KEPGUB Berlaku

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA PENGEMBANGAN INDUSTRI

Page 1

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA PENGEMBANGAN INDUSTRI ELEKTRONIK PT HARTONO ISTANA TEKNOLOGI DI KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang
: a. bahwa kegiatan Industri Elektronik PT Hartono Istana Teknologi di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah telah memiliki UKL-UPL serta persetujuan lingkungan yang telah mengalami perubahan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/01713 Tahun 2022 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Industri Elektronik Oleh PT Hartono Istana Teknologi Di Desa Kaliwungu dan Desa Sidorekso, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah; b. bahwa berdasarkan perkembangan keadaan,
PT Hartono Istana Teknologi merencanakan adanya perubahan kegiatan berupa penambahan luas
lahan menjadi 292.493 m2, luas bangunan menjadi 224.881 m2 dan penambahan jenis serta jumlah kapasitas produksi; c. bahwa perubahan rencana kegiatan sebagaimana huruf b, telah dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), yang terdiri atas dokumen Kerangka Acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal), dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL- RPL) Rencana Pengembangan Industri Elektronik PT Hartono Istana Teknologi di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah yang telah dinilai dan mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Jawa Tengah Nomor 600.4/25005721/2025 tentang Rekomendasi Hasil Uji Kelayakan Terhadap Rencana Pengembangan Industri Elektronik PT Hartono Istana Teknologi Di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah; d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Gubernur menetapkan Keputusan 100.3.3.1/172 TAHUN 2025 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Page 2

Kelayakan Lingkungan Hidup mendasarkan rekomendasi hasil uji kelayakan; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pengembangan Industri Elektronik PT Hartono Istana Teknologi Di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634); 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 147); 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Page 3

Lembaran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161); 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022 – 2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 1);

Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Jawa Tengah Nomor 600.4/25005721/2025 tentang Rekomendasi Hasil Uji Kelayakan Terhadap Rencana Pengembangan Industri Elektronik PT Hartono Istana Teknologi Di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Rencana Pengembangan Industri Elektronik di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, dinyatakan layak lingkungan hidup, dan diberikan pada:

Penanggungjawab

a. Pelaku Usaha : PT Hartono Istana Teknologi

b. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120002822586

c. Nama
: Max Arif Pramono

d. Jabatan : Head Of General Service 2. Alamat Kantor : Jl. Raya Kudus – Jepara Km.7, Desa Kaliwungu, Desa Sidorekso dan Desa Gamong Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah 3. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan (Kode KBLI/Judul KBLI) : a. 26420 / Industri Peralatan Perekaman, Penerimaan dan Penggandaan Audio dan Video, Bukan Industri Televisi; Memperhatikan : 1. Surat Head Of General Service PT Hartono Istana Teknologi Nomor 150/ADM-KDS/EXT/XI/2024 Tanggal 28 November 2024 Perihal Permohonan Pemeriksaan Dokumen Andal dan RKL-RPL; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Page 4

b. 26490 / Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya c. 26410 / Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi; d. 27201 / Industri Baterai; e. 27203 / Industri Baterai Untuk Kendaraan Bermotor Listrik; f. 30911 / Industri Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga; g. 30912 / Industri Komponen Dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga; h. 29101 / Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih; i. 29200 / Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih Dan Industri Trailer Dan Semi Trailer; j. 29300 / Industri Suku Cadang Dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih.

Skala/Besaran Usaha dan/atau Kegiatan : a. Luas lahan 292.493 m2 b. Luas lantai bangunan 224.881 m2 KEDUA
: Ruang lingkup Rencana Pengembangan Industri Elektronik PT Hartono Istana Teknologi Di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercakup dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang meliputi :
Pengembangan dengan lahan semula 120.020 m2 menjadi 292.493 m2, dasar bangunan semula 58.239 m2 menjadi 175.307 m2 dan luas lantai bangunan semula 76.163 m2 menjadi 224.881 m2; dan Desa Gamong, Kecamatan Kaliwungu, Kabupate Kudus, Provinsi Jawa Tengah
Lokasi Kegiatan : Jalan Raya Kudus – Jepara KM. 7, Desa Kaliwungu, Desa Sidorekso Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Page 5

Titik Koordinat : No Bujur Lintang 1. 110.78904717538515 -6.778688183349958 2. 110.78890088313997 -6.778767421471822 3. 110.78874564992523 -6.778846659438475 4. 110.78871882799889 -6.778942543636335 5. 110.78865087892204 -6.7790792679824765 6. 110.78856147184563 -6.779136976304978 7. 110.78849173453462 -6.779162279120777 8. 110.78841305608984 -6.779190245350814 9. 110.78827715781345 -6.779224870198993 10. 110.78827179319086 -6.779246177724733 11. 110.78815735229928 -6.77925771943456 12. 110.78786320365104 -6.779365145379764 13. 110.78774518649459 -6.779381126151644 14. 110.78768975391722 -6.779374911151976 15. 110.78732363242692 -6.7792075576329935 16. 110.78690386675636 -6.778990486297027 17. 110.78628964076995 -6.778693066751238 18. 110.78615463568978 -6.778644236396971 19. 110.78583902945043 -6.7784711115975425 20.
110.7856950845879 -6.778347704566232 21. 110.78555493900325 -6.778249600438136 22.
110.7853790308498 -6.778144393833214 23. 110.78554085752785 -6.778074255887344 24. 110.78560210140971 -6.7780227623125615 25. 110.78567094478859 -6.778003230276398 26. 110.78584618210371 -6.777659643243677 27. 110.78588641536129 -6.777593056622458 28. 110.78591860195036 -6.777568197668929 29.
110.7860616532073 -6.777379979453917 30. 110.78627265354055 -6.777195312400862 31. 110.78653014544282 -6.7769041066165645 32.
110.7866597858185 -6.7767576158285 33. 110.78682518876333 -6.776671496921444 34. 110.78697874504454 -6.776836632058662 35. 110.78710905562453 -6.777028401740317 36. 110.78720181494991 -6.777154472614934 37.
110.7873589482741 -6.777383530718607 38. 110.78702903648511 -6.77791222835581 39. 110.78754938535972 -6.7782602541717765 40. 110.78811264892519 -6.778599401186051 41. 110.78795529285333 -6.778867523240261 42.
110.7882324539877 -6.7789083628737385 43. 110.78857756452827 -6.778700613204567 44. 110.78891239512366 -6.7784751069807925 45. 110.78904717538515 -6.778688183349958 46.
110.785386 -6.778126 47.
110.785663 -6.77799 48.
110.785861 -6.77757 49.
110.786851 -6.776605 50.
110.787382 -6.777353 51.
110.787018 -6.777911 52.
110.788112 -6.778562 53.
110.787939 -6.778901 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Page 6

No Bujur Lintang 54.
110.788202 -6.778962 55.
110.788865 -6.778496 56.
110.788983 -6.778707 57.
110.788784 -6.778819 58.
110.78867 -6.779058 59.
110.787706 -6.779401

Pengunaan lahan seluas 292.493 m2 meliputi bangunan berupa gedung produksi, gudang, kantor dan pos security seluas 147.770 m2, utility area 18.584 m2, fasilitas umum 8.953 m2, serta RTH dan RTNH 117.186 m2;
Konstruksi pembangunan gedung, utility dan fasilitas umum sebesar 148.348 m2;
Operasional pabrik dengan lahan seluas 292.493 m2 luas lantai bangunan 224.881 m2;
Kebutuhan air tahap konstruksi 12,58 m3/hari yang bersumber dari air bawah tanah (ABT);
Jumlah dan jenis kapasitas produksi antara lain :

Perekam, Penerima dan Penggandaan Audio Video : 438.000 Unit/Tahun
Perangkat Audio 2.409.000 Unit/Tahun
Televisi : 438.000 Unit/Tahun
Baterai Sel : 320.000 Unit/Tahun
Baterai Kendaraan Bermotor Listrik : 320.000 Unit/Tahun
Sepeda Motor Listrik : 320.000 Unit/Tahun
Komponen dan Suku Cadang Sepeda Motor Listrik : Unit/Tahun

Kebutuhan tenaga kerja tahap operasional menjadi 6067 orang;
Jam operasional yang dibagi menjadi 2 sistem yaitu 5 hari kerja yang terbagi menjadi 2 shift dan 6 hari kerja yang terbagi menjadi 3 shift;
Kebutuhan air pada tahap operasional sebesar 582,93 m3/hari dan akan dipenuhi dari air bawah tanah (ABT) yang berjumlah 3 sumur, daur ulang air sebesar 422,56 m3/hari dan memanfaatkan tangkapan air hujan yang ditampung dalam Pond Tangkapan Hujan;
Air limbah yang dihasilkan pada tahap operasional berupa limbah domestik sebesar 141,19 m3/hari yang selanjutnya diolah menggunakan 2 unit IPAL dengan kapasitas 90 m3/hari dan 60 m3/hari kemudian dimanfaatkan kembali untuk kegiatan penyiraman dengan debit 80,68 m3/hari yang mengacu pada Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Nomor 660.1/24052135 tanggal 21 Oktober 2024 Hal Persetujuan Teknis Pemenuhan 320.000 Unit/Tahun

Mobil Listrik : 5.000 Unit/Tahun
Karoseri Kendaraan Bermotor Listrik : 5.000 Unit/Tahun
Komponen dan Suku Cadang Mobil Listrik : 5.000 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Page 7

Baku Mutu Air Limbah Untuk Pemanfaatan Aplikasi ke Tanah Sebagai Penyiraman, sisanya untuk daur ulang kegiatan operasional lainnya sebesar 60,51 m3/hari yaitu untuk cuci kendaraan, wet scrubber, feed spraybooth dan feed boiler sedangkan air limbah dari kegiatan produksi sebesar 152,6 m3/hari akan didaur ulang seluruhnya untuk feed spraybooth; 11. Lumpur tinja diolah pada septic tank dan secara berkala dilakukan pengelolaan dengan pihak ke-3 yang memiliki izin; 12. Energi listrik direncanakan berasal dari PT. PLN sebagai sumber utama sebesar 20.523 kVA dan untuk cadangan akan digunakan 8 unit genset masing-masing kapasitas 1.600 KW sehingga total kapasitas 12.800 KW;
13. Penggunaan dan pengelolaan terhadap 2 boiler yaitu boiler 1 dan boiler 2 kapasitas masing - masing 6 ton/jam yang mengacu pada Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Nomor 600.4/24053640 tanggal 28 November 2024 perihal Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi;
14. Pengelolaan sampah yang dihasilkan yaitu dengan melakukan Proses Pengurangan oleh produsen dengan Enterprise Resource Planning (ERP), Pendaurulang, Penggunaan Kembali (residu selanjutnya dibuang TPS dan TPA; 15. Kebutuhan satuan ruang parkir (SRP) dipenuhi dengan penyediaan ruang parkir kapasitas roda 2 (dua) 1.330 SRP, roda 4 (empat) 75 SRP dan angkutan barang 270 SRP; 16. Menyediakan Tempat Penyimpanan LB3 dengan luas 288 m2; 17. Pemeliharaan bangunan dan sarana prasarana; 18. Melaksanakan ketentuan terkait persetujuan analisis dampak lalu lintas yang mengacu pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 551.1/270/2024 tanggal 7 Mei 2024 tentang Persetujuan Teknis Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Bangkitan Tinggi Pada Pengembangan Industri Elekstronik PT Hartono Istana Teknologi Di Kabupaten Kudus. KETIGA : Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memenuhi komitmen Persetujuan Teknis sebelum operasional sesuai dengan lingkup Persetujuan Teknis. KEEMPAT : Berdasarkan hasil prakiraan dampak dari aspek geofisik- kimia, sosial, budaya, ekonomi, dan kesehatan masyarakat pada tahap pra konstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi akibat rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, diperoleh dampak penting yang
ditimbulkan meliputi :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Page 8

Dampak Penting Yang Dikelola dan Dipantau
Sumber Dampak Dampak Penting A. Tahap Pra Konstruksi
Sosialisasi rencana kegiatan Perubahan Persepsi Masyarakat B. Tahap Konstruksi
Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi a. Terbukanya Kesempatan Kerja b. Peningkatan Pendapatan Masyarakat
Mobilisasi peralatan dan material a. Penurunan kualitas udara (debu) b. Peningkatan Kebisingan c. Gangguan Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan d. Peningkatan Kerusakan Jalan
Pematangan Lahan a. Penurunan Kualitas Air (Peningkatan TSS) b. Peningkatan Air Limpasan
Konstruksi Bangunan a. Penurunan Kualitas Udara (Debu) b. Penurunan Kenyamanan Masyarakat c. Perubahan Persepsi Masyarakat d. Peningkatan Prevalensi Penyakit
C. Tahap Operasi
Penerimaan Tenaga Kerja Operasional a. Terbukanya Kesempatan Kerja b. Adanya Mata pencaharian
Masyarakat c. Perubahan persepsi masyarakat
Operasional PT Hartono Istana Teknologi a. Penurunan Kualitas Udara b. Penurunan Muka Air Tanah c. Peningkatan Air Limpasan d. Gangguan Lalu Lintas e. Kecukupan Parkir f. Peningkatan Kerusakan Jalan g. Terbukanya Peluang Berusaha h. Gangguan Kenyamanan i. Perubahan Persepsi Masyarakat j. Prevalensi Penyakit D. Tahap Pasca Operasi
Pembongkaran pabrik/industri

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Page 9

Dampak Tidak Penting namun Dikelola dan Dipantau
Sumber Dampak Dampak Penting A. Tahap Pra Konstruksi
Sosialisasi rencana kegiatan

B. Tahap Konstruksi

Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi

Mobilisasi peralatan dan material a. Kecukupan Parkir b. Gangguan Kenyamanan c. Perubahan Persepsi Masyarakat
Pematangan Lahan a. Penurunan Kualitas Udara (Debu) b. Peningkatan Kebisingan
c. Timbulan Sampah Domestik d. Ruang Terbuka Hijau e. Gangguan Flora Darat f. Gangguan Fauna Darat g. Gangguan Biota Air h. Penurunan Kenyamanan Masyarakat
Konstruksi Bangunan a. Peningkatan Kebisingan b. Peningkatan Getaran c. Penurunan Kualitas Air Permukaan
d. Penurunan Kuantitas Air Tanah e. Peningkatan Air Limpasan f. Timbulan Sampah Domestik g. Timbulan Limbah B3 h. Gangguan Flora Darat i. Gangguan Fauna Darat j. Penurunan Sanitasi Lingkungan
C. Tahap Operasi
Penerimaan Tenaga Kerja Operasional

Operasional PT Hartono Istana Teknologi a. Peningkatan Kebisingan b. Timbulan Sampah Domestik c. Timbulan Limbah B3 d. Gangguan Terhadap Flora Darat e. Gangguan Terhadap Fauna f. Penurunan Sanitasi Lingkungan D. Tahap Pasca Operasi Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Page 10

Sumber Dampak Dampak Penting

Pembongkaran pabrik/industri
Penurunan Kualitas Udara (Debu)
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Hilangnya Matapencaharian KELIMA

: Untuk menanggulangi dampak penting sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan pengelolaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini. KEENAM

: Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib :

Melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;
Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Mentaati persyaratan dan ketentuan teknis dalam rangka pemenuhan komitmen persetujuan teknis yaitu pemenuhan baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
Mentaati persyaratan dan ketentuan teknis dalam rangka pemenuhan komitmen persetujuan teknis yaitu pemenuhan baku mutu emisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini;
Memenuhi rincian teknis penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini;
Memenuhi persetujuan teknis analisis mengenai dampak lalu lintas sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 551.1/270/2024 tanggal 7 Mei 2024 tentang Persetujuan Teknis Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Bangkitan Tinggi Pada Pengembangan Industri Elekstronik PT Hartono Istana Teknologi Di Kabupaten Kudus;
Memenuhi kewajiban pada Persetujuan Teknis pasca verifikasi pemenuhan baku mutu air limbah;
Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Melakukan pengelolaan Limbah non Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah non B3) sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen RKL-RPL;
Melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Page 11

pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup; dan/atau 11. Melakukan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. KETUJUH : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana diktum KETIGA setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan kepada : a. Gubernur Jawa Tengah, up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; dan b. Bupati Kudus, up. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus. KEDELAPAN : Terhadap Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan ini terdapat perubahan di dalamnya wajib melakukan pembaruan Persetujuan Teknis dan melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
KESEMBILAN : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila dalam pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup- Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Rencana Pengembangan Industri Elektronik PT Hartono Istana Teknologi Di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah direncanakan untuk dilakukan perubahan meliputi:

Perubahan spesifikasi teknik, alat produksi, bahan baku, bahan penolong, dan/atau sarana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup;
Penambahan kapasitas produksi;
Perluasan lahan Usaha dan/atau Kegiatan;
Perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Terjadi perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
Tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau persetujuan Penyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Page 12

Perubahan identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
Perubahan wilayah administrasi pemerintahan;
Perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup;
Surat Kelayakan Operasional (SLO) Usaha dan/atau Kegiatan yang lebih ketat dari Persetujuan Lingkungan yang dimiliki;
Penciutan/pengurangan dan/atau luas areal Usaha dan atau Kegiatan; dan/atau
Terdapat perubahan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko Lingkungan Hidup dan/atau audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan. KESEPULUH : Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup ini sebagai bentuk Persetujuan Lingkungan dan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha. KESEBELAS : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/01713 Tahun 2022 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Industri Elektronik Oleh PT Hartono Istana Teknologi Di Desa Kaliwungu dan Desa Sidorekso, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; KEDUABELAS : Persetujuan Lingkungan ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha. KETIGABELAS : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

AHMAD LUTHFI Hidup; 2. Wakil Gubernur Jawa Tengah; 3. Bupati Kudus; 4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah; 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; 6. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah; 7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah; 8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; 9. Kepala Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. : 1. Menteri Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan 19 Juni 2025 ttd Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Page 13

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus. Salinan sesuai dengan aslinya ${jabatan_pengirim},

${ttd_pengirim}
${nama_pengirim} Pembina Utama Muda NIP. ${nip_pengirim}
Haerudin, S.H., M.H. Kepala Biro Hukum 197007291996031001 ${ttd} Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Page 14

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR
TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
RENCANA PENGEMBANGAN INDUSTRI ELEKTRONIK PT HARTONO ISTANA TEKNOLOGI DI KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH

MATRIK RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL) – RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL) RENCANA PENGEMBANGAN INDUSTRI ELEKTRONIK PT HARTONO ISTANA TEKNOLOGI DI KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH

A. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) No. Dampak Lingkungan Yang Dikelola Sumber Dampak Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup Dampak Penting Yang Dikelola (Hasil Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Andal) TAHAP PRAKONSTRUKSI 1 Perubahan persepsi masyarakat

Sosialisasi rencana kegiatan

Persepsi masyarakat lebih banyak yang bersifat positif
Masyarakat lebih banyak yang setuju dan mendukung dengan adanya rencana kegiatan pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi
Memberikan informasi yang jelas tentang rencana kegiatan kepada masyarakat sekitar
Menyerap dan menindaklanjuti aspirasi dan harapan masyarakat
Menyediakan Pos Layanan Pengaduan Masyarakat (hotline) secara jelas Permukiman penduduk di Desa Kaliwungu, Desa Sidorekso dan Desa Gamong, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus khususnya di sekitar wilayah tapak proyek Sekali sebelum kegiatan pra konstruksi berlangsung Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
100.3.3.1/172 TAHUN 2025 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Page 15

Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus TAHAP KONSTRUKSI 1 Terbukanya kesempatan kerja

Rekruitmen tenaga kerja konstruksi

Jumlah tenaga kerja lokal yang terserap minimal 30%
Adanya matapencaharian bagi masyarakat / penduduk lokal
Masyarakat sekitar merasa puas dengan masalah ketenagakerjaan lokal
Memprioritaskan tenaga kerja lokal minimal 30%, sesuai dengan bidang keahlian dan jumlah kebutuhan untuk bekerja
Melakukan kerjasama dengan pemerintah Desa Kaliwungu, Desa Sidorekso dan Desa Gamong, Kecamatan Kaliwungu, instansi terkait dalam proses penerimaan tenaga kerja lokal melalui leaflet dan/atau pengumuman
Menyerap dan menindaklanjuti aspirasi dan harapan masyarakat Permukiman penduduk di Desa Kaliwungu, Desa Sidorekso dan Desa Gamong, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus khususnya di sekitar wilayah tapak proyek Selama kegiatan rekruitmen tenaga kerja konstruksi berlangsung Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus 2 Peningkatan pendapatan masyarakat

Rekruitmen tenaga kerja konstruksi

Jumlah tenaga kerja lokal yang terserap minimal 30%
Memprioritaskan tenaga kerja lokal minimal 30%, sesuai dengan bidang keahlian dan jumlah Permukiman penduduk di Desa Kaliwungu, Desa Sidorekso dan Desa Gamong, Selama kegiatan rekruitmen tenaga kerja konstruksi berlangsung Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Page 16

No. Dampak Lingkungan Yang Dikelola Sumber Dampak Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Tumbuhnya usaha sektor informal yang mendukung rencana kegiatan pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi. 3. Pendapatan masyarakat sekitar meningkat kebutuhan untuk bekerja, 2. Bekerjasama dengan pemerintah Desa Kaliwungu, Desa Sidorekso dan Desa Gamong, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus dalam rekruitmen tenaga kerja 3. Wajib mematuhi Undang-Undang Ketenagakerjaan 4. Karyawan / pekerja dikutkan dalam program BPJS ketenagakerjaan Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus khususnya di sekitar wilayah tapak proyek

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus 3 Penurunan kualitas udara
(debu)

Mobilisasi peralatan dan material Konsentrasi NO2 < 200 μg/Nm3, SO2 < 150 μg/Nm3 , CO < 10.000 μg/Nm3 , O3 < 150 μg/Nm3 , TSP < 230 μg/Nm3 , dan PM10 < 75 μg/Nm3 menurut Lampiran VII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Baku Mutu Udara Ambien

Tidak melebihi tonase truk (tidak Over Dimension Over Load/ ODOL).
Ban truk ke luar proyek dalam kondisi bersih
Secara rutin membersihkan mobil yang keluar masuk lokasi proyek
Truk pengangkut lolos uji emisi
Bak Truk pengangkut material ditutup dengan terpal Lokasi kegiatan dan lintasan transportasi material dan pemukiman

Selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material berlangsung Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Page 17

Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus 4 Peningkatan kebisingan

Mobilisasi peralatan dan material Tingkat kebisingan yang dihasilkan alat pengangkut masih di bawah baku Tingkat kebisingan yaitu < 70 dBA (Industri dan jasa) dan < 58 dBA (untuk permukiman) menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.Kep 48/MenLH/11/1996
tentang Baku Tingkat
Kebisingan.

Truk pengangkut lolos uji kir
Alat pengangkut menggunakan knalpot standard
Pengaturan pengangkutan tidak beriringan lebih dari dua alat pengangkut
Dilakukan pengangkutan sesuai jam kerja (08.00 – 16.00) Lokasi kegiatan dan lintasan transportasi peralatan dan material dan pemukiman

Sekali selama kegiatan peralatan dan
material
berlangsung Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus 5 Gangguan lalu lintas dan keselamatan jalan

Mobilisasi peralatan dan material

Tidak terjadi konflik kecelakaan
Tidak terjadi tundaan dan antrian lalu lintas
Adanya petugas pengatur lalu lintas dan keselamatan jalan
Pemilihan rute angkutan material dan peralatan diusahakan ada pengawalan ketat di dalam pengaturan arus lalu lintas
Penggunaan dengan kendaraan truk besar seperti tronton maupun Trailler Jl. Kudus- Kaliwungu/BTS. Kab. Jepara No. Ruas 221-P

Koordinat 6°46'47.24"S 110°47'22.83"E

Selama kegiatan peralatan dan
material
berlangsung Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Page 18

No. Dampak Lingkungan Yang Dikelola Sumber Dampak Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup sedapat mungkin dilakukan pada malam hari diatas pukul 22.00 WIB s/d 04.00 WIB dan wajib melakukan ijin dispensasi jalan 4. Penggunaan angkutan berat yang di lewatkan pada akses jalan utama (Jl. Kudus- Kaliwungu/BTS. Kab. Jepara No. Ruas 221) serta diangkut dengan alat angkut khusus (seft loader truck) dan pergerakan angkutan berat ini dihindari pada jam-jam padat (diutamakan malam hari antara pukul 22.00 WIB s/d 04.00 WIB) 5. Tidak melakukan perjalanan pengiriman material secara beriring iringan dengan jarak angkutan material satu dengan yang lainnya berdekatan, sehingga untuk menghindari kondisi tersebut wajib membuat jadwal pelaksananaan

Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Page 19

No. Dampak Lingkungan Yang Dikelola Sumber Dampak Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup pengangkutan rutinitas harian 6. Di dalam pengaturan waktu angkutan material dan peralatan hendaknya memperhatikan kondisi kepadatan lalu lintas sekitar. Disarankan untuk angkutan material dan alat berat beroperasi saat malam hari dan/atau pada saat lalu lintas tidak padat (sepi), serta memperhatikan jam pengangkutan yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten kudus 7. Adanya pembagian waktu angkutan pekerja konstruksi yaitu pada pukul 08.00 WIB s/d pukul 08.30 WIB dimana jam tersebut arus kendaraan tidak padat serta tidak bersamaan dengan waktu pergantian shift pekerja operasional (diarahkan pukul 07.00 WIB s/d 08.00 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Page 20

No. Dampak Lingkungan Yang Dikelola Sumber Dampak Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup WIB) dan material/peralatan angkutan konstruksi. Pada saat istrirahat diharapkan pekerja konstruksi tidak keluar lokasi kecuali ijin/alasan tertentu serta pada jam istrirahat tersebut. Kondisi saat pulang pekerja di jadwalkan sekitar pukul 17.00 WIB s/d 18.00 WIB sehingga tidak bersamaan dengan pergantian shift pekerja operasional dan angkutan material konstruksi. pengaturan ini untuk adanya jeda waktu antara tenaga kerja konstruksi dan tenaga kerja operasional.
8. Memberikan informasi dan pekerja pengawasan untuk mengamankan rute mulai dari Akses masuk. Pemasangan rambu-rambu ini sesuai dengan persyaratan keselamatan (K3) yang Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Page 21

Mobilisasi peralatan dan material Tidak terjadi kerusakan jalan yang signifikan

Melakukan perbaikan jalan dengan segera yang diakibatkan dari kegiatan konstruksi
Pemilihan tipe/jenis kendaraan yang sesuai kelas jalan yang ada
Kapasitas pengangkutan sesuai dengan JBI dan JBB yang diijinkan didalam KIR
Tidak melakukan pengangkutan yang over dimensi dan over load (ODOL) Jl. Kudus- Kaliwungu/BTS. Kab. Jepara No. Ruas 221-P

Koordinat 6°46'47.24"S 110°47'22.83"E

Selama kegiatan peralatan dan
material
berlangsung Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus 7 Penurunan kualitas air (peningkatan TSS)

Pematangan lahan TSS < 50 mg/L menurut Lampiran VI Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan

Pembuatan kolam sementara untuk menahan agar sedimen tidak melimpah ke saluran
Lokasi rencana kegiatan dan badan air lingkungan sekitarnya Selama kegiatan penyiapan lahan berlangsung
Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Page 22

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus 8 Peningkatan Air Limpasan

Pematangan lahan Tidak terjadinya genangan air dan /atau banjir di tapak pematangan lahan rencana kegiatan Pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Kudus

Pembuatan saluran drainase yang dapat menampung air limpasan hujan di tapak pematangan lahan rencana kegiatan pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Kudus
Pembuatan kolam penampungan air (kolam pengendapan) sebelum di buang ke badan air di tapak pematangan lahan rencana kegiatan pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Kudus
Lokasi tapak kegiatan
pematangan lahan
di tapak rencana kegiatan pengembangan Industri Elektronik Kudus PT. Hartono Istana Teknologi Kudus Selama kegiatan pematangan lahan di rencana tapak kegiatan pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Kudus berlangsung
Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Page 23

Pembangunan fisik / konstruksi bangunan Kadar TSP < 230 μg/Nm3 (saat bekerja) menurut Lampiran VII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Baku Mutu Udara Ambien

Menggunakan kendaraan dan alat berat layak pakai dan lolos uji emisi.
Melakukan penyiraman di area proyek pada musim kemarau
Mengatur jadwal kerja konstruksi yaitu pukul 08.00 – 16.00.
Operasional kendaraan dan alat berat harus sesuai dengan peraturan dan teknis kendaraan. Lokasi pembangunan fisik/konstruksi bangunan Selama kegiatan pembangunan fisik/konstruksi bangunan berlangsung Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus 10 Penurunan kenyamanan masyarakat

Pembangunan fisik / konstruksi bangunan Tidak ada atau sedikit terjadi keluhan masyarakat terhadap kegiatan konstruksi pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi

Melaksanakan pengelolaan lingkungan terhadap kualitas udara, kebisingan, lalu- lintas, dan potensi genangan/banjir.
Penerapan SOP dalam kegiatan pembangnan fisik/ konstruksi bangunan
Membuka Pos Layanan Pengaduan yang praktis dan jelas untuk menindak lanjuti keluhan dan Permukiman penduduk di Desa Kaliwungu, Desa Sidorekso dan Desa Gamong, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus khususnya di sekitar wilayah tapak proyek Selama kegiatan konstruksi pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi berlangsung Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Page 24

Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus 11 Perubahan persepsi masyarakat

Pembangunan fisik/ konstruksi bangunan

Persepsi masyarakat lebih banyak yang bersifat positif
Masyarakat lebih banyak yang setuju dengan kegiatan kegiatan pembangunan fisik/ konstruksi pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi
Melaksanakan pengelolaan lingkungan terhadap dampak penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, penurunan kuantitas air tanah, gangguan lalu-lintas dan perparkiran, air larian, genangan air, timbulan limbah padat.
Melakukan sosialisasi
sebelum kegiatan pembangunan fisik/ konstruksi pengembangan Industri PT. Hartono Istana Teknologi berikut
dampak-dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat sekitar dilakukan secara detail, praktis, sederhana, dan jelas
Sosialisasi rencana kegiatan dilakukan dengan melibatkan Kepala Desa, Ketua Permukiman penduduk di Desa Kaliwungu, Desa Sidorekso dan Desa Gamong, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus khususnya di sekitar wilayah tapak proyek Selama kegiatan konstruksi pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi berlangsung Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Page 25

Pembangunan fisik/ konstruksi bangunan Debu kontruksi dan debu mobilisasi pekerja Tidak terjadi gangguan kesehatan terutama ISPA, Emisi udara akibat kegiatan pembangunan fisik/konstruksi bangunan berdampak menurunnya kualitas udara di sekitar area proyek sehingga terjadi peningkatan infeksi saluran nafas.
Upaya pengelolaan penurunan kualitas udara akibat pembangunan fisik/konstruksi bangunan antara lain

Memasang plat penghalang/penutup bak pada kendaraan angkut untuk Lokasi tapak kegiatan
pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Kudus Sekali setiap 6 bulan selama
kegiatan konstruksi pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi berlangsung Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Page 26

Rekruitmen Karyawan operasi

Jumlah tenaga kerja lokal yang terserap minimal 30%
Adanya matapencaharian bagi masyarakat/ penduduk lokal Desa
Memprioritaskan tenaga kerja lokal minimal 30%, sesuai dengan bidang keahlian dan jumlah kebutuhan untuk bekerja
Permukiman penduduk di Desa Kaliwungu, Desa Sidorekso dan Desa Gamong, Kecamatan Kaliwungu, Selama kegiatan rekruitmen tenaga kerja operasional berlangsung Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Page 27

No. Dampak Lingkungan Yang Dikelola Sumber Dampak Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup Kaliwungu, Desa Sidorekso dan Desa Gamong, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus 3. Masyarakat sekitar merasa puas dengan masalah ketenagakerjaan lokal 2. Melakukan kerjasama dengan pemerintah Desa Kaliwungu, Desa Sidorekso dan Desa Gamong, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus serta instansi terkait dalam proses penerimaan tenaga kerja lokal melalui leaflet dan/atau pengumuman 3. Penerapan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Antar Waktu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja 4. Penerapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kudus tahun berjalan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan 5. Menyerap dan menindaklanjuti aspirasi dan harapan masyarakat Kabupaten Kudus khususnya di sekitar wilayah tapak proyek

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Page 28

Rekruitmen Karyawan operasi

Jumlah tenaga kerja lokal yang terserap minimal 30%
Adanya matapencaharian bagi masyarakat/ penduduk lokal Desa Kaliwungu, Desa Sidorekso dan Desa Gamong, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus
Berkurangnya angka pengangguran di Desa Kaliwungu, Desa Sidorekso dan Desa Gamong, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus
Memprioritaskan tenaga kerja lokal minimal 30%, sesuai dengan bidang keahlian dan jumlah kebutuhan untuk bekerja
Melakukan kerjasama dengan pemerintah Desa Kaliwungu, Desa Sidorekso dan Desa Gamong, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus serta instansi terkait dalam proses penerimaan tenaga kerja lokal melalui leaflet dan/atau pengumuman
Menyerap dan menindaklanjuti aspirasi dan harapan masyarakat Permukiman penduduk di Desa Kaliwungu, Desa Sidorekso dan Desa Gamong, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus khususnya di sekitar wilayah tapak proyek Selama kegiatan rekruitmen tenaga kerja operasional berlangsung Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus 3 Perubahan persepsi masyarakat

Rekruitmen Karyawan operasi

Jumlah tenaga kerja lokal yang terserap minimal 30%
Adanya matapencaharian bagi masyarakat/penduduk lokal
Masyarakat sekitar merasa puas dengan
Memprioritaskan tenaga kerja lokal minimal 30%, sesuai dengan bidang keahlian dan jumlah kebutuhan untuk bekerja
Melakukan kerjasama dengan pemerintah Kelurahan dan instansi terkait dalam Permukiman penduduk di Desa Kaliwungu, Desa Sidorekso dan Desa Gamong, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus khususnya di Selama kegiatan rekruitmen tenaga kerja operasional berlangsung Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Page 29

No. Dampak Lingkungan Yang Dikelola Sumber Dampak Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup masalah ketenagakerjaan lokal 4. Tumbuhnya usaha sektor informal yang mendukung kegiatan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi. 5. Pendapatan masyarakat sekitar meningkat proses penerimaan tenaga kerja lokal melalui leaflet dan/atau pengumuman 3. Memberi ruang kesempatan berusaha di sektor informal bagi masyarakat sekitar. 4. Bekerjasama dengan pemerintah Desa Kaliwungu, Desa Sidorekso dan Desa Gamong, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus dalam rekruitmen tenaga kerja 5. Wajib mematuhi Undang-Undang Ketenagakerjaan 6. Karyawan/pekerja dikutkan dalam program BPJS ketenagakerjaan 7. Menyerap dan menindaklanjuti aspirasi dan harapan masyarakat sekitar wilayah tapak proyek Penerima laporan:

Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus 4 Penurunan kualitas udara

Lingkungan: Operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi

Parameter SO2 (<150 μg/Nm3), NO2 (<200 μg/Nm3), CO (<10000 μg/Nm3), Oksidan
(<150 μg/Nm3), TSP
(<230 μg/Nm3) dan
Ada pembatas tembok dengan lingkungan
Ruang Terbuka Hijau mencukupi
Parkir mencukupi Lokasi pabrik

Permukiman sekitarnya (2 buah) Setiap enam (6) bulan sekali Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Page 30

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus 5 Penurunan muka air tanah di sekitar lokasi rencana kegiatan pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Kudus

Operasional di rencana kegiatan pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Kudus
Tidak terjadinya penurunan muka air tanah sumur di tapak lokasi operasional rencana kegiatan pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Kudus sumur penduduk
sekitarnya

Debit pemompaan harus disesuaikan dengan kapsitas sumur ABT rencana kegiatan pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Kudus
Pencatatan debit pemompaan setiap hari dalam penurapan air tanah pada sumur ABT
Pembuatan Sumur Pantau di lokasi Tapak kegiatan pengembangan Industri Elektronik Lokasi tapak kegiatan
Operasional rencana kegiatan pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Kudus Selama kegiatan Operasional rencana kegiatan pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Kudus Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Page 31

Operasional
bangunan di tapak rencana kegiatan pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Kudus

Tidak terjadinya genangan air dan banjir di tapak operasional rencana kegiatan pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Kudus

Pembuatan saluran drainase yang dapat menampung air limpasan hujan di tapak operasional rencana kegiatan pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Kudus
Pembuatan kolam/tandon air
penampungan air hujan di rencana kegiatan pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Kudus
Pembuatan Sumur Resapan dan Biopori di rencana kegiatan pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Kudus Lokasi tapak kegiatan Selama kegiatan Operasional rencana kegiatan pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Kudus Selama kegiatan Operasional rencana kegiatan pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Kudus Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus 7 Gangguan lalu lintas

Operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi

Tidak terjadi konflik kecelakaan
Tidak terjadi tundaan dan antrian lalu lintas
Adanya petugas yang membantu kelancaran lalu lintas kendaraan dan keselamatan jalan. Petugas diletakan pada titik akses baik akses Jl. Kudus- Kaliwungu/BTS. Kab. Jepara No. Ruas 221-P

Koordinat Selama kegiatan Operasional rencana kegiatan pengembangan Industri Elektronik PT. Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Page 32

No. Dampak Lingkungan Yang Dikelola Sumber Dampak Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup pekerja, akses kendaraaan barang maupun akses parkir sepeda motor 2. Peningkatan layanan petugas dengan menempatkan petugas pengatur lalu lintas untuk pengaturan kelancaran arus lalu lintas dan keselamatan jalan
3. Adanya petugas yang membantu menyeberangkan jalan 4. Adanya area penempatan ruang untuk antar jemput karyawan
5. Pengaturan jam kerja karyawan dengan mengatur jam pergantian shift tidak pada jam padat serta menyesuaikan jam perhantian shift Industri sekitarnya agar tidak menumpuk dengan tidak berbarengan jam pergantian shift seperti Industri sekitar 6. Akses masuk dan keluar dipisahkan 6°46'47.24"S 110°47'22.83"E

Hartono Istana Teknologi Kudus

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Page 33

No. Dampak Lingkungan Yang Dikelola Sumber Dampak Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup antara akses pekerja dengan angkutan barang, meskipun terdapat akses menuju ke kantor yang wajib menggunakan akses angkutan barang.
7. Untuk lebar akses utama pekerja operasional (orang) mencapai 8 meter dengan radius tikung minimal 6 meter (R.6).
8. Akses masuk dan keluar angkutan barang. pada sirkulasi ini yang kemungkinan jenis kendaraan yang digunakan sampai dengan ukuran jenis tronton maupun trailler dengan MST 10 ton dan berat isi yang diijinkan mencapai 20- 30 ton. Rencana lebar total akses 14 meter dengan dibagi antara akses masuk dan keluar kendaraan barang masing-masing 7 meter dengan menggunakan pembagi marka. Sedangkan untuk Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Page 34

No. Dampak Lingkungan Yang Dikelola Sumber Dampak Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup radius putar minimal 12 m (R.12). 9. pengaturan waktu perkerja di lakukan dengan berdasarkan pembagian shift pada saat pergantian pada saat jam lalu lintas tidak padat / jenuh serta kegiatan Industri lain tidak bersamaan bergantian shift. Selain itu penggantian shift tersebut dibagi lagi per gelombang yang dapat dilakukan pembagian berdasarkan divisi maupun bidang dan sebagainya. 10. Untuk pengaturan waktu kendaraan barang diatur sedemikian rupa untuk menghindari pada saat jam padat/sibuk dan pergantian shift pekerja. Kendaraan pengangkut bahan baku dan produk sebaiknya pengunakan sistem penjadwalan (time table) apabila Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Page 35

No. Dampak Lingkungan Yang Dikelola Sumber Dampak Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup dimungkinkan penggunaan pengiriman maupun tanpa penjawalan namun perlu memperhatikan kondisi lalu lintas yang ada. 11. Untuk kendaraan truk pada jam pergantian shift tidak diperkenankan terdapat mobilisasi (sirkulasi) baik di dalam maupun diluar Industri. Untuk itu mengingat ritasi dan frekuensi kendaraan truk perharinya relative cukup tinggi dengan pertimbangan aspek keselamatan dibuat time table keluar masuk truk tidak pada zona jam pergantian shift, sehingga tidak terdapat gesekan konflik kendaraan truk dengan kendaraan perkerja. 12. Khusus kendaraan operasional dan kendaraan tamu tidak diatur waktu Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Page 36

No. Dampak Lingkungan Yang Dikelola Sumber Dampak Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup pergerakkannya, namun tetap diatur diijinkan masuk ke area tapak kegiatan pada saat tidak terdapat lintas kendaraan pengangkut barang (bahan baku maupun produk), hal ini dengan kendaraan tersebut wajib lapor pada pos sekurity terlebih dahulu
13. Beberapa perlengkapan jalan direncanakan baik berupa rambu, marka dan fasilitas pengaman jalan. Adapun penempatan fasilitas rambu dan marka yang digunakan disajikan pada gambar terlampir 14. Membangun sistem drainase di sekitar lokasi kegiatan sesuai dengan rekomendasi dari instansi terkait 8 Kecukupan Parkir

Operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Penyediaan kapasitas parkir yang memenuhi kebutuhan parkir yang ada

Adanya penempatan parkir untuk khusus karyawan/pegawai yang dipisahkan dengan area parkir tamu. Area parkir PT. Hartono Istana Teknologi

selama kegiatan operasional
berlangsung saat adanya mobilisasi Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Page 37

Adanya penambahan kapasitas ruang parkir karyawan yang mencukupi untuk dapat menampung parkir penambahan jumlah karyawan pengembangan PT. Hartono Istana Teknologi yang signifikan
Adanya penambahan kapasitas ruang parkir karyawan yang mencukupi untuk dapat menampung parkir penambahan jumlah karyawan pengembangan PT. Hartono Istana Teknologi yang signifikan. Penyediaan fasilitas parkir ini minimal wajib dapat menampung sebanyak 75 SRP mobil, 2075 SRP sepeda motor dan 330 SRP truk sesuai perencanaan maupun hasil perhitungan kebutuhan parkir minimal.
Adanya himbauan kebijakan dari PT. Hartono Istana Koordinat 6°46'43.15"S 110°47'18.86"E

pekerja, pengangkutan bahan baku dan produk

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Page 38

No. Dampak Lingkungan Yang Dikelola Sumber Dampak Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup Teknologi terkait pelarangan untuk tidak memarkirkan kendaraan terkait operasional dibahu/tepi ruas Jl. Kudus- Kaliwungu/BTS. Kab. Jepara No. Ruas 221, meskipun kondisi di lapangan terdapat kegiatan parkir bahu/tepi jalan. 5. Adanya larangan berhenti/parkir di sepanjang jalur sirkulasi di dalam tapak PT. Hartono Istana Teknologi kecuali pada titik yang telah ditentukan sebagai pelataran parkir baik orang maupun barang 6. Opimalisasi/ memaksimalkan penggunaan parkir internal pada lahan tapak kegiatan PT Hartono Istana Teknologi 7. Meningkatkan parkir vertikal dengan sistem double decker untuk parkir sepeda motor maupun adanya pemanfaatan teknologi Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Page 39

Operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Tidak terjadi kerusakan jalan yang signifikan

Melakukan perbaikan jalan dengan segera yang diakibatkan dari kegiatan angkutan bahan baku dan produk
Pemilihan tipe/jenis kendaraan yang sesuai kelas jalan yang ada
Kapasitas pengangkutan sesuai dengan ketentuan JIB dan JBB yang diijinkan dalam KIR
Tidak melakukan pengangkutan yang over dimensi dan over load (ODOL) Jl. Kudus- Kaliwungu/BTS. Kab. Jepara No. Ruas 221-P

Koordinat 6°46'47.24"S 110°47'22.83"E

Selama kegiatan Operasional rencana kegiatan pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Kudus
Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus 10 Terbukanya peluang berusaha

Operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Tumbuhnya usaha sektor informal yang mendukung kegiatan operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi

Memberi ruang kesempatan berusaha di sektor informal bagi masyarakat sekitar.
Menyerap dan menindaklanjuti aspirasi dan harapan masyarakat sekitar Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Permukiman penduduk di Desa Kaliwungu, Desa Sidorekso dan Desa Gamong, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus khususnya di sekitar wilayah tapak proyek Selama kegiatan operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi berlangsung Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Page 40

Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus 11 Gangguan kenyamanan

Operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Tidak ada atau sedikit terjadi keluhan masyarakat terhadap operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi

Melaksanakan pengelolaan lingkungan terhadap kualitas udara, kebisingan, kualitas air limbah, gangguan lalu-lintas, perparkiran, genangan/air limpasan.
Penerapan SOP untuk kegiatan operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi
Membuka Pos Layanan Pengaduan yang praktis dan jelas untuk menindak lanjuti keluhan dan aspirasi masyarakat
Meminimalkan/ memfasilitasi PKL yang ada sehingga tidak mengganggu jalan Permukiman penduduk di Desa Kaliwungu, Desa Sidorekso dan Desa Gamong, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus khususnya di sekitar wilayah tapak proyek Selama kegiatan operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi berlangsung Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Page 41

Operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi

Persepsi masyarakat lebih banyak yang bersifat positif
Masyarakat lebih banyak yang setuju dengan kegiatan operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi
Melaksanakan pengelolaan lingkungan terhadap dampak penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, penurunan kuantitas air tanah, gangguan lalu-lintas dan perparkiran, air larian, genangan air, timbulan limbah padat.
Melakukan sosialisasi rencana kegiatan berikut dampak- dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat dilakukan secara detail, praktis, sederhana, dan jelas
Sosialisasi rencana kegiatan dilakukan dengan melibatkan Kepala Desa, Camat, BPD/tokoh masyarakat, dan masyarakat yang diperkirakan akan terkena dampak
Membuka Pos Layanan Pengaduan yang praktis dan jelas untuk menindak lanjuti Permukiman penduduk di Desa Kaliwungu, Desa Sidorekso dan Desa Gamong, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus khususnya di sekitar wilayah tapak proyek Selama kegiatan operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi berlangsung Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Page 42

Operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Tidak terjadi gangguan kesehatan terutama ISPA, Emisi udara akibat kegiatan operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi berdampak menurunnya kualitas udara di sekitar area proyek sehingga terjadi peningkatan infeksi saluran nafas.
Upaya pengelolaan penurunan kualitas udara akibat Operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi
antara lain

Memasang pelindung pada area pabrik yang menimbulkan debu sehingga debu tidak keluar berterbangan kemasyarakat sekitar
Perawatan mesin-mesin peralatan pabrik sehingga pengurangi emisi udara di area sekitar pabrik
Melakukan penghijauan untuk mengurangi persebaran emisi udara dan debu
Penyiraman air di musim kemarau secara Lokasi tapak kegiatan
pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Kudus Selama kegiatan Operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Berlangsung

Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Page 43

Mobilisasi peralatan dan material konstruksi
Penyediaan kapasitas parkir yang memenuhi kebutuhan parkir yang ada

Ada Penyediaan parkir khusus bagi pekerja di dalam lokasi dan/atau parkir di sekitar lokasi, karena tidak diperkenankan parkir di tepi jalan utama tengah dan sekitarnya.
Penyediaan parkir khusus kendaraan bongkar muat dan peralatan barang serta areal penumpukkan material di dalam tapak kegiatan
Tidak menggunakan bahu dan badan jalan pada ruas jalan terdampak sebagai tempat parkir kendaraan karyawan maupun operasional Area tapak PT. Hartono Istana Teknologi

Koordinat 6°46'43.15"S 110°47'18.86"E

selama kegiatan operasional
berlangsung saat adanya mobilisasi pekerja, pengangkutan bahan baku dan produk Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus 2 Gangguan kenyamanan

Mobilisasi peralatan dan material konstruksi
Tidak ada atau sedikit terjadi keluhan masyarakat terhadap kegiatan mobilisasi peralatan dan material konstruksi pengembangan

Melaksanakan pengelolaan lingkungan terhadap kualitas udara, kebisingan, lalu-lintas, dan perparkiran. Permukiman penduduk di Desa Kaliwungu, Desa Sidorekso dan Desa Gamong, Kecamatan Kaliwungu, Selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material konstruksi pengembangan Industri Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Page 44

Penerapan SOP dalam kegiatan mobilisasi peralatan dan material konstruksi pengembangan
Membuka Pos Layanan Pengaduan yang praktis dan jelas untuk menindak lanjuti keluhan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Kudus khususnya di sekitar wilayah tapak proyek Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi berlangsung

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus 3 Perubahan persepsi masyarakat

Mobilisasi peralatan dan material konstruksi

Persepsi masyarakat lebih banyak yang bersifat positif
Masyarakat lebih banyak yang setuju dengan kegiatan mobilisasi peralatan dan material konstruksi pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi
Melaksanakan pengelolaan lingkungan terhadap dampak penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, gangguan lalu-lintas dan serta perparkiran
Melakukan sosialisasi rencana kegiatan berikut dampak- dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat dilakukan secara detail, praktis, sederhana, dan jelas
Sosialisasi rencana kegiatan dilakukan dengan melibatkan Kepala Desa, Camat, BPD/tokoh masyarakat, dan Permukiman penduduk di Desa Kaliwungu, Desa Sidorekso dan Desa Gamong, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus khususnya di sekitar wilayah tapak proyek Selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material konstruksi pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi berlangsung Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Page 45

Pematangan lahan Kadar TSP < 230 μg/Nm3 (saat bekerja) menurut Lampiran VII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Baku Mutu Udara Ambien

Ada tembok pembatas dengan lingkungan sekitarnya dengan tinggi 1,5-2 m
Menyirami tanah yang kering yang potensial menghasilkan debu
Lokasi kegiatan
Permukiman penduduk (2 sampel) Selama kegiatan pematangan lahan berlangsung Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus 5 Peningkatan kebisingan

Pematangan lahan Tingkat kebisingan yang dihasilkan alat pengangkut masih di bawah baku mutu yaitu < 70 dBA (untuk Industri dan jasa) dan < 58 dBA (untuk permukiman)

Alat berat kondisinya masih baik
Alat berat menggunakan knalpot standard
Lokasi kegiatan
Permukiman penduduk (2 sampel) Sekali selama kegiatan penyiapan lahan berlangsung Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Page 46

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus 6 Timbulan sampah domestik

Pematangan lahan Tidak ada sampah yang tercecer yang menurunkan estetika

Mengelola sisa material untuk bisa di manfaatkan kembali atau membuangnya pada tempat yang tidak mengganggu masyarkat
Menempatkan bak sampah di tempat yang mudah di akses dan sesuai ukurannya
Menempelkan slogan agar membuang sampah pada tempatnya
Membuang sampah ke TPA dengan bekerja sama dengan DPKPLH Kab. Kudus
Tidak membakar sampah di lokasi kegiatan TPS PT. Hartono Istana Teknologi Selama kegiatan penyiapan lahan berlangsung Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Page 47

Pematangan lahan

RTH minimal 10 % total luas area
RTH dengan konsep fungsi ekologis-estetika
Area parkir di konstruksi berbasis vegetasi termasuk sebagian dalam bentuk grass block.
Tersedia bantuan bibit
tanaman penghijauan dengan jumlah yang setara untuk penghijauan seluas 30% luas lahan pengembangan sesuai dengan road map yang telah dibuat.
Mengalokasikan lahan untuk RTH seluas minimal 10 %
Mendesain RTH dengan konsep utama fungsi ekologis yang dipadukan dengan estetika
Batas tapak rencana pengembangan dengan lahan di luar tapak ditanami dengan jenis tanaman bambu dengan pola tanam rapat.
Mendesain area parkir berbasis vegetasi termasuk sebagian dalam bentuk grass block.
Membuat dan melaksanakan roadmap penyediaan bantuan bibit tanaman penghijauan untuk kegiatan penghijauan di luar tapak setara dengan 30 % luas lahan pengembangan selama 5 tahun.
Membangun sinergitas dengan pemerintah dan masyarakat peduli lingkungan melalui Tapak kegiatan pematangan lahan

Pengelolaan dilakukan selama kegiatan pematangan lahan, kecuali penyediaan bantuan bibit penghijauan di luar tapak dilakukan sesuai dengan roadmap yang dibuat selama 5 tahun.

Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Page 48

Pematangan lahan

Ragam jenis flora dalam desain RTH sesuai dengan kriteria untuk fungsi utama ekologis.
Tidak terjadi lapisan debu yang tebal pada tumbuhan di sekitar tapak hingga radius 100 m.
Melakukan pemilihan jenis flora dalam desain landscape RTH untuk fungsi ekologis dengan kriteria : diutamakan jenis lokal, ragam habitus (pohon, semak, perdu dan terna). Sebagian mampu mengundang kehadiran satwa terutama burung, Sebagian mampu menyerap polutas gas, dan mampu menjerap debu,
Mengendalikan timbulan dan sebaran debu dengan memasang penghalang angin seperti pagar sementara sekeliling tapak proyek.
Mengendalikan timbulan debu dengan menyiram lahan terbuka secara berkala. Tapak kegiatan pematangan lahan
PT. Hartono Istana Teknologi

Selama kegiatan pematangan lahan Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus 9 Gangguan fauna darat

Pematangan lahan

Konsentrasi debu udara ambient sesuai dengan baku mutu
Mengendalikan timbulan debu dengan memasang penghalang Tapak kegiatan pematangan lahan
Selama kegiatan pematangan lahan Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Page 49

Semua pekerja memahami untuk melindungi fauna liar
Pada saat dilakukan pematangan lahan, tapak rencana kegiatan relative sudah terbebas dari ragam jenis fauna darat.
Sampah dikelola dengan tidak dibakar.
Pencahayaan lampu menggunakan downlight dan atau diarahkan ke area tapak
Masih dijumpainya ragam biota darat terutama burung di area sekitar tapak. angin seperti pagar sementara sekeliling tapak proyek.
Mengendalikan timbulan debu dengan menyiram lahan terbuka secara berkala.
Bongkar/unloading material konstruksi dilakukan sesuai SOP untuk menekan timbulan debu.
Dilakukan induksi kepada pekerja penyiaapan lahan terkait mitigasi terhadap fauna liar.
Tidak berburu fauna darat
Sebelum dilakukan pematangan lahan dilakukan penangkapan jenis- jenis fauna liar yang ditemukan yang tidak bisa pergi keluar tapak kegiatan pematangan lahan untuk selanjutnya di lepas liarkan di lokasi lain yang sesuai.
Sampah berupa biomassa tumbuhan PT. Hartono Istana Teknologi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Page 50

Pematangan lahan

Tidak ada aliran air yang masuk ke area tapak yang berasal dari luar tapak
Semua aliran air yang keluar dari tapak sudah melalui kolam pengendapan
Saluran drainase dalam kondisi fungsional
Kolam pengendap dalam kondisi bersih dan fungsional
Membuat dan merawat saluran drainase dan kolam pengendap/infiltrasi air hujan
Mengarahkan aliran air dari luar tapak pematangan lahan ke saluran drainase sementara agar tidak masuk ke tapak rencana kegiatan pematangan lahan.
Mengarahkan air limpasan dalam tapak pematangan lahan ke kolam pengendapan sebelum dialirkan Tapak kegiatan pematangan lahan
PT. Hartono Istana Teknologi

Selama kegiatan pematangan lahan Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Page 51

Pematangan lahan Tidak ada keluhan dan protes masyarakat akibat kegiatan

Konsideran (Menimbang & Mengingat)

MENIMBANG

a. bahwa kegiatan Industri Elektronik PT Hartono Istana Teknologi di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah telah memiliki UKL-UPL serta persetujuan lingkungan yang telah mengalami perubahan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/01713 Tahun 2022 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Industri Elektronik Oleh PT Hartono Istana Teknologi Di Desa Kaliwungu dan Desa Sidorekso, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah; b. bahwa berdasarkan perkembangan keadaan,
PT Hartono Istana Teknologi merencanakan adanya perubahan kegiatan berupa penambahan luas
lahan menjadi 292.493 m2, luas bangunan menjadi 224.881 m2 dan penambahan jenis serta jumlah kapasitas produksi; c. bahwa perubahan rencana kegiatan sebagaimana huruf b, telah dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), yang terdiri atas dokumen Kerangka Acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal), dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL- RPL) Rencana Pengembangan Industri Elektronik PT Hartono Istana Teknologi di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah yang telah dinilai dan mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Jawa Tengah Nomor 600.4/25005721/2025 tentang Rekomendasi Hasil Uji Kelayakan Terhadap Rencana Pengembangan Industri Elektronik PT Hartono Istana Teknologi Di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah; d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Gubernur

MENGINGAT

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 147);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Page 3

Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Jawa Tengah Nomor 600.4/25005721/2025 tentang Rekomendasi Hasil Uji Kelayakan Terhadap Rencana Pengembangan Industri Elektronik PT Hartono Istana Teknologi Di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah.

Referensi Silang (7)

UU 32/2009 — ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT

UU 6/2023 — Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang...

UU 2/2022 — PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004

UU 23/2014 — PEMERINTAHAN DAERAH

UU 11/2023 — PROVINSI JAWA TENGAH

PP None/2021 — Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan...

PP 5/2021 — PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Status

Berlaku

Jenis

KEPGUB

Nomor / Tahun

100 / 2025

Ditetapkan

2025-01-01

Berlaku

2025-01-01

Dasar Hukum (Mengingat)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta...

Referensi Silang

→ 7 peraturan direferensikan

FRBR URI

/akn/id/act/kepgub/2025/100

Dikurasi oleh CRPG Mobot AI