Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
UU Berlaku

KOTA SOLOK DI PROVINSI SUMATERA BARAT

BAB 1 — KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

  1. Provinsi Sumatera Barat adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat.
  2. Kota Solok adalah daerah kota yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.
  3. Kecamatan adalah kecamatan yang ada di wilayah Kota Solok.

Pasal 2

Tanggal 23 Maret 1956 merupakan tanggal pembentukan Kota Solok berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota- Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (LN 1es6 I re).

BABII ...

SK No 205952 A

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

BAB 2 — CAKUPAN WILAYAH, BATAS DAERAH, DAN

Pasal 3

Kota Solok terdiri atas 2 (dua) Kecamatan, yaitu:

  • Kecamatan Lubuk Sikarah; dan
  • Kecamatan Tanjung Harapan.

Pasal 4

(1) Kota Solok mempunyai batas daerah:

  • sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Solok;
  • sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Solok;
  • sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Solok; dan
  • sebelah barat berbatasan dengan Kota Padang. (21 Penegasan batas daerah Kota Solok secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

Kota Solok memiliki karakteristik, yaitu:

  • kewilayahan dengan ciri geogralis utama perbukitan, pegunungan, sungai, dan daerah aliran sungai;
  • potensi sumber daya alam berupa pertanian, perkebunan, perikanan, serta potensi perdagangan, dan potensi pariwisata; dan
  • adat dan budaya Minangkabau berdasarkan nilai falsafah, adat basandi syara', sgara' basandi kitabullah dalam adat salingka nagari yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adatf nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat, serta kelestarian lingkungan.

BABIII ...

SK No205953A

PRESIDEN

BAB 3 — KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perulndang-undangan.

Pasal 7

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota- Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (LN 1956119), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang- Undang ini.

Pasal 8

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kota Solok dalam Undang- undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (LN 1956119), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No 205;954 A

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2024

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2024

,

ttd

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

INDONESIA Perundang-undangan Hukum,

SK No200051 A

PRESIDEN

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  • bahwa pembangunan Kota Solok diselenggarakan secara berkelanjutan dalam satu kesatuan wilayah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat;
  • bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat;
MENGINGAT

Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 188 ayat (21, Pasal 20, pasal 21, Undang-Undang Dasar Negara dan Pasal 22D ayat l2l Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan

SK No200050A

PRESIDEN

REPUBLTK INDONESIA

Referensi Silang (3)
UU 8/1956 — PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KOTA-KECIL DALAM...
UU 17/2022 — PROVINSISUMATERABARAT
UU 22/1948 — PENETAPAN ATURAN-ATURAN POKOK MENGENAI...