PENAMBAHAN WILAYAH KERJA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I
Pasal 1
Menambah wilayah kerja Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I dalam pengusahaan air dan atau sumber-sumber air beserta prasarana pengairan termasuk tugas eksploitasi dan pemeliharaannya di wilayah Sungai Bengawan Solo yang meliputi Sungai Bengawan Solo Kali Tirtomoyo, Kali Keduwang, Kali Walikan, Kali Dengkeng, Kali Blora, Kali Ceper, Kali Ujung, Kali Lohgede, Kali Siwaluh, Kali Grompol, Kali Tempuran, Kali Mungkung, Kali Gambiran, Kali Madiun, Kali Ketegan, Kali Cemer, Kali Catur, Kali Brangkal, Kali Gandong, Kali Kukur, Kali Jungke, Kali Ketonggo, Kali Trinil, Floodway Plangwot Sedayulawas.
Pasal 2
Kegiatan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air beserta prasarana pengairan pada wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat didukung penambahan penyertaan modal Negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 3
Ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I beserta peraturan pelaksanaannya diberlakukan terhadap pelaksanaan Keputusan Presiden ini.
Pasal 4
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan
PRESIDEN
Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 September 2000
INDONESIA,
ttd.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 September 2000
ttd.
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa dengan telah dibangunnya prasarana pengairan pada wilayah Sungai Bengawan Solo, maka untuk menjaga kelangsungan fungsinya perlu dilaksanakan upaya eksploitasi dan pemeliharaan yang tidak memberatkan Pemerintah dengan melakukan pengusahaan atas air dan atau sumber-sumber air pada wilayah sungai tersebut oleh suatu badan pengelola;
- bahwa Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 merupakan badan usaha pengelola air dan sumber-sumber air serta prasarana pengairan di wilayah sungai Kali Brantas yang dinilai mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga memenuhi syarat untuk ditambah wilayah kerjanya dengan pengusahakan air dan atau sumber-sumber air pada wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I menyatakan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air di sungai lainnya oleh Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I ditetapkan oleh Presiden;
- bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan penambahan wilayah kerja Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I di wilayah Sungai Bengawan Solo dengan Keputusan Presiden;
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1981 tentnag Iuran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3189);
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3732);
- Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 202);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);