PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2012

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2013 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA ISLAMIC

SOLIDARITY GAMES III TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan

ISLAMIC SOLIDARITY GAMES III TAHUN 2013, perlu

mengambil langkah-langkah khusus dalam dalam hal tempat

dan waktu pelaksanaan ISLAMIC SOLIDARITY GAMES III

TAHUN 2013 tersebut;

• bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu

menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan atas

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Panitia

Nasional Penyelenggara Islamic Solidarity Games III Tahun

2013;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem

Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4535);

1. Peraturan …

www.bphn.go.id

1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang

Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4702);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 Tentang

Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4704);

1. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Panitia

Nasional Penyelenggara Islamic Solidarity Games III Tahun

2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG

PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA ISLAMIC SOLIDARITY

GAMES III TAHUN 2013.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 15

Tahun 2012 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Islamic

Solidarity Games III Tahun 2013, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga seluruhnya berbunyi

sebagai berikut:

"Pasal 2…

www.bphn.go.id

"Pasal 2

(1) Panitia Nasional INAISGOC mempunyai tugas :

• menyiapkan, merencanakan, mengoordinasikan dan

menyelenggarakan kegiatan ISLAMIC SOLIDARITY

GAMES III Tahun 2013 yang akan dilaksanakan di

Provinsi Sumatera Selatan pada bulan September

sampai dengan Oktober 2013;

• menyusun dan menyiapkan rencana anggaran

penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud

pada huruf a.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional

INAISGOC bertanggung jawab kepada Presiden."

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga seluruhnya berbunyi

sebagai berikut:

"Pasal 4

Susunan keanggotaan Panitia Nasional INAISGOC adalah

sebagai berikut :

• Penanggung Jawab : Menteri Negara Pemuda dan

Olahraga;

• Penanggung Jawab

Teknis Pelaksanaan : Gubernur Provinsi Sumatera

Selatan;

• Ketua : Ketua Komite Olimpiade Indonesia;

• Wakil Ketua : Wakil Ketua Komite Olimpiade

Indonesia;

• Sekretaris : Sekretaris Jenderal Komite

Olimpiade Indonesia;

• Anggota : 1. Sekretaris Kementerian Pemuda

dan Olahraga;

1. Deputi…

www.bphn.go.id

1. Deputi Bidang Koordinasi

Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda

dan Olahraga, Kementerian

Koordinator Bidang Kesejahteraan

Rakyat;

1. Sekretaris Jenderal Kementerian

Dalam Negeri;

1. Sekretaris Jenderal Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan;

1. Direktur Jenderal Protokol dan

Konsuler, Kementerian Luar Negeri;

1. Direktur Jenderal Imigrasi,

Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia;

1. Direktur Jenderal Anggaran,

Kementerian Keuangan;

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai,

Kementerian Keuangan;

1. Direktur Jenderal Perhubungan

Udara, Kementerian Perhubungan;

1. Direktur Jenderal Perhubungan

Darat, Kementerian Perhubungan;

1. Sekretaris Jenderal Kementerian

Perdagangan;

1. Sekretaris Jenderal Kementerian

Pekerjaan Umum;

1. Sekretaris Jenderal Kementerian

Agama;

1. Sekretaris Jenderal Kementerian

Sosial;

1. Sekretaris Jenderal Kementerian

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

1. Direktur...

www.bphn.go.id

1. Direktur Jenderal Informasi dan

Komunikasi Publik Kementerian

Komunikasi dan Informatika

1. Deputi Bidang Peningkatan

Prestasi, Kementerian Pemuda dan

Olahraga;

1. Deputi Bidang Pembudayaan

Olahraga; Kementerian Pemuda

dan Olahraga;

1. Deputi Sumber Daya Manusia dan

Kebudayaan, Kementerian Perenca-

naan Pembangunan Nasional/

Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional;

1. Sekretaris Kementerian Badan

Usaha Milik Negara;

1. Asisten Operasi Panglima Tentara

Nasional Indonesia;

1. Asisten Operasi Kepala Kepolisian

Negara Republik Indonesia."

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga seluruhnya berbunyi

sebagai berikut:

"Pasal 7

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk persiapan dan

penyelenggaraan ISLAMIC SOLIDARITY GAMES III TAHUN

2013 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, serta sumber-

sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan."

Pasal II…

www.bphn.go.id

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Juli 20134 Mei 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd. ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi B

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat,

ttd.

Siswanto RoesyidiKesejahteraan Rakyat,

www.bphn.go.id