Pasal 3

(1) Dalam hal Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota

POLRI, dan Pensiunannya tidak memiliki Nomor Pokok

www.djpp.depkumham.go.id

Wajib Pajak, atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang dibebankan pada APBN atau APBD dikenai tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 lebih tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

(2) Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar 20% (dua

puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipotong dari penghasilan yang diterima Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya.

(3) Pemotongan atas tambahan Pajak Penghasilan Pasal 21

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat penghasilan tetap dan teratur setiap bulan dibayarkan.