Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PP Berlaku

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan

penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan

Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial yang

didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Negara Republik

Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Negara

Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan

(Persero) di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan.

Pasal 2

(1) Nilai penambahan penyertaan modal negara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar

Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

(2) Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

www.peraturan.go.id

2017, No.307 -4-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Desember 2017

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2017

,

ttd.

www.peraturan.go.id

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa untuk memperbaiki struktur permodalan dan

meningkatkan kapasitas usaha dalam rangka membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan

sekunder perumahan yang dapat meningkatkan

tersedianya sumber dana jangka menengah atau jangka panjang sektor perumahan, perlu melakukan

penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan

Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu

MENGINGAT
  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan

Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

  1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5948) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 186,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6111);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang

Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal

Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan

Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4555) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan

dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha

Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325,

www.peraturan.go.id

2017, No.307 -3-

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6006);

Rantai Perubahan
DIUBAH OLEH
UU 8/2017 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2016
UU_72_2016
PP 75/2011 — PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2005
Referensi Silang (8)
UU 19/2003 — BADAN USAHA MILIK NEGARA
UU 1/2004 — PERBENDAHARAAN NEGARA
UU 18/2016 — ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
UU 8/2017 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2016
PP 72/2016 — PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2005
PP 5/2005 — PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PP 75/2011 — PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2005
UU 19/2003 — BADAN USAHA MILIK NEGARA [Pasal 4 ayat (4)]