Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PP Berlaku

PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA,

Pasal 1

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013, pensiun pokok

purnawirawan, warakawuri/duda, tunjangan anak

yatim/piatu, anak yatim piatu, dan tunjangan orang tua

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ditetapkan

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, Lampiran II,

Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

Bagi purnawirawan yang menerima pensiun karena cacat

tetap diberikan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Bagi penerima pensiun warakawuri/duda, tunjangan

anak yatim/piatu, anak yatim piatu dari Anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

gugur/tewas/meninggal dunia dan tunjangan orang tua

dari Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

gugur/tewas/meninggal dunia dalam dan karena dinas

sebelum tanggal 1 Juli 2001, setelah pensiun

pokok/tunjangannya disesuaikan menurut Peraturan

Pemerintah ini ternyata:

  • tidak mengalami kenaikan atau mengalami

penurunan penghasilan, kepadanya diberikan

tambahan penghasilan sebesar jumlah penurunan

penghasilannya ditambah dengan 5% (lima persen)

dari penghasilan; atau

  • mengalami . . .
  • mengalami kenaikan penghasilan kurang 5% (lima

persen) dari penghasilan, kepadanya diberikan

tambahan penghasilan sehingga kenaikan

penghasilannya menjadi sebesar 5% (lima persen).

(2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

penghasilan yang diterima pada bulan Desember 2012

tidak termasuk tunjangan pangan.

(3) Apabila terjadi mutasi keluarga sejak Januari 2013 maka

penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibayarkan dengan memperhitungkan perubahan

penghasilan sesuai dengan mutasi keluarga.

Pasal 4

(1) Pembayaran pensiun pokok purnawirawan, warakawuri/

duda, tunjangan anak yatim/piatu, anak yatim piatu, dan

tunjangan orang tua Anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia yang gugur/tewas/meninggal dunia dalam dan

karena dinas, diberikan terhitung mulai tanggal

1 Januari 2013.

(2) Sejak mulai diberlakukannya penetapan pensiun

pokok/tunjangan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini,

kepada purnawirawan, warakawuri/duda, penerima

tunjangan anak yatim/piatu, anak yatim piatu, dan orang

tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,

diberikan selisih penghasilan yang diterima berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku

sebelumnya dengan penghasilan yang diterima

berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 5 . . .

Pasal 5

Penyesuaian pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kepolisian

Negara Republik Indonesia sebagai dasar pembayaran

pensiun.

Pasal 6

Selain pensiun pokok/tunjangan pokok, kepada penerima

pensiun purnawirawan, warakawuri/duda, tunjangan anak

yatim/piatu, anak yatim piatu, tunjangan orang tua, dan

penerima tunjangan cacat Anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan

pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan

Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Kepala Kepolisian

Negara Republik Indonesia dan/atau menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan

baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri

menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan

Pemerintah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pensiun

Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak

Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 62

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa dengan adanya perbaikan gaji pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia maka pensiun pokok purnawirawan, warakawuri/duda, tunjangan anak yatim/piatu, anak yatim piatu, dan tunjangan orang tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu ditetapkan atau disesuaikan berdasarkan gaji pokok baru;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
MENGINGAT

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang . . .

  1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1950 tentang

Peraturan Pemberian Pensiun dan Onderstand Kepada

Para Prajurit Tentara Angkatan Darat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 28) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Darurat Nomor 28

Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1950 Nomor 50), Undang-Undang Darurat

Nomor 11 Tahun 1951 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1951 Nomor 76), Undang-Undang

Darurat Nomor 10 Tahun 1952 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 75), dan Undang-

Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1954 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 50), sebagai

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 4);

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang

Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan

Tunjangan Kepada Militer Sukarela (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2812);

  1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1951 tentang

Pemberian Pensiun Kepada Janda-Janda dan

Onderstand Kepada Anak-Anak Yatim/Piatu dari Para

Prajurit Tentara Angkatan Darat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 5);

  1. Peraturan . . .
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang

Pemberian Pensiun Kepada Warakawuri, Tunjangan

Kepada Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim Piatu Militer

Sukarela (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1968 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2663) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1970

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970

Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2948);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang

Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2001 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4094) sebagaimana telah sembilan kali

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 59);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang

Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5123);

Rantai Perubahan
DIUBAH OLEH
UU_28_1950
Referensi Silang (8)
UU 2/1959 — Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 tentang...
UU 6/1966 — Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang...
UU 2/2002 — KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PP 24/2013 — PERUBAHANKESEMBILANATASPERATURANPEMERINTAH NOMOR 29
PP 2/1951 — Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1951...
PP 51/1970 — Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1970...
PP 42/2010
PP 20/2012 — PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA,