DUKUNGAN DARURAT

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2004

TENTANG

DUKUNGAN DARURAT

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI,

KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2004 UNTUK

PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemantauan Tim Pemantau Kesiapan Pemilihan

Umum Tahun 2004 di daerah, telah ditemukan beberapa permasalahan

berkaitan dengan kesiapan personil, logistik dan pendanaan, yang

dipandang dapat menghambat pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004;

• bahwa sehubungan dengan keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a

dan mengingat mendesaknya waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum

Tahun 2004, dipandang perlu mengambil langkah-langkah darurat guna

mengatasi permasalahan melalui penyediaan tambahan dana dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 secara optimal

untuk menunjang pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004;

• bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu

ditetapkan Keputusan Presiden tentang Dukungan Darurat Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun Anggaran

2004 Untuk Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3839);

1. Undang- …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4286);

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4311);

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4337);

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4355);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4022);

1. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4212);

1. Keputusan …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan tambahan

dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 secara

optimal untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak guna mendukung Komisi

Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Daerah/Panitia Pengawas Pemilihan

Umum Daerah dalam memperlancar pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004.

KEDUA : Penyediaan tambahan dana sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA,

dilakukan dengan menggunakan Belanja Tidak Tersangka dan/atau penyesuaian

program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004.

KETIGA : Penyediaan tambahan dana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA,

dilakukan mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2004 dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

KEEMPAT : Penggunaan tambahan dana sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA,

dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi, ekonomis dan efektifitas serta

diprioritaskan untuk :

• logistik yang meliputi pengadaan dan distribusi perlengkapan;

• sosialisasi yang terdiri dari perjalanan dinas, peralatan, penerangan

masyarakat dan distribusi bahan;

• honorarium …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• honorarium bagi tenaga Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan

Suara;

• pelatihan dan pemberian honorarium bagi tenaga subtitusi; dan

• dana operasional Panitia Pengawas Pemilihan Umum Daerah.

KELIMA : Penggunaan tambahan dana sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA,

dilakukan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota berkoordinasi dengan Komisi

Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Daerah.

KEENAM : Pengadaan barang/jasa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun

2004 melalui penggunaan tambahan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2004 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA,

dilakukan dengan metode penunjukan langsung.

KETUJUH : Pelaporan penyediaan dan penggunaan tambahan dana Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2004

sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dilaksanakan sebagai berikut:

• Bupati/Walikota melaporkan penyediaan dan penggunaan tambahan dana

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada

Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.

• Gubernur melaporkan penyediaan dan penggunaan tambahan dana

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi kepada Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

• Menteri Dalam Negeri melaporkan penyediaan dan penggunaan tambahan

dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

kepada Presiden.

KEDELAPAN : …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEDELAPAN : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Maret 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan

ttd

Lambock V. Nahattands