Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

TIM KOORDINASI PENATAAN KELEMBAGAAN INSTANSI PEMERINTAH

Pasal 1

Membentuk Tim Koordinasi Penataan Kelembagaan Instansi Pemerintah yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim Koordinasi Penataan.

Pasal 2

Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Penataan terdiri dari:

  1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai Ketua;
  2. Menteri Keuangan, sebagai Wakil Ketua;
  3. Sekretaris Negara, sebagai anggota;
  4. Sekretaris Kabinet, sebagai anggota.

Pasal 3

(1) Tim Koordinasi Penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai

tugas:

  • melakukan penataan kelembagaan, kewenangan, kepegawaian, kekayaan negara/peralatan, Keuangan, dan dokumen/arsip Pemerintah.
  • melakukan Penataan Sistem Pencatatan, Penilaian dan Pengangkatan dalam Jabatan, khususnya untuk jabatan Eselon 1 dan Eselon II.

PRESIDEN

  • melakukan penataan kembali fungsi pengawasan internal Pemerintah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Tim

Koordinasi Penataan mendengar dan mempertimbangkan pendapat Menteri/Pimpinan Instansi yang bersangkutan.

Pasal 4

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tim Koordinasi Penataan dibantu oleh:

  • Koordinator I Bidang Penataan Kewenangan, Kelembagaan dan Relokasi Pegawai;
  • Koordinator II Bidang Penataan Sistem Pencatatan, Penilaian dan Pengangkatan dalam Jabatan;
  • Koordinator III Bidang Penataan fungsi Pengawasan Internal Pemerintah.

Pasal 5

Tugas dan fungsi masing-masing Koordinator sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4, sebagai berikut:

(1) Koordinator I Bidang Penataan Kewenangan Kelembagaan dan Relokasi

Pegawai, bertugas melakukan penataan kembali kelembagaan, kewenangan, kepegawaian, peralatan, pembiayaan dan dokumen/arsip sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga;

(2) Koordinator II Bidang Penataan Sistem Pencatatan, Penilaian dan

Pengangkatan dalam Jabatan bertugas melakukan penataan kembali sistem pencatatan, penilaian dan pengangkatan dalam jabatan, khususnya untuk jabatan Eselon I dan II;

(3) Koordinator III Bidang Penataan fungsi Pengawasan Internal Pemerintah

bertugas melakukan penataan kembali fungsi lembaga pengawasan internal Pemerintah.

Pasal 6

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim, Tim Koordinasi Penataan dibantu oleh sebuah Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 7

Rincian tugas, fungsi, tata kerja serta susunan keanggotaan Koordinator dan Sekretariat, ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara selaku Ketua Tim Koordinasi Penataan.

Pasal 8

Masing-masing Koordinator dan Pimpinan Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan Sekretaris Jenderal Departemen, Sekretaris Menteri Negara dan Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait, termasuk eks Sekretaris Jenderal atau Sekretaris Menteri Negara yang digabung, sebagai nara sumber.

PRESIDEN

Pasal 9

Hasil kegiatan masing-masing Koordinator dilaporkan kepada Tim Koordinasi Penataan, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu.

Pasal 10

Tim Koordinasi Penataan menyelesaikan tugasnya paling lambat bulan Desember 2000 dan melaporkan hasilnya kepada Presiden.

Pasal 11

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penataan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 12

Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2000

INDONESIA,

ttd.

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa dengan telah terbentuknya Kabinet berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000, dipandang perlu melakukan penataan kembali kewenangan kelembagaan Departemen, Kantor Menteri Negara Koordinator, Kantor Menteri Negara, Kantor Menteri Muda, Lembaga Pemerintah Non Departemen sistem pencatatan dan penilaian dalam rangka pengangkatan jabatan, serta penataan fungsi pengawasan internal pemerintah;

  • bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Penataan Kelembagaan Instansi Pemerintah.
MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000;