PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

(1) Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya

yang dipensiunkan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, pensiun pokoknya ditetapkan sebagai berikut:

• pensiun Pegawai Negeri Sipil yang hasil perhitungan pensiun pokoknya sebagaimana tercantum dalam lajur 2, ditetapkan menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 3 Daftar I-A sampai dengan Daftar I-Q Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini;

• pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil yang hasil perhitungan pensiun pokoknya sebagaimana tercantum dalam lajur 2, ditetapkan menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 3 Daftar II-A sampai dengan Daftar II-Q Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini;

• pensiun . . .

• pensiun Janda/Duda dari Pegawai Negeri Sipil yang

tewas yang hasil perhitungan pensiun pokoknya

sebagaimana tercantum dalam lajur 2, ditetapkan

menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 3

Daftar III-A sampai dengan Daftar III-Q Lampiran III

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Pemerintah ini; dan

• pensiun yang diberikan kepada orang tua dari

Pegawai Negeri Sipil yang tewas yang hasil

perhitungan pensiun pokoknya sebagaimana

tercantum dalam lajur 2, ditetapkan menjadi

sebagaimana tercantum dalam lajur 3 Daftar IV-A

sampai dengan Daftar IV-Q Lampiran IV P yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Pemerintah ini.

(2) Pensiun Pegawai Negeri Sipil, pensiun Janda/Duda

Pegawai Negeri Sipil, pensiun Janda/Duda dari Pegawai

Negeri Sipil yang tewas, dan pensiun yang diberikan

kepada orang tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang seharusnya

pensiun pokoknya ditetapkan berdasarkan Peraturan

Pemerintah ini, tetapi telah ditetapkan berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012, pensiun

pokoknya disesuaikan berdasarkan Daftar dalam

Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013:

• bagi . . .

• bagi Pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang dipensiunkan tanggal 1 Januari 2013 dan sebelum tanggal 1 Januari 2013, pensiun pokoknya disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 3 segaris dengan pensiun pokok lama sebagaimana tercantum dalam lajur 2 Daftar V-A sampai dengan Daftar V-Q Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini;

• bagi Pensiunan Janda/Duda dari Pegawai Negeri Sipil

yang dipensiunkan tanggal 1 Januari 2013 dan sebelum

tanggal 1 Januari 2013, pensiun pokoknya disesuaikan

menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 3 segaris

dengan pensiun pokok lama sebagaimana tercantum

dalam lajur 2 Daftar VI-A sampai dengan Daftar VI-Q

Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Pemerintah ini;

• bagi Pensiunan Janda/Duda dari Pegawai Negeri Sipil

yang tewas yang dipensiunkan tanggal 1 Januari 2013

dan sebelum tanggal 1 Januari 2013, pensiun pokoknya

disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum dalam

lajur 3 segaris dengan pensiun pokok lama sebagaimana

tercantum dalam lajur 2 Daftar VII-A sampai dengan

Daftar VII-Q Lampiran VII yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini; dan

• pensiun yang diberikan kepada orang tua dari Pegawai

Negeri Sipil yang tewas tanggal 1 Januari 2013 dan

sebelum tanggal 1 Januari 2013, pensiun pokoknya

disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum dalam

lajur 2 Daftar VIII-A sampai dengan Daftar VIII-Q

Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3 . . .

(1) Bagi Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan Janda/

Duda Pegawai Negeri Sipil, pensiun yang diberikan

kepada anak, bagian pensiun janda/anak (anak-anak)

dan pensiun yang diberikan kepada orang tua yang

dipensiunkan sebelum tanggal 1 Juli 2001, setelah

pensiun pokoknya disesuaikan menurut Peraturan

Pemerintah ini ternyata:

• tidak mengalami kenaikan atau mengalami

penurunan penghasilan, kepadanya diberikan

tambahan penghasilan sebesar jumlah penurunan

penghasilannya ditambah dengan 5% (lima persen)

dari penghasilan; atau

• mengalami kenaikan penghasilan kurang 5% (lima

persen) dari penghasilan, kepadanya diberikan

tambahan penghasilan sehingga kenaikan

penghasilannya menjadi sebesar 5% (lima persen).

(2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

penghasilan yang diterima pada bulan Desember 2012,

tidak termasuk tunjangan pangan.

(3) Apabila terjadi mutasi keluarga sejak Januari 2013 maka

penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibayarkan dengan memperhitungkan perubahan

penghasilan sesuai dengan mutasi keluarga.

(4) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013.

Pasal 4 . . .

Penyesuaian pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2, ditetapkan dengan Keputusan

Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai dasar pembayaran

pensiun.

Selain pensiun pokok, kepada penerima pensiun sebagaimana

dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan

tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi

Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan

Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan

dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara

bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang

tugasnya masing-masing.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penetapan

Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan

Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 60