Peraturan Badan Nomor 72-pojk-04-2017 Tahun 2017 tentang Pokok Ketentuan Perjanjian Pinjaman Subordinasi Perusahaan Efek

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi.
2. Modal Kerja Bersih Disesuaikan yang selanjutnya disingkat MKBD adalah jumlah aset lancar Perusahaan Efek dikurangi dengan seluruh liabilitas lancar Perusahaan Efek dan ranking liabilities, ditambah dengan utang subordinasi, serta dilakukan penyesuaian lainnya.
3. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi,

tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari Efek. 4. Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa.

Dalam rangka perhitungan MKBD, Perusahaan Efek dapat menggunakan pinjaman subordinasi sebagai unsur pengurang total kewajiban dengan ketentuan perjanjian pinjaman subordinasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Perjanjian pinjaman subordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. pinjaman subordinasi diberikan dalam bentuk tunai atau dengan mengubah pinjaman yang ada menjadi pinjaman subordinasi dengan ketentuan maksud dan tujuan penggunaan pinjaman dimaksud sama dengan maksud dan tujuan penggunaan dana yang berasal dari modal melalui penerbitan saham; b. perjanjian pinjaman subordinasi tersebut wajib dibuat secara tertulis; c. jatuh tempo pembayaran pokok pinjaman, bunga, atau kompensasi lain dari pinjaman subordinasi baik sebagian atau seluruhnya dilarang kurang dari 1 (satu) tahun, kecuali para pihak berdasarkan kesepakatan tertulis mempercepat pembayaran pinjaman subordinasi dengan ketentuan Perusahaan Efek tetap memenuhi persyaratan besarnya MKBD

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai pemeliharaan dan pelaporan modal kerja bersih disesuaikan; d. dalam hal pembayaran pinjaman subordinasi pada saat jatuh tempo menyebabkan Perusahaan Efek tidak memenuhi persyaratan MKBD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai pemeliharaan dan pelaporan modal kerja bersih disesuaikan, tanggal jatuh tempo pokok pinjaman, bunga, atau kompensasi lain pinjaman subordinasi secara otomatis diperpanjang sampai dengan saat Perusahaan Efek dapat melakukan pembayaran tanpa menyebabkan pelanggaran persyaratan MKBD; e. perjanjian pinjaman subordinasi dapat memberikan pilihan penyelesaian sebagai berikut:

1. penyelesaian secara tunai;
2. penyelesaian melalui konversi atas pinjaman subordinasi baik sebagian maupun seluruhnya ke dalam saham Perusahaan Efek yang belum ditempatkan kepada pemberi pinjaman subordinasi, setiap saat, dengan ketentuan sebagai berikut: a) rencana penyelesaian melalui konversi wajib terlebih dahulu disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh persetujuan dalam rangka pemenuhan atas ketentuan Pasal 35 ayat (1) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 45 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal; dan b) rencana penyelesaian melalui konversi wajib mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham Perusahaan Efek; dan
3. penyelesaian dengan cara pemegang saham tertentu menghibahkan saham Perusahaan Efek

milik pemegang saham tersebut kepada Perusahaan Efek, kemudian saham tersebut dipergunakan oleh Perusahaan Efek untuk menyelesaikan pinjaman subordinasi baik sebagian maupun seluruhnya atas pilihan pemberi pinjaman subordinasi, dengan ketentuan sebagai berikut: a) rencana penyelesaian melalui konversi wajib terlebih dahulu disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh persetujuan untuk pemenuhan atas ketentuan Pasal 35 ayat (1) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal; dan b) rencana penyelesaian wajib mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham Perusahaan Efek; f. kedudukan hak pemberi pinjaman subordinasi adalah lebih rendah daripada kedudukan hak pemberi pinjaman lain; g. ketentuan dalam perjanjian pinjaman subordinasi wajib menyatakan bahwa hak pemberi pinjaman subordinasi untuk menerima pembayaran pokok pinjaman, bunga, atau kompensasi lain wajib dilakukan setelah semua hak pemberi pinjaman lain untuk menerima pembayaran pokok pinjaman, bunga, atau kompensasi lain yang sudah jatuh tempo lebih dahulu atau bersamaan dengan pinjaman subordinasi termasuk hak kepemilikan manfaat atas rekening Efek Perusahaan Efek tersebut telah dibayarkan; dan h. Perusahaan Efek dilarang menjaminkan aset perusahaan yang termasuk dalam unsur perhitungan MKBD, Efek atau aset lain milik nasabah yang disimpan dalam kustodian perusahaan, atau aset perusahaan yang digunakan dalam administrasi rekening Efek.

Dalam menjalankan fungsinya, Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib membuat formulir standar perjanjian pinjaman subordinasi yang isinya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dapat digunakan oleh Perusahaan Efek yang menjadi anggota Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Perusahaan Efek yang bukan anggota Lembaga Kliring dan Penjaminan dapat menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Perusahaan Efek yang tidak menggunakan formulir standar perjanjian pinjaman subordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat membuat perjanjian pinjaman subordinasi yang isinya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal Perusahaan Efek adalah anggota Lembaga Kliring dan Penjaminan, perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Formulir standar perjanjian subordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan perjanjian pinjaman subordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disertai pendapat hukum dari 2 (dua) konsultan hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapat persetujuan sebelum berlaku.

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa: a. peringatan tertulis; b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha; f. pembatalan persetujuan; dan/atau g. pembatalan pendaftaran. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada masyarakat.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-28/PM/1999 tentang Pokok-Pokok Ketentuan Perjanjian Pinjaman Sub Ordinasi Perusahaan Efek, beserta Peraturan Nomor V.D.7 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2017

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY