PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969 TENTANG

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 1995

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969 TENTANG

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,

DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEBAGAIMANA TELAH

BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG

NOMOR 2 TAHUN 1985.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga perwakilan yang

anggotanya dipilih dan diangkat, ditetapkan berdasarkan peraturan

perundang-undangan merupakan perwujudan demokrasi Pancasila

dalam penyelenggaraan negara Indonesia;

• bahwa dengan telah diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam

proses pembaharuan kehidupan politik dan pelaksanaan

pengembangan tatanan demokrasi Pancasila, perlu melakukan

penyesuaian jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih

dan yang diangkat;

• bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk mengadakan

perubahan terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang

Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun

1975 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985;

Mengingat : …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 19 ayat (1),

dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum

anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

(Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara RI Nomor 2914) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara RI Tahun

1975 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3063),

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 (Lembaran Negara RI

Tahun 1980 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3163)

dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (Lembaran Negara RI

Tahun 1985 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3281);

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI

Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2915)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun

1975 (Lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan

Lembaran Negara RI Nomor 3064) dan Undang-undang Nomor 2

Tahun 1985 (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Negara RI Nomor 3282);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA PERUBAHAN ATAS

UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969 TENTANG

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN

RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEBAGAIMANA TELAH

BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1985.

Pasal I

Ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 16

Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor

2 Tahun 1985, diubah lagi sehingga berbunyi sebagai berikut:

"(3) Jumlah anggota DPR ditetapkan sebanyak 500 (lima ratus)

orang, terdiri dari 425 (empat ratus dua puluh lima) orang

dipilih dalam Pemilihan Umum dan 75 (tujuh puluh lima)

orang diangkat.

(4) Anggota DPR yang diangkat sebanyak 75 (tujuh puluh lima)

orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diambilkan dari

golongan karya ABRI dan pengangkatannya ditetapkan oleh

Presiden atas usul Panglima Angkatan Bersenjata".

Pasal II

Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Perubahan Ketiga

Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 3 Juli 1995

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 3 Juli 1995

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995 NOMOR 36

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 1995

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969 TENTANG

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATA RAKYAT,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,

DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1985

UMUM

1. Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 didasarkan atas telah diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam proses pembaharuan kehidupan politik dan pelaksanaan pengembangan tatanan demokrasi Pancasila serta disesuaikan dengan perkembangan keadaan. Kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 terus ditingkatkan dengan mengamalkan dan membudayakan Pancasila yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku pelaksanaan demokrasi Pancasila. Kondisi tersebut memungkinkan dilakukan penyesuaian jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih dan yang diangkat.

Dalam Negara Republik Indonesia, semua golongan termasuk ABRI, mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. ABRI sejak kelahirannya telah memberikan dharma bakti dalam perjuangan bangsa, dan tampil bersama-sama segenap potensi dan kekuatan efektif bangsa dalam proses pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara dan menumbuhkembangkan demokrasi Pancasila, Keberadaan ABRI di lembaga perwakilan rakyat melalui pengangkatan adalah menyatu dalam tatanan kehidupan demokrasi Pancasila. Dalam…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, diamanatkan antara lain sebagai berikut:

"a. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan sosial politik yang tumbuh dari rakyat dan bersama rakyat menegakkan serta mengisi kemerdekaan bangsa dan negara;

• ABRI melaksanakan fungsi sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik. Dalam melaksanakan fungsi sosial politik, ABRI harus mampu berperan sebagai stabilisator, dinamisator, dan unsur pemersatu kehidupan nasional, berperanserta secara aktif dalam pembangunan, serta memperkuat kehidupan konstitusional, demokrasi, dan tegaknya hukum dalam rangka memperkukuh ketahanan nasional;

• Untuk mendukung tatanan politik demokrasi Pancasila, budaya politik yang menjunjung tinggi semangat kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan yang bertanggung jawab perlu terus dikembangkan, didukung oleh moral dan etik politik yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila serta sikap kenegarawanan di dalam perilaku politik".

1. Materi pokok perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985, adalah mengenai perubahan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih dan yang diangkat.

2. Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 yang diatur dalam Undang-undang ini meliputi:

• Perubahan Pasal 10 ayat (3), bahwa jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang ditetapkan 500 (lima ratus) orang, terdiri dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih 425 (empat ratus dua puluh lima) orang dan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diangkat 75 (tujuh puluh lima) orang, dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan, dalam rangka lebih mengembangkan tatanan kehidupan politik yang berdasarkan demokrasi Pancasila, dengan tetap menjamin terlaksananya fungsi sosial politik ABRI sebagai stabilisator dan dinamisator.
• Perubahan…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Perubahan Pasal 10 ayat (4) dimaksudkan untuk menegaskan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diangkat, diambil dari golongan karya ABRI, yang ditetapkan oleh Presiden atas usul Panglima Angkatan Bersenjata.

1. Kemudian apabila ada ketentuan atau perkataan/kata dalam Undang-undang ini akan dinyatakan diubah, diganti, atau dihapus, maka ketentuan atau perkataan/kata tersebut dalam Penjelasannya juga diubah, diganti, atau dihapus.

2. Untuk memudahkan masyarakat memahami dan menggunakan Undang-undang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 dan Undang-undang ini, disusun dalam satu Naskah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Dengan berlakunya Undang-undang ini pada tanggal diundangkan, perubahan jumlah keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih dan yang diangkat dilaksanakan sejak Pemilihan Umum tahun 1997.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3600