Keputusan Presiden Nomor 158 Tahun 1998 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK DAN PENGHINDARAN PAJAK ATAS PENGHASILAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK VENEZUELA BESERTA PROTOKOL

ORANG DAN BADAN YANG TERCAKUP DALAM PERSETUJUAN Persetujuan ini berlaku terhadap orang dan badan yang menjadi penduduk salah satu atau kedua Negara pihak pada Persetujuan.

PAJAK-PAJAK YANG DICAKUP DALAM PERSETUJUAN INI

1. Persetujuan ini berlaku terhadap pajak-pajak atas penghasilan yang dikenakan oleh setiap Negara pihak pada Persetujuan tanpa memperhatikan cara pemungutan pajak-pajak tersebut.
2. Dianggap sebagai pajak-pajak atas penghasilan adalah semua pajak yang dikenakan atas seluruh penghasilan atau bagian-bagian penghasilan, termasuk pajak-pajak atas keuntungan yang diperoleh dari pemindahtanganan harta gerak atau harta tak gerak, pajak atas jumlah keseluruhan gaji atau upah yang dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan.
3. Persetujuan ini harus diterapkan terhadap pajak-pajak yang berlaku sekarang ini khususnya : a) dalam hal INDONESIA : pajak penghasilan yang dikenakan berdasarkan UNDANG-UNDANG Pajak Penghasilan 1984 (UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah) (selanjutnya disebut sebagai "pajak INDONESIA"). b) dalam hal Venezuela : pajak penghasilan dan pajak kekayaan perusahaan (selanjutnya disebut sebagai "pajak Venezuela"
4. Persetujuan ini berlaku pula terhadap setiap pajak yang serupa atau pada hakekatnya sama yang dikenakan setelah tanggal penandatanganan Persetujuan ini sebagai tambahan terhadap, atau sebagai pengganti dari pajak-pajak yang sekarang berlaku. Pada akhir setiap tahun, pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara pihak pada Persetujuan harus saling memberitahukan satu sama lain mengenai setiap perubahan-perubahan penting yang terjadi dalam perundang-undangan perpajakan mereka.

PENGERTIAN-PENGERTIAN UMUM

1. Kecuali jika dari hubungan kalimatnya harus diartikan lain, yang dimaksud dalam Persetujuan ini dengan : a) (i) Istilah "INDONESIA meliputi wilayah Republik INDONESIA sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangannya dan daerah sekitarnya di mana Republik INDONESIA memiliki kedaulatan, hak-hak kedaulatan atau yurisdiksi sesuai ketentuan-ketentuan Konvensi PBB mengenai Hukum Laut, Tahun 1982; (ii) Istilah "Venezuela" berarti Republik Venezuela; b) istilah "orang/badan" meliputi orang pribadi, perseroan, dan setiap kumpulan dari orang-orang dan /atau badan-badan; c) istilah "perseroan" berarti setiap badan hukum atau setiap entitas yang untuk tujuan pemungutan pajak diperlakukan sebagai suatu badan hukum; d) istilah "perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan" dan "perusahaan dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan masing-masing berarti suatu perusahaan yang dijalankan oleh penduduk dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dan suatu perusahaan yang dijalankan oleh penduduk dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan; e) istilah "lalu lintas internasional" berarti setiap pengangkutan oleh kapal laut atau pesawat udara yang dilakukan oleh suatu perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan kecuali jika kapal atau pesawat udara itu semata-mata dioperasikan antara tempat-tempat di Negara pihak lainnya pada Persetujuan; f) istilah "pejabat yang berwenang" berarti : (i) dalam hal INDONESIA, Menteri Keuangan atau Wakilnya yang sah; (ii) dalam hal Venezuela, adalah Superintenden Dinas Integral Administrasi Perpajakan (Servicio Nasional Intergrado de Administration Tributaria SENIAT), wakilnya yang sah atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai pejabat yang berwenang untuk tujuan Persetujuan. g) istilah "warganegara" berarti : (i) setiap orang pribadi yang memiliki kewarganegaraan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan; (ii) setiap badan hukum, usaha bersama dan persekutuan yang statusnya mereka peroleh berdasarkan hukum yang berlaku pada salah satu Negara pihak pada Persetujuan.
2. Sehubungan dengan penerapan Persetujuan ini oleh salah satu Negara pihak pada Persetujuan setiap istilah yang tidak dirumuskan dalam Persetujuan ini mempunyai arti menurut perundang-undangan Negara itu sepanjang mengenai pajak-pajak yang diatur dalam Persetujuan ini, kecuali jika dari hubungan kalimatnya harus diartikan lain.

PENDUDUK

1. Untuk kepentingan Persetujuan ini, istilah "penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan" berarti setiap orang dan badan, yang menurut perundang-undangan Negara tersebut dapat dikenakan pajak di Negara itu berdasarkan domisilinya, tempat kediamannya, tempat kedudukan manajemennya, tempat pendaftarannya, ataupun atas dasar lainnya yang sifatnya serupa. Dalam hal Venezuela istilah tersebut termasuk setiap penduduk perseorangan atau badan yang tunduk terhadap sistem perpajakan teritorial Venezuela.
2. Jika seseorang menurut ketentuan-ketentuan pada ayat 1 menjadi penduduk di kedua Negara pihak pada Persetujuan, maka statusnya akan ditetukan sebagai berikut :

(a) ia akan dianggap sebagai penduduk Negara di mna ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya; apabila ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia di kedua Negara, ia akan dianggap sebagai penduduk Negara di mana terdapat hubungan-hubungan pribadi dan ekonomi yang lebih erat (pusat kepentingan-kepentingan pokok); (b) jika Negara di mana pusat kepentingan-kepentingan pokoknya tidak dapat ditentukan, atau jika ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di salah satu Negara, maka ia akan dianggap sebagai penduduk Negara di mana ia biasanya berdiam; (c) jika ia mempunyai tempat kebiasaan berdiam di kedua Negara atau sama sekali tidak mempunyainya di salah satu Negara tersebut maka ia akan dianggap sebagai penduduk Negara pihak pada Persetujuan dimana ia menjadi warga negara; (d) Jika ia menjadi warga negara dari kedua Negara atau sama sekali tidak menjadi warga negara dari salah satu negara tersebut, maka pejabat-pejabat yang berwenang dari Negara pihak pada Persetujuan akan menyelesaikan masalahnya berdasarkan persetujuan bersama. 3. Apabila berdasarkan ketentuan-ketentuan ayat (1), suatu badan mempunyai tempat kedudukan di kedua Negara pihak pada persetujuan, maka pejabat yang berwenang di Negara pihak pada persetujuan akan menyelesaikan masalahnya berdasarkan persetujuan bersama.

BENTUK USAHA TETAP

1. Untuk kepentingan Persetujuan ini istilah "bentuk usaha tetap" berarti suatu tempat usaha tetap di mana seluruh atau sebagian usaha dari suatu perusahaan dijalankan.
2. Istilah "bentuk usaha tetap" terutama meliputi : a) suatu tempat kedudukan manajemen; b) suartu cabang; c) suatu kantor; d) suatu pabrik; e) suatu bengkel; f) suatu gudang yang berhubungan dengan orang atau badan menyediakan fasilitas penyimpanan untuk pihak lain; g) suatu toko atau tempat penjualan; h) suatu pertanian atau perkebunan; i) suatu tambang, atau sumur minyak atau gas, suatu penggalian atau suatu tempat penggalian atau eksplorasi sumber daya alam, tempat pengeboran atau kapal yang digunakan untuk eksplorasi atau eksploitasi sumber-sumber daya alam.
3. Suatu bangunan, suatu konstruksi, proyek perakitan atau instalasi atau kegiatan pengawasan yang berhubungan dengan kegiatan proyek tersebut merupakan suatu bentuk usaha tetap hanya apabila tempat, proyek atau kegiatan tersebut berlangsung lebih dari enam bulan.
4. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebelumnya dari Pasal ini, istilah "bentuk usaha tetap" dianggap tidak meliputi : a) penggunaan fasilitas-fasilitas semata-mata dengan maksud untuk menyimpan atau memamerkan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan; b) pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan semata-mata dengan maksud untuk disimpan atau dipamerkan;

c) pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan semata-mata dengan maksud untuk diolah oleh perusahaan lain; d) pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata dengan maksud untuk pembelian barang-barang atau barang dagangan atau untuk mengumpulkan informasi bagi keperluan perusahaan; e) pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata dengan maksud untuk tujuan periklanan, atau untuk memberikan keterangan-keterangan; f) pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata dengan maksud menjalankan setiap kegiatan lainnya yang bersifat persiapan atau penunjang bagi perusahaan asalkan tidak ada gabungan dari setiap kegiatan tersebut; 5. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat 1 dan 2, apabila orang atau badan, kecuali agen yang bertindak bebas sebagaimana berlaku ayat 7, bertindak di suatu Negara pihak pada Persetujuan atas nama perusahaan yang berkedudukan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan, maka perusahaan tersebut dianggap memiliki bentuk usaha tetap di Negara yang disebutkan pertama atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan tersebut, jika ia : a) mempunyai dan biasa melakukan wewenang untuk menutup kontra-kontra atas nama perusahaan tersebut, kecuali kegiatan itu hanya terbatas pada apa yang diatur dalam ayat 4, yang meskipun dilakukan melalui sutau tempat usaha tetap, tempat tersebut bukan merupakan bentuk usaha tetap sesuai dengan ketentuan ayat tersebut; atau b) tidak mempunyai wewenang seperti itu, tetapi biasa melakukan pengurusan persediaan barang-barang atau barang dagangana di Negara yang disebut pertama di mana secara teratur ia menyerahkan barang-barang atau barang dagangan atas nama perusahaan tersebut; atau c) dia biasa melakukan pesanan-pesanan secara keseluruhan atau hampir keseluruhan di Negara yang disebut pertama untuk perusahaan. 6. Menyimpang dari ketentuan yang terdahulu pada pasal ini, suatu perusahaan asuransi dari salah satu Negara pihak pada persetujuan, kecuali yang menyangkut reasuransi, akan dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Negara pihak lainnya pada Persetujuan jika perusahaan tersebut memungut premi di wilayah Negara lainnya itu, atau menanggung resiko yang terjadi disana melalui seseorang yang bukan merupakan agen yang bertindak bebas terhadap siapa ayat (7) berlaku. 7. Suatu perusahaan tidak akan dianggap mempunyai suatu bentuk usaha tetap di suatu Negara pihak pada Persetujuan hanya semata-mata karena perusahaan itu menjalankan usaha di Negara itu melalui makelar, komisioner umum, atau agen lainnya yang bertindak bebas, sepanjang orang atau badan tersebut bertindak dalam rangka kegiatan usahanya yang lazim. Namun demikian, bilamana kegiatan agen dimaksud seluruhnya atau hampir seluruhnya dilakukan untuk perusahaan itu, maka ia tidak akan dianggap sebagai agen yang bertindak bebas dalam pengertian ayat ini. 8. Jika suatu perseroan yang berkedudukan di suatu Negara pihak pada Persetujuan menguasai atau dikuasai oleh perseroan yang berkedudukan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan ataupun menjalankan usaha di Negara pihak lainnya itu (baik melalui suatu bentuk usaha tetap ataupun dengan suatu cara lain), maka hal itu tidak dengan sendirinya akan berakibat bahwa salah satu dari perseroan itu merupakan bentuk usaha tetap dari yang lainnya.

PENGHASILAN DARI HARTA TAK GERAK

1. Penghasilan yang diperoleh seorang penduduk dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dari harta tak gerak (termasuk penghasilan yang diperoleh dari pertanian atau kehutanan) yang berada di Negara pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara lain tersebut.
2. Istilah "harta tak gerak" akan mempunyai arti sesuai dengan perundang-undangan Negara pihak pada Persetujuan di mana harta yang bersangkutan berada. Istilah tersebut meliputi juga benda-benda yang menyertai harta tak gerak, ternak dan peralatan yang dipergunakan dalam dalam usaha pertanian dan kehutanan, hak-hak terhadap mana berlaku ketentuan-ketentuan dalam hukum umum mengenai pemilikan atas lahan, hak memungut hasil atas harta tak gerak, serta hak atas pembayaran-pembayaran tetap atau tak tetap sebagai balas jasa untuk pengerjaan, atau hak untuk mengerjakan kandungan mineral, sumber-sumber dan sumber-sumber kekayaan alam lainnya; kapal laut dan pesawat udara tidak dianggap sebagai harta tak gerak.
3. Ketentuan-ketentuan pada ayat 1 berlaku juga terhadap penghasilan yang diperoleh dari penggunaan secara langsung, dari penyewaan, atau dari penggunaan harta tak gerak dalam bentuk apapun.
4. Ketentuan-ketentuan dalam ayat-ayat 1 dan 3 berlaku juga terhadap penghasilan yang diperoleh dari harta tak gerak suatu perusahaan dan terhadap penghasilan dari harta tak gerak yang digunakan dalam menjalankan pekerjaan bebas.

LABA USAHA

1. Laba suatu perusahaan dari Negara pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di Negara itu kecuali jika perusahaan itu menjalankan atau telah menjalankan usaha di Negara pihak lainnya pada Persetujuan melalui suatu bentuk usaha tetap. Apabila perusahaan tersebut menjalankan atau telah menjalankan usahanya sebagai dimaksud di atas, maka laba perusahaan itu dapat dikenakan pajak di negara lainnya tetapi hanya atas bagian laba yang berasal dari (a) bentuk usaha tetap tersebut; (b) penjualan yang dilakukan di Negara lainnya atas barang-barang atau barang dagangan yang sama atau serupa jenisnya dengan yang dijual melalui bentuk usaha tetap itu; atau (c) kegiatan-kegiatan usaha lainnya yang dijalankan di Negara lain itu yang sama atau serupa jenisnya dengan yang dilakukan melalui bentuk usaha tetap itu.
2. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan ayat 3, jika suatu perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan menjalankan usaha di Negara pihak lainnya pada Persetujuan melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana, maka yang akan diperhitungkan sebagai laba bentuk usaha tetap itu oleh masing-masing negara ialah laba yang diperolehnya seandainya bentuk usaha tetap tersebut merupakan suatu perusahaan yang terpisah dan bertindak bebas yang melakukan kegiatan-kegiatan yang sama atau serupa, dalam keadaan yang sama atau serupa, dan mengadakan hubungan yang sepenuhnya bebas dengan perusahaan yang memiliki bentuk usaha tetap itu. Dalam kasus apapun dimana jumlah keuntungan yang diperhitungkan terhadap bentuk usaha tetap tidak dapat menentukan atau menjadi penentu yang daripadanya menyebabkan adanya kesulitan-kesulitan yang eksepsional maka keuntungan yang diperhitungkan bentuk usaha tetap dapat ditentukan sesuai dengan UNDANG-UNDANG dari Negara pihak pada Persetujuan dimana bentuk usaha tetap tersebut berada. Ketentuan yang diambil harus sesuai dengan prinsip yang dikandung dalam pasal ini.
3. Dalam menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap, dapat dikurangkan

biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan usaha dari bentuk usaha tetap itu termasuk biaya-biaya pimpinan dan biaya-biaya administrasi umum baik yang dikeluarkan di Negara dimana bentuk usaha tetap itu berada ataupun di tempat lain yang dibolehkan sesuai ketentuan perundang-undangan nasional Negara pihak pada Persetujuan dimana bentuk usaha tetap berada. Namun demikian tidak diperkenankan untuk dikurangkan ialah pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap kepada kantor pusatnya atau kantor-kantor lain milik kantor pusatnya (selain dari penggantian biaya yang benar-benar dikeluarkan) berupa royalti, biaya atau pembayaran-pembayaran serupa lainnya karena penggunaan paten atau hak-hak lain, atau berupa komisi, untuk jasa-jasa tertentu yang dilakukan atau untuk manajemen, atau, kecuali dalam hal usaha perbankan, berupa bunga atas pinjaman yang diberikan kepada bentuk usaha tetap. Sebaliknya tidak akan diperhitungkan sebagai laba bentuk usaha tetap adalah jumlah-jumlah yang dibebankan oleh bentuk usaha tetap kepada kantor pusatnya atau Kantor-Kantor lain milik Kantor Pusatnya (selain penggantian biaya yang benar-benar dikeluarkan) beupa royalti, biaya atau pembayaran-pembayaran serupa lainnya karena penggunaan paten atau hak-hak lain, atau berupa komisi, untuk jasa-jasa tertentu yang dilakukan atau untuk manajemen, atau, kecuali dalam hal usaha perbankan, berupa bunga atas pinjaman yang diberikan kepada kantor pusatnya atau kantor lain milik kantor pusatnya. 4. Sepanjang merupakan kelaziman di salah satu Negara pihak pada Persetujuan, untuk MENETAPKAN besarnya laba yang dapat dianggap berasal dari suatu bentuk usaha tetap dengan cara menentukan bagian laba berbagai bagian perusahaan tersebut atas keseluruhan laba perusahaan itu, maka ketentuan-ketentuan pada ayat 2 tidak akan menutup kemungkinan bagi Negara pihak pada Persetujuan dimaksud untuk menentukan besarnya laba yang dikenakan pajak berdasarkan pembagian itu yang lazim dipakai, namun cara pembagiannya harus sedemikian rupa sehingga hasilnya akan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam pasal ini. 5. Laba yang semata-mata berasal dari pembelian barang-barang atau barang dagangan yang dilakukan oleh suatu bentuk usaha tetap untuk perusahaan, tidak dihitung sebagai laba dari bentuk usaha tetap. 6. Demi penerapan ayat-ayat terdahulu, besarnya laba bentuk usaha tetap harus ditentukan dengan cara yang sama dari tahun ke tahun, kecuali jika terdapat alasan yang kuat dan cukup untuk melakukan penyimpangan. 7. Jika dalam jumlah laba termasuk bagian-bagian penghasilan yang diatur secara tersendiri pada pasal-pasal lain dalam Persetujuan ini, maka ketentuan pasal-pasal tersebut tidak akan terpengaruh oleh ketentuan-ketentuan pasal ini.

PERKAPALAN DAN PENGANGKUTAN UDARA

1. Laba yang diperoleh oleh penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan dari pengoperasian kapal-kapal laut atau pesawat udara di jalur lalu lintas internasional hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut.
2. Ketentuan-ketentuan ayat 1 berlaku pula terhadap laba dari penyertaan dalam suatu gabungan perusahaan, suatu usaha bersama atau dari suatu perwakilan untuk operasi internasional.
3. Menyimpang dari ketentuan ayat 1 Pasal ini, laba yang diperoleh seorang penduduk Negara pihak pada Persetujuan atas pengoperasian kapal-kapal laut yang digunakan untuk mengangkut hidrokarbon dalam jalur internasional dapat dikenakan pajak di Negara pihak lain pada Persetujuan.

PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

1. Apabila (a) suatu perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam manajemen, pengawasan atau modal suatu perusahaan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan, atau (b) orang atau badan yang sama baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam manajemen, pengawasan atau modal suatu perusahaana dari Negara pihak pada Persetujuan dan suatu perusahaan dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan, dan dalam kedua hal itu antara kedua perusahaan dimaksud dalam hubungan dagangnya atau hubungan keuangannya diadakan atau diterapkan syarat-syarat yang menyimpang dari yang lazimnya berlaku antara perusahaan-perusahaan yang sama sekali bebas satu sama lain, maka setiap laba yang seharusnya diterima oleh salah satu perusahaan jika syarat-syarat itu tidak ada, namun tidak diterimanya karena adanya syarat-syarat tersebut, dapat ditambahkan pada laba perusahaan itu dan dikenakan pajak.

DIVIDEN

1. Dividen yang dibayarkan oleh suatu perseroan yang berkedudukan di suatu Negara pihak pada Persetujuan kepada penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara lain tersebut.
2. Namun demikian dividen itu dapat juga dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan di mana perseroan yang membayarkan dividen tersebut berkedudukan dan sesuai dengan perundang-undangan Negara tersebut, akan tetapi apabila penerima dividen adalah pemilik saham yang menikmati dividen itu, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi : (a) 10 persen dari jumlah bruto dividen apabila pemilik saham yang menikmati dividen tersebut adalah perseroan (selain persekutuan) yang memegang secara langsung paling sedikit 10 persen dari modal perseroan yang membagikan dividen itu; (b) 15 persen dari jumlah bruto dividen dalam hal-hal lainnya. Ayat ini tidak mempengaruhi pengenaan pajak perseroan atas laba darimana pembayaran dividen tersebut dibayar.
3. Istilah "dividen" sebagaimana digunakan dalam pasal ini berarti penghasilan dari saham-saham, atau hak-hak lainnya yang bukan merupakan surat-surat piutang, yang berhak atas pembagian laba, maupun penghasilan lainnya dari hak-hak perseroan yang oleh UNDANG-UNDANG perpajakan Negara di mana perseroan yang membagikan dividen itu berkedudukan, dalam pengenaan pajaknya diperlakukan sama dengan penghasilan dari saham-saham.
4. Ketentuan-ketentuan ayat 1 dan 2 tidak akan berlaku apabila pemilik saham yang menikmati dividen, yang merupakan penduduk dari suatu Negara pihak pada Persetujuan, melakukan kegiatan usaha di Negara pihak lainnya pada Persetujuan, dimana perseroan yang membayarkan dividen itu berkedudukan, melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada disana, atau menjalankan pekerjaan bebas dengan suatu tempat usaha tetap yang berada disana dan pemilikan saham-saham yang

menghasilkan dividen itu mempunyai hubungan yang efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap itu. Dalam hal demikian, tergantung pada masalahnya berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 7 atau Pasal 14. 5. Apabila suatu perseroan yang berkedudukan di suatu Negara pihak pada Persetujuan memperoleh laba atau penghasilan dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan, Negara lain tersebut tidak boleh mengenakan pajak apapun juga atas dividen yang dibayarkan oleh perseroan itu, kecuali apabila dividen itu dibayarkan kepada penduduk Negara lain itu atau apabila penguasaan saham-saham yang menghasilkan dividen itu mempunyai hubungan yang efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap yang berada di Negara lain tersebut, juga tidak boleh mengenakan pajak atas laba yang tidak dibagikan sekalipun dividen-dividen yang dibayarkan atau laba yang tidak dibagikan itu terdiri seluruhnya atau sebagian dari laba atau penghasilan yang berasal dari negara lain tersebut. 6. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam Persetujuan ini, apabila suatu perseroan yang berkedudukan di suatu Negara pihak pada Persetujuan mempunyai bentuk usaha tetap di Negara pihak lainnya pada Persetujuan, maka keuntungan mempunyai bentuk usaha tetap di Negara pihak lainnya pada Persetujuan, maka keuntungan bentuk usaha tetap tersebut dapat dikenakan pajak tambahan di Negara lainnya itu berdasarkan undang-undangnya, namun pajak tambahan tersebut tidak akan melebihi 10 persen dari jumlah keuntungan stelah dikurangi dengan pajak penghasilan dan pajak-pajak lainnya atas penghasilan yang dikenakan di Negara lain tersebut. 7. Ketentuan-ketentuan dari ayat 6 Pasal ini tidak akan mempengaruhi ketentuan yang terdapat dalam setiap kontrak bagi hasil dan kontrak-kontrak karya (atau kontrak lainnya yang serupa) mengenai sektor minyak dan gas bumi atau sektor pertambangan lainnya yang disetujui oleh Pemerintah INDONESIA, badan-badan pemerintahnya, perusahaan minyak dan gas milik negara, atau badan-badan lainnya yang merupakan penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan.

BUNGA

1. Bunga yang berasal dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dan dibayarkan kepada penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara lain tersebut.

2. Namun demikian, bunga tesebut dapat juga dikenakan pajak di Negara pihak lainnya pada Persetujuan tempat bunga itu berasal, dan sesuai dengan perundang-undangan Negara tersebut, akan tetapi apabila penerima bunga adalah pemberi pinjaman yang menikmati bunga itu, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 10 persen dari jumlah bruto bunga.

3. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat 2, bunga yang dimaksud dalam ayat 1, dapat dikenakan pajak hanya di Negara pada pihak Persetujuan dimana penerima bunga merupakan penduduk, apabila satu dari syarat-syarat berikut dipenuhi : (a) penerima bunga adalah pemerintah dari Negara pihak pada Persetujuan, Bank Sentral dari Negara pihak pada Persetujuan atau bagian ketatanegaraannya, atau pemerintah daerahnya; (b) bunga dibayarkan oleh orang-orang yang disebutkan dalam sub ayat (a). (c) bunga dibayarkan atas dasar pinjaman yang diberikan atau dijamin oleh lembaga keuangan yang bersifat publik dengan tujuan untuk menggalakkan export dan pembangunan.

4. Istilah "bunga" yang digunakan dalam Pasal ini berarti penghasilan dari semua jenis tagihan hutang, baik yang dijamin dengan hipotik maupun yang tidak dan baik yang mempunyai hak atas pembagian laba maupun yang tidak dan khususnya penghasilan dari surat-surat perbendaharaan Negara dan penghasilan dari surat-surat obligasi atau surat-surat hutang termasuk premi dan hadiah yang terikat pada surat-surat berharga, obligasi atau surat-surat hutang tersebut. Penegenaan denda untuk keterlambatan pembayaran tidak dianggap sebagai bunga dalam pengertian Pasal ini.

5. Ketentuan-ketentuan ayat 1 dan 2 tidak akan berlaku apabila pemberi pinjaman yang menikmati bunga tadi berkedudukan di suatu Negara pihak pada Persetujuan, melakukan kegiatan usaha di Negara pihak lainnya pada Persetujuan di mana tempat bunga itu berasal, melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana, atau menjalankan pekerjaan bebas di Negara lainnya melalui suatu tempat usaha tetap yang berada di sana, dan tagihan hutang yang menghasilkan bunga itu mempunyai hubungan yang efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap itu. Dalam hal demikian, tergantung pada masalahnya, berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 7 atau Pasal 14.

6. Bunga dianggap berasal dari suatu Negara pihak pada Persetujuan apabila yang membayarkan bunga adalah penduduk Negara tersebut. Namun demikian, apabila orang atau badan yang membayar bunga itu, tanpa memandang apakah ia penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan atau tidak, mempunyai bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap di suatu Negara pihak pada Persetujuan di mana bunga yang dibayarkan menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap tersebut, maka bunga itu akan dianggap berasal dari Negara pihak pada Persetujuan di mana bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap itu berada.

7. Jika karena alasan adanya hubungan istimewa antara pembayar bunga dengan pemilik yang menikmati bunga atau antara keduanya dengan orang atau badan lain dengan memperhatikan besarnya tagihan hutang yang menghasilkan bunga itu, jumlah bunga yang dibayarkan melebihi jumlah yang seharusnya disetujui antara pembayar dan pemilik yang menikmati bunga seandainya hubungan istimewa itu tidak ada, maka ketentuan-ketentuan Pasal ini akan berlaku hanya atas jumlah yang telah disetujui tersebut. Dalam hal demikian, jumlah kelebihan pembayaran tersebut akan tetap dikenakan pajak sesuai dengan perundang-undangan masing-masing Negara pihak pada Persetujuan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Persetujuan ini.

ROYALTI

1. Royalti dan imbalan untuk jasa teknik yang berasal dari Negara pihak pada Persetujuan dan dibayarkan kepada penduduk dari suatu Negara pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara lain tersebut.
2. Namun demikian royalti dan imbalan untuk jasa teknik dapat dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan dimana pembayaran-pembayaran tersebut berasal dan sesuai dengan UNDANG-UNDANG Negara tersebut, tetapi apabila pemilik hak yang menikmati royalti itu adalah penduduk dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan, maka pajak yang dikenakan tidak melebihi: a) dalam hal royalti, 20 persen dari jumlah bruto royalti; b) dalam hal imbalan untuk jasa teknik, 10 persen dari jumlah bruto imbalan untuk jasa teknik.
3. Istilah "imbalan untuk jasa teknik" yang digunakan dalam Perjanjian ini berarti setiap jenis pembayaran untuk jasa termasuk jasa konsultasi, jasa manajemen dan

jasa teknik yang berhubungan dengan ilmu teknik, pengalaman, keahlian, pengetahuan atau cara pengolahan, tetapi tidak termasuk pembayaran untuk jasa profesional atau pekerjaan bebas yang lain dengan sifat yang sama yang dilakukan oleh perorangan seperti yang dimaksud pada Pasal 15. 4. Istilah "Royalti" dalam pasal ini berarti setiap jenis pembayaran yang diterima sebagai imbalan untuk penggunaan atau hak untuk menggunakan setiap hak cipta kesusasteraan, kesenian atau kerja ilmiah, termasuk film sinematografi, patent, merk dagang, pola atau model, perencanaan, rumus rahasia atau cara pengolahan atau untuk penggunaan atau hak untuk menggunakan alat-alat perlengkapan industri, perdagangan atau ilmu pengetahuan atau untuk informasi di bidang industri, perdagangan atau pengalaman ilmu pengetahuan. Istilah "Royalti" juga termasuk keuntungan yang berasal dari pemindah-tanganan setiap hak atau kekayaan yang merupakan kumpulan atas produktivitas atau penggunaan darinya. 5. Ketentuan-ketentuan ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku, apabila pihak yang memiliki hak menikmati royalti atau imbalan untuk jasa teknik, yang merupakan penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan menjalankan usaha atau telah menjalankan usaha di Negara pihak lainnya pada Persetujuan di mana royalti dan imbalan jasa teknik berasal, melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada disana, atau melakukan atau telah melakukan suatu pekerjaan bebas di Negara lainnya itu melalui suatu tempat usaha tetap yang berada disana, dan hak atau harta yang menghasilkan royalti atau imbalan jasa teknik itu mempunyai hubungan yang efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap itu. Dalam hal demikian, tergantung pada masalahnya, berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 7 atau Pasal 14. 6. Royalti dan imbalan jasa teknik dapat dianggap berasal dari Negara pihak pada Persetujuan apabila pembayarannya adalah penduduk dari Negara tersebut. Namun demikian, apabila orang atau badan yang membayarkan royalti atau imbalan jasa teknik itu, tanpa memandang apakah ia penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan atau bukan, memiliki bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap di suatu Negara pihak pada Persetujuan di mana kewajiban membayar royalti timbul, dan royalti tersebut menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap tersebut, maka royalti itu dianggap berasal dari Negara di mana bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap itu berada. 7. Jika karena alasan adanya hubungan istimewa antara pembayar dengan pemilik hak yang menikmati atau antara kedua-duanya dengan orang/badan lain, berkenaan dengan penggunaan hak atau keterangan yang mengakibatkan pembayaran itu, jumlah royalti atau imbalan jasa teknik yang dibayarkan itu melebihi jumlah yang seharusnya disepakati oleh pembayar dan pemilik hak seandainya tidak ada hubungan istimewa, maka ketentuan-ketentuan Pasal ini hanya akan berlaku terhadap jumlah yang disebut terakhir. Dalam hal demikian, jumlah kelebihan pembayaran tersebut akan tetap dikenakan pajak sesuai dengan perundang-undangan masing-masing Negara pihak pada Persetujuan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Persetujuan ini.

KEUNTUNGAN DARI PEMINDAHTANGANAN HARTA

1. Keuntungan yang diperoleh penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan dari pemindahtanganan harta tag gerak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan terletak di Negara pihak lainnya pada Persetujuan, dapat dikenakan pajak di Negara pihak lainnya tersebut.
2. Keuntungan dari pemindahtanganan harta gerak yang merupakan bagian kekayaan

suatu bentuk usaha tetap yang dimiliki oleh perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan atau dari harta gerak yang merupakan bagian dari suatu tempat usaha tetap yang tersedia bagi penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan untuk maksud melakukan pekerjaan bebas, termasuk keuntungan dari pemindahtanganan bentuk usaha tetap itu (tersendiri atau beserta keseluruhan perusahaan) atau tempat usaha tetap, dapat dikenakan pajak di Negara pihak lainnya tersebut. 3. Keuntungan yang diperoleh perusahaan suatu Negara pihak pada Persetujuan dari pemindahtanganan kapal-kapal laut atau pesawat udara yang beroperasi di jalur lalu lintas internasional atau harta gerak yang menjadi bagian dari operasi kapal-kapal laut atau pesawat udara hanya akan dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan dimana perusahaan yang mengoperasikan kapal-kapal laut atau pesawat udara tersebut merupakan penduduk. 4. Keuntungan dari pemindah-tanganan saham-saham atau hak-hak lain dalam satu perusahaan dimana assetnya yang terutama secara langsung atau tidak langsung terdiri atas harta tak gerak yang terletak disatu Negara pihak pada Persetujuan atau hak yang berhubungan dengan harta tak gerak tyersebut dapat dikenakan pajak di Negara tersebut. 5. Keuntungan dari pemindah-tanganan saham-saham yang mewakili keikutsertaan lebih dari 10% dari saham satu perusahaan yang berkedudukan di suatu Negara pihak pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara tersebut. 6. Keuntungan yang diperoleh penduduk satu Negara pihak pada Persetujuan dari pemindahtanganan harta-gerak perorangan, selain dari harta yang disebutkan pada ayat-ayat terdahulu, dapat dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan dimana harta tersebut berada. 7. Keuntungan dari pemindahtanganan harta lainnya, kecuali yang disebut pada ayat-ayat terdahulu, hanya akan dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan dimana orang/badan yang memindahkan harta itu berkedudukan.

PEKERJAAN BEBAS

1. Penghasilan yang diperoleh penduduk dari suatu Negara pihak pada Persetujuan sehubungan dengan jasa-jasa profesional atau pekerjaan bebas lainnya hanya akan dikenakan pajak di Negara itu. Akan tetapi, penghasilan semacam itu dapat pula dikenakan pajak di Negara pihak lain pada Persetujuan, apabila : (a) Orang tersebut mempunyai tempat usaha tetap yang tersedia secara teratur baginya di Negara lain untuk menjalankan kegiatan-kegiatannya tetapi hanya sepanjang penghasilan tersebut berasal dari tempat usaha tetap itu; atau (b) Orang tersebut berada di Negara lain untuk suatu masa atau masa-masa yang melebihi 90 hari dalam masa 12 bulan, tetapi hanya sepanjang penghasilan yang ditimbulkan oleh jasa-jasa yang dilakukan di Negara tersebut; atau (c) Imbalan untuk kegiatan-kegiatannya di Negara pihak lainnya pada Persetujuan yang dibayar oleh atau atas nama seorang penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan atau ditanggung oleh bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap yang terletak di Negara pihak lainnya pada Persetujuan tersebut dan melebihi jumlah bruto $.2.500. dalam tahun fiskal.
2. Istilah "jasa-jasa profesional" terutama meliputi kegiatan-kegiatan di bidang ilmu pengetahuan, kesusasteraan, kesenian, pendidikan atau pengajaran yang dilakukan secara independen, demikian juga pekerjaan-pekerjaan bebas yang dilakukan oleh

para dokter, ahli hukum, ahli teknik, arsitek, dokter gigi, dan para akuntan.

PEKERJAAN DALAM HUBUNGAN KERJA

1. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal-pasal 16, 18, 19, dan 21 gaji, upah dan imbalan lainnya yang serupa yang diperoleh penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan karena pekerjaan dalam hubungan kerja, hanya akan dikenakan pajak di Negara itu, kecuali pekerjaan tersebut dilakukan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan. Dalam hal demikian, maka imbalan yang diterima dari pekerjaan dimaksud dapat dikenakan pajak di Negara pihak lainnya itu.
2. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat 1, imbalan yang diterima atau diperoleh penduduk dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dari pekerjaan yang dilakukan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan, hanya akan dikenakan pajak di Negara yang disebut pertama apabila : (a) penerima imbalan berada di Negara pihak lainnya itu dalam suatu masa atau masa-masa yang jumlahnya tidak melebihi 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; dan (b) imbalan itu dibayarkan oleh, atau atas nama pemberi kerja yang bukan merupakan penduduk Negara pihak lainnya tersebut; dan (c) imbalan itu tidak menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap yang dimiliki oleh pemberi kerja di Negara pihak lain tersebut.
3. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebelumnya dalam Pasal ini, imbalan yang diperoleh karena pekerjaan yang dilakukan di atas kapal laut atau pesawat udara yang dioperasikan dalam jalur lalulintas internasional oleh suatu perusahaan dari satu Negara pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut.

IMBALAN PARA DIREKTUR

1. Imbalan para direktur dan pembayaran-pembayaran serupa lainnya yang diperoleh penduduk Negara pihak pada Persetujuan dalam kedudukannya sebagai anggota dewan direktur suatu perseroan atau setiap organ lain yang serupa dari perusahaan yang berkedudukan di suatu Negara pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara pihak lainnya tersebut.
2. Imbalan yang diterima atau diperoleh seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dari perusahaan sehubungan dengan melakukan fungsi sehari-hari sebagai pimpinan atau teknisi dapat dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan pada Pasal

PARA ARTIS DAN ATLIT

1. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan Pasal 14 dan 15, penghasilan yang diperoleh penduduk dari Negara pihak pada Persetujuan sebagai penghibur seperti artis teater, film, radio atau televisi atau pemain musik atau sebagai olahragawan, dari kegiatan-kegiatan pribadinya yang dilakukan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara lainnya tersebut.
2. Apabila penghasilan sehubungan dengan kegiatan-kegiatan pribadi yang dilakukan oleh penghibur atau olahragawan tersebut diterima bukan oleh penghibur atau

olahragawan itu sendiri tetapi oleh orang atau badan lain, menyimpang dari ketentuan-ketentuan Pasal 7, 14 dan 15, maka penghasilan tersebut dapat dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan dimana kegiatan-kegiatan penghibur atau olahragawan itu dilakukan. 3. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat 1 dan 2, penghasilan yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di satu Negara pihak pada Persetujuan oleh penghibur dan olahragawan akan dibebaskan dari pengenaan pajak di Negara pihak pada Persetujuan apabila kunjungan ke negara itu sepenuhnya dibiayai oleh Negara pihak lain pada Persetujuan dan penghibur atau olahragawan tersebut dinyatakan sebagai berkualitas menurut pernyataan pihak berwenang Negara pengirim. PASAL 18 PENSIUN DAN PEMBAYARAN BERKALA

1. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan ayat 2 dari Pasal 19, pensiun atau imbalan sejenis lainnya yang dibayarkan kepada penduduk dari suatu Negara pihak pada Persetujuan yang bersumber dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa-jasa dalam hubungan kerja di Negara pihak lainnya pada Persetujuan di masa lampau dan pembayaran berkala yang dibayarkan kepada penduduk dari sumber di atas hanya akan dikenakan pajak di Negara pihak lainnya itu.
2. Istilah "pembayaran berkala" berarti suatu jumlah tertentu yang dibayar secara berkala pada waktu tertentu selama hidup atau selama jangka waktu tertentu atau masa waktu yang dapat ditentukan karena adanya kewajiban untuk melakukan pembayaran-pembayaran sebagai imbalan yang memadai dalam bentuk uang atau yang dapat dinilai dengan uang.

PEJABAT PEMERINTAH

1. a) Imbalan, selain dari pensiun, yang dibayarkan oleh Negara pihak pada Persetujuan atau bagian ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya kepada seseorang sehubungan dengan jasa-jasa yang diberikan kepada Negara tersebut atau bagiannya atau pemerintahnya, hanya akan dikenakan pajak di Negara itu. b) Namun demikian, imbalan tersebut hanya akan dikenakan pajak di Negara pihak lainnya pada Persetujuan apabila jasa-jasa tersebut diberikan di Negara pihak lainnya itu dan orang tersebut adalah penduduk Negara itu yang : (i) merupakan warganegara dari Negara itu; atau (ii) tidak menjadi penduduk Negara itu semata-mata hanya untuk maksud memberikan jasa-jasa tersebut.
2. a) Pensiun yang dibayarkan oleh, atau dari dana yang dibentuk oleh suatu Negara pihak pada Persetujuan atau bagian ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya kepada seseorang sehubungan dengan jasa-jasa yang diberikannya kepada Negara itu atau bagiannya atau pemerintahnya hanya akan dikenakan pajak di Negara itu. b) Namun demikian, pensiun tersebut hanya akan dikenakan pajak di Negara pihak lainnya pada Persetujuan bilamana orang tersebut adalah penduduk dan warga negara dari Negara pihak lainnya itu.
3. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal-pasal 15, 16 dan 18 akan berlaku terhadap imbalan dan pensiun dari jasa-jasa yang diberikan sehubungan dengan usaha yang

dijalankan oleh suatu Negara pihak pada Persetujuan, bagian ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya.

SISWA DAN PEMAGANG

1. Pembayaran-pembayaran yang diterima oleh siswa atau pemagang yang merupakan penduduk atau segera sebelum mengunjungi suatu Negara pihak pada Persetujuan merupakan penduduk suatu Negara pihak lainnya pada Persetujuan dan berada di Negara yang disebutkan pertama semata-mata untuk mengikuti pendidikan atau latihan, yang diterima semata-mata untuk keperluan hidup, pendidikan atau latihan tidak dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan tersebut, sepanjang pembayaran-pembayaran tersebut berasal dari sumber di luar Negara tersebut.
2. Sehubungan dengan hibah-hibah, bea-bea siswa dan imbalan dari pekerjaan yang tidak dicakup dalam ayat 1, seorang siswa atau pemagang yang disebutkan dalam ayat 1, sebagai tambahan, berhak selama masa pendidikan atau pelatihan semacam itu diberikan pengecualian-pengecualian yang sama, keringanan atau pengurangan yang menyangkut pajak-pajak yang dikenakan terhadap penduduk-penduduk dari Negara pihak pada Persetujuan yang ia kunjungi.

GURU DAN PENELITI

1. Seseorang yang merupakan penduduk atau pada permulaan kunjungannya ke Negara pihak lainnya pada Persetujuan adalah penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan dan yang atas undangan pemerintah dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan itu atau dari Universitas atau lembaga pendidikan lainnya yang berada di Negara pihak lainnya pada Persetujuan itu dan disetujui oleh pejabat pendidikan dari Negara lainnya pada pihak Persetujuan itu mengunjungi Negara pihak lainnya pada Persetujuan untuk tujuan mengajar atau penelitian pada universitas atau lembaga pendidikan lainnya tersebut akan dibebaskan dari pengenaan pajak oleh Negara pihak lainnya pada Persetujuan atas penghasilannya dari jasa perseorangan dari mengajar atau penelitian pada universitas atau lembaga pendidikan lainnya untuk jangka waktu tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak tanggal kedatangannya di Negara pihak lainnya pada Persetujuan tersebut.
2. Pengecualian yang diberikan pada ayat 1, tidak akan berlaku terhadap penghasilan atas penelitian, apabila penelitian tersebut tidak dilakukan untuk kepentingan umum, tetapi dilakukan untuk pihak perorangan atau orang-orang tertentu.

PENGHASILAN LAINNYA Menyimpang dari ketentuan-ketentuan pasal lain dari Persetujuan ini, jenis-jenis penghasilan atas penduduk dari satu Negara pihak pada Persetujuan darimanapun sumbernya, yang tidak disebutkan dalam pasal-pasal terdahulu dalam Persetujuan ini, dapat dikenakan pajak oleh masing-masing Negara pihak pada Persetujuan sesuai dengan ketentuan-ketentuan UNDANG-UNDANG pajak masing-masing.

PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

1. Dalam hal INDONESIA, tunduk kepada ketentuan-ketentuan UNDANG-UNDANG pajak INDONESIA pajak berganda dapat dihindarkan sebagai berikut : Apabila penduduk INDONESIA memperoleh penghasilan dari Venezuela, jumlah pajak atas penghasilan tersebut yang dibayar di Venezuela sesuai dengan ketentuan-ketentuan pada Persetujuan ini dapat dikreditkan terhadap pajak yang dikenakan di INDONESIA bagi penduduk tersebut. Walaupun demikian jumlah yang dikreditkan tidak melebihi jumlah pajak INDONESIA atas penghasilan tersebut yang dihitung sesuai dengan UNDANG-UNDANG pajak dan peraturan-peraturannya.
2. Dalam hal Venezuela, tunduk kepada ketentuan-ketentuan UNDANG-UNDANG Venezuela, pajak berganda dapat dihindarkan sebagai berikut : a) Apabila seorang penduduk Venezuela menerima penghasilan yang menurut ketentuan-ketentuan Persetujuan ini dapat dikenakan pajak di INDONESIA, penghasilan tersebut akan dibebaskan dari pajak Venezuela. b) Apabila dibawah UNDANG-UNDANG Venezuela seorang penduduk Venezuela merupakan wajib pajak di Venezuela atas penghasilan globalnya ketentuan sub ayat (a) dari ayat ini tidak berlaku dan pajak berganda dapat dihindarkan sesuai dengan sub ayat (c), (d) dan (e) dari ayat ini. c) Apabila seorang penduduk Venezuela memperoleh penghasilan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Persetujuan ini, dapat dikenakan pajak di INDONESIA, Venezuela akan mengizinkan suatu pengurangan dari pajak Venezuela atas penghasilan penduduk tersebut suatu jumlah yang sama atas pajak penghasilan yang dibayar di INDONESIA. d) Pengurangan yang diizinkan menurut sub ayat (c) dari ayat ini, tidak melebihi bagian dari pajak penghasilan Venezuela, seperti yang dihitung sebelum pengurangan diberikan, yang merupakan bagian yang menjadikan penghasilan yang dapat dikenakan pajak di INDONESIA. e) Apabila sesuai dengan ketentuan pada Persetujuan ini, penghasilan yang diperoleh penduduk Venezuela dikecualikan dari pajak di Venezuela, Venezuela boleh, dalam menghitung jumlah pajak atas sisa penghasilan dari penduduk tadi memperhatikan penghasilan yang dibebaskan.

NON DISKRIMINASI

1. Warga negara dari suatu Negara pihak pada Persetujuan tidak akan dikenakan pajak atau kewajiban apapun sehubungan dengan pengenaan pajak di Negara pihak lainnya pada Persetujuan, yang berlainan atau lebih memberatkan daripada pengenaan pajak dan kewajiban-kewajiban pihak, yang dikenakan atau dapat dikenakan terhadap warganegara dari Negara pihak lainnya dalam keadaan yang sama.
2. Pengenaan pajak atas bentuk usaha tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan dari Negara pihak pada Persetujuan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan, tidak akan dilakukan dengan cara yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan pengenaan pajak atas perusahaan-perusahaan yang menjalankan kegiatan-kegiatan yang sama di Negara pihak lainnya itu. Ketentuan ini tidak dapat ditafsirkan sebagai mewajibkan suatu Negara pihak pada Persetujuan untuk memberikan kepada penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan suatu potongan pribadi, keringanan-keringanan dan pengurangan- pengurangan untuk kepentingan

pengenaan pajak berdasarkan status sipil atau tanggung jawab keluarga seperti yang diberikan kepada penduduknya sendiri. 3. Perusahaan di suatu Negara pihak pada Persetujuan, yang modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki atau dikuasai baik langsung atau tidak langsung oleh penduduk dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan, tidak akan dikenakan pajak atau kewajiban apapun yang berkaitan dengan pengenaan pajak di Negara yang disebut pertama yang berlainan atau lebih memberatkan daripada pengenaan pajak dan kewajiban-kewajiban dimaksud yang dikenakan atau dapat dikenakan terhadap perusahaan-perusahaan lainnya yang serupa di Negara yang disebut pertama. 4. Kecuali dimana ketentuan Pasal 9 ayat 1, Pasal 11 ayat 6 atau Pasal 12 ayat 6 berlaku, bunga, royalti dan pembayaran-pembayaran lain yang dibayarkan oleh perusahaan dari Negara pihak pada Persetujuan kepada penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan dalam menentukan laba yang dapat dikenakan pajak atas perusahaan semacam itu akan dapat dikurangkan dibawah kondisi yang sama apabila hal itu dibayarkan kepada penduduk dari Negara yang disebut pertama. 5. Ketentuan-ketentuan dari Pasal ini akan berlaku terhadap pajak-pajak yang dicakup dalam Persetujuan ini.

TATA CARA PERSETUJUAN BERSAMA

1. Apabila seseorang atau suatu badan menganggap bahwa tindakan-tindakan salah satu atau kedua Negara pihak pada Persetujuan mengakibatkan atau akan mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan Persetujuan ini, maka terlepas dari cara-cara penyelesaian yang diatur oleh perundang-undangan nasional dari masing-masing Negara, maka ia dapat mengajukan masalahnya kepada pejabat yang berwenang di Negara pihak pada Persetujuan di mana ia berkedudukan, atau apabila masalah yang timbul menyangkut ayat 1 Pasal 24 kepada pejabat yang berwenang di Negara pihak pada Persetujuan dimana ia menjadi warganegara. Masalah tersebut harus diajukan dalam waktu tiga tahun sejak pemberitahuan pertama dari tindakan yang mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini.
2. Apabila keberatan yang diajukan itu cukup beralasan untuk diselesaikan dan apabila atas masalah itu tidak dapat ditemukan suatu penyelesaian yang memuaskan, pejabat yang berwenang harus berusaha menyelesaikan masalah itu melalui persetujuan bersama dengan pejabat yang berwenang dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan, dengan tujuan untuk menghindarkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan Persetujuan ini.
3. Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara pihak pada Persetujuan melalui suatu persetujuan bersama harus berusaha untuk menyelesaikan setiap kesulitan atau keragu-raguan yang timbul dalam penafsiran atau penerapan Persetujuan ini. Mereka dapat juga berkonsultasi bersama untuk mencegah pengenaan pajak berganda dalam hal tidak diatur dalam Persetujuan.
4. Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara pihak pada Persetujuan dapat berhubungan langsung satu sama lain untuk mencapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat-ayat sebelumnya. Apabila dimungkinkan dalam rangka mencapai kesepakatan dengan melalui pertukaran pendapat secara langsung, pertukaran pendapat tersebut dapat dilakukan melalui satu komisi yang terdiri dari wakil-wakil pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara pihak pada pada Persetujuan.

PERTUKARAN INFORMASI

1. Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara pihak pada Persetujuan akan melakukan tukar menukar informasi yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini atau untuk melaksanakan UNDANG-UNDANG nasional Negara masing-masing mengenai pajak-pajak yang dicakup dalam Persetujuan, sepanjang pengenaan pajak menurut UNDANG-UNDANG Negara yang bersangkutan tidak bertentangan dengan Persetujuan ini, khususnya untuk mencegah terjadinya penggelapan atau penyelundupan pajak. Pertukaran informasi tidak dibatasi oleh ketentuan Pasal 1. Setiap informasi yang diterima oleh suatu Negara pihak pada Persetujuan harus dijaga kerahasiannya dengan cara yang sama seperti apabila informasi itu diperoleh berdasarkan perundang-undangan nasional Negara tersebut. Bagaimanapun, informasi yang dianggap rahasia itu hanya dapat diungkapkan kepada orang atau badan atau pejabat-pejabat (termasuk pengadilan dan badan-badan administratif) yang berkepentingan dalam penetapan atau penagihan pajak, pelaksanaan UNDANG-UNDANG atau penuntutan, atau dalam MEMUTUSKAN keberatan berkenaan dengan pajak-pajak yang dicakup dalam Persetujuan ini. Orang atau badan atau para pejabat tersebut hanya boleh memberikan informasi itu untuk maksud tersebut di atas. Mereka dapat juga mengungkapkan informasi itu dalam pengadilan umum atau dalam pembuatan keputusan-keputusan pengadilan. Pejabat-pejabat yang berwenang melalui konsultasi akan menciptakan kondisi, cara-cara dan teknik yang tepat menyangkut masalah yang berhubungan dengan pertukaran informasi yang akan dibuat, termasuk apabila diperlukan pertukaran informasi mengenai penghindaran pajak.
2. Bagaimanapun juga Ketentuan-ketentuan ayat (1) sama sekali tidak dapat ditafsirkan sedemikian rupa sehingga membebankan kepada Negara pihak pada Persetujuan kewajiban untuk : a) melaksanakan tindakan-tindakan administratif yang bertentangan dengan perundang-undangan dan praktek administrasi yang berlaku di Negara itu atau di Negara pihak lainnya pada Persetujuan; b) memberikan informasi yang tidak mungkin diperoleh berdasarkan perundang-undangan atau dalam praktek administrasi yang lazim di Negara tersebut atau di Negara pihak lainnya pada Persetujuan; c) memberikan informasi yang mengungkapkan rahasia apapun dibidang perdagangan, usaha, industri, perniagaan atau keahlian, atau tata cara perdagangan atau informasi lainnya yang pengungkapannya bertentangan dengan kebijaksanaan umum (odre public).

BANTUAN PEMUNGUTAN PAJAK

1. Masing-masing Negara pada pihak Persetujuan akan berusaha untuk memungut pajak atas nama Negara pihak lainnya pada Persetujuan yang dikenakan oleh Negara tersebut hingga ada kepastian bahwa setiap pengecualian atau pengurangan tarif pajak yang diberikan Negara lain berdasarkan Perjanjian ini tidak akan dinikmati oleh orang-orang yang tidak berhak atas keringanan-keringanan tersebut. Pejabat-pejabat berwenang Negara pihak pada Persetujuan dapat berunding bersama demi tercapainya tujuan Pasal ini.
2. Dalam kasus apapun Pasal ini tidak akan bisa ditafsirkan sebagai mengenakan

kewajiban kepada Negara pihak pada Persetujuan untuk melaksanakan tindakan-tindakan administrasi yang berlawanan dengan peraturan-peraturan dan praktek-praktek dari masing-masing Negara pihak pada Persetujuan atau yang akan berlawanan dengan kedaulatan, keamanan atau kepentingan umum Negara pihak pada Persetujuan yang disebut pertama.

PEJABAT DIPLOMATIK DAN KONSULER Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi hak-hak istimewa di bidang fiskal dari anggota-anggota misi diplomatik dan konsuler berdasarkan peraturan-peraturan umum hukum internasional atau berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam suatu persetujuan khusus.

BERLAKUNYA PERSETUJUAN

1. Persetujuan ini akan berlaku pada hari berikutnya setelah tanggal saat masing-masing Pemerintah saling memberitahu secara tertulis bahwa formalitas sebagaimana disyaratkan dalam konstitusi masing-masing Negara telah dipenuhi.
2. Ketentuan-ketentuan dari Persetujuan ini akan berlaku : (a) mengenai pajak yang dipotong pada sumbernya, atas jumlah yang dibayar, dikreditkan atau dikirimkan pada atau setelah tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah tahun berlakunya Persetujuan ini; dan (b) mengenai pajak lainnya atas penghasilan untuk tahun-tahun pajak yang mulai pada atau setelah tanaggal 1 Januari, tahun berikutnya sesudah tahun berlakunya Persetujuan ini.

BERAKHIRNYA PERSETUJUAN Persetujuan ini akan tetap berlaku sampai diakhiri oleh salah satu Negara pihak pada Persetujuan. Masing-masing Negara pihak pada Persetujuan dapat mengakhiri berlakunya Persetujuan ini, melalui saluran-saluran diplomatik, dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis tentang berakhirnya Persetujuan pada atau sebelum tanggal tigapuluh bulan Juni setiap tahun takwin berikutnya setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya Persetujuan. Dalam hal demikian, Persetujuan ini akan tidak berlaku lagi : a) mengenai pajak yang dipotong pada sumbernya atas jumlah yang dibayar, dikreditkan atau dikirimkan pada atau setelah tanggal 1 Januari tahun takwin berikutnya setelah tahun pemberitahuan berakhirnya Persetujuan diberikan; b) mengenai pajak-pajak lainnya atas penghasilan, untuk tahun-tahun pajak yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari tahun takwin berikutnya setelah tahun pemberitahuan berakhirnya Persetujuan diberikan. DENGAN KESAKSIAN para penandatanganan di bawah ini, yang telah memperoleh kuasa yang sah telah menandatangani Persetujuan ini. DIBUAT di Jakarta, pada tanggal 27 Februari 1997, dalam bahasa INDONESIA, Spanyol dan Inggris semua naskah tersebut berkekuatan hukum sama. Dalam hal terjadi

perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah naskah dalam bahasa Inggris. Untuk Pemerintah Untuk Pemerintah

Republik Venezuela PROTOKOL Pada saat penandatanganan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak dan Penghindaran Pajak atas Penghasilan, yang diadakan pada hari ini antara Pemerintah Republik INDONESIA dengan Pemerintah Republik Venezuela, para penanda-tangan dibawah ini telah bermufakat bahwa ketentuan-ketentuan yang berikut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini. Ad. Pasal 14

1. Menyangkut Pasal 4 ayat 1, dapat dimengerti bahwa istilah penduduk yang terkandung di dalamnya termasuk Pemerintah Negara tersebut atau bagian ketatanegaraannya atau setiap badan atau perangkat dari pemerintah-pemerintah tersebut, bagiannya, atau pejabatnya.
2. Disetujui juga, apabila Venezuela merubah sistem perpajakan teritorial yang sekarang menjadi sistem pajak yang global maka istilah "penduduk salah satu Negara pihak pada Persetujuan" akan berarti : Seseorang yang dibawah UNDANG-UNDANG Negara tersebut dikenakan pajak disana dengan alasan domisili, tempat tinggal, tempat managemen atau kriteria lain dari sifat yang sama dan juga termasuk Pemerintah Negara tersebut atau bagian ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya, atau setiap badan atau perangkat dari pemerintah-pemerintahnya, bagiannya atau pejabatnya. Walaupun demikian, istilah tersebut tidak termasuk bagi seseorang yang dikenakan pajak di negara tersebut yang hanya memperoleh penghasilan dari sumber-sumber di Negara tersebut. Ad. Pasal 7
3. Dalam hal Venezuela, Pasal 7 ayat 3, hanya akan dapat diterapkan apabila Venezuela merubah sistem pajak teritorialnya menjadi sistem perpajakan yang global. Sementara itu, untuk maksud penentuan laba kena pajak satu bentuk usaha tetap, bunga, royalti dan pembayaran-pembayaran lain dapat dikurangkan dalam syarat-syarat dan kondisi yang sama seperti yang telah dibayar oleh perusahaan-perusahaan setempat. Ad. Pasal 11
4. Pejabat-pejabat yang berwenang dari Negara pihak pada Persetujuan akan saling memberitahukan mengenai nama-nama institusi keuangan yang tunduk di bawah huruf c) pasal 11 ayat 3. Apabila ada perbedaan pendapat, pejabat-pejabat yang berwenang akan menyelesaikannya melalui prosedur persetujuan bersama. Ad. Pasal 24
5. Dalam hal Venezuela, Pasal 24 ayat 4 hanya akan bisa diterapkan apabila Venezuela merobah sistem perpajakannya yang bersifat teritorial menjadi sistem perpajakan global. Sementara itu, untuk maksud penentuan laba kena pajak satu perusahaan, bunga, royalti dan lain-lain pembayaran dapat dikurangkan dengan

syarat dan kondisi yang sama apabila dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan setempat. DENGAN KESAKSIAN para penandatangan di bawah ini, yang telah memperoleh kuasa yang sah telah menandatangani Persetujuan ini. DIBUAT di Jakarta, pada tanggal 27 Februari 1997, dalam bahsa INDONESIA, Spanyol, dan Inggris semua naskah tersebut berkekuatan sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah naskah dalam bahasa Inggris. Untuk Pemerintah Untuk Pemerintah

Republik Venezuela ttd ttd AGREEMENT FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION AND AVOIDANCE WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF VENEZUELA The Government of the Republic of INDONESIA and the Government of the Republic of Venezuela, desiring to conclude an Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion and Avoidance with respect to Taxes on Income, has agreed as follows: Article 1 PERSONAL SCOPE This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States. Article 2 TAXES COVERED

1. This Agreement shall apply to taxes on income imposed on behalf of each Contracting State, irrespective of the manner in which they are levied.
2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises.
3. The existing taxes to which the Agreement shall apply are in particular: a) in the case of INDONESIA : the income tax imposed under the "UNDANG-UNDANG Pajak Penghasilan 1984" (Law No. 7 of 1983 as amended) (hereinafter referred to as :Indonesian tax"). b) in the case of Venezuela :

the taxes on income and the business assets tax, (hereinafter referred to as "Venezuelan tax"). 4. The Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes. At the end of each year, the competent authorities of the Contracting States shall notify each other of relevant changes which have been made in their respective taxation laws. Article 3 GENERAL DEFINITIONS

1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires : a) (i) the term "INDONESIA" comprises the territory of the Republic of INDONESIA as defined in its laws, and the adjacent areas over which the Republic of INDONESIA has sovereignty, sovereign rights or jurisdiction in accordance with the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982; (ii) the term "Venezuela" means the Republic of Venezuela; b) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons; c) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes; d) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contractibng State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State; e) the term "international traffic" means any transport by ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State; f) the term "competent authority" means: (i) in the case of INDONESIA, the Minister of Finance or his authorized representative; (ii) in the case of Venezuela, the Superintendent of the Integrated National Service of Tax Administration (Servicio Nacional Integrado de Administracion Tributaria - SENIAT), its authorized representative as a competent authority for the purposes of the Agreement; g) the term "national" means : (i) any individual possessing the nationality of a Contracting State; (ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State.
2. As regards the application of the Agreement by a Contracting State any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that State concerning the taxes to which the Agreement applies. Article 4 RESIDENT
3. For the purpose of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" means any person, who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management, place of incorporation or any other criterion of a similar nature. In the case of Venezuela, the term includes

any resident person or company subject to the Venezuelan territorial system of taxation. 2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows: a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanet home available to him; if he has a permanet home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (center of vital interests); b) if the State in which he has his center of vital interests cannot be determined, or if he does not have a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode; c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national; d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement. 3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a esident of both Contracting States, the competent authorities of the States shall settle the question by mutual agreement. Article 5 PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enerprise is wholly or partly carried on.
2. The term "permanent establishment" includes especially : a) a place of management; b) a branch; c) an office; d) a factory; e) a workshop, f) a warehouse in relation to a person providing storage facilities for others; g) a store or other sales outlet; h) a farm or plantation; i) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction or exploration of natural resources, drilling rig or working ship used for exploration or exploitation of natural resources.
3. A building site, a construction, assembly or installation project or supervisory activities in connection therewith, constitutes a permanent establishment only if such site, project or activities lasts more than six months.
4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include: a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise; b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display; c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise; d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of

purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise; e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, or for the supply of information; f) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character, provided there is no combination of any such activities. 5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person-other than an agent of an independent status to whom paragraph 7 applies- is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned Contracting Statte in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, if such a person: a) has and habitually exercises in that State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed palce of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph; or b) has no such authority, but habitually maintains in the first-mentioned State stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise or; c) he habitually secrures orders in the first-mentioned State, wholly or almost wholly for the enterprise. 6. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, an insurance enterprise of a Contracting State shall, except in regard to re-insurance, be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if it collects premiums in the territory of that other State or insures risks situated therein through a person other than an agent of an independent status to whom paragraph 7 applies. 7. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such person are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph. 8. The fact that a Company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment of the other. Article 6 INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture of forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the klaw of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and right to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right

to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships and aircraft shall not be regarded as immovable property. 3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property. 4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immmovable property used for the performance of independent personal services. Article 7 BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on or has carried on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. if the enterprise carries on or has carried on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to (a) that permanent establishment; (b) sales in the other State of goods or merchandise of the same or similar kind as those sold through that permanent establishment; or (c) other business activities carried on in the other State of the same or similar kind as those effected through that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment. In any case where the correct amount of profits attributable to a permanent establishment is incapable of determination or the determination thereof presents exceptional difficulties, the profits attributable to the permanent establishment may be determanent establishment is situated. The determination adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of business of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere, which are allowed under the provisions of the domestic law of the Contracting State in which the permanent establishment is situated. However, no such deduction shall be allowed in respect of amounts, if any, paid (otherwise than as a reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission, for specific services performed or for management, or, except in the case of a bank, as interest on moneys lent to the profits of a permanent establishment, for amounts charged (otherwise than rowards reimbursement of actual expenses), by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission for specific services performed or for management, or except in the case of a bank, as interest on moneys lent to the head office of the enterprise or any of its other offices

4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such thar the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

5. No profts shall be attributed to a permanent establishment by reason of the merepurchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article. Article 8 SHIPPING AND AIR TRANSPORT

8. Profits derived by a resident of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in internasional traffic shall be taxable only in that State.

9. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

10. Notwithstanding paragraph 1 of this Article, profits derived by a resident of a Contracting State from the operation of ships used for the transport of hydrocarbons in international traffic may be taxed in the other Contracting State. Article 9 ASSOCIATED ENTERPRISES Where : a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or, b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State. and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, habe accrued to one of the enterpridses, but by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly. Article 10 DIVIDENDS

11. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

12. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed:

a) 10 percent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds directly at least 10 percent of the capital of the company paying the dividends; b) 15 percent of the gross amount of the dividends in all other cases. This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid. 3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident. 4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of Which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply. 5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or Insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State. 6. Notwithstanding any other provisions of this Agreement where a company which is a resident of a Contracting State has a permanent establishment in the other Contacting State, the profits of the permanent establishment may be subjected to an additional tax in the other State in accordance with its law, but the additional tax so charged shall not exceed 10 percent of the amount of such profits after deducting them from income tax and other taxes on income imposed thereon in that other State. 7. The provisions of paragraph 6 of this Article shall not affect the provision contained in any production sharing contract and contracts of work (or any other similar contracts) relating to oil and gas sector or other mining sector concluded by the Government of INDONESIA, its instrumentality, its relevant state oil and gas company or any other entity thereof with a person who is a resident of the other Contracting State. Article 11 INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the other Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 10 percent of the fross amount of the interest.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest mentioned in paragraph 1 shall be taxable only in the Contracting State Where the recipient of the interst is a resident if one of the following requirements is fulfilled : a) the recipient thereof is the government of a Contracting State, the Central Bank of a Contracting State or a political subdivision or local authority thereof; b) the interest is paid by any of the persons mentioned in subparagraph (a); c) the interest is paid in respect of a loan granted or guaranteed by a financial institution of a public character with the objective to promote exports and development.

4. The term"interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching tosuch securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a pemanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement. Article 12 ROYALTIES

8. Royalties and fees for technical assistance arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

9. However, such royalties and fees for technical assistance may also be taxed in the Contracting State in Which they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed: a) in the case of royalties, 20 percent of the gross amount of the royalties; b) in the case of fee for technical assistance, 10 percent of the gross amount of the fees for technical assistance.

10. The term "fees for technical assistance" as used in this Agreement means payments for services of any kind including consultancy services, managerial and technical

services related to technical knowledge, experience, skills, know-how or processes, but excluding payments for profesional services or other independent activities of a similar character rendered by individuals referred to in Article 15. 4. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work, including cinematograph films, any patent, trademark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial, or scientific equipment or for information concerning industrial, commercial or scientific experience. The term "royalties" also includes gains derived from the alienation of any such right or property which are contingent on the productivity or use thereof. 5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties or fees for technical assistance, being a resident of a Contracting State carries on or has carried on business in the other Contracting State in which the royalties of fees for technical assistance arise, through a permanent establishment situated therein, or performs or has performed in that other State independent personal sevices from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties or fees for technical assistance are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply. 6. Royalties and fees for technical assistance shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying royalties of fees for technical assistance, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated. 7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, or fees for technical assistance, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last- mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement. Article 13 CAPITAL GAINS

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

3. Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in the Contracting State in which the enterprise operating the ships or aircraft is resident.

4. Gains from the alienation of shares or other rights in a company which assets principally, directly or indirectly, consist of immovable property situated in a Contracting State or rights pertaining to such immovable property, may be taxed in that State.

5. Gains from, the alienation of shares that represent a participation of more than 10 percent of the stock of a company resident of a Contracting State may be taxed in that State.

6. Gains derived by a resident of a Contrating State from the alienation of tangible personal (movable) property, other than property referred to in the preceding paragraphs, may be taxed in the Contracting State in which the property is located.

7. Gains from the alienation of any property other than that referred to in the paragraphs mentiobned above, shall be taxable only in the Contractinfg State of which the alienator is a resident. Article 14 INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

8. Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State. However, such income may also be taxed in the other Contracting State if: a) the individual has a fixed base regularly available to him in that other State for the purpose of performing his activities, but only so much thereof as is attributable to that fixed base; or b) the individual is present in that other State for a period or periods exceeding in the aggregate 90 days within any period of 12 months, but only so much there as is attributable to services performed in that State; or c) the remuneration for his activities in the other Contracting State is paid by or on behalf of a resident of the other Contracting State or is borne by a permanent establishment or a fixed base situated in that Contracting State and exceeds in the fiscal year a gross amount equivalent to US$2,500.

9. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants. Article 15 DEPENDENT PERSONAL SERVICES

10. Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19, and 21, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

11. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if: a) the recipient is present in the other State for a period or periods not

exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period; and b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State; and c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State. 3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State. Article 16 DIRECTORS' FEES

1. Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the Board of Directors or any other similar body of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. The remuneration which a person to whom paragraph 1 applies derives from the company in respect of the discharge of day-to-day functions of a managerial or technical nature may be taxed in accordance with the provisions of Article 15. Article 17 ENTERTAINERS AND SPORTSMEN
3. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theater, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.
4. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.
5. Notwithstanding paragraphs 1 and 2, income derived from activities performed in a Contracting State by public entertainers or sportsmen shall be exempt from tax in the Contracting State if the visit to that State is substantially supported by the other Contracting State and the public entertainer or sportsmen is certified as qualified under this provision by the appropriate authority of the sending State. Article 18 PENSIONS AND ANNUITIES
6. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, any pensions or other similar remuneration paid to a resident of one of the Contracting States from a source in the other Contracting State in consideration of past employment or services in that other Contracting State and any annuity paid to such a resident from such a source may be taxed in that other State.
7. The term "annuity" means a stated sum payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable period of time under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

Article 19 GOVERNMENT SERVICE

1. a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State. b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who : (i) is a national of that State , or (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.
2. a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State. b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.
3. The provisions of Articles 15, 16 and 18 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof. Article 20 STUDENTS AND TRAINEES
4. Payments which a student or business trainee who is or was immediately before visiting Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first mentioned Contracting State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that Contracting State, provided that such payments arise from sources outside the Contracting State.
5. In respect of grants, scholarships and remuneration form employment not covered by paragraph 1, a student or business trainee described in paragrap 1 shall, in addition, be entitled during such education or training to the same exemption, reliefs or reductions in respect of taxes available to residents of the Contracting State which he is visiting. Article 21 TEACHING AND RESEARCH
6. An individual who is or was a resident of a Contracting State at the beginning of his visit to the other Contracting State and who, at the invitation of the Government of that other Contracting State or of a university or other educational institution situated in that other Contracting State and approved by the appropriate educational authority of that other Contracting State visits that other Contracting State for the primary purpose of teaching or research at such university or other educational institution shall be exempt from tax by that other Contracting State on his income from personal services for teaching or research at such university or other educational institution for a period not exceeding two (2) years from the date

of his arrival in that other Contracting State. 2. The exemption granted under paragraph 1 shall not apply to income from research if such research is undertaken not in the public interest but primarily for the private benefit of a specific person or specific persons. Article 22 OTHER INCOME Notwithstanding the provisions of any other Article of this Agreement, items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, which are not expressly mentioned in the foregoing Articles of this Agreement, may be taxed by each Contracting State in accordance with the provisions of its domestic law. Article 23 ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. In the case of INDONESIA, subject to the provisions of the law of INDONESIA, double taxation shall be avoided, as follows : Where a resident of INDONESIA derives income from Venezuela, the amount of tax on that income payable in Venezuela in accordance with the provisions of this Agreement, may be credited against the tax levied in INDONESIA imposed on that resident. The amount of the credit, however, shall not exceed the amount of the Indonesian tax on that income computed in accordance with its taxation laws and regulations.

2. In the case of Venezuela, subject to the provisions of the law of Venezuela, double taxation shall be avoided, as follows : a) Where a resident of Venezuela receives income which according to the provisions of this Agreement may be taxed in INDONESIA, that income shall be exempted form Venezuelan tax; b) if, under the law of Venezuela, a resident of Venezuela is subject to taxation in Venezuela on worldwide income the provisions of sub-paragrap (a) of this paragrap shall not apply and double taxation shall be eliminated in accordance with sub-paragraphs (c), (d) and (e) of this paragraph; c) where a resident of Venezuela derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in INDONESIA, Venezuela shall allow as a deduction from the Venezuelan tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid in INDONESIA; d) the deduction allowed under sub-paragraph (c) of this paragraph shall not exceed that part of the Venezuelan income tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to the income which may be taxed in INDONESIA; e) where in accordance with any provision of this Agreement income derived by a resident of Venezuela is exempt from tax in Venezuela, Venezuela may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income of such resident, take into account the exempted income. Article 24 NON DISCRIMINATION

3. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.

4. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as abliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

5. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first mentioned State are or may be subjected.

6. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 6 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12 apply, interest, royalty and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for tghe purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first mentioned State.

7. The provisions of this Article shall apply to the taxes which are the subject of this Agreement. Article 25 MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

8. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement.

9. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is no in accordance with the Agreement.

10. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.

11. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other, directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent uthoities of the Contracting States. Article 26 EXCHANGE OF INFORMATION

12. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Agreement insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement, in particular for the prevention of fraud or evasion of such taxes. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information abtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courst and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Agreement. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. The competent authorities shall, through consultation, develop appropriate conditions, methods and techniques concerning the matters in respect of which such exchanges of information shall be made, including, where appropriate, exchanges of information regarding tax avoidance.

13. In no case shall the provisions of paragrap 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation: a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that of of the other Contracting State; b) to supply information which is not obtaibnable under the laws or in the normal couse of the administration of that or of the other Contracting State; c) to supply informastion which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public). Article 27 ASSISTANCE IN COLLECTION

14. Each of the Contracting States shall endeavor to collect on behalf of the other Contracting State such taxes imposed by that other Contracting State as will ensure that any exemption or reduced rate of tax granted under this Agreement by that other Contracting State shall not be enjoyed by persons not entitled to such benefits. The competent authorities of the Contracting States may consult together for the purpose of giving effect to this Article.

15. In no case shall this Article be construed so as to impose upon a Contracting State the obligation to carry out administrative measures at variance with the regulations and practices of either Contracting State or which would be contrary to the first mentioned Contracting State's sovereignty, security, or public policy. Article 28 DIPLOMATIC AGENTS AND CONSULAR OFFICERS Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or consular officers under the general rules of international law or under the provision of special agreements. Article 29 ENTRY INTO FORCE

16. This Agreement shall enter into force on the later of the dates on which the respective Governments may notify each other in writing that the formalities constitutionally required in their respective States have been complied with.

17. This Agreement shall have effect : a) in respect of taxes withheld at source on amounts paid, credited or remitted on or after 1st, January, in the year next following that in which the Agreement enters into force; and b) in respect of other taxes on income, for taxable years beginning on or after 1st. January, in the year next following that in which the Agreement enters into force. Article 30 TERMINATION

18. This Agreement shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Agreement, through diplomatic channels, by giving written notice of termination on or before the thirtieth day of June of any calendar year following after the period of five (5) years from the year in which the Agreement enters into force.

19. In such event this Agreement shall cease to have effect : a) in respect of taxes withheld at source on amounts paid, credited or remitted on or after 1 st. January, in the calendar year next following taht in which the notice is given; and b) in respect of other taxes on income for taxable years beginning on or after 1 st. January, in the calkendar year next fpollowing that in which the notice is given. IN WITNESS WHEREOF undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Agreement. DONE at Jakarta this twenty seventh day of February 1997 in the Indonesian, Spanish, and English languages all texts being equally authentic. In the case of divergence the English language version shall prevail. For the Government of the For the Government of the Republic of INDONESIA Republic of Venezuela ttd ttd PROTOCOL At the moment of signing the Agreement this day concluded between the Government of the Republic of INDONESIA and the Government of the Republic of Venezuela for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion and Avoidance with respect to Taxes on Income, the undersigned have agreed upon the following provisions which shall be an integral part of the Agreement. Ad. Article 4

20. With respect to paragraph 1 of Article 4, it is understood that the definition of resident contained therein includes the Government of that State or a political subdivision thereof or any agency or instrumentality of any such government,

subdivision or authority. 2. It is also understood that if Venezuela changes its present territorial tax system to a world-wide system of taxation the term "resident of a Contracting State" shall mean a person, who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature and also includes the Government of that State or a political subdivision or local authority thereof or any agency or instrumentality of any such government, subsidivision or authority. The term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State. Ad. Article 7

1. In the case of Venezuela, paragraph 3 of Article 7, would only be applied if Venezuela changes its territorial tax system to a world-wide system of taxation. Meanwhile, for the purpose of the determination of the taxable profits of a permanent establishment, interest, royalties and other disbursements may be deducted in the same terms and conditions as if they had been incurred by a resident enterprise. Ad. Article 11
2. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of the names of the financial institutions falling under letter c) of paragraph 3 of Article
3. In case of any divergence, the competent authorities shall resolve the issue by way of a mutual agreement procedure. Ad. Article 24
4. In the case of Venezuela, paragraph 4 of Article 24, would only be applied if Venezuela changes its territorial tax system to world-wide system of taxation. Meanwhile, for the purpose of the determination of the taxable profits of an enterprise, interest, royalties and other disbursements may be deducted in the same terms and conditions as if they had been incurred by a resident enterprise. IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Protocol. DONE at Jakarta this twenty seventh day of February 1997 in the Indonesian, Spanish and English languages all texts being equally authentic. In the case of divergence, the English language version shall prevail. For the Government of the For the Government of the Republic of INDONESIA Republic of Venezuela ttd ttd ACUERDO CON EL OBJETO DE EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION Y PREVENIR LA EVASION Y EL FRAUDE FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTRE LA REPUBLICA DE INDONESIA Y LA REPUBLICA DE VENEZUELA El Gobierno de la Republica de INDONESIA y el Gobierno de la Republica de Venezuela, deseosos de concluir un Acuerdo con objeto de evitar la doble tributacion y prevenir la evasion y el fraude fiscal en materia de impuesto sobre la renta, han convenido en las

siguientes disposiciones : Articulo 1 AMBITO SUBJETIVO Este Acuerdo se aplica a las personas que sean residentes de uno o de ambos Estados Contratantes. Articulo 2 IMPUESTOS COMPRENDIDOS

1. Este Acuerdo se aplica a los impuestos sobre la renta establecidos por cada uno de los Estados Contratantes, cualquiera que sea el sistema de recaudacion.
2. Se consideran impuestos sobre la renta todos aquellos que graven la totalidad de la renta, o partes de la renta, incluidos los impuestos sobre las ganancias derivadas de la enajenacion de bienes muebles o inmuebles, los impuestos sobre el monto total de los sueldos o salarios pagados por companias.
3. Este Acuedo se aplica, en particular, a los siguientes impuestos existentes: (a) en el caso de INDONESIA : el impuesto sobre la rena establecido de conformidad con la "UNDANG-UNDANG Pajak Penghasilan 1984" (Ley No 7 de 1983, con sus modificaciones) (en lo sucesivo denominado "Impuesto Indonesio"). (b) en el caso de Venezuela : el impuesto sobre la renta y el impuesto a los activos empresariales (en lo sucesivo denominados "Impuestos Venezolanos").
4. El Acuedo tambien se aplicara a los impuestos de naturaleza identica o analoga que se establezcan despues de la firma del presente Acuerdo, en adicion o sustitucion de impuestos existentes. Al final de cada ano, las autotidades competentes de los Estados Contratantes se communicaran las modificaciones significativas introducidas en sus respectivas legislaciones tributarias. Articulo 3 DEFINICIONES GENERALES
5. A efectos de este Acuerdo, a menos que el contexto exija una interpretacion diferente : (a) (i) el termino "INDONESIA" comprende el territorio de la Republica de INDONESIA, tal como se define en sus leyes, y las areas adyacentes sobre las cuales la Republica de INDONESIA tiene soberania, derechos soberanos o jurisdiccion de conformidad con las disposiciones de la Convencion de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar de 1982; (ii) el termino "Venezuela" Significa la Republica de Venezuela; (b) el termino "persona" incluye personas naturales, companias y cualquier otra asociacion de personas; (c) el termino "compania" significa cualquier persona juridica o entidad que sea considerada como una persona juridica a efectos tributarios; (d) los terminos "empresa de un Estado Contratante" y "empresa del otro Estado Contratante" significan, respectivamente, una empresa explotada por un redidente de un Esatdo Contratente y una empresa explotada por un residente del ontro Estado Contratante; (e) el termino "trafico internacional" significa cualquier transporte efectuado

por un buque o aeronave explotade por una empresa de un Estado Contratante, salvo cuando el buque o aeronave se explote solamente entre lugares situados en el otro Estado Contratante; (f) el termino "autoridad competente" significa : (i) en el caso de INDONESIA, el Ministro de Finanzas o su representante autorizado; (ii) en el caso de Venezuela, el Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administracion Tributaria- SENIAT, su representante autorizado o la autoridad designada por el Ministro de Hacienda como autoridad competente a efectos de este Acuerdo; (g) el termino "nacional" significa : (i) cualquier persona natural que posea la nacionalidad de un Estado Contratante; (ii) cualquier persona juridica, sociedad de personas o asociacion cuiya condicion de tal se derive de la legislacion vigente de un Estado Contratante. 2. En lo que concierne a la aplicacion del Acuerdo por un Estado Contratante, cualquier termino que no este definido en el Acuerdo tendra, a menos que de su contexto se infiera una interpretacion diferente, el significado que se le atribuya en la legislacion de ese Estado relativa a los impuestos a los que se aplica el Acuerdo. Articulo 4 RESIDENTE

1. A efectos de este Acuerdo, el termino "residente de un Estado Contratante" significa cualquier persona que, conforme a las leyes de dicho Estado, este sujeta a impuestos en dicho Estado debido a su domicilio, residencia, sede de direccion, lugar de constitucion o cualquier otro criterio de naturaleza anloga. En el caso de Venezuela, el termino icluye cualquier persona o compania residente sujeta al sistema territorial de tributacion existente en Venezuela;
2. Cuando en virtud de las disposiciones del paragrafo 1 una persona natural sea residente de ambos Estados Contratantes, su situacion se determinara asi : (a) se considerara residente del Estado donde tenga una vivienda permanente a su disposicion; si tiene una vivienda permanente a su disposicion en ambos Estados, se considerara residente del Estado con ell que mantenga relaciones personales y economicas mas estrechas (centro de sus intereses vitales); (b) si no puede determinarse el Estado en el que tiene el centro de sus intereses vitales, o si no dispone de una vivienda permanente a su disposicion en ninguno de los Estados, se considerara que es residente del Estado donde vive habitualmente; (c) si vive habitualmente en ambos Estados o si no lo hace en ninguno de ellos, se considerara residente del Estado del que sea nacional; (d) si es nacional de ambos Estados o si no lo es de ninguno de ellos, las autoridades competentes de los Estados Contratantes resolveran el caso de comun acuerdo.
3. Cuando en virtud de las disposiciones del paragrafo 1 una persona distinta de una persona natural sea residente de ambos Estados Contratantes, las autotidades competentes de los Estados Contratantes resolveran el caso de comun acuerdo. Articulo 5 ESTABLECIMIENTO PERMANENTE
4. A efectos de este Acuerdo, el termino "establecimiento permanente" significaun

lugar fijo de negocios donde una empresa realice la totalidad o una parte de su actividad. 2. El termino "establecimiento permanente" incluye, en especial : (a) una sede de direccion; (b) una sucursal; (c) una oficina; (d) una fabrica; (e) un taller; (f) un almacen, con respecto a una persona que suministre instalaciones de almacenamiento para terceros; (g) una tienda u otro lugar de venta; (h) una hacienda o plantacion; (i) una mina, un pozo de petroleo o gas, una cantera o cualquier otro lugar relacionado con la extraccion o exploracion de recursos naturales, una plataforma de explotacion o un buque de trabajo usado para la exploracion o explotacion de recursos naturales. 3. Una obra, una construccion, un proyecto de instalacion o montaje, o las actividades de supervision relacionadas con un proyecto de esa naturaleza constituyen un establecimiento permanente solo cuando la duracion de dicha obra, proyecto o actividad exceda de seis meses. 4. No obstante las disposiciones anteriores de este articulo, el termino "establecimiento permanente" no incluye : (a) la utilizacion de instalaciones con el unico objeto de almacenar o exhibir bienes o mercancias pertenecientes a la empresa; (b) el mantenimiento de depositos de bienes o mercancias pertenecientes a la empresa co el unico objeto de almacenarlos o exhibirlos; (c) el mantenimiento de depositos de bienes o mercancias pertenecientes a la empresa con el unico objeto de que sean procesados por otra empresa; (d) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios co el unico objeto de comprar bienes o mercancias o recopilar informacion para la empresa; (e) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el unico objeto de hacer publicidad o suministrar informacion; (f) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el unico objeto de realizar para la empresa cualquier otra actividad que tenga caracter preparatorio o auxiliar, siempre que no exista una combinacion de dichas actividades. 5. No obstante las disposiciones de los paragrafos 1 y 2, cuando una persona-distinta de un agente que disfrute de condicion independiente conforme al paragrafo 7 - actue en un Estado Contratente por cuenta de una empresa del otro Estado Contratante, se considerara que dicha empresa tiene un establecimientro permanente en el primer Estado Contratante mencionado con respecto a las actividades que esa persona realice para la empresa, si dicha persona : (a) tiene, y ejerce habitualmente en ese Estado, poder para concluir contratos en nombre de la empresa, a menos que las actividades de dicha persona se limiten a las mencionadas en el paragrafo 4 y que dichas actividades, si se ejercen a traves de una instalacion fija de negocios, no puedan convertir a dicha instalacion en un establecimiento permanente conforme a las disposiciones de dicho paragrafo; o (b) no tiene dicho poder, pero mantiene habitualmente en el primer Estado mencionado una existencia de bienes o mercancias que despacha regularmente por cuenta de la empresa; o (c) en forma habitual obtiene en el primer Estado mencionado pedidos que en su totalidad o casi en su totalidad son para la empresa.

6. No obstante las disposiciones precedentes de este articulo, se considerara que una compania de seguros, salvo en lo que se refiere a readseguros, tiene un establecimiento permanente en el otro Estado Contratante si cobra primas en el territorio de dicho otro Estado o asegura riesgos en dicho otro Estado a traves de una persona distinta de un agente que disfrute de condicion independiente a quien se aplique el paragrafo 7.

7. No se considerara que una empresa tiene un establecimiento permanente en un Estado Contratante por el simple hecho de que realice sus actividades comerciales o industriales en dicho Estado a traves de un corredor, un comisionista general o cualquier otro agente que goce de una condicion independiente, siempre que dichas personas actuen dentro del marco ordinario de su actividad. No obstante, cuando dicho agente realice todas a casi todas sus actividades por cuenta de esa empresa, no sera considerado como un agente que goza de condicion independiente dentro del significado de este paragrafo.

8. El hecho de que una compania residente de un Estado Contratante controle o sea controlada por una compania residente del otro Estado Contratante, o de que realice actividades comerciales o industriales en ese otro Estado (ya sea a traves de un establecimiento permanente o de otra manera), no convierte por si solo a ninguna de dichas companias en un establecimiento permanente de la otra. Articulo 6

9. Las rentas que un residente de un Estado Contratante obtenga de bienes inmuebles (incluidas las rentas provenientes de explotaciones agricolas o forestales) situados en el otro Estado Contratante, podran ser objeto de impuestos en ese otro Estado.

10. El termino "bienes inmuebles" tendra el significado que le atribuya la legislacion del Estado Contratante donde los bienes en cuestion esten situados. Dicho termino incluira, en todo caso, los accesorios de bienes inmuebles, el ganado y los equipos utilizados en las explotaciones agricolas y forestales, los derechos a los que se apliquen las disposiciones del derecho privado relativas a bienes raices, el usufructo de bienes inmuebles y los derechos a percibir pagos fijos o variables en contraprestacion por la explotacion o concesion de yacimientos minerales, fuentes y otros recursos naturales. Los buques y las aeronaves no seran considerados bienes inmuebles.

11. Las disposiciones del paragrafo 1 se aplicaran a las rentas derivadas de la utilizacion directa, arrendamiento o cualquier otra forma de utilizacion de bienes inmuebles.

12. Las disposiciones de los paragrafos 1 y 3 tambien se aplicaran a las rentas derivadas de los bienes inmuebles de una empresa y de los bienes inmuebles utilizados para prestar servicios personales independientes. Articulo 7 BENEFICIOS EMPRESARIALES

13. Los beneficios de una empresa de un Estado Contratante solamente pueden estar sujetos a impuestos en ese Estado, a menos que la empresa realice actividades comerciales o industriales en el otro Estado Contratante a traves de un establecimiento permanente situado en dicho Estado. Si la empresa realiza o ha realizado tales actividades, sus beneficions podran estar sujetos a impuestos en el otro Estado, pero solo en la medida en que puedan atribuirse a (a) dicho

establecimiento permanente; (b) ventas efectuadas en el otro Estado de bienes o mercancias cuya clase sea igual o similar a los vendidos a traves de ese establecimiento permanente; o (c) otras actividades comerciales o industriales realizadas en el otro Estado, cuya naturaleza sea igual o similar a las efectuadas a traves de ese establecimiento permanente. 2. Sujeto a las disposiciones del paragrafo 3, cuando una empresa de un Estado Contratante realice actividades comerciales o industriales en el otro Estado Contratante a traves de un establecimiento permanente situado en el, en cada Estado Contratante se atribuiran a dicho establecimiento permanente los beneficios que este habria podidi obtener si fuese una empresa distinta y separada dedicada a actividades iguales o similares, en condiciones iguales o similares, que este habria podido obtener si fuese una empresa distinta y separada dedicada a actividades iguales o similares, en condiciones iguales o similares, que se relacionase de manera totalmente independiente con la empresa de la cual es un establecimiento permanente. En todo caso, cuando el monto correcto de beneficios imputables a un permanente podran determinarse de acuerdo con la legislacion interna del Estado Contratante en el cual este situado el establecimiento permanente. No obstante, Ia determinacion adoptada habra de ser tal que el resultado obtenido este de acuerdo con los principios establecidos en este articulo. 3. A fin de determinar los beneficios de un establecimiento permanente, se permitira deducir los gastos incurridos para realizar los fines comerciales o industriales del establecimiento permanente, incluyendo los gastos de direccion y los generales de administracion, incurridos en el Estado donde este situado el establecimiento permanente o en cualquier otro lugar, permitidos conforme a las disposiciones de la legislacion interna del Estado Contratente donde este situado el establecimiento permanente. No obstante, no se permitira realizar ninguna deduccion por las cantidades que el establecimiento permanente haya pagado (salvo como reembolso de gastos efectivos) a la casa matriz de la empresa o a alguna de sus otras oficinas a titulo de regalias, honorarios o pagos similares a cambio del uso de patentes u otros derechos, o mediante comisiones, por concepto de servicios especificos prstados o por concepto d administracion o, salvo en el caso de un banco, por concepto de intereses por dinero prestado al establecimiento permanente. Asimismo, para determinar los beneficios de un establecimiento permanente no se tomaran en cuenta las cantidades obradas (salvo para reembolsar gastos efectivos) por el establecimiento permanente a la casa matiz de la empresa o a alguna de sus otras oficinas a titulo de regalias, honorarios o pagos similares a cambio del uso de patentes u otros derechos, o mediante comisiones, por concepto de servicios especificos prestados o por concepto de administracion o, salvo en el caso de un banco, por concepto de intereses por dinero prestado a la casa matriz de la empresa o a cualquiera de sus otras oficinas. 4. Siempre que en un Estado Contratante sea usual determinar los beneficios imputables a los establecimientos permanentes distribuyendo los beneficios totales de la empresa entre sus distintas partes, las disposiciones del paragrafo 2 no impediran que dicho Estado Contratante determine de esa forma los beneficios sujetos a impuestos. No obstante, el metodo de distribucion adoptado habra de ser tal que el resultado obtenido este de acuerdo con los rincipios enunciados en este articulo. 5. No se atribuira ningun beneficio a un estableimiento permanente por el simple hecho de que haya comprado bienes o mercancia para la empresa. 6. A efectos de los paragrafos anterires, los beneficios imputables al establecimiento permanente se determinaran cada ano usando el mismo metodo, a menos que

existan motivos validos y suficientes para proceder de otra forma. 7. Cuando los beneficios incluyan elementos de rentas reguladas separadamente en otros articulos de este Acuerdo, las disposiciones de dichos articulos no seran afectadas por las de este articulo. Articulo 8 TRANSPORTE MARITIMO Y AEREO

1. Los beneficios que obtenga un residente de un Estado Contratante provenientes de la explotacion de buques o aeronaves en el trafico internacional solamente estaran sujetos a impuestos en ese Estado.
2. Las disposiciones del paragrafo 1 tambien seran alicables a los beneficios derivados de la participation en un "pool", en una asociacion o en un organismo internacional de explotacion.
3. No obstante el paragrafo 1 de este articulo, los beneficios que el residente de un Estado Contratante obtengan por la explotacion de buques usados en el transporte de hidrocarburos en el trafico internacional, podran estar sujetos a impuesto en el otro Estado Contratante. Articulo 9 EMPRESAS ASOCIADAS Cuando : (a) una empresa de un Estado Contratante participe directa o indirectamente en la direccion, el control o el capital de una empresa del otro Estado Contratante, o (b) las mismas personas participen directa o indirectamente en la direccion, el control o el capital de una empresa de un Estado Contratante y de una empresa del otro Estado Contratante y, en cualquier caso, las relaciones comerciales o financieras entre las dos empresas esten sujetas a condiciones aceptadas o impuestas que una de las empresas habria obtenido de no existir dichas condiciones pero que no se produjeron debido a ellas, podran incluirse en la renta de esta empresa y estar sujetos a impuestos en consecuencia. Articulo 10 DIVIDENDOS
4. Los dividendos pagados por una compania residente de un Estado Contratante a un residente del otro Estado Contratante podran estar sujetos a impuestos en dicho otro Estado.
5. Tales dividendos, sin embargo, tambien podran estar sujetos a impuestos en el Estado Contratante donde resida la compania que pague los dividendos y de acuerdo con la legislacion de ese Estado, pero di el perceptor de los dividendos es el beneficiario efectivo, el impuesto establecido no podra exceder del : (a) 10% del monto bruto de los dividendos, si el beneficiario efectivo es una compania (distinta de una sociedad de personas) que controle directamente al menos el 10% del capital de la compania que pague los dividendos; (b) 15% del monto bruto de los dividendos en todos los otros casos. Las disposiciones de este paragrafo no afectan los impuestos aplicables a la compania por los beneficios con cargo a los que se paguen los dividendos.
6. Segun se usa en este articulo, el termino "dividendos" significa las rentas provenientes de acciones u otros derechos, distintos de derechos de credito, que permitan participar en beneficios, asi como las rentas provenientes de otros

derechos corporativos sujetos al mismo regimen tributario que las rentas provenientes de acciones por las leyes del Estado del cual sea residente la compania que los distribuya. 4. Las disposiciones de los paragrafos 1 y 2 no seran aplicables cuando el beneficiario efectivo de los dividendos, residente de un Estado Contratante, realice actividades comerciales o industriales en el otro Estado Contratante donde resida la compania que paga los dividendos, a traves de un establecimiento permanente situado en dicho Estado, o preste en ese otro Estado servicios personales independientes, a traves de una base fija situanda en dicho otro Estado, y siempre que la participacio con respecto a la cual se paguen dichos dividendos este vinculada efectivamente con dicho establecimiento permanente o base fija. En tal caso, se aplicaran las disposiciones del articulo 7 o del articulo 14 de este Acuerdo, segun corresponda. 5. Cuando una compania residente de un Estado Contratante obtenga beneficios o ingresos proveniente del otro Estado Contratante, ese otro Estado Contratante no podra establecer ningun impuesto sobre los dividendos pagados por la compania, salvo en la medida en que dichos dividendos pagados a un residente de ese otro Estado o en la medida en que la participacion con respecto a la cual se paguen dichos dividendos este efectivamente vinculada con un establecimiento permanente o una base fija situado en el otro Estado, ni incluso si los dividendos pagados o los beneficion no distribuidos consisten, total o parcialmente, en beneficios o rentas procedentes de dicho otro Estado. 6. No obstante cualquier otra disposicion de este Acuerdo, cuando una compania residente de un Estado Contratante tenga un establecimiento permanente en le otro Estado Contratante, los beneficios del establecimiento permanente podran estar sujetos a un impuesto adicional en ese otro Estado de acuerdo con su legislacion, pero ese impuesto adicional no excedera del 105 del monto de los beneficios mencionados, una vez deducido el impuesto sobre la renta y otros impuestos sobre la renta establecidos sobre tales beneficios por ese otro Estado. 7. Las disposiciones del paragrafo 6 de este articulo no afectaran las disposiciones de ningun contrato de participacion o contrato de obra (o cualquier contarto similar) celebrado con una persona residente del otro Estado Contratante, relacionado con el sector de petroleo y gas u otros sectores mineros, que el Gobierno de INDONESIA, sus organos, su compania pertinente de petroleo y gas o cualquier otra entidad de dicho gobierno hayan concluido. Articulo 11 INTERESES

1. Los intereses procedentes de un Estado Contratante y pagados a un residente del otro Estado Contratante podran estar sujetos a impuestos en ese otro Estado.
2. No obstante, dichos intereses tambien podran estar sujetos a impuestos en el Estado Contratante del que procedan y de conformidad con la legislacion de dicho Estado, pero si el receptor de dichos intereses es el beneficiario efectivo, el impuesto asi establecido no podra exceder del 10% del monto bruto de los intereses.
3. No onstante las disposiciones del paragrafo 2, los intereses mencionados en el paragrafo 1 solamente estaran sujetos a impuestos en el Estado Contratante del que sea residente su receptor, siempre que se cumpla alguno de los siguientes requisitos : (a) el receptor de los intereses sea el Gobierno de un Estado Contratante, el

Banco Central de un Estado Contratante o una subdivision politica o autoridad local de un Estado Contratante; (b) los intereses sean pagados por alguna de las personas mencionadas en el subparafrafo (a); (c) los intereses sean pagados con respecto a un prestamo otorgado o garantizado por una institucion financiera de caracter publico con el objeto de promocionar las exportaciones y el desarrollo. 4. Segun se usa en este articulo, el termino "intereses" significa los rendimientos de creditos de cualquier naturaleza, con o sin garantias hipotecarias y con derecho o no a participar en los beneficios del deudor y, en particular, las rentas derivadas de titulos valores gubernamentales y las derivadas de bonos y obligaciones, incluyendo primas y premios que correspondan a dischos valores, bonos y obligaciones. Los intereses de mora no se consideraran intereses a efectos de este articulo. 5. Las disposiciones de los paragrafos 1 y 2 no seran aplicables cuando el beneficiario efectivo de los intereses sea residente de un Estado Contratante y realice actividades comerciales o industriales en el otro Estado Contratante de donde procedan los intereses, a traves de un establecimiento permanente situado en dicho Estado, o preste en ese otro Estado servicios personales independientes, a traves de una base fija situada en dicho Estado, y siempre que la deuda con respecto a la cual se paguen los intereses este vinculada efectivamente con dicho establecimiento permanente o base fija. En tales casos, se aplicaran las disposiciones del articulo 7 o del articulo 14 de este Acuerdo, segun corresponda. 6. Los intereses se consideraran procedentes de un Estado Contratante cuando la persona que los pague sea un residente de dicho Estado. No obstante, cuando la persona que pague los intereses, sea o no residente de un Estado Contratante, tenga en un Estado Contratante un establecimiento permanente o una base fija con respecto al cual incurrio la deuda que da origen a los intereses y dicho establecimiento permanente o base fija soporte esos intereses, entonces se considerara que esos intereses proceden del Estado donde este situado el establecimiento permanente o la base fija. 7. Cuando debido a las relaciones especiales existentes entre quien paga y el beneficiario efectivo o entre ambos y alguna otra persona, el monto de los intereses, teniendo en cuenta el credito por el cual se paguen, exceda del monto que habrian convenido quien paga y el beneficiario efectivo si no existiesen dichas relaciones, las disposiciones de este articulo solamente se aplicaran a este ultimo monto. En tal caso, el excedente de los pagos podra estar sujeto a impuestos de acuerdo con la legislacion de cada Estado Contratante, teniendo en cuenta las demas disposiciones de este Acuerdo. Articulo 12 REGALIAS

1. Las regalias y honorarios por concepto de asistencia tecnica procedentes de un Estado Contratante y pagados a un residente del otro Estado Contratante podran estar sujetos a impuestos en ese otro Estado.
2. No obstante, dichas regalias y honorarios por concepto de asistencia tecnica tambien podran estae sujetos a impuestos en el Estado Contratante de donde procedan y de acuerdo con la legislacion de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo es un residente del otro Estado Contratante el impuesto no excedera: (a) en el caso de regalias, del 20% del monto bruto de las regalias;

(b) en el caso de honorarios por concepto de asistencia tecnica, del 10% del monto bruto de los honorarios. 3. Segun se usa en este Acuerdo, el termino "honorarios por asistencia tecnica" significa los pagos por servicios de cualquier naturaleza, incluyendo servicios de consultoria, gerenciales o tecnicos, relacionados con conocimientos tecnicos, experiencia, experticia, "know-how" o procesos, pero excluyendo los pagos por servicios profesionales u otras actividades independientes de naturaleza similar prestados por individuos a los que se refiere el Articulo 15. 4. Segun se usa en este articulo, el termino "regalias" significa las remuneraciones de cualquier naturaleza recibidas en contraprestacion por el uso o el derecho de usar derechos de autor de obras literarias, artisticas o cientificas, incluyendo peliculas cinematograficas, patentes, marcas, disenos o modelos, planos, formulas secretas o procesos, o por el uso o el derecho de usar equipo industrial, comercial o cientifico o informacion concerniente a experiencias en el campo industrial, comercial o cientifico. El termino "regalias" tambien incluye ganancias derivadas de la enajenacion de cualquiera de dichos derechos o bienes contingentes a su productividad o uso. 5. Las disposiciones de los paragrafos 1 y 2 no seran aplicables cuando el beneficiario efectivo de las regalias u honorarios por concepto de asistencia tecnica sea residente de un Estado Contratante y realice o haya realizado actividades comerciales o industriales en el otro Estado Contratante de donde procedan las regalias u honorarios por concepto de asistencica, a traves de un establecimiento permanente situado en dicho Estado, o preste o haya prestado en ese otro Estado servicios personales independientes, a traves de una base fija situada en dicho Estado, siempre que el derecho o bien con respecto la cual se paguen las regalias u honorarios por concepo de asistencia tecnica este vinculado efectivamente con dicho establecimiento permanente o base fija. En tales casos, se aplicaran las disposiciones del articulo 7 o del articulo 14 de este Acuerdo, segun corresponda. 6. Las regalias y honorarios por concepto de asistencia se consideraran procedentes de un Estado Contratante cuando la persona que los pague sea un residente de dicho Estado. No obstante, cuando la persona que pague las regalias u honorarios por concepto de asistencia tecnica, sea o no residente de un Estado Contratante, tenga en un Estado Contratante un establecimiento permanente o una base fija con respecto al cual incurrio la obligacion de pagar las regalias y dicho establecimiento permanente o base fija soporte esas regalias, entonces se considerara que esas regalias proceden del Estado donde este situado el establecimiento permanente o la base fija. 7. Cuando debido a las relaciones especiales existentes entre quien paga y el beneficiario efectivo o entre ambos y alguna otra persona, el monto de las regalias u honorarios por concepto de asistencia tecnica, teniendo en cuenta el uso, derecho o informacion por el cual se paguen, exceda del monto que habrian convenido quien paga y el beneficiario efectivo si no existiesen dichas relaciones, las disposiciones de este articulo solamente se aplicaran a este ultimo monto. En tal caso, el excedente de los pagos podra estar sujeto a impuestos de acuerdo con la legislacion de cada Estado Contratante, teniendo en cuenta las demas disposiciones de este Acuerdo. Articulo 13 GANANCIAS DE CAPITAL

1. Las ganancias que un residente de un Estado Contratante obtenga de la enajenacion de los bienes inmuebles mencionados en el articulo 6 y que esten

situados en el otro Estado Contratante, podran estar sujetas a impuestos en dicho otro Estado. 2. Las ganancias procedentes de la enajenacion de bienes muebles que formen parte del activo de un establecimiento permanente que una empresa de un Estado Contratante tenga en el otro Estado Contratante, o de bienes muebles que pertenezcan a una base fija que el residente de un Estado Contratante tenga en el otro Estado Contratante para prestar servicios personales independientes, incluyendo las ganancias procedentes de la enajenacion de dicho establecimento permanente (solo o junto con toda la empresa) o de dicha base fija, podran estar sujetas a impuestos en ese otro Estado. 3. Las ganancias procedentes de la enajenacion de buques o aeronaves explotados en el trafico internacional por una empresa de un Estado Contratante o de bienes muebles destinados a la explotacion de dichos buques o aeronaves, solamente estara sometido a imposicion en el Estado Contratante del sea residente la empresa que expolte los buques o aeronaves. 4. Las ganancias provenientes de la enajenacion de acciones u otros derechos en una compania cuyos activos consistan principalmente, en forma directa o indirecta, en bienes inmuebles situados en un Estado Contratante o derechos inherentes a dischos bienes inmuebles, podran estar sujetos a impuestos en ese Estado. 5. Las ganancias provenientes de la enajenacion de acciones que representen una participation de mas del 10% en el capital social de una compania que sea residente de un Estado Contratante, podran estar sujetas a impuestos en ese Estado. 6. Las ganancias que el residente de un Estado Contratante obtenga por la enajenacion de bienes muebles tangibles, distintos de aquellos mencionados en los paragrafos precedentes, podran estar sujetas a impuestos en el Estado Contratante donde esten situados los bienes. 7. Las ganancias provenientes de la enajenacion de bienes distintos de aquellos mencionados en los parafrafos precedentes solamente estaran sujetas a impuestos en el Estado Contratante del que sea residente el enajenante Articulo 14 SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES

1. Las rentas que una persona natural residente de un Estado Contratante obtenga por la prestacion, de servicios profesionales u otras actividades independientes solamente estaran sujetas a impuestos en ese Estado. No obstante, dichas rentas tambien podran estar sujetas a impuestos en el otro Estado Contratante, si : (a) dicha persona natural dispone de manera habitual, en el otro Estado Contratante, de una base fija para el ejercicio de sus actividades, pero solo por la porcion imputable a dicha base fija; o (b) dicha persona natural permanece en ese otro Estado por uno o mas periodos que excedan, globalmente, de 90 dias en cualquier periodo de 12 meses, pero dolo por la porcion imputable a los servicios pretados en ese Estado; o (c) la remuneracion por sus actividades en el otro Estado Contratante es pagada por o ennombre de un residente del otro Estado Contratante o es sufragada por un establecimiento permanente o una base fija situado en ese Estado Contratante y excede, en el ejercicio fiscal, de un monto bruto equivalente a US$2.500.
2. El termino "servicios profesionales" incluye, especialmente, las actividades independientes de caracter cientifico, literario, artistico, educativo o docente, asi como las actividades independientes de medicos, abogados, ingenieros,

arquitectos, odontologos y contadores. Articulo 15 SERVICIOS PERSONALES DEPENDIENTES

1. Sujeto a las disposiciones de los articulos 16, 18 19 y 21, los salarios sueldos y otras remuneraciones similares que un residente de un Estado Contratante reciba por un empleo solamente estaran sujetos a impuestos en ese Estado, a menos que el empleo se ejerza en el otro Estado Contratante. Si el empleo se ejerse en el otro Estado Contratante, la remuneracion recibida por ese concepto podra estar sujeta a impuestos en ese otro Estado.

2. No obstante lo dispuesto en el paragrafo 1, las remuneraciones que un residente de un Estado Contratante reciba por un empleo ejercido en el otro Estado Contratante solamente estaran sujetas a impuestos en el primer Estado mencionado, si : (a) el beneficiario permanece en el otro Estado por uno o mas periodos que no excedan, globalmente, de 183 dias en cualquier periodo de doce meses; y (b) las remuneraciones son pagadas por o en nombre de un patrono que no sea residente del otro Estado; y (c) las remuneraciones no son sufragadas por un establecimiento permanente o base fija que el patrono tenga en el otro Estado.

3. No obstante las disposiciones anteriores de este articulo, las remuneraciones recibidas por un empleo ejercido a bordo de un buque o aeronave explotado en el trafico internacional por una empresa de un Estado Contratante solamente estaran sujetas a impuestos en ese Estado. Articulo 16 HONORARIOS DE DIRECTORES

4. Los honorarios y otros pagos analogos que un residente de un Estado Contratante reciba en su condicion de miembro de una junta directiva u organo similar de una compania residente del otro Estado Contratante, podran estar sujetos a impuestos en ese otro Estado.

5. Cuando la remuneracion, que una persona a la que se le aplica el paragrafo 1, se derive de una empresa con respecto al ejeecicio de funciones diarias de naturaleza administrativa o tecnica, podran ser gravables de conformidad con las disposiciones del Articulo 15. Articulo 17 ARTISTAS Y DEPORTISTAS

6. No obstante lo dispuesto en los articulos 14 y 15, las rentas que un residente de un Estado Contratante obtenga por las actividades personales que ejerza en el otro Estado Contratante como profesional del espectaculo, tal como artista de teatro, cine, radio o television, o musico o deportista, podran estar sujetas a impuestos en ese ostro Estado.

7. Cuando las rentas derivadas de las actividades personales ejercidas por un profesional del espectaculo o un deportista en su caracter de tal no se le atribuyan al propio profesional o deportista sino a otra persona, dichas rentas, no obstante las disposiciones de losarticulos 7, 14 y 15, podran estar sujetas a impuestos en el Estado Contratante donde se ejerzan las actividades del profesionl del espectaculo o deportista.

8. No obstante las disposiciones de los paragrafos 1 y 2, las rentas provenientes de actividades realizadas en un Estado Contratante por profesionales del espectaculo, o deportistas estaran exentas de impuestos en ese Estado Contratante, si la visita a dicho Estado es substancialmente sufragada por el otro Estado Contratante y la autoridad pertinente del Estado que lo envia. certifica que el profesional del espectaculo o deportista cumple con estas disposiciones. Articulo 18 PENSIONES Y ANUALIDADES

9. Sujeto a las disposiciones del paragrafo 2 del articulo 19, las pensiones y otras remuneraciones similares pagadas a un residente de un Estado Contratante que procedan de una fuente en el otro Estado Contratante, en contraprestacion por un empleo o servicios anteriores se ejercidos en ese otro Estado Contratante, y las anualidades a dichos residentes, procedentes de tales fuentes, podran estar sujetas a impuestos en ese Estado.

10. El termino "anualidades" significa una cantidad determinada pagada periodicamente, en oportunidades determinadas, durante la vida de una persona o durante un periodo determinado o determinable, conforme a una obligacion de efectuar los pagos a cambio de una contraprestacion adecuada en dinero o en su equivalente. Articulo 19 SERVICIOS GUBERNAMENTALES

11. (a) Las remuneraciones, distintas de pensiones, que un Estado Contratante o una subdivision politica o autoridad local de un Estado Contratante pague a una persona natural por los servicios prestados a ese Estado, subdivision o autoridad, solamente estaran sujetas a impuesto en ese Estado. (b) No obstante, dichas remuneraciones solamente estaran sujetas a impuestos en el otro Estado Contratane si los servicios son prestados en ese otro Estado y la persona es un residente de ese Estado que: (i) es un nacional de ese Estado; o (ii) no se convirtio en residente de ese Estado sollamente con el objeto de prestar los servicios.

12. (a) Cualquier pension pagada a una persona natural, por o con cargo a fondos creados por un Estado Contratante o una de sus subdivisiones politicas o autoridades locales con respecto a servicios prestados a dicho Estado, subdivision o autoridad, solamente estara sujeta a impuestos en dicho Estado. (b) No obstante, dicha pension solamente estara sujeta a impuestos en el otro Estado Contratante si la persona natural es residente y nacional de dicho otro Estado.

13. Las disposiciones de los articulos 15, 16 y 18 seran aplicables a las remuneraciones y pensiones que se relacionen con servicios prestados con especto a una actividad comercial o industrial ejercida por un Estado Contratante o por una subdivision politica o autoridad local de dicho Estado. Articulo 20 ESTUDIANTES Y APRENDICES

14. Las cantidades para cubrir gastos de manutencion, estudio o formacion que reciba

un estudiante, aprendiz o pasante que sea o haya sido residente de un Estado Contratante inmediatamente antes de visitar el otro Estado Contratante y que se encuentre en el primer Estado mencionado con el unico objeto proseguir sus estudios o su capacitacion no estaran sujetas a impuestos en ese Estado Contratante, siempre que dichos pagos procedan de fuentes situadas fuera de ese Estado Contratante. 2. En lo que se refiere a subvenciones, becas y remuneraciones de empleos que no esten cubiertas en el paragrafo 1, los estudiantes y aprendices descritos en el paragrafo 1, durante su educacio o capacitacion, tedran, admas, derecho a las mismas exenciones, beneficios fiscales o rebajas de impuesto otorgados a los residentes del Estado Contratante que este visitando. Articulo 21 NSENANZA E INVESTIGACION

1. Una persona natural que sea o haya sido residente de un Estado Contratante al inicio de su visita al otro Estado Contratante y quien, por invitacion del Gobierno de ese otro Estado Contratante o de una universidad u otro instituto educacional situado en ese otro Estado Contratante y aprobado por la autoridad educacional pertinente de ese otro Estado Contratante, visite ese otro Estado Contratante con el objeto principal de ensenar o investigar en dicha universidad u otro instituto educacional, estara exenta de impuestos en ese ostro Estado Contratante por lo que respecta a la arenta proveniente de los servicios personales de ensenanza o investigacion prestados en dicha universidad u otro instituto educacional, por un periodo que no excedera de dos (2) anos contados a partir de su ilegada a ese otro Estado Contratante.

2. La exencion otorgada de conformidad con el paragrafo 1 no sera aplicable a las rentas provenientes de actividades de investigacion cuyo fin no sea el interes publico, sino primordialmente el beneficio privado de una o mas personas especificas. Articulo 22 OTRAS RENTAS No obstante las disposiciones de cualquier otro articulo de este Acuerdo, los elementos de rentas de un residente de un Estado Contratante, cualquiera que sea su procedencia, que no esten contemplados expresamente en los articulos precedentes de este Acuerdo, podran estar sujetos a impuestos en ambos Estados Contratantes de acuerdo con las disposiciones de su derecho interno. Articulo 23 ELIMINACION DE LA DOBLE TRIBUTACION

3. En el caso de INDONESIA, la doble tributacion, sujeto a las disposiciones de la legislacion de INDONESIA, sera evitada asi: Cuando un residente de INDONESIA obtenga rentas procedentes de Venezuela, el monto del Impuesto aplicable a esas rentas pagadero en Venezuela de acuerdo con las disposiciones de este Acuerdo podra acreditarse al impuesto aplicable a ese residente en INDONESIA. No obstante, el monto del credito no excedera del monto del impuesto establecido sobre esas rentas en Indonesi, calculado de acuerdo con sus leyes y reglamentos tributarios.

4. En el caso de Venezuela, la doble tributacion, sujeto a las disposiciones de la legislacion venezolana, sera evitada asi : (a) cuando un residente de Venezuela obtenga rentas que, de acuerdo con las disposiciones de este Acuerdo, puedan someterse a imposicion en INDONESIA, esas rentas estaran exentas de impuesto en Venezuela; (b) si, bajo la ley venezolana, un residente de Venezuela es sometido a imposicion en Venezuela por las rentas que obtenga a nivel mundial, las disposiciones del subparagrafo (a) de este paragrafo no se aplicaran y la doble tributacion sera eliminada de acuerdo con los subparagrafos (c), (d) y (e) de este paragrafo; (c) cuando un residente de Venezuela obtenga rentas que, de acuerdo con las disposiciones de este Acuerdo, pueden ser sometidas a imposicion en INDONESIA, Venezuela permitira como deduccion del impuesto sobre la renta de ese residente, un monto igual al impuesto sobre la renta pagado en INDONESIA; (d) la deduccion permitida bajo el subparagrafo (c) de este paragrafo, no podra exceder de la parte del impuesto sobre la renta venezolano, calculado antes de otorgada la deduccion, correspondiente a las rentas que puedan estar sometidas a imposicion en INDONESIA; (e) cuando con alguna disposicion de este Acuerdo, las rentas obtenidas por un residente de Venezuela esten exentas de impuesto en Venezuela, Venezuela podra, sin embargo, tomar en cuenta las rentas exentas para calcular el monto del impuesto sobre las rentas restantes de dicho residente. Articulo 24 NO DISCRIMINACION

5. Los nacionales de un Estado Contratante no estaran sujetos en el otro Estado Contratante a ningun impuesto u obligacion relacionada con dicho impuesto que sea distinto o mas oneroso que los impuestos y obligaciones relacionadas con dichos impuestos a los que esten o podrian estar sujetos los nacionales de ese otro Estado que esten en las mismas condiciones.

6. Los impuestos aplicables a un establecimiento permanente que una empresa de un Esatdo Contratante tenga en el otro Estado Contratante no seran, en ese otro Estado Contratante, menos favorables que los aplicables a empresas de ese otro Estado que ejerzan las mismas actividades. Esta disposicion no obligara a un Estado Contratante a otorgar a los residentes del otro Estado Contratante ninguna deduccion personal, beneficio fiscal o rebaja impositiva que otorgue a sus propios residentes en funcion de su estado civil o cargas familiares.

7. Las empresas de un Estado Contratante cuyo capital, en todo o en parte, sea propiedad o este controlado, directa o indirectamente, por uno o mas residentes del otro Estado Contratante, no estaran en el primer Estado mencionado, sujetas a ningun impuesto u obligacion relacionadacon algun impuesto que sea distinto o mas oneroso que el impuesto y las obligaciones relacionadas con dichos impuestos a los que esten o puedan estar sujetas otras empresas similares del primer Estado mencianado.

8. Salvo cuando sean aplicables las disposiciones del paragrafo 1 del articulo 9, del paragrafo 6 del articulo 11 o del paragrafo 6 del articulo 12, a efectos de calcular los enriquecimientos gravables de una empresa de un Estado Contratante, los intereses, regalias y otros gastos pagados por esa empresa a un residente del otro Esatdo Contratante seran deducibles en las mismas condiciones que si hubiesen sido pagados a un residente del primer Estado mencionado.

9. Las disposiciones de este articulo se aplicaran a los impuestos objeto de este Acuerdo. Articulo 25 PROCEDIMIENTO AMISTOSO

10. Cuando una persona considere que las medidas adoptadas por uno o ambos Estados Contratantes implican o pueden implicar para ella un impuesto que no se ajuste a las disposiciones de este Acuerdo, dicha persona, independientemente de los recursos previstos por el derecho interno de esos Estados, podra presentar su caso a la autoridad competente del Estado Contratante del que sea residente o, si el paragrafo 1 del articulo 24 fuese aplicable a su caso, a la del Estado Contratante del que sea nacional. El caso debera presentarse dentro de los tres anos siguientes a la primera notificacion de la medida que haya dado origen al impueto que no se ajuste a las disposiciones de este Acuerdo.

11. La autoridad competente, si la reclamacion le parece fundada y si ella misma no esta en condiciones de adoptar una solucion satisfactoria, hara lo posible por resolver el caso mediante un acuerdo amistoso con la autoridad competente del otro Estado Contratante, con miras a evitar un impuesto que no se ajuste a este Acuerdo.

12. Las autoridades competentes de los Estados Contrarantes trataran de resolver mediante acuerdos amistosos las dificultades y dudas que se persenten con respecto a la interpretacion o aplicacion de este Acuerdo. Asimismo, dichas autoridades podran realizar consultas con miras a eliminar la doble tributacion en aquellos casos que no esten previstos en este Acuerdo.

13. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes podran comunicarse directamente entre si a fin de lograr los acuerdos a que se refieren los paragrafos anteriores. Cuando se considere que para lograr un acuerdo es conveniente el intercambio verbal de opiniones, dicho intercambio podra realizarse a traves de una comision integrada por representantes de las autoridades competentes de los Estados Contratantes. Articulo 26 INTERCAMBIO DE INFORMACION

14. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes intercambiaran la informacion necesaria para aplicar lo dispuesto en este Acuerdo o en el derecho interno de los Estados Contratantes con respecto a los impuestos comprendidos en este Acuerdo, en la medida en que los impuestos exigidos por aquel no sean contrarios a este Acuerdo, especialmente a fin de prevenir el fraude y la evasion fiscal. El intercambio de informacion no esta restringido por el articulo 1. La informacion recibida por un Estado Contratante sera mantenida en secreto, de la misma forma que la informacion obtenida conforme al derecho interno de ese Estado, y sera revelada solamente a personas a autoridades (incluyendo tribunales y organos administrativos) encargadas de establecer o recaudar los impuestos cubiertos por este Acuerdo, de velar por el cumplimiento de dichos impuestos o de decidir los recursos relacionados con dichos impuestos. Esas personas o autoridades usaran la informacion unicamente para tales fines. Esas personas podran revelar dicha informacion en audiencias publicas de los tribunales o en sentencias judiciales. Las autoridades competentes, mediante consultas, desarrollaran las condiciones, metodos y tecnicas apropiados relativos a los

asuntos con respecto los cuales se efectuaran dichos intercambios de informacion, incluyendo, cuando sea pertinente, intercambios de informacion con respecto a la elusion fiscal. 2. Las disposiciones del paragrafo 1 en ningun caso obligan a un Estado Contratante a : (a) adoptar medidas administrativas contrarias a las leyes o practicas administrativas de ese o del otro Estado Contratante; (b) suministrar informacion que no se pueda obtener conforme a las leyes o en el ejercicio de la practica administrativa normal de ese o del otro Estado Contratante; (c) suministar informacion que revelaria un secreto comercial, industrial o profesional o un procedimiento comercial, o informacion cuya revelacion seria contraria al orden publico. Articulo 27 ASISTENCIA EN LA RECAUDACION

1. Cada Estado Contratante tratara de recaudar, en nombre del otro Estado Contratante, los impuestos establecidos por dicho otro Estado Contratante y se asegurara de que las exenciones o tarifas menores otorgadas conforme a este Acuerdo por ese otro Estado Contratante no sean disfrutadas por personas que no tengan derecho a esos beneficios. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes podran consultarse entre si a fin de dar efecto a este articulo.
2. Este articulo en ningun caso obliga a un Estado Contratante a adoptar medidas administrativas contrarias a los reglamentos y practicas de alguno de los Estados Contratantes o que puedan ser contrarias a la soberania, seguridad u orden publico del primer Estado mencionado. Articulo 28 AGENTES DIPLOMATICOS Y FUNCIONARIOS CONSULARES Ninguna disposicion de este Acuerdo afectara los privilegios fiscales de los agentes diplomaticos y funcionarios consulares de conformidad con los principios generales del derecho internacional o en virtud de lo dispuesto en acuerdos especiales. Articulo 29 ENTRADA EN VIGOR
3. Este Acuerdo entrara en vigor en la ultima de las fechas en la que los Gobiernos respectivos se notifiquen por escrito que las formalidades constitucionales requeridas en sus respectivos Estados han sido cumplidas.
4. Este Acuerdo sera aplicable : (a) en lo referente a impuestos retenidos en la fuente sobre cantidades pagadas, acreditadas o remitidas a partir del 1 de enero del ano siguiente al de entrada en vigor del Acuerdo. (b) en lo referente a otros impuestos sobre la renta, a los ejercicios gravables que comiencen a partir del 1 de enero del ano siguiente al de entrada en vigor del Acuerdo. Articulo 30 TERMINACION

(1) Este Acuerdo estara vigente hasta que sea terminado por un Estado Contratante. Cualquiera de los Estados Contratantes podra terminar el Acuerdo, a traves de canales diplomaticos, notificando por escrito sobre la terminacion, a mas tardar el 30 de junio de cualquier ano calendario que comience dspues del vencimiento de un periodo de cinco (5) anos contados a partir de la fecha de la entrada en vigor de este Acuerdo. (2) En tal caso, este Acuerdo dejara de tener efecto : (a) en lo referente a impuestos retenidos en la fuente sobre cantidades pagadas, acreditadas o remitidas a partir del 1 de enero, en el ano calendario siguiente a aquel en el cual se de la notificacion; y (b) en lo referente a otros impuestos sobre la renta para el ejercicio fiscal que comience el 1 de enero, en el ano calendario siguiente a aquel en el cual se de la notificacion. En fe de lo cual los suscritos, debidamente autorizados para tal fin, firman este Acuerdo. Hecho por duplicado en Yakara, el 27 de febrero de 1997, en los idiomas indones, ingles y espanol, siendo cada version igualmente autentica. En caso de alguna divergencia el texto en idioma ingles prevalecera. Por el Gobierno de Por el Gobierno de la Republica de INDONESIA la Republica de Venezuela ttd ttd PROTOCOLO En el momento de firmar el Acuerdo concluido el dia de hoy entre el Gobierno de la Republica de INDONESIA y el Gobierno de la Republica de Venezuela con el objeto de Evitar la Doble Tributacion y Prevenir la Evasion y la Elusion Fiscal en Materia de Impuesto sobre la Renta, los suscritos han convenido en las siguientes disposiciones, las cuales forman parte integrante del Acuerdo. Ad. Articulo 4

1. En lo respecta al paragrafo 1 del articulo 4, queda entendido que la definicion de residente alli contenida incluye al Gobierno de dicho Estado y a cualquier subdivision politica o autoridad local de ese Estado y a cualquier organo u organismo de dicho gobierno, subdivision o autoridad.
2. Asimismo, queda entendido que si Venezuela cambia su actual sistema territorial de tributacion a un sisteme mundial de tributacion, el termino "residente de un Estado Contratante" significara cualquier persona que, conforme a las leyes de dicho Estado, este sujeta a impuestos en ese Estado debido a su domicilio, residencia, sede de direccion o cualquier otro criterio de naturaleza analoga, y tambien incluye al Gobierno de dicho Estado y al cualquier subdivision politica o autoridad local de ese Estado y a cualquier organo u organismo de dicho gobierno, subdivision o autoridad. Sin embargo este termino no incluye a ninguna persona que este sujeta a impuestos en dicho Estado. Ad. Articulo 7 En el caso de Venezuela, las diposiciones del paragrafo 3 del articulo 7 solamente se aplicaran si Venezuela cambia su sitema territorial de tributacion por un sistem de

tributacion. Mientras tanto, a efectos de determinar los beneficios gravables de un establecimiento permanente se permitira deducir los intereses, regalias y otros desembolsos, en los mismos terminos y condiciones que si hubiesen sido incurridos por una empresa residente. Ad. Articulo 11 Las autoridades competentes de los Estados Contratantes se notificaran los nombres de las instituciones financieras que califican bajo la letra c) del paragrafo 3 del articulo 11. En caso de divergencia, las autoridades competentes resolveran el asunto a traves de un procedimiento de acuerdo mutuo. Ad. Articulo 24 En el caso de Venezuela, las disposiciones del paragrafo 4 del articulo 24 solamente se aplicaran si Venezuela cambia su sistema territorial de tributacion por un sistema mundial de tributacion. Mientras tanto, a efectos de determinar los beneficios gravables de una empresa se permitira deducir los intereses, regalias y otros desembolsos, en los mismos terminos y condiciones que si hubiesen sido incurridos por una empresa residente. EN FE DE LO CUAL, los suscritos, debidamente autorizados para tal fin, firman este Protocolo. Hecho por duplicado en Yakarta, el 27 de febrero de mil novecientos noventa y siete, en los idiomas indones, ingles y espanol, siendo todas las versiones igualmente autenticas. En caso de alguna divergencia, prevalecera la version en idioma ingles. Por el Gobierno de la Republica Por el Gobierno de la Republica de INDONESIA de Venezuela ttd ttd