Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPMEN Berlaku

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN PENGURUS

MENTERI PEKERJAAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NOMOR: 442/KPTS/M/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN PENGURUS

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

PERIODE 2025-2029

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6E ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, perlu membentuk panitia seleksi pemilihan pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;

  • bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan panitia seleksi pemilihan pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, sehingga Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 815/KPTS/M/2024 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2025-2028 perlu diganti;
  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2025- 2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

https://jdih.pu.go.id

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
  2. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);
  3. Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
  4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 328);
  5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN PENGURUS

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI PERIODE

2025-2029.

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Pemilihan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2025-2029 yang selanjutnya disebut Pansel Pemilihan Pengurus LPJK Periode 2025-2029 yang terdiri atas Pengarah dan Kelompok Kerja Penilai Pengurus yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. KEDUA : Pansel Pemilihan Pengurus LPJK Periode 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan tugas sebagai berikut:

  • Pengarah:
  1. menetapkan kebijakan umum dalam pemilihan kepengurusan LPJK;

https://jdih.pu.go.id

  1. memberikan arahan teknis kepada Kelompok Kerja Penilai Pengurus dalam melakukan penilaian dan pemilihan calon Pengurus LPJK;
  2. menetapkan daftar peserta calon Pengurus LPJK yang telah lulus tahapan uji kelayakan dan kepatutan berdasarkan rekomendasi Kelompok Kerja;
  3. mengusulkan daftar peserta calon Pengurus LPJK yang dinyatakan memenuhi syarat/lulus uji kelayakan dan kepatutan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 3 berdasarkan kemampuan dan kapasitas tertinggi, dan mengusulkan kepada Menteri sebanyak 2 (dua) kali lipat dari jumlah pengurus yang akan diajukan persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan
  4. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi calon pengurus LPJK.
  • Kelompok Kerja Penilai Pengurus:
  1. menyusun dan menetapkan prosedur rinci operasional standar penilaian dan penetapan pengurus yang lulus uji kelayakan dan kepatutan;
  2. menetapkan lembaga psikologi independen untuk melaksanakan asesmen psikologi berdasarkan usulan Sekretariat;
  3. merumuskan kriteria kelayakan hasil uji substansi dan kriteria kepatutan hasil uji psikologi;
  4. menetapkan daftar calon peserta uji kelayakan dan kepatutan yang memenuhi syarat, dan yang bersifat final dan dimuat di laman digital resmi Kementerian Pekerjaan Umum;
  5. melakukan penilaian uji substansi dan kepatutan peserta calon pengurus lembaga dalam uji kelayakan dan kepatutan; dan
  6. merekomendasikan daftar peserta yang telah lulus tahapan uji kelayakan dan kepatutan kepada Pengarah paling sedikit 2 (dua) kali lipat dari jumlah pengurus yang akan ditetapkan oleh Menteri. KETIGA : Tugas Pansel Pemilihan Pengurus LPJK Periode 2025-2029 dinyatakan selesai setelah Pengurus LPJK yang telah lulus mengikuti uji kelayakan dan kepatutan ini ditetapkan oleh Menteri. KEEMPAT : Untuk membantu tugas Pansel Pemilihan Pengurus LPJK Periode 2025-2029, dibentuk Sekretariat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi.

https://jdih.pu.go.id

KELIMA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja LPJK Tahun Anggaran 2025. KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 815/KPTS/M/2024 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2025–2028 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

  1. Wakil Menteri Pekerjaan Umum;
  2. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum;
  3. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum;
  4. Sekretaris Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
  5. Kepala Biro Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum;
  6. Kepala Bagian Administrasi, Sekretariat LPJK;
  7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V di Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2025

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd

DODY HANGGODO

https://jdih.pu.go.id

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NOMOR: 442/KPTS/M/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN

PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA

KONSTRUKSI PERIODE 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI

PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

PERIODE 2025-2029

Kedudukan No Nama Jabatan/Bidang Dalam Tim

I PENGARAH

Dr. Dadang Rukmana, S.H., Inspektur Jenderal Ketua merangkap1. CES., DEA. Kementerian PU Anggota Direktur Jenderal Bina Anggota2. Ir. Abdul Muis, M.T. Konstruksi Kementerian PU Staf Ahli Bidang Teknologi, Anggota Dr. Ir. Yudha Mediawan,

  1. Industri, dan Lingkungan M.Dev.Plg. Kementerian PU

II KELOMPOK KERJA PENILAI PENGURUS

Guru Besar Bidang Prof. Ir. Muhamad Abduh, Manajemen Operasi Ketua merangkap1. M.T., Ph.D Konstruksi, Institut Teknologi Anggota Bandung Guru Besar Bidang Prof. Ir. M. Agung Wibowo,2. manajemen Konstruksi, Anggota M.M., M.Sc., Ph.D. Universitas Diponegoro Wakil Rektor Bidang Arief Setiawan Budi Perencanaan, Aset, dan

  1. Anggota Nugroho, ST., M.Eng., Ph.D Sistem Informasi, Universitas Gadjah Mada Pakar Kebijakan Publik dan4. Ir. Agus Pambagio, SE., MM. Anggota Pemberdayaan Masyarakat Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah, Anggota5. Setya Budi Arijanta, SH., KN Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd

DODY HANGGODO

https://jdih.pu.go.id

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6E ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, perlu membentuk panitia seleksi pemilihan pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;

  • bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan panitia seleksi pemilihan pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, sehingga Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 815/KPTS/M/2024 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2025-2028 perlu diganti;
  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
MENGINGAT
  1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

https://jdih.pu.go.id

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
  2. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);
  3. Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
  4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 328);
  5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955);

Rantai Perubahan
MENGUBAH / MENCABUT
amendment PP 14/2021 — PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2020
amendment PP 22/2020 — PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017
amendment UU 2/2017 — {"full_title": "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2...
DIUBAH OLEH
UU 6/2023 — Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan...
Referensi Silang (6)
UU 2/2017 — {"full_title": "Undang-Undang Republik...
UU 6/2023 — Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang...
UU 2/2022 — PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004
PP 14/2021 — PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2020
PP 22/2020 — PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017
PERPRES 170/2024 — KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM