Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
UU Berlaku

KOTA MEDAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA

BAB 1 — KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

  1. Provinsi Sumatera Utara adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara.
  2. Kota Medan adalah daerah kota yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar, Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
  3. Kecamatan adalah kecamatan yang ada di wilayah Kota Medan.

Pasal 2

Tanggal 24 November 1956 merupakan tanggal pembentukan Kota Medan berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar, Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor IO92l.

BABII ...

SK No 199579 A

PRESIDEN

KOTA MEDAN

BAB 2 — CAKUPAN WILAYAH, BATAS DAERAH, DAN KARAKTERISTIK

Pasal 3

Kota Medan terdiri atas 21 (dua puluh satu) Kecamatan, yaitu:

  • Kecamatan Medan Kota;
  • Kecamatan Medan Sunggal;
  • Kecamatan Medan Helvetia;
  • Kecamatan Medan Denai;
  • Kecamatan Medan Barat;
  • Kecamatan Medan Deli;
  • Kecamatan Medan Tuntungan;
  • Kecamatan Medan Belawan;
  • Kecamatan Medan Amplas;
  • Kecamatan Medan Area;
  • Kecamatan Medan Johor;
  1. Kecamatan Medan Marelan;
  • Kecamatan Medan Labuhan;
  • Kecamatan Medan Tembung;
  • Kecamatan Medan Maimun;
  • Kecamatan Medan Polonia;
  • Kecamatan Medan Baru;
  • Kecamatan Medan Perjuangan;
  • Kecamatan Medan Petisah;
  • Kecamatan Medan Timur; dan
  • Kecamatan Medan Selayang.

Pasal4...

SK No 199580 A

PRESIDEN

Pasal 4

(1) Kota Medan mempunyai batas daerah:

  • sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang dan Selat Malaka;
  • sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang;
  • sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang; dan
  • sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang.

(2) Penegasan batas daerah Kota Medan secara pasti di

lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

Kota Medan memiliki karakteristik, yaitu:

  • kewilayahan dengan ciri geografis sebagian besar wilayah merupakan dataran rendah dengan topografi yang cenderung miring ke utara dan menjadi tempat pertemuan 2 (dua) sungai yaitu Sungai Babura dan Sungai Deli;
  • sebagai pusat jasa, perdagangan, keuangan, industri, dan pariwisata; dan
  • terdiri atas suku, adat, dan budaya yang secara umum memiliki karakter yang heterogen.

BABIII ...

SK No 199581 A

FRESIDEN

BAB 3 — KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar, Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092)1, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 8

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kota Medan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar, Dalam Lingkungan Daerah propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor lo92l, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No 199582 A

FRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2024

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2024

,

ttd

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

INDONESIA dan Hukum,

Djaman

SK No 199583 A

PRESIDEN

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa Kota Medan di Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  • bahwa pembangunan Kota Medan diselenggarakan secara berkelanjutan dalam satu kesatuan wilayah dengan memperhatikan karakteristik daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Kota Medan di Provinsi Sumatera Utara;
  • bahwa Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar, Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kota Medan di Provinsi Sumatera Utara;
MENGINGAT

Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 188 ayat (21, Pasal 20, pasal 21, dan Pasal 22D ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan

SK No 199578 A

PRESIDEN

REPUELIK IHDONESIA

Rantai Perubahan
MENGUBAH / MENCABUT
amendment PMK /2024 — PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL DAN PENYELESAIAN
Referensi Silang (2)
UU 8/2023 — PROVINSI SUMATERA UTARA
UU 1/1957 — POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH