Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PP Berlaku

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan

penyertaan modal ke dalam modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang didirikan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

www.peraturan.go.id

2017, No.306 -3-

Pasal 2

(1) Penambahan penyertaan modal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran

(2) Nilai penambahan penyertaan modal sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sebesar

Rp3.200.000.000.000,00 (tiga triliun dua ratus miliar rupiah) yang terdiri atas:

  • Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah)

digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; dan

  • Rp2.200.000.000.000,00 (dua triliun dua ratus

miliar rupiah) digunakan untuk melaksanakan Penugasan Khusus Pemerintah kepada Lembaga

Pembiayaan Ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

www.peraturan.go.id

2017, No.306 -4-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Desember 2017

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2017

,

ttd.

www.peraturan.go.id

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa untuk mendukung program ekspor nasional

dan melaksanakan Penugasan Khusus Pemerintah

kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perlu meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat

struktur permodalan Lembaga Pembiayaan Ekspor

Indonesia melalui penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Lembaga

Pembiayaan Ekspor Indonesia;

  • bahwa penambahan penyertaan modal Negara

Republik Indonesia ke dalam modal Lembaga

Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan sesuai dengan alokasi

pembiayaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

MENGINGAT
  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

  1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5948) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6111);

Rantai Perubahan
DIUBAH OLEH
UU 8/2017 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2016
Referensi Silang (4)
UU 1/2004 — PERBENDAHARAAN NEGARA
UU 18/2016 — ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
UU 8/2017 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2016
UU 2/2009 — LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA