PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 56 TAHUN 2008

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah . . .

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Provinsi Papua Barat adalah Provinsi Irian Barat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang.

4. Kabupaten Sorong adalah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Otonom Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat, yang cakupan wilayahnya telah dikurangi berdasarkan Undang-Undang.

5. Kabupaten Manokwari adalah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat yang cakupan wilayahnya telah dikurangi berdasarkan Undang-Undang.

6. Ketentuan . . .

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan penjelasannya diubah, dan ditambahkan 5 (lima) huruf, yaitu huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k, sehingga Pasal 3 dan penjelasannya berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) Huruf a Kampung yang masuk dalam cakupan Distrik Fef adalah Kampung Fef, Kampung Ases, Kampung Wayo, Kampung Syubun, Kampung Mawor, dan Kampung Sikor. Huruf b Kampung yang masuk dalam cakupan Distrik Miyah adalah Kampung Siakwa, Kampung Ruvewes, Kampung Tabamsere, Kampung Miri, Kampung Yabuow, Kampung Aibogia, Kampung Meis, Kampung Ayae, Kampung Ruf, dan Kampung Ayiamane. Huruf c Kampung yang masuk dalam cakupan Distrik Yembun adalah Kampung Baun, Kampung Sumbekas, Kampung Metnayam, Kampung Bamus Waiman, Kampung Bamus Bama, Kampung Metbesa, Kampung Metbelum, dan Kampung Syarwom. Huruf d Kampung yang masuk dalam cakupan Distrik Kwoor adalah Kampung Kwoor, Kampung Hopmare, Kampung Syumbab, Kampung Kwesefo, Kampung Batde, Kampung Krisnos, Kampung Syukwes, Kampung Syuau, dan Kampung Kranfotsu. Huruf e Kampung yang masuk dalam cakupan Distrik Sausapor adalah Kampung Sausapor, Kampung Werur, Kampung Werur Besar, Kampung Wermaf, Kampung Bikar, Kampung Wertam, Kampung Emaos, Kampung Jokte, dan Kampung Uigwem.

Huruf f . . .

Huruf f Kampung yang masuk dalam cakupan Distrik Abun adalah Kampung Wau, Kampung Warmandi, Kampung Waibem, Kampung Saubeba, dan Kampung Weyaf. Huruf g Kampung yang masuk dalam cakupan Distrik Amberbaken adalah Kampung Bondopi, Kampung Saukorem, Kampung Sasui, Kampung Wefani, Kampung Serayo, Kampung Wasarak, dan Kampung Arupi. Huruf h Kampung yang masuk dalam cakupan Distrik Kebar adalah Kampung Anjai, Kampung Akmuri, Kampung Ateay, Kampung Jandurau, Kampung Inambuari, Kampung Nekori, Kampung Ajami, dan Kampung Inam. Huruf i Kampung yang masuk dalam cakupan Distrik Senopi adalah Kampung Afrawi, Kampung Wausin, dan Kampung Senopi. Huruf j Kampung yang masuk dalam cakupan Distrik Mubrani adalah Kampung Arfu, Kampung Bawey, Kampung Wasnembri, Kampung Waru, Kampung Atori, Kampung Meriambeker, dan Kampung Bijamfou. Huruf k Kampung yang masuk dalam cakupan Distrik Moraid adalah Kampung Mega, Kampung Dela, Kampung Selewok, Kampung Malaworsai, Kampung Megame, Kampung Kaladum, dan Kampung Kwade. Ayat (2) Cukup jelas.

Angka 3

Cakupan “wilayah Kabupaten Sorong” terdiri atas Distrik Makbon, Distrik Beraur, Distrik Salawati, Distrik Seget, Distrik Aimas, Distrik Klamono, Distrik Sayosa, Distrik Segun, Distrik Mayamuk, Distrik Salawati Selatan, Distrik Klabot, Distrik Klawak, Distrik Maudus, Distrik Mariat, Distrik Klayili, Distrik Klaso, dan Distrik Moisegen.

Cakupan . . .

Cakupan “wilayah Kabupaten Manokwari” terdiri atas Distrik Warmare, Distrik Prafi, Distrik Masni, Distrik Manokwari Barat, Distrik Manokwari Timur, Distrik Manokwari Utara, Distrik Manokwari Selatan, Distrik Tanah Rubuh, dan Distrik Sidey.

Angka 4

(1) Kabupaten Tambrauw mempunyai batas-batas

wilayah:

• sebelah utara berbatasan dengan Samudera Pasifik;
• sebelah timur berbatasan dengan Kampung Wariki, Kampung Kasi Distrik Sidey Kabupaten Manokwari dan Kampung Meifowoska Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak;
• sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Aifam Distrik Aifat Timur, Kampung Yarat Distrik Aifat Utara, Kampung Seya Distrik Mare Kabupaten Maybrat, dan Kampung Inofina Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni; dan
• sebelah barat berbatasan dengan Kampung Asbaken Distrik Makbon dan Kampung Sailala Distrik Sayosa Kabupaten Sorong.

(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

(3) Penegasan batas wilayah Kabupaten Tambrauw

secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri paling lambat 5 (lima) tahun sejak diresmikannya Kabupaten Tambrauw.

1. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut:

Dengan dimasukannya Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, Distrik Mubrani dari Kabupaten Manokwari dan Distrik Moraid dari Kabupaten Sorong menjadi cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw, Rencana

Tata . . .

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tambrauw sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disesuaikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

1. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 14A yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Bupati Sorong bersama Bupati Tambrauw

menginventarisasi, mengatur, serta melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumen Distrik Moraid kepada Pemerintah Kabupaten Tambrauw.

(2) Bupati Manokwari bersama Bupati Tambrauw

menginventarisasi, mengatur, serta melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumen Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani kepada Pemerintah Kabupaten Tambrauw.

(3) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) sudah selesai dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

(4) Pemindahan personel, penyerahan aset, dan

dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) difasilitasi dan dikoordinasi oleh Gubernur Papua Barat.

(5) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sudah selesai dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang- Undang ini diundangkan.

(6) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Kabupaten Tambrauw.

(7) Gaji . . .

(7) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tambrauw sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) meliputi:

• barang milik dan/atau yang dikuasai, baik barang bergerak maupun tidak bergerak dan/atau yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Tambrauw yang berada dalam wilayah Kabupaten Tambrauw;
• Badan Usaha Milik Daerah yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Tambrauw;
• utang piutang yang kegunaannya untuk Kabupaten Tambrauw; dan
• dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Tambrauw.

(9) Dalam hal penyerahan dan pemindahan aset serta

dokumen tidak diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur Papua Barat selaku wakil Pemerintah menyelesaikan penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen paling lama 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) Pelaksanaan pemindahan personel serta penyerahan

aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Gubernur Papua Barat kepada Menteri Dalam Negeri.

1. Di antara . . .

1. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 19A yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari, dan Kabupaten Tambrauw masa bakti tahun 2009-2014 tidak mengalami perubahan sampai dengan berakhir masa jabatan.

(2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhir masa jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 20A yang berbunyi sebagai berikut:

Semua Peraturan Daerah Kabupaten Sorong dan Peraturan Bupati Sorong masih tetap berlaku di Distrik Moraid dan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari dan Peraturan Bupati Manokwari masih tetap berlaku di Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani, sepanjang belum ditetapkan dengan yang baru oleh Pemerintahan Kabupaten Tambrauw dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Mei 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 85

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

PENJELASAN ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 56 TAHUN 2008

TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN TAMBRAUW

DI PROVINSI PAPUA BARAT

I. UMUM

Pembentukan Kabupaten Tambrauw yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Sorong yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, terdiri atas 6 (enam) distrik, yaitu Distrik Fef, Distrik Miyah, Distrik Yembun, Distrik Kwoor, Distrik Sausapor, dan Distrik Abun.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 127/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, wilayah Kabupaten Tambrauw terdiri atas 11 (sebelas) distrik, yaitu Distrik Fef, Distrik Miyah, Distrik Yembun, Distrik Kwoor, Distrik Sausapor, Distrik Abun, Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, Distrik Mubrani, dan Distrik Moraid. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat. Dengan demikian, Kabupaten Tambrauw yang semula memiliki luas wilayah darat ±5.179,65 km2 menjadi ±11.529,182 km2.

Perubahan Undang-Undang ini antara lain dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum, tertib administrasi pemerintahan, dan meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari, dan Kabupaten Tambrauw.

II. PASAL . . .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I Angka 1