Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
UU Berlaku

KABUPATEN PASAMAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT

BAB 1 — KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

  1. Provinsi Sumatera Barat adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat.
  2. Kabupaten Pasaman adalah daerah kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.
  3. Kecamatan adalah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Pasaman.

Pasal 2

Tanggal 29 Maret 1956 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Pasaman berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956).

BAB II .

SK No 200383 A

PRESIDEN

BAB 2 — CAKUPAN WILAYAH, BATAS DAERAH, IBU KOTA,DAN

Pasal 3

Kabupaten Pasaman terdiri atas 12 (dua belas) Kecamatan, yaitu:

  • Kecamatan Bonjol;
  • Kecamatan Lubuk Sikaping;
  • Kecamatan Panti;
  • Kecamatan Mapat Tunggul;
  • Kecamatan Dua Koto;
  • Kecamatan Tigo Nagari;
  • Kecamatan Rao;
  • Kecamatan Mapat Tunggul Selatan;
  • Kecamatan Simpang Alahan Mati;
  • Kecamatan Padang Gelugur;
  • Kecamatan Rao Utara; dan
  1. Kecamatan Rao Selatan.

Pasal 4

(1) Kabupaten Pasaman mempunyai batas daerah:

  • sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara;
  • sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dan Kabupaten Lima Puluh Kota;

c.sebelah...

SK No 200002 A

PRESIDEN

  • sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Agam; dan
  • sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara.

(2) Penegasan batas daerah Kabupaten Pasaman sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) secara pasti di lapangan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

Ibu Kota Kabupaten Pasaman berkedudukan di Kecamatan Lubuk Sikaping.

Pasal 6

Kabupaten Pasaman memiliki karakteristik, yaitu:

  • kewilayahan dengan ciri geografis utama kawasan dataran tinggi berupa pegunungan dan perbukitan serta kawasan perairan berupa sungai;
  • potensi sumber daya alam berupa pertanian, perikanan, pertambangan, serta potensi pariwisata; dan
  • adat dan budaya Minangkabau berdasarkan nilai falsafah, adat basandi sgara', syara' basandi kitabullah dalam adat salingka nagari yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adatlnagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat, serta kelestarian lingkungan.

BABIII ...

SK No 200024 A

PRESIDEN

BAB 3 — KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undan gan.

Pasal 8

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 9

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Pasaman dalam Undang- undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No200386A

FRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2024

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2024

,

ttd

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

Perundang-undangan Hukum,

Setiawati

SK No 200003 A

PRESIDEN

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  • bahwa pembangunan Kabupaten Pasaman diselenggarakan secara berkelanjutan dalam satu kesatuan wilayah dengan memperhatikan karakteristik daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat;
  • bahwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurrf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat;
MENGINGAT

Pasal 18, Pasal 18A, Pasal l8B ayat (21, Pasal 20, pasal 21, dan Pasal 22D ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan

SK No200001 A

PRESIDEN

REPUELIK INDONESIA

Referensi Silang (3)
UU 12/1956 — PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DALAM...
UU 17/2022 — PROVINSISUMATERABARAT
UU 22/1948 — PENETAPAN ATURAN-ATURAN POKOK MENGENAI...