TARIF PEMOTONGAN DAN PENGENAAN

(1) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas

penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD ditanggung oleh Pemerintah atas beban APBN atau APBD.depkumham.go.id

(2) Penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi

beban APBN atau APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penghasilan tetap dan teratur bagi:

• Pejabat Negara, untuk:

1. gaji dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan; atau

2. imbalan tetap sejenisnya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

• PNS, Anggota TNI, dan Anggota POLRI, untuk gaji dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

• Pensiunan, untuk uang pensiun dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3) Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

(1) Dalam hal Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota

POLRI, dan Pensiunannya tidak memiliki Nomor Pokok

www.djpp.depkumham.go.id

Wajib Pajak, atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang dibebankan pada APBN atau APBD dikenai tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 lebih tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

(2) Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar 20% (dua

puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipotong dari penghasilan yang diterima Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya.

(3) Pemotongan atas tambahan Pajak Penghasilan Pasal 21

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat penghasilan tetap dan teratur setiap bulan dibayarkan.

(1) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas

penghasilan selain penghasilan sebagaimana dimaksuddepkumham.go.id dalam Pasal 2 ayat (2) berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD, dipotong oleh bendahara pemerintah yang membayarkan honorarium atau imbalan lain tersebut.

(2) Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) bersifat final dengan tarif:

• sebesar 0% (nol persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya;
• sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya;
• sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya.

Dalam hal PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya diangkat sebagai pimpinan dan/atau anggota pada lembaga yang tidak termasuk sebagai Pejabat Negara, atas penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD terkait dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan/atau anggota pada lembaga tersebut dikenai pemotongan Pajak Penghasilan

Pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan

dan tidak ditanggung oleh Pemerintah.

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Dalam hal Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota

POLRI, dan Pensiunannya, menerima atau memperoleh penghasilan lain yang tidak dikenai Pajak Penghasilan bersifat final di luar penghasilan tetap dan teratur yang menjadi beban APBN atau APBD, penghasilan lain tersebut digunggungkan dengan penghasilan tetap dan teratur setiap bulan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi yang bersangkutan.

(2) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung oleh

Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1) dan tambahan Pajak Penghasilan Pasal 21

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7depkumham.go.id

Ketentuan mengenai tata cara pemotongan Pajak Penghasilan

Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota

POLRI, dan Pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3577), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

www.djpp.depkumham.go.id

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2010

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2010

ttd.

PATRIALIS AKBARdepkumham.go.id LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 140

www.djpp.depkumham.go.id