Langsung ke konten

Peraturan Pemerintah (5,121)

PP 25/1990 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1990 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL PFRUSAHAAN UMUM (PERUM) BIO FARMA

PP 24/1990 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1990 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. JASA MARGA

PP 23/1990 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1990 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) TELEKOMUNIKASI

PP 22/1990 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DALAM BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KEPADA DAERAH TINGKAT I DAN DAERAH TINGKAT II

PP 21/1990 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1990 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA

PP 20/1990 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air

PP 2/1990 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1990 tentang PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PRASARANA PERIKANAN SAMUDERA

PP 19/1990 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1990 tentang PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) ASURANSI SOSIAL TENAGA KERJA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PP 18/1990 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1990 tentang PERUBAHAN PP 33-1977 TENTANG ASURANSI SOSIAL TENAGA KERJA

PP 17/1990 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1990 tentang PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LISTRIK NEGARA

PP 16/1990 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1990 tentang UANG JASA PARA ANGGOTA DAN SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS PEMERINTAH UNTUK PERTAMINA

PP 15/1990 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang USAHA PERIKANAN

PP 14/1990 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1990 tentang PERUBAHAN PP 22-1986 TENTANG KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)

PP 13/1990 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1990 tentang PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA PERKEBUNAN XIX MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PP 12/1990 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1990 tentang PENJUALAN SELURUH SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. LEPPIN

PP 11/1990 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1990 tentang PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. KARYA MINA DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA YANG BERASAL DARI KEKAYAAN NEGARA HASIL LIKUIDASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. KARYA MINA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. TIRTA RAYA MINA

PP 10/1990 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN) PEGADAIAN MENJADI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN

PP 1/1990 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1990 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) POS DAN GIRO

PP 9/1989 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1989 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PUPUK ISKANDAR MUDA

PP 8/1989 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1989 tentang PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDANYA

PP 7/1989 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1989 tentang PEMISAHAN DAN PENGALIHAN KEKAYAAN NEGARA PADA BANDAR UDARA FRANS KAISIEPO DI BIAK DAN SAM RATULANGI DI MANADO UNTUK DIJADIKAN TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA DALAM PERUSAHAAN UMUM (PERUM) ANGKASA PURA I

PP 6/1989 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1989 tentang PERUBAHAN PP 14-1986 TENTANG DEWAN HAK CIPTA

PP 5/1989 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1989 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PUPUK SRIWIDJAJA

PP 4/1989 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1989 tentang PEMISAHAN DAN PENGALIHAN KEKAYAAN NEGARA PADA SENTRA OPERASI KESELAMATAN PENERBANGAN (SENOPEN) DI JAKARTA UNTUK DIJADIKAN TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA DALAM PERUSAHAAN UMUM (PERUM) ANGKASA PURA II

PP 3/1989 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1989 tentang PEMISAHAN DAN PENGALIHAN KEKAYAAN NEGARA PADA SENTRA OPERASI KESELAMATAN PENERBANGAN (SENOPEN) DI MEDAN, SURABAYA, BALI, UJUNG PANDANG DAN UNIT KESELAMATAN PENERBANGAN DI BALIKPAPAN UNTUK DIJADIKAN TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA DALAM PERUSAHAAN UMUM (PERUM) ANGKASA PURA I

PP 22/1989 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1989 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. KERTAS LECES

PP 21/1989 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1989 tentang PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO BERJANGKA, SERTIFIKAT DEPOSITO DAN TABUNGAN

PP 20/1989 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989 tentang PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIP BONTANG

PP 19/1989 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1989 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) SANG HYANG SERI

PP 18/1989 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1989 tentang PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN, BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT, DAN PENERIMA TUNJANGAN VETERAN

PP 17/1989 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1989 tentang PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN PENSIUN BAGI PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN

PP 16/1989 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1989 tentang PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI DAN PEJABAT NEGARA

PP 15/1989 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1989 tentang PENYERTAAN MODAL NEGARA RI UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERKEBUNAN XXXI

PP 14/1989 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1989 tentang PEMINDAHAN SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1988/1989 KE TAHUN ANGGARAN 1989/1990

PP 13/1989 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1989 tentang PERUBAHAN BESARNYA TARIF BEA METERAI DAN BESARNYA BATAS HARGA NOMINAL YANG DIKENAKAN BEA METERAI ATAS CEK DAN BILYET GIRO

PP 12/1989 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1989 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERKEBUNAN IX

PP 11/1989 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1989 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PT. PELNI)

PP 10/1989 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 1989 tentang PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK

PP 1/1989 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1989 tentang PENERJEMAHAN DAN/ATAU PERBANYAKAN CIPTAAN UNTUK KEPENTINGAN PENDIDIKAN, ILMU PENGETAHUAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PP 0/1989 Berlaku

DEWAN HAK CIPTA

PP 9/1988 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1988 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KEDALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BRANTAS ABIPRAYA

PP 8/1988 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1988 tentang PEMBUBARAN PERUSAHAAN NEGARA METRIKA DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL YANG BERASAL DARI KEKAYAAN MODAL YANG BERASAL DARI KEKAYAAN NEGARA HASIL LIKUIDASI PERUSAHAAN NEGARA METRIKA KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. KRAKATAU STEEL

PP 7/1988 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1988 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL

PP 6/1988 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang KOORDINASI KEGIATAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

PP 5/1988 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1988 tentang PENGALIHAN BENTUK PUSAT PRODUKSI FILM NEGARA MENJADI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PRODUKSI FILM NEGARA

PP 4/1988 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang RUMAH SUSUN

PP 3/1988 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1988 tentang POKOK-POKOK ORGANISASI SEKOLAH TINGGI DAN AKADEMI

PP 29/1988 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1988 tentang PERUBAHAN PASAL 16 PP 22-1985 TENTANG PELAKSANAAN UU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984

PP 28/1988 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 tentang PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG DILAKUKAN OLEH PEDAGANG BESAR DAN PENYERAHAN JASA KENA PAJAK DI SAMPING JASA YANG DILAKUKAN OLEH PEMBORONG

PP 27/1988 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1988 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KEDALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. SEMEN TONASA