PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KOTA-KECIL DALAM LINGKUNGAN DAERAH

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 1956

TENTANG

PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KOTA-KECIL DALAM LINGKUNGAN DAERAH

PROPINSI SUMATERA TENGAH

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa berhubung dengan perkembangan ketata-negaraan dan untuk melancarkan Pemerintahan Daerah-daerah Otonom dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah, perlu segera dibentuk Daerah-daerah Kota-Kecil, yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah:

Mengingat : a. pasal-pasal 89, 131 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

• Undang-undang No. 22 tahun 1948 Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Undang-undang tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.

BAB 1

PERATURAN UMUM.

Pasal 1.

Daerah-daerah yang tersebut di bawah ini sub a s/d e masing-masing dibentuk sebagai Kota-Kecil dengan nama dan watas-watas seperti berikut:

• Pakan Baru, dengan nama Kota-Kecil Pakan Baru, dengan watas-watas sebagaimana ditetapkan dengan keputusan Komisaris Negara Urusan Dalam Negeri tanggal 28 Nopember 1947 No. 13/DP;

• Sawah Lunto, dengan nama Kota-Kecil Sawah Lunto, dengan watas-watas sebagaimana ditetapkan dengan beslit-beslit Gubernur-Jenderal Hindia-Belanda tanggal 1 Desember 1888 No. 1 (Staatsblad 1888 No. 181) dan tanggal 25 Oktober 1929 No. 31 (Staatsblad 1929 No. 400);
• Padang Panjang, dengan nama Kota-Kecil Padang Panjang dengan watas-watas sebagaimana ditetapkan dengan beslit Gubernur-Jenderal Hindia Belanda tanggal 1 Desember 1898 No. 1 (Staatsblad 1888 No. 181) termasuk wilayah Negeri Gunung dan Bukitsurungan;
• Solok, dengan nama Kota-Kecil Solok, dengan watas-watas yang akan ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
• Payakumbuh, dengan nama Kota-Kecil Payakumbuh, dengan watas-watas yang akan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 2.

Dalam keadaan luar biasa tempat kedudukan Pemerintah Kota-Kecil tersebut dalam pasal 1 di atas untuk sementara waktu dapat dipindahkan- ke lain tempat oleh Gubernur Propinsi Sumatera Tengah.

Pasal 3.

(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota-Kecil Pakan Baru, Sawah Lunto, Padang Panjang,

Solok dan Payakumbuh masing-masing terdiri dari 10 orang anggota.

(2) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tersebut dalam ayat 1 yang untuk

pertama kali dipilih menurut Undang-undang Pemilihan, meletakkan keanggotaannya serentak pada suatu ketika yang akan ditetapkan oleh penguasa yang ditentukan dalam peraturan-perundangan dengan yang bersangkutan.

(3) Jumlah Anggota Dewan Pemerintah Daerah Kota-Kecil yang dimaksud dalam pasal 1, adalah 3

orang, dengan ketentuan bahwa dalam jumlah tersebut tidak termasuk Anggota-Ketua Walikota Kepala Daerah.

Bab II.

Tentang Urusan Rumah-Tangga Dan Kewajiban Kota-Kecil.

Pasal 4.

Pemerintah Kota-Kecil dengan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, menyelenggarakan segala sesuatu yang dipandang perlu untuk melancarkan jalannya Pemerintahan Daerahnya, antara lain:

• menyusun dan menyelenggarakan sekretariat Kota-Kecil serta bagian-bagian (dinas-dinas dan urusan-urusan);
• menyelenggarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan kepegawaian, perbendaharaan, pemeliharaan harta dan milik serta lain-lain hal yang dipandang masih perlu.

Pasal 5.

(1) Kota-kota Kecil sebagai dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang ini mengatur dan mengurus

urusan-urusan:

1. pekerjaan umum,
2. kesehatan,
3. kehewanan,
4. perikanan darat,
5. sosial, dan
6. perindustrian kecil,

1 sampai dengan 6 yang oleh Propinsi Sumatera Tengah diserahkan kepadanya baik sebagian maupun seluruhnya sesuai dengai ketentuan-ketentuan dalam Peraturan-peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan yang bersangkutan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom.

(2) Bilamana timbul kesulitan tentang pelaksanaan otonomi seperti dimaksud dalam ayat 1 di atas

Pemerintah Pusat mengambil tindakan-tindakan seperlunya.

Pasal 6.

Penyerahan urusan-urusan yang termasuk dalam rumah-tangga dan kewajiban daerah Kota-Kecil yang berkenaan dengan:

• 1. urusan agraria,

1. urusan perburuhan,
2. urusan penerangan,
3. urusan pertanian,
4. urusan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan,
5. lain-lain urusan yang belum disebut dalam pasal 5,

• bagian-bagian lain dari urusan yang sudah sebagian diserahkan berdasarkan ketentuan dalam

pasal 5 di atas, yang mengingat pertumbuhan dan kesanggupan Kota-Kecil dapat diserahkan

pula sebagai hal-hal yang termasuk urusan rumah-tangga dan kewajiban Kota-Kecil. a dan b diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7.

(1) Semua peraturan mengenai hal-hal yang mengingat sifatnya dapat dipandang sebagai urusan

rumah-tangga daerah Kota-Kecil termasuk pula "Keuren en reglementen van politie" sebagaimana dimaksud dalam Staatsblad 1938 No. 618 jo. No. 652, yang berlaku sebelum saat mulai berlakunya undang-undang ini terus berlaku dalam daerah-hukumnya semula sebagai peraturan Kota-Kecil yang bersangkutan dan dapat diubah, ditambah atau dicabut oleh Kota-Kecil itu.

(2) Keputusan-keputusan serta peraturan-peraturan yang dahulu ditetapkan oleh Kota Otonom

Pakan Baru sebelum dibentuk menjadi Kota-Kecil menurut Undang-undang ini, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-perundangan sekarang, berlaku terus sebagai peraturan Kota-Kecil Pakan Baru.

(3) Peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini sepanjang belum diubah atau

ditambah oleh Kota-Kecil yang bersangkutan, yang berlaku sebagai Peraturan Kota-Kecil tidak

berlaku lagi 5 (lima) tahun sesudah tanggal berlakunya undang-undang ini.

Pasal 8.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 5, 6 dan 7 di atas, maka Pemerintah Daerah Kota-Kecil berhak pula mengatur dan mengurus hal-hal, yang tidak diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Tengah atau Pemerintah Daerah Kabupaten yang wilayahnya meliputi Kota-kota Kecil yang bersangkutan, kecuali apabila kemudian oleh peraturan-perundangan yang lebih tinggi tingkatannya diadakan ketentuan lain.

Pasal 9.

Peraturan-peraturan daerah Kota-Kecil yang mengandung penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten yang wilayahnya meliputi Kota Kecil yang bersangkutan, terkecuali apabila Undang-undang tentang Peraturan-umum pajak dan retribusi daerah seperti dimaksud dalam pasal 32 Undang-undang No. 22 tahun 1948 menunjuk penguasa lain untuk mengesahkannya.

Pasal 10.

Selain daripada hal-hal yang ditentukan dalam pasal 5 sampai dengan pasal 9, Pemerintah daerah Kota-Kecil diwajibkan pula menjalankan kekuasaan, hak, tugas dan kewajiban yang menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan lain ditugaskan kepada Pemerintah Daerah Otonom setingkat dengan Kota-Kecil bekas Gemeente atau Stadsgemeente dahulu.

Bab III

Tentang Hal-Hal Yang Bersangkutan Dengan Penyerahan Kekuasaan, Campur Tangan Dan Pekerjaan-Pekerjaan Yang Diserahkan Kepada Kota-Kecil.

Pasal 11.

Tentang Pegawai Kota-Kecil.

(1) Dengan tidak mengurangi hak untuk mengangkat pegawai Kota-Kecil, yang dimaksud dalam

pasal 21 Undang-undang No. tahun 1948, maka untuk menyelenggarakan hal-hal yang

termasuk urusan rumah-tangga dan kewajiban Kota-Kecil Pakan Baru dan Sawah Lunto, dengan keputusan Menteri yang bersangkutan dapat:

• diserahkan pegawai Negara untuk diangkat menjadi pegawai Kota-Kecil yang bersangkutan;
• diperbantukan pegawai Negara untuk dipekerjakan kepada Kota-Kecil yang bersangkutan.

(2) Dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan yang ada tentang pegawai Negara, maka dengan

Peraturan Pemerintah atau dengan peraturan Menteri yang bersangkutan dapat diadakan ketentuan-ketentuan tentang kedudukan pegawai Negara, yang diangkat menjadi pegawai Kota-Kecil atau yang diperbantukan kepada Kota-Kecil.

(3) Penempatan pegawai yang diperbantukan kepada Kota-Kecil di dalam lingkungan Daerahnya

masing-masing, diselenggarakan oleh Dewan Pemerintah Daerah Kota-Kecil yang bersangkutan, dengan memberitahukan hal itu kepada Kementerian yang berkepentingan dengan melalui Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten yang bersangkutan.

(4) Pemindahan pegawai yang diperbantukan kepada Kota-Kecil termaksud dalam pasal 1 ke

Daerah Otonom lain, diselenggarakan oleh Kementerian yang bersangkutan setelah mendengar pertimbangan Dewan-dewan Pemerintah Daerah Otonom yang bersangkutan.

(5) Penetapan dan kenaikan pangkat dan gaji dari pegawai yang diperbantukan menurut ayat 1 sub

b di atas, diselenggarakan oleh Kementerian yang berwajib, dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah Kota-Kecil yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan tentang pegawai Negara yang ada.

Pasal 12.

Tentang tanah, bangunan, gedung, dan lain-lain sebagainya.

(1) Tanah, bangunan, gedung dan barang-barang tidak bergerak lainnya milik Pemerintah yang

dibutuhkan oleh Kota-Kecil untuk memenuhi tugas kewajibannya menurut Undang-undang ini, diserahkan kepada Kota-Kecil dalam hak milik atau diserahkan untuk dipakai atau diserahkan dalam pengelolaan guna keperluannya.

(2) Barang-barang inventaris dan barang bergerak lainnya, yang dibutuhkan untuk

menyelenggarakan urusan rumah-tangga dan kewajiban Kota-Kecil diserahkan kepada Kota-Kecil dalam hak milik.

(3) Segala utang-piutang yang bersangkutan dengan hal-hal yang diserahkan kepada Kota-Kecil,

pada waktu penyerahan menjadi tanggungan Kota-Kecil yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa penyelesaian soal-soal yang timbul mengenai hal itu dapat diminta kepada Pemerintah Pusat.

(4) Untuk penyelenggaraan tugas kewajiban Kota-Kecil, Kementerian yang bersangkutan c.q.

Propinsi Otonom Sumatera Tengah menyerahkan kepada Kota-Kecil uang sejumlah yang ditetapkan dalam ketetapan Menteri yang bersangkutan atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Tengah, sekedar perbelanjaannya yang dimaksud sebelum diselenggarakan oleh Kota-Kecil termasuk dalam Anggaran Belanja Kementerian yang bersangkutan atau dalam Anggaran Belanja sementara Propinsi Sumatera Tengah.

Bab IV

Ketentuan Peralihan.

Pasal 13.

Semua pegawai Daerah yang diangkat oleh Pemerintah Daerah Kota Pakan Baru yang ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi pegawai dari Kota-Kecil Pakan Baru.

Pasal 14.

Segala milik berupa barang bergerak, barang tidak bergerak, perusahaan-perusahaan dan utang-piutang yang ada dari Kota Pakan Baru yang sebelum dibentuk menjadi Kota-Kecil menurut Undang-undang ini telah menjalankan hak-hak kekuasaan mengurus dan mengatur rumah-tangganya sendiri, menjadi milik dan tanggungan dari Kota-Kecil Pakan Baru.

Pasal 15.

(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Kota-Kecil Pakan Baru

yang ada pada waktu mulai berlakunya undang-undang ini untuk sementara waktu menjalankan segala hak, wewenang, tugas dan kewajiban dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah dimaksud dalam undang-undang ini sampai dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota-Kecil menurut peraturan pemilihan yang sah.

(2) Apabila pada waktu mulai berlakunya undang-undang ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kota-Kecil Sawah Lunto, Padang Panjang, Solok dan Payakumbuh masih belum ada, maka segala hak, wewenang, tugas dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Kota-Kecil Sawah Lunto, Padang Panjang, Solok dan Payakumbuh untuk sementara waktu dijalankan oleh Wali Kota Kepala Daerah Kota-Kecil Sawah Lunto, Padang Panjang, Solok dan Payakumbuh sampai dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota-Kecil Sawah Lunto, Padang Panjang, Solok dan Payakumbuh, menurut peraturan pemilihan yang sah.

(3) Anggota-anggota Dewan-dewan yang dimaksud dalam ayat (1) di atas, meletakkan

keanggotaannya serentak pada waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota-Kecil Pakan Baru yang pertama, yang disusun menurut peraturan pemilihan yang dimaksud itu, mulai menjalankan hak, kewenangan tugas dan kewajibannya.

Bab V.

Ketentuan Penutup.

Pasal 16.

Pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini, maka segala ketentuan dalam peraturan-peraturan atau ketentuan tata-usaha yang bertentangan dengan undang-undang ini, tidak berlaku lagi.

Pasal 17.

Undang-undang ini dinamakan "Undang-undang pembentukan Kota-kota Kecil di Propinsi Sumatera Tengah".

Pasal 18.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 1956. Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEKARNO.

Diundangkan pada tanggal 23 Maret 1956 Menteri Kehakiman,

ttd.

LOEKMAN WIRIADINATA

Menteri Dalam Negeri a.i.,

ttd.

SURONO

CATATAN

Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-26 pada hari Jum'at tanggal 24 Pebruari 1956,

P.34/1955-1956

Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1956 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1956/19