KABUPATEN LAMPUNG UTARA DI PROVINSI LAMPUNG

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Lampung adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lrmbaran-Negara Tahun 1964 No. 8) Menjadi Undang-Undang.
2. Kabupaten Lampung Utara adalah daerah kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Lampung yang dibentuk ' berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 55), Undang-undang Darurat Nomor 5 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 56) dan Undang- undang Darurat Nomor 6 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 57), tentang pembentukan Daerah tingkat [I termasuk Kotapraja, dalam lingkungan Daerah tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-undang.
3. Kecamatan adalah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Utara.

Pasal2...

SK No 205908 A

PRESIDEN

Tanggal 4 Juli 1959 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Lampung Utara berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 55), Undang-undang Darrrrat Nomor 5 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 56) dan Undang-undang Darurat Nomor 6 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 57l. tentang pembentukan Daerah tingkat II termasuk Kotapraja, dalam lingkungan Daerah tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor l82ll.

Kabupaten Lampung Utara terdiri atas 23 (dua puluh tiga) Kecamatan, yaitu:

• Kecamatan Bukit Kemuning;

• Kecamatan Kotabumi;

• Kecamatan Sungkai Selatan;

• Kecamatan Tanjung Raja;

• Kecamatan Abung Timur;

• Kecamatan Abung Barat;

• Kecamatan Abung Selatan;

• Kecamatan Sungkai Utara;

• Kecamatan Kotabumi Utara;

• Kecamatan Kotabumi Selatan;

• Kecamatan Abung Tengah;

• Kecamatan Abung Tinggi;

• Kecamatan Abung Semuli;

• Kecamatan Abung Surakarta;

• Kecamatan Muara Sungkai;

• Kecamatan

SK No 200103 A

PRESIDEN

• Kecamatan Bunga Mayang;
• Kecamatan Hulu Sungkai;
• Kecamatan Sungkai Tengah;
• Kecamatan Abung Pekurun;
• Kecamatan Sungkai Jaya;
• Kecamatan Sungkai Barat;
• Kecamatan Abung Kunang; dan
• Kecamatan Blambangan Pagar.

(1) Kabupaten Lampung Utara mempunyai batas daerah:

• sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Tulang Bawang Barat;
• sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah;
• sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Barat; dan
• sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Way Kanan.

(2) Penegasan batas daerah Kabupaten Lampung Utara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara pasti di lapangan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Ibu Kota Kabupaten Lampung Utara berkedudukan di Kecamatan Kotabumi.

Kabupaten Lampung Utara memiliki karakteristik, yaitu:

• kewilayahan dengan ciri geografi utama perbukitan dan dataran rendah;
• potensi sumber daya alam berupa pertanian, kehutanan, perikanan, dan peternakan; dan
• suku bangsa dan kultural yang secara umum sifatnya heterogen namun bersatu dengan semboyan Ragem Tltnas Lampung.

BABIII ...

SK No 200286 A

PRESIDEN

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perr,rndang-undan gan.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 55), Undang- undang Darurat Nomor 5 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 56) dan Undang-undang Darurat Nomor 6 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 57) tentang pembentukan Daerah tingkat II termasuk Kotapraja, dalam lingkungan Daerah tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor l82Ll, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Lampung Utara dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 tahun 1956 (Lembaran- Negara tahun 1956 No. 55), Undang-undang Darurat Nomor 5 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 56) dan Undang-undang Darurat Nomor 6 tahun 1956 (Lembaran- Negara tahun 1956 No. 57), tentang pembentukan Daerah tingkat II termasuk Kotapraja, dalam lingkungan Daerah tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor l82ll, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No 200287 A

PRESIDEN REFUBI-TK IhIDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2024

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2024

,

ttd

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

INDONESIA Plh Perundang-undangan Hukum,

Setiawati

SK No205909A

FRESIDEN