KERJA SAMA DALAM BIDANG PERTAHANAN

TU JUAN

Tujuan dari Persetujuan ini adalah untuk memberikan kerangka umum untuk

mempromosikan kerja sama bilateral di bidang pertahanan antara Para Pihak di

bidang kepentingan bersama, berdasarkan hukum dan peraturan negara Para

Pihak, dan prinsip-prinsip saling menghormati, kepercayaan, dan manfaat.

BIDANG KERJA SAMA

1. Bidang kerja sama Persetujuan ini dapat mencakup:

• pertukaran kunjungan dari pejabat tinggi, termasuk Angkatan Bersenjata;

• pengembangan kerja sama militer-teknis;

• pengembangan kerja sama dalam industri pertahanan dan logistik;

• kerja sama dalam pertahanan lingkup ilmiah-teknologi;

• pertukaran informasi di bidang pertahanan dan militer;

• pengembangan pendidikan dan pelatihan militer;

• meningkatkan kerja sama antara Angkatan Bersenjata Negara Pihak;

• bidang kerja sama lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.

1. Dalam pengembangan kerja sama militer-teknis, serta industri pertahanan

dan logistik yang ditentukan dalam huruf "b" dan huruf "c" Paragraf 1 Pasal

ini, Para Pihak dapat melakukan kerja sama dalam bidang berikut:

• pengadaan persenjataan dan produk militer dalam kerangka proyek

umum dan produksi;

• persediaan atau persenjataan, peralatan militer dan produk lainnya dari penggunaan militer-teknis;

• pemeliharaan, perbaikan dan modernisasi persenjataan, peralatan militer

dan memberikan jasa lainnya di bidang militer-teknis;

• penjualan lisensi pada produksi persenjataan dan peralatan militer,

memberikan dukungan teknis dalam produksi;

• penelitian dan pengembangan umum karya-karya di bidang militer-teknis

dan saling tukar hasil dari karya tersebut;

• pertukaran pengalaman dan informasi tentang standardisasi, kodifikasi.

kontrol kualitas produk militer dalam rangka memenuhi program bersama

kerja sama militer-teknis;

• mengembangkan program-program yang tepat, penelitian bersarna,

produksi bersama dan pemasaran bersama peralatan pertahanan melalui antara transfer teknologi.

1. Untuk tujuan pelaksanaan Persetujuan ini, hal-hal yang terkait dengan teknis

operasional dan administrasi akan diatur dalam pengaturan tertulis terpisah

yang akan disepakati oleh Para Pihak atau otoritas berwenang dari kedua

Pihak.

KERAHASIAAN

1. Perlindungan, penyingkapan, dan transmisi informasi rahasia yang

dipertukarkan atau dihasilkan dalam kerangka Persetujuan ini akan

dilaksanakan dan dijaga sesuai dengan hukum nasional dan perjanjian

internasional yang dibuat oleh Para Pihak.

1. Para Pihak tidak boleh menyingkap, melepas atau mentransfer informasi

rahasia atau bahan dalam kerangka Persetujuan ini kepada pihak ketiga

tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Para Pihak wajib mencegah penggunaan yang tidak sah dan pengalihan hak

kekayaan intelektual ditransfer. ditukar, atau dihasilkan berdasarkan

Persetujuan ini sesuai dengan hukum nasional masing-masing dan

peraturan negara mereka serta perjanjian internasional yang negaranya merupakan negara pihak.

1. Perlindungan dan distribusi hak kekayaan intelektual termasuk perlindungan

hak-hak sah pihak ketiga, serta pertimbangan bagian yang seimbang dari

kepemilikan berdasarkan kontribusi dari masing-masing Pihak, akan diatur

melalui pengaturan tertulis yang terpisah oleh Para Pihak mengenai bidang

khusus dari kerja sama.

OTORITAS BERWENANG

1. Otoritas berwenang untuk pelaksanaan Persetujuan ini adalah:

• untuk Pemerintah Republik Indonesia - Kementerian Pertahanan;

• untuk Kabinet Menteri Ukraina - Kementerian Pertahanan.

1. Untuk tujuan pelaksanaan Persetujuan ini, Otoritas berwenang dari Para

Pihak dapat mengatur pertemuan rutin setiap saat dianggap perlu untuk

memantau dan meninjau pelaksanaan Pasal 2 Persetujuan ini.

PENGATURANKEUANGAN

Kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak, setiap Pihak harus menanggung biaya

sendiri dalam pelaksanaan Persetujuan ini dan sesuai dengan alokasi anggaran.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul antara Para Pihak mengenai penafsiran atau

pelaksanaan Persetujuan ini akan diselesaikan melalui negosiasi bilateral dan

konsultasi antara Para Pihak dan, jika perlu, melalui saluran diplomatik.

AMAN DEMEN

Persetujuan ini dapat diubah atau direvisi berdasarkan kesepakatan bersama

Para Pihak dan harus dalam bentuk Protokol terpisah sebagai bagian integral

dari Persetujuan ini. Protokol tersebut mulai berlaku pada penerimaan

pemberitahuan tertulis terakhir dari pemenuhan prosedur internal yang diperlukan oleh Para Pihak.

MULAI BERLAKU DAN BERAKHIRNYA

1. Persetujuan ini mulai berlaku pada penerimaan pemberitahuan tertulis

terakhir melalui saluran diplomatik setelah pemenuhan persyaratan

berdasarkan prosedur internal yang sesuai, yang diperlukan dalam rangka

pemberlakuaan Persetujuan ini.

1. Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun dan secara otomatis

diperpanjang untuk periode lima tahun berikutnya kecuali diakhiri oleh salah

satu Pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis melalui saluran

diplomatik kepada Pihak lain dalam waktu sedikitnya 90 hari sebelum

keinginannya mengakhiri Persetujuan ini.

1. Pengakhiran Persetujuan ini tidak akan memengaruhi pelaksanaan dari

pengaturan, program, dan proyek yang telah disepakati sebelumnya dalam

kerangka Persetujuan ini, kecuali disetujui secara tertulis oleh Para Pihak.

Sebagai bukti, yang bertanda tangan di bawah ini yang telah diberi kuasa oleh

Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat di Jakarta pada tanggal Lima bulan Agustus tahun Dua ribu enam belas,

dalam dua rangkap asli, dalam bahasa Indonesia, bahasa Ukraina, dan bahasa

lnggris, semua naskah memiliki keabsahan yang sama. Dalam hal terjadi

perbedaan dari dalam penafsiran Perjanjian ini, naskah bahasa lnggris yang

berlaku.

UNTUK PEMERINTAH UNTUK KABINET MENTERI

REPUBLIK INDONESIA

RYAMIZARD RYACUDU PAVLO KLIMKIN

MENTERIPERTAHANAN MENTER! LUAR NEGERI

REPUBLIK H'l>ONESIA

YrOAA

Ml>K

YP~AOM PECnY6111K~ IHAOHE31~

TA

KA61HETOM MIHICTPIB YKPA°iH~

nPo Cn1BP061TH~UTBO B 060POHHl!tl r AJ1Y31

YpHA Pecny6niK111 IHAOHe3iH Ta Ka6iHeT MiHicTpis YKpa·iH111 (nani - CTopoH111);

6a>Kal04li1 noxpauurra Ta niACli1Illi1Tli1 ABOCTOpOHHe cniepofiirxaurao Mi}!{ ABOM8

Aep}f{aBaM111 a o6opoHHi'1 ranysi:

Bli13Hal04li1, l!.10 p03Bli1TOK AP~Hix BiAHOCli1H Ta cnispofiiraaurao Mi}!{ CTopoHaMH

6yAe BHeCKOM AO Mi}f{HapOAHOrO Mli1PY Ta 6e3neK111 WilHXOM B3aeMHo"i AOBip111,

nopo3yMiHHH Ta cnienpaui y Mi}f{HapOAHli1X BiAHOCli1Hax;

Bli13Hal04li1, l!.10 p03Bl'1TOK ofiopoaaoro cniapofiirxauraa 6yAe KOp&,1CHli1M AilH 'ixHiX BiAnOBiAH&,1X Aep}f{aBH&,lX YCT8HOB y o6opOHHilll ranysi;

nparHyY111 AO cnpli1HHHH cniapooiraauray B o6opOHHi'1 ranysi Mi}!{ ABOMa

Aep>KaBaMH, cn111pat04li1Cb Ha np111H4111n111 piBHOCTi, B3aeMHo"i Bli1rQAli1 Ta 4iI1KOBli1TO'i

nosara cysepeairery Ta reparopiansaor uinicaocrl Cropia;

noeaxaio-ra 3aKOHOA8BCTBO A8P}f{8B Cropia:

AOMOBli1Illi1CH npo raxe:

CTATTft 1

META

Meroto uie:'i Yrona e aanposanxeaas aaransxnx np1.1H1...11.1nia Ails:l poasarxy ABOCTOpOHHbOro cniapooinonrrsa B o6opOHHilll ranyai Mi)!{ Cropoaav« 38

HanpHM8Ml.1, LUO CTaHOBJls:lTb cniilbHl-1~ iHTepec, BiAnOBiAHO AO 38KOHOA8BCTBa

nepxas Cropis, npl.1HL..11.1nie B3ae:MHo'i nosara, AOBip1,1 i Bl.1rQAl-1,

CTATTfl 2

HAnPflM"1 Cn1BP061TH"1UTBA

1. Hanps:lMl,1 cnispooiruaursa sa 4ie:to YroAOIO MO~Tb BKJll048Tl.1:

• 06MiH Bi31.1TaM1.1 Bl.1LUl-1X noCaAOBl.1X oci6, y TOMY 41,1CJli BiA 36pOIIIHl,1X can:
• p03Bl.1TOK BilllCbKOBO-TeXHi4HOro cnispofiiruauraa:
• p03Bl.1TOK cniepobiraauraa B ranyai 06opOHH0°i npOMl-'lCJlOBOCTi Ta

noricT1.1K1.1;

• cniapofiiraaureo B o6opOHHilll HayKOBO-TeXHOJlori4Hi~ ranyai:

• o6MiH iHcpopMa4ie:to 3 o6opOHHl,1X Ta Bill!CbKOBl.1X nl.1T8Hb;

• p0381.1TOK BilllCbKOBO'i OCBiTl-1 Ta niAroTOBKY nepcouany;

• cnpl.15lHHH cniapo6iTHl.11...1TBY Mi)!{ 36pOIIIHl,1Ml,1 C1,1Jl8Ml,1 nepxas Cropia;

• iHWi HanpHMl,1 cniepotiiraautaa 38 B3a€MHOIO 3rQAOIO Cropin.

1. lllono p03Bl.1Ti<y cnlapoolraaurea y Bi~CbKOBO-TeXHi4Hilll ranysi, o6opOHHilll npOM1,1CJlOBOCTi Ta noricraui, HK 383HaYeHO y niAnYHKTax "b" i "c" nyHKTy 1 uier crarri, CTOPOHl,1 MO)f{yTb 3AilllCHIOB8Tl,1 cniepo6iTHl-11...1TBO B T8Kl-1X ccpepax:

• aaxyniana 036poe:HHH Ta Bi~CbKOBO'i npOAYK4i'i B pavxax cninsaax

npoexris Ta B1.1po6Hl.14TBa;

• nocravaaas 036poe:HHH, BilllCbKOBO'i TeXHiKl.1 Ta iHWO'i npOAYK4i'i

Bill!CbKOBOro npl.13HaYeHHH;

• oficnyroeyaaaaa, peMOHT i MOAepHi3a4is:i 036poe:HHH, BilllCbKOBo'i TeXHiKl.1

Ta H8A8HHH iHWl.1X nocnyr y Bi~CbKOBO-TeXHi4Hilll ranyai;

• nponax ni4eH3illl LUOAO 01,1po6Hl.14TBa 036poe:HHH Ta Bi~CbKOBo'i TeXHiKl.1,

HaAaHHH TexHiYHO'i niATPl.1MKl,1 T8KOMY e1,1po6Hl.14TBy;

• cninsai AOCiliA)f{eHHH Ta po3p06Kl-1 y BilllCbKOBO-TeXHiYHilll ranysi, a T8KQ)f{ 838€:MHl.1111 o6MiH peaynsrarava raxor AiflilbHOCTi;

• 06MiH AOCBiAOM Ta iHq:>OpMauie:to LUOLlO craanaorasauir. Ko.n1i1cpiKaui'i.

KOHTpomo s:IKOCTi ei~CbKOBo'i npOAYKL\i'i 3 MeTOIO 3Ai~cHeHHs:I cninsuax

nporpau BilACbKOBO-TeXHil.!HOro cniepotiiraauraa;

• p03p06Ka, y pasi Heo6XiAHOCTi, BiAnOBiAHVIX nporpau, npoeenesaa

cninexax HayKOBVIX AOCniA>KeHb, cninsaoro BV1p06HVIL\TBa Ta cninsaoro

nponaxy ooopouuoro o6na.a.HaHH~ wn~XOM BVIKOpVICTaHH~ iHWVIX

rexaonoria.

1. 3 MeTOIO BVIKOHaHHs:I uicr YroAVI oneparasxi, 8AMiHicrpaTVIBHi ra rexHi'-IHi

nviraHHs:I BVl3Hal.!alOTbCs:I OKpeMIIIMIII m1CbMOBIIIMIII AOMOBJleHOCTs:IMIII,

yKnaAeH111M111 o6oMa CropoHaM111 a6o KOMnereHTHIIIMIII oprasawa o6ox

Cropia.

CTATT.R 3

KOHCl>EAEHUl~HICTb

1. 3aXIIICT, p03KpVITis:I Ta nepenaxa iHcpOpMaL.4i'i 3 06Me>KeHVIM nocrynou, o6MiH

s:IKOIO 3AilACHIOE:TbCs:I a6o s:!Ka CTBOplOE:TbCs:I 38 L.4ie:10 YroAOIO, 6yAe

npoBOAIIITIIICs:I Ta 38XllllJ..18TIIICs:I BiAnOBiAHO AO aauioaansaoro 38KOHOA8BCTBa

Ta Mi>t<HapOAHIIIX noroeopie, yKnaAeHI/IX CropoHaMIII.

1. CropoH111 He noe111HHi poaronouiyaara, po3Kp111ear111 a6o nepenasara 6yAb- s:!KY iHcpopMaL.4i10 3 o6Me>KeHVIM aocrynoe a6o MaTepiam1 a pauxax L.4ie:·i

YroAIII 6yAb-s:IKilA rperia CTOPOHi 6e3 nonepenasor nlllCbMOBO'i 3fOAIII iHwo'i

Cropiaa.

CTATT.R 4 nPABA IHTEJlEKTY AJlbHO'i BJlACHOCTI

1. Cropoan BiAnOBiAHO AO 38KOHOA8BCTBa csotx nepxas, a TaKO>K

Mi>KHapOAHVIX noroeopia, Y"'f8CHIIIK8MIII s:IKVIX e 'ixHi Aep>KaBVI, sanoclraors

HecaHKL\iOHOBaHOMY BVIKOplllCT8HHIO Ta nepena-u npae iHTeJ1eKryaJ1bH0°i

BJlaCHOCTi, s:!Ki nepenaso, o6MiHs:IHO Ta Ha6yro a paraxax 1-1ie:'i YroAVI.

1. 3aXIIICT Ta po3nOBCIOA>KeHHs:I npae iurenexryaneaor BJ18CHOCTi, BKnlOY8I041,1

38XVICT neriTVIMHVIX npas rpersot CTOpOHl,1, a TaKO>K 81,13Ha4eHHs:I

cnpasennaeot AOJli BJ18CHOCTi, lJ..10 6a3ye:TbCs:I Ha BHeCKY BiAnOBiAHVIX

Cropia, MalOTb 6yr111 y3roA>KeHi Cropoaaua OKpeMVIMIII nVICbMOBI/IMl,1

AOMOBJleHOCTs:IMl,1 B KOHKpeTHVIX ranyssx cniepo6iTHIIIL\TBa.

CTATT.s:f 5

KOMnETEHTHIOPrAH~

1. KoMnereHTHVIMVI oprauaua p,m:i BVIKOH8HHs:I 4ie'i Yrop,vi e:

• sip, Yps:ip,y Pecny6niKVI IHp,oHe3is:i - MiHicrepcrao ofiopoaa:

• eiA Ka6iHery MiHicrpie YKpa'iHVI - MiHicrepcreo otioposa.

1. Ans:i BVIKOHaHHs:I uicr YroAVI KOMnereHTHi oprasa Cropis MO>KyTb npOBOAVITVI

perynapsl aycrpi-« B 6yp,b-HKl,1~ 4aC 3 MeTOIO 3Ai~CHeHHH MOHiropviHry a6o nepernsnv BVIKOHaHHH crarrl 2 uier Yrop,111.

CTATT.s:f 6

<t>IHAHCOBI n~TAHH.s:f

~KL40 CropOHVI He AOMOBns:ITbCs:I npo iaure, KO>KHa Cropoaa Hece CBO'i snacai

BVITpaTVI B npoueci BVIKOH8HHH nonoxess 4ie'i Yrop,vi eianoeinao AO 6t0A>KeTHVIX

acarsysaas.

CTATT.s:f 7

B~PIWEHH.s:f cnOPIB

6yp,b-HKVI~ cnip, s:IKVI~ BVIHVIK8€ Mi)!{ CropOH8MVI L40AO r.nyMa4eHHH a6o

aacrocyeaaas nonoxeas 4ie·i YroAVI, evipiwyear111MeTbCH w.nHXOM nposeneaaa

ABOCTOpOHHiX neperoeopie Ta KOHcynbTa4i~ Mi>K CropOH8MVI Ta, B pasi

He06XiAHOCTi, AVln.nOM8TVl4HVIMVI KaHanaMVI.

CTATTH 8

AOnOBHEHH.s:f

3a B3a€MHOIO 3roAOIO Cropia AO 4ie'i YroAVI MO>KYfb BHOCVITVICs:I 3MiHVI a6o

AOnOBH9HHH, HKi ocpopMnlOIOTbCH OKpeMVIM npoTOKOnOM, L40 CKn8A8TVIMe HeBiA1€MHY 48CTVIHY uiet Yrop,111. TaKVI~ flporoxon Ha6111pae 4VIHHOCTi 3 p,aTVI OTPVIMaHHs:I OCTaHHbOfO nVICbMOBOro noBiAOMJ1eHHs:I npo BVIKOHaHHH Cropouaua

Heo6XiAHVIX BHyTpiWHbOAep>KaBHVIX npoueayp.

CTATT~ 9

HA6PAHH~ Y~HHOCTI, CTPOK TA nP~n~HEHH~ .Qfi

1. L...\H YrOAa Ha61,1pa€ 41'1HHOCTi 3 AaTl'1 OTpl'1MaHHH OCTaHHbOro nl'1CbMOBOro noBiAOMneHHs:I A1'1nflOMan'1YHl'1Ml'1 KaHanaMl'1 npo B~KOHaHHs:I Cropoaaaa

BHYTPiWHbOAep)!(aBHl'1X npOL~eAYP, He06XiAH1'1X grrn Ha6paHHH 41'1HHOCTi 4i€10

YroAOIO.

1. l...lH Yrona 38fll'1W8€TbCH 41'1HHOIO nporsrow n1HT1'1pi4HOro nepiony

8BTOM8Tl'14HO npOAOB~B8Tl'1MeTbCH Ha KO)!(Hi HacrynHi n'ars poxie 38

YMOBl'1, uio OAHa ai Cropis He noBiAOMl'1Tb y nl'1CbMOBilll cpopMi

A1'1nJ10MaTl'14Hl'1Ml'1 KaHaJ1aMl'1 iHWY Cropoay ~OHall!MeHwe 3a 90 AHiB AO

aasepuieaaa BiAnOBiAHOro n's:n1,1pi4HOro nepiony npo CBilll HaMip np1'1nl'1Hl'1Tl'1

Aiio 4ier YroA1'1.

1. np1,1n1,1HeHHH Ai"i 4ie"i YroA1'1 He BnJ11'1B8Tl'1Me Ha Bl'1KOHaHHH AOMOBJ1eHOCTe111,

nporpau Ta npoexria. uio 6y111,1 yKJ1aAeHi paalure e paaxax 4ie"i YroA1'1, KpiM

Bl'1naAKiB, HK~O CTOpOHl'1 nl'1CbMOBO He AOMOBJ1HTbCH npo iauie.

Ha nocBiA4eHHH -roro Ti, uio niAn1'1C8J11'1CH Hl'1)!(4e, HaJ1e)!(Hl'1M 41'1HOM

ynosaoeaxeat ceo·iMl'1 YPHAaMl'1, niAn1,1ca111,1 1..110 YroAy.

Y41'1HeHo e M. A)!(aKapTa 5 cepru-s 2016 poey s ABOX np1'1MipH1'1Kax, KO)!(Hl'111t

iHAOHe3illlCbKOIO, yKpa·iHCbKOIO Ta aHmill!CbKOIO MOB8Ml'1, npn l..lbOMY eci TeKCTl'1 e asreHTl'14Hl'1Ml'1. y past Bl'1H1'1KHeHHH 6YAb-s:IKl'1X po36i)!(HOCTellt ~OAO TJ1yMa4eHHH

nOJ10)!(eHb uiet YrOA1'1 nepeeara H8A8€TbCH TeKCTOBi aHmilllCbKOIO MOBOIO.

3A YP~.Q PECnY6fllK~ 3A KA61HET MIHICTPIB

IH.QOHE31~

PIAMl3APilPIAKYilY nABflO KfllMKIH

MiHiCTp o6opOHH MiHiCTp 33KOPAOHHHX cnpae

REPUBLIK INDONESIA

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

AND

THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE

ON

COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE

The Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of

Ukraine, hereinafter referred to as the "Parties",

Desiring to enhance and strengthen the bilateral cooperation between the two

states in the field of defence;

Affirming that developing friendly relations and cooperation between the Parties

will contribute to international peace and security by means of creating mutual

confidence, understanding and cooperation in international relations;

Recognizing that the strengthening of defence cooperation will be beneficial to their respective national institutions in the field of defence;

Aiming to promote cooperation in the field of defence between the two states

based on the principles of equality, mutual benefit and full respect of sovereignty

and territorial integrity of the Parties;

Pursuant to the prevailing laws and regulations of the Parties' states;

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

OBJECTIVE

The objective of this Agreement is to provide a general framework for promoting

bilateral cooperation in the field of defence between the Parties in areas of

mutual interest, based on prevailing laws and regulations of the Parties' states,

and the principles of mutual respect, trust and benefit.

ARTICLE 2

AREAS OF COOPERATION

1. The areas of cooperation of this Agreement may include:

• exchange of the visits of the high ranking officials, including armed forces;

• development of military-technical cooperation;

• development of cooperation in defence industry and logistics;

• cooperation in defence scientific-technologic sphere;

• exchange of information on the defence and military matters;

• development of military education and training;

• promoting of cooperation between the Armed Forces of the Parties

states;

• other areas of cooperation as mutually agreed by the Parties.

1. In the development of cooperation in military-technical, and defence industry

and logistics specified in positions "b" and "c" Paragraph 1 of this Article, the

Parties may conduct the cooperation in the following spheres:

• acquisition of armament and military products within the frameworks of

common projects and production;

• supply or armament, military equipment and other products of military-

technical use;

• maintenance, repairing and modernization of armament, military

equipment and rendering other services in the military-technical field;

• sale of licenses on production of armament and military equipment,

providing technical support in its production;

• common research and development works in military-technical field and

mutual exchange of the results of such work;

• exchange of experience and information on standardization, codification,

control of quality of military products in order to fulfil joint programs of

military-technical cooperation;

• develop where appropriate programmes, joint research, joint production

and joint marketing of defence equipments through among others transfer of technology.

1. For the purpose of the implementation of this Agreement, the operational,

administrative and technical matters shall be subject to separate written

arrangements to be concluded by both Parties or by the competent authorities of both Parties.

ARTICLE 3

CONFIDENTIALITY

1. The protection, disclosure and transmission of classified information

exchanged or generated within the framework of this Agreement will be

handled and safeguarded in accordance with the national laws and the

international agreements concluded by the Parties.

1. The Parties shall not disclose, release or transfer any classified information or

materials within the framework of this Agreement to any third party without

prior written consent of the other Party.

ARTICLE 4

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

1. The Parties shall prevent unauthorized use and transfer of intellectual property

rights transferred, exchanged or generated under this Agreement in

accordance with respective national laws and regulations of their states as

well as the international agreement to which their countries are party to.

1. The protection and distribution of intellectual property rights including

protection of a third party's legitimate rights, as well as the consideration of

equitable portion of ownership based on the contribution of the respective

Parties, shall be arranged through separate written arrangements by the Parties on the specific areas of cooperation.

ARTICLE 5

COMPETENT AUTHORITIES

1. The competent authorities for the implementation of this Agreement are:

• for the Government of the Republic of Indonesia - the Ministry of Defence;

• for the Cabinet of Ministers of Ukraine - the Ministry of Defence.

1. For the purpose of the implementation of this Agreement, the Competent

Authorities of the Parties may organize regular meetings at any time deemed

necessary in order to monitor and review the implementation of Article 2 of this Agreement.

ARTICLE 6

FINANCIAL ARRANGEMENTS

Unless decided otherwise by the Parties, each Party shall bear its own expenses

in the implementation of this Agreement and in accordance with its budgetary allocations.

ARTICLE 7

SETTLEMENT OF DISPUTES

Any dispute arising between the Parties on the interpretation or implementation

of this Agreement shall be settled through bilateral negotiations and

consultations between the Parties and, if necessary, through diplomatic channels.

ARTICLE 8

AMENDMENT

This Agreement may be amended or revised based on the mutual consent of the

Parties and shall form as a separate Protocol as an integral part of this

Agreement. Such Protocol shall come into force on the receipt of the last written

notification of the fulfilment of necessary internal state procedures by the Parties.

ARTICLE 9

ENTRY INTO FORCE AND TERMINATION

1. This Agreement shall enter into force on the receipt of the last written

notification through diplomatic channels on accomplishment by the Parties of

proper internal state procedures, which are necessary in order of the present

Agreement to enter into force.

1. This Agreement shall remain in force for a five-years period and shall

automatically be prolonged for the subsequent five-year periods unless it is

denounced by either Party by giving written notification through diplomatic

channels to the other Party at least 90 days prior to its intention to terminate this Agreement.

1. The termination of this Agreement will not affect the implementation of

arrangements, programs and projects concluded earlier in the framework of

this Agreement, unless otherwise agreed in writing by the Parties.

In witness whereof, the undersigned being duly authorized thereto by their

respective Governments, have signed this Agreement.

Done in Jakarta on the Fifth of August year Two thousand sixteen, in two

originals, in Indonesian, Ukrainian, and English languages, all the texts being

equally authentic. In case of any divergence in the interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE FOR THE CABINET OF

REPUBLIC OF INDONESIA MINISTERS OF U

RYAMIZARD RYACUDU

MINISTER OF DEFENCE INISTER OF FOREIGN AFFAIRS