UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

MATA UANG

SEBAGAIMANA DIUBAH OLEH: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2023¹

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat memiliki [[#Mata Uang|Mata Uang]] sebagai salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia;

b. bahwa Mata Uang diperlukan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional dan internasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

c. bahwa selama ini pengaturan tentang macam dan harga Mata Uang sebagaimana diamanatkan dalam [[UUD_1945#Pasal_23B|Pasal 23B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945]] belum diatur dengan undang-undang tersendiri;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Mata Uang.

[!important] Konsiderans Utama UU ini dibentuk untuk melaksanakan amanat [[UUD_1945#Pasal_23B|Pasal 23B UUD 1945]] yang mewajibkan penetapan macam dan harga mata uang dengan undang-undang.

Mengingat

1. [[UUD_1945#Pasal_20|Pasal 20]], [[UUD_1945#Pasal_21|Pasal 21]], dan [[UUD_1945#Pasal_23B|Pasal 23B]] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. [[UU_23_1999|Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999]] tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [[UU_6_2009|Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009]] tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG MATA UANG.

📌 Poin Penting Konsiderans

[!note] Simbol Kedaulatan Mata Uang (Rupiah) adalah simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan

[!info] Amanat Konstitusi UU ini melaksanakan [[UUD_1945#Pasal_23B|Pasal 23B UUD 1945]] yang mewajibkan penetapan macam dan harga mata uang dengan undang-undang

[!important] Landasan Hukum Mengingat [[UU_23_1999|UU 23/1999]] tentang Bank Indonesia sebagai otoritas yang berwenang mengelola mata uang

🔗 Hubungan Hukum

Dasar Konstitusi

• [[UUD_1945#Pasal_23B|Pasal 23B UUD 1945]] - Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang
• [[UUD_1945#Pasal_20|Pasal 20 UUD 1945]] - Kewenangan DPR membentuk UU
• [[UUD_1945#Pasal_21|Pasal 21 UUD 1945]] - Hak inisiatif DPR

Dasar Hukum Operasional

• [[UU_23_1999|UU 23/1999 tentang Bank Indonesia]] - Otoritas moneter
• [[UU_6_2009|UU 6/2009]] - Perubahan terakhir UU Bank Indonesia

Perubahan

• [[UU_4_2023|UU 4/2023]] - Penambahan ketentuan Rupiah digital (berlaku 12 Januari 2023)

📊 Ringkasan Pertimbangan

| Aspek | Substansi | |-------|-----------| | Kedaulatan | Mata uang sebagai simbol kedaulatan negara | | Ekonomi | Alat pembayaran sah untuk kesejahteraan sosial | | Konstitusi | Pelaksanaan Pasal 23B UUD 1945 | | Kebutuhan Hukum | Pengaturan komprehensif mata uang dalam UU tersendiri |

🏷️ Tags

#legislation/law/monetary #preamble #constitutional_mandate #pasal_23b #bank_indonesia #monetary_sovereignty #national_symbol #currency_regulation #uu_7_2011

Catatan: ¹ Berlaku pada tanggal 12 Januari 2023

Dokumen ini diproses pada: 2025-11-02 Bagian dari: [[UU_7_2011|UU No. 7/2011 tentang Mata Uang]]