Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
UU Berlaku

KOTA PAYAKUMBUH DI PROVINSI SUMATERA BARAT

BAB 1 — KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

  1. Provinsi Sumatera Barat adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat.
  2. Kota Payakumbuh adalah daerah Kota yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.
  3. Kecamatan adalah kecamatan yang ada di wilayah Kota Payakumbuh.

Pasal 2

Tanggal 23 Maret 1956 merupakan tanggal pembentukan Kota Payakumbuh berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota- Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (LN 1es6ltel.

BABII ...

SK No 199713 A

PRESIDEN

BAB 2 — CAKUPAN WILAYAH, BATAS DAERAH, DAN

Pasal 3

Kota Payakumbuh terdiri atas 5 (lima) Kecamatan, yaitu:

  • Kecamatan Payakumbuh Barat;
  • Kecamatan Payakumbuh Utara;
  • Kecamatan Payakumbuh Timur;
  • Kecamatan Lamposi Tigo Nagori; dan
  • Kecamatan Payakumbuh Selatan.

Pasal 4

(1) Kota Payakumbuh mempunyai batas daerah:

  • sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lima Puluh Kota;
  • sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lima Puluh Kota;
  • sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lima Puluh Kota; dan
  • sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lima Puluh Kota. (21 Penegasan batas daerah Kota Payakumbuh secara pasti

(1) di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat

ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

Kota Payakumbuh memiliki karakteristik, yaitu:

  • kewilayahan dengan ciri geografis kawasan dataran tinggi yang merupakan bagian dari Bukit Barisan;

  • potensi sumber daya alam berupa pertanian dan peternakan, potensi industri pengolahan, potensi perdagangan, serta potensi pariwisata; dan

  • adat. . .

SK No l997l4A

PRESIDEN

  • adat dan budaya Minangkabau berdasarkan nilai falsafah, adat basandi syara', sgara' basandi kitabullah dalam adat salingka nagari yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat/nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat, serta kelestarian lingkungan.
BAB 3 — KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota- Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (LN 1956119), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang- Undang ini.

Pasal 8

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang- undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (LN 1956119l, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No 199715 A

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2024

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2024

,

ttd.

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

INDONESIA Plh. Perundang-undangan Hukum,

Setiawati

SK No200041 A

PRESIDEN

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif sesuai amanat Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  • bahwa pembangunan Kota Payakumbuh diselenggarakan secara berkelanjutan dalam satu kesatuan wilayah dengan memperhatikan karakteristik daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat;
  • bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat;
MENGINGAT

Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B ayat (21, Pasal 20, Pasal 21, Negara dan Pasal 22D ayat l2l Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan

SK No200040A

PRESIDEN

REPUILIK INIX)NESIA

Referensi Silang (3)
UU 8/1956 — PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KOTA-KECIL DALAM...
UU 17/2022 — PROVINSISUMATERABARAT
UU 22/1948 — PENETAPAN ATURAN-ATURAN POKOK MENGENAI...