regulation_id: "PP_20_1995" document_type: "PP" title_indonesian: "Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1995 tentang PERUBAHAN PP 36-1985 TENTANG PELAKSANAAN UU 16-1969 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UU 5-1995" year: "1995" number: "20" status: "berlaku" source_url: "https://pasal.id/peraturan/pp/pp-20-1995" frbr_uri: "/akn/id/act/pp/1995/20" official_source: "https://peraturan.go.id/id/pp-no-20-tahun-1995" source: "pasal.id"

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1995 tentang PERUBAHAN PP 36-1985 TENTANG PELAKSANAAN UU 16-1969 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UU 5-1995

Sumber: https://pasal.id/peraturan/pp/pp-20-1995

Pasal I

pasal.id

Ketentuan Pasal 9 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 1995, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 9… "Pasal 9 Jumlah anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) UNDANG-UNDANG ditetapkan sebanyak 500 (lima ratus) orang terdiri dari : a. 425 (empat ratus dua puluh lima) orang dari organisasi peserta Pemilihan Umum yang dipilih dalam Pemilihan Umum; b. 75 (tujuh puluh lima) orang dari golongan karya ABRI yang diangkat".

Pasal II

pasal.id

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar…

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 1995 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 1995 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

ttd. MOERDIONO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995 NOMOR 37