ekonomi, keuangan, dan industri, serta pemecahan masalah dan tindak lanjut hasil pengawasan yang menyangkut lebih dari satu Departemen/Lembaga atau yang mempunyai pengaruh yang bersifat menyeluruh. (6) Kesimpulan Rapat Koordinasi MENKO yang menyangkut kebijaksanaan atau langkah yang prinsipiil dilaporkan kepada PRESIDEN sebagai bahan pertimbangan bagi kebijaksanaan PRESIDEN, yang dapat dituangkan dalam bentuk Keputusan PRESIDEN, Instruksi PRESIDEN, Petunjuk PRESIDEN, dan sebagainya. (7) Atas dasar kesepakatan yang dicapai dalam rapat koordinasi, MENKO mengambil langkah tindak lanjut, baik sendiri maupun bersamasama dengan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen. (8) a. MENKO mengusahakan agar Menteri/Pimpinan Lembaga di lingkungan koordinasinya senantiasa memelihara adanya kesatuan bahasa dan tafsiran mengenai kebijaksanaan Pemerintah, sehingga pelaksanaannya baik di Pusat maupun di Daerah selalu terpadu; b. Dalam hal ada masalah yang perlu dikoordinasikan antara Menteri/Pimpinan Lembaga, maka dilakukan konsultasi langsung diantara para Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan; c. alam hal tidak diperoleh kata sepakat di antara para Menteri/Pimpinan Lembaga tersebut, maka diusahakan pemecahannya bersama MENKO; d. Dalam hal usaha pemecahan masalah bersama MENKO belum dapat diperoleh penyelesaian, maka MENKO melaporkannya kepada PRESIDEN baik sendiri maupun bersama-sama Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan dengan disertai pertimbangan-pertimbangannya untuk mendapatkan keputusan atau petunjuk PRESIDEN; e. Kebijaksanaan dan langkah yang prinsipil diputuskan oleh PRESIDEN melalui Sidangsidang Kabinet Terbatas yang diadakan secara berkala maupun dalam kesempatan lainnya yang dianggap perlu.

(9) a. MENKO mengusahakan agar aparat pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah senantiasa memelihara adanya kesatuan bahasa dan penafsiran mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijak- sanaan Pemerintah, sehingga pelaksanaan pengawasan mempergunakan tolok ukur yang sama; b. Dalam hal terdapat hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut oleh Menteri/Pimpinan Lembaga, MENKO, berhubungan langsung dengan Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan; c. Dalam hal tidak terdapat kata sepakat dalam melakukan tindak lanjut pengawasan tersebut, MENKO melaporkannya kepada PRESIDEN untuk mendapat keputusan atau petunjuknya. (10) Dalam rapat koordinasi yang dipimpinnya MENKO dapat mengundang Menteri lain di luar bidang koordinasinya untuk hadir. (11) Dalam melaksanakan fungsi koordinasi seharihari MENKO membina dan melakukan kerjasama dengan Departemen dan Instansi lainnya yang berada dalam lingkup koordinasinya.

MENKO dapat meminta laporan dari Menteri/Pimpinan Lembaga yang berada dibawah koordinasinya, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Pimpinan aparat pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan untuk kelancaran pelaksanaan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh PRESIDEN meneruskan petunjuk- petunjuk pelaksanaannya kepada para pejabat yang bersangkutan.

Pengurusan dan pelayanan administrasi MENKO baik mengenai personil, materiil, keuangan, protokol, keamanan, dan lain-lain diselenggarakan oleh dan dengan menggunakan fasilitas Sekretariat Negara.

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas MENKO dan Staf MENKO dibebankan kepada anggaran Sekretariat Negara.

Dengan berlakunya Keputusan PRESIDEN ini, maka ketentuan-ketentuan dalam Keputusan PRESIDEN Nomor 12 Tahun 1978 sepanjang yang menyangkut Menteri Koordinasi Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 1983 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO