PMK No. 21 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Semua Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2026 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU PADA SEMUA INSTANSI PENGELOLA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak di semua kementerian negara/lembaga, meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan memberikan kepastian hukum, diperlukan dasar hukum pungutan atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil yang berlaku pada semua Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada semua Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2025 tentang Tata
Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan Penyelesaian
Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan
Negara
Bukan
Pajak
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 156, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 7140);
5.
Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
6.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
1063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124
Tahun
2024
tentang
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 1208);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU PADA SEMUA INSTANSI PENGELOLA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK.
Pasal 1
(1)
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat
volatil yang berlaku pada semua Instansi Pengelola
Penerimaan
Negara
Bukan
Pajak
meliputi
penerimaan dari:
a.
hak penamaan;
b.
penjualan hak cetak publikasi;
c.
penerimaan
dari
sisa
pelaksanaan
ekshibisi
kementerian negara/lembaga;
d.
jasa penyediaan ruang promosi;
e.
biaya lainnya pada fasilitas yang telah mendapatkan
pengaturan tarif penggunaan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan atau pemanfaatan
barang/fasilitas yang telah mendapat persetujuan
pengelola
barang
milik
negara
pada
Instansi
Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak, atas:
1.
kehilangan
atau
kerusakan
barang
atau
fasilitas;
2.
pelanggaran
ketentuan
penggunaan/
pemanfaatan barang atau fasilitas; dan
3.
amenitas
termasuk
biaya
pencucian
perlengkapan kamar asrama/mess/wisma yang
merupakan pemanfaatan barang milik negara.
(2)
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat
volatil yang berlaku pada semua Instansi Pengelola
Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berasal dari:
a. Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penerimaan yang berasal dari:
- pembayaran atas hak eksklusif untuk menamai sebuah fasilitas atau objek barang milik negara pada Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan
- pembayaran atas hak eksklusif untuk menamai hasil penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara, berdasarkan permintaan Wajib Bayar. b. Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penerimaan oleh Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak yang melepaskan haknya untuk mencetak dan mendistribusikan karya kepada penerbit. c. Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penerimaan yang berasal dari penjualan sisa ekshibisi yang diselenggarakan Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak. d. Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan penerimaan yang berasal dari pemanfaatan objek untuk promosi barang atau jasa. e. Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan biaya yang dikenakan atas penggunaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau pemanfaatan barang/fasilitas yang telah mendapat persetujuan pengelola barang milik negara yang berupa biaya atas kehilangan atau kerusakan barang/fasilitas, biaya pelanggaran ketentuan penggunaan/ pemanfaatan barang atau fasilitas dan biaya amenitas termasuk biaya pencucian perlengkapan kamar asrama/mess/wisma yang merupakan pemanfaatan barang milik negara.
Pasal 2 (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama. (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam perjanjian kerja sama. (3) Penetapan nominal yang tercantum dalam perjanjian kerja sama dilakukan berdasarkan: a. Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a angka 1 dikenakan paling sedikit memperhitungkan: 1. nilai eksklusifitas; dan 2. biaya atas jasa penilai untuk penilaian nilai
eksklusifitas atas fasilitas atau objek barang
milik
negara
pada
Instansi
Pengelola
Penerimaan Negara Bukan Pajak.
b.
Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf
a
angka
2
dikenakan
paling
sedikit
memperhitungkan nilai eksklusifitas.
c.
Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf
b dikenakan paling sedikit memperhitungkan nilai
ekonomis publikasi.
d.
Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf
c dikenakan paling sedikit memperhitungkan nilai
wajar dari kondisi sisa pelaksanaan ekshibisi.
e.
Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf
d dikenakan paling sedikit memperhitungkan:
1.
nilai ekonomis ruang promosi; dan
2.
biaya atas jasa penilai untuk penilaian nilai
ekonomis
ruang
promosi
sebagaimana
dimaksud dalam angka 1.
Pasal 3 Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, dihitung berdasarkan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 4
(1) Ketentuan mengenai penilaian atas nilai eksklusifitas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a
angka 1, penilaian nilai wajar dari kondisi sisa pelaksanaan
ekshibisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)
huruf d, dan penilaian nilai ekonomis ruang promosi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e
angka 1, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai penilaian barang milik negara.
(2) Penunjukan Wajib Bayar jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang bersifat volatil yang berlaku pada semua
Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c
dan Pasal 1 ayat (2) huruf a angka 1, dilakukan secara
terbuka, bersaing, transparan, adil atau tidak diskriminatif,
dan
akuntabel
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
Pasal 5 (1) Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).
(2) Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 6 Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang berlaku pada semua Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor ke Kas Negara.
Pasal 7 Dalam hal Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak telah memiliki peraturan perundang-undangan mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak berkenaan.
Pasal 8 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Ditandatangani secara elektronik Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 April 2026
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
PURBAYA YUDHI SADEWA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2026 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU PADA SEMUA INSTANSI PENGELOLA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU PADA SEMUA INSTANSI
PENGELOLA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
I. BIAYA LAINNYA PADA FASILITAS YANG TELAH MENDAPATKAN PENGATURAN TARIF PENGGUNAAN SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PEMANFAATAN BARANG/FASILITAS YANG TELAH MENDAPAT PERSETUJUAN PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA PADA INSTANSI PENGELOLA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK No Jenis Biaya Lainnya Formula Tarif A. Kehilangan atau kerusakan barang atau fasilitas
- Menghilangkan atau merusak barang
atau fasilitas
300% x harga
pembelian atau
harga pengadaan - Mengotori atau merusak sprei tempat tidur (bed sheets) sehingga rusak dan/atau tidak dapat dibersihkan 300% x harga pembelian B. Pelanggaran ketentuan penggunaan/pemanfaatan barang atau fasilitas
- Merokok di dalam kamar non-smoking 200% x tarif penggunaan kamar
- Menurunkan kasur (bed down) 100% x tarif penggunaan kamar
- Waktu check-in lebih awal dari jam
check-in seharusnya
50% x tarif
penggunaan kamar - Waktu check-out melebihi jam check-out seharusnya 50% x tarif penggunaan kamar C. Biaya amenitas
- Biaya amenitas, termasuk biaya pencucian perlengkapan kamar asrama/mess/wisma yang merupakan pemanfaatan barang milik negara Rp50.000,00
- Penambahan tempat tidur 50% x tarif penggunaan kamar tipe terendah
II. CONTOH PENGENAAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU PADA SEMUA INSTANSI PENGELOLA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
A. Kehilangan atau kerusakan barang atau fasilitas
- Menghilangkan atau merusak barang atau fasilitas Formula: 300% x harga pembelian/pengadaan Contoh Kasus 1: Seorang tamu menginap di Pusdiklat Kementerian X dan menghilangkan remote AC yang terdapat di kamar. Berdasarkan data pengadaan, harga pengadaan satu unit remote AC tersebut adalah Rp150.000,00. Biaya yang dikenakan = 300% x Rp150.000,00 = Rp450.000,00 Contoh Kasus 2: Seorang tamu menginap di Pusdiklat Kementerian Y dan merusakkan kursi yang terdapat di kamar. Berdasarkan data pengadaan, harga satu unit kursi tersebut adalah Rp750.000,00. Kerusakan bersifat permanen dan tidak dapat diperbaiki oleh teknisi internal. Biaya yang dikenakan = 300% x Rp750.000,00 = Rp2.250.000,00
- Mengotori atau merusak sprei tempat tidur (bed sheets) sehingga rusak dan/atau tidak dapat dibersihkan Formula: 300% x harga pembelian Contoh Kasus: Seorang tamu menginap di Asrama Pusdiklat Kementerian Z, dan tidak sengaja menumpahkan pewarna kain ke sprei ukuran queen sehingga meninggalkan noda permanen. Setelah dicuci menggunakan standar pencucian internal, noda tetap tidak hilang. Harga pembelian sprei tersebut adalah Rp120.000,00. Biaya yang dikenakan = 300% x Rp120.000,00 = Rp360.000,00
B. Pelanggaran ketentuan penggunaan/pemanfaatan barang atau fasilitas
Merokok di dalam kamar non-smoking Formula: 200% x tarif penggunaan kamar Contoh Kasus: Seorang pegawai yang menempati kamar tipe standar di Asrama Pemerintah kedapatan merokok di dalam kamar yang ditetapkan sebagai zona non-smoking. Tarif penggunaan kamar tipe standar tersebut adalah Rp400.000,00 per malam. Biaya yang dikenakan = 200% x Rp400.000,00 = Rp800.000,00
Menurunkan Kasur (bed down) Formula: 100% x tarif penggunaan kamar Contoh Kasus: Seorang tamu menurunkan kasur dari rangka kasur dan menempatkannya langsung di lantai tanpa izin petugas, sehingga memerlukan pembersihan khusus. Tarif penggunaan kamar tipe standar tersebut adalah Rp350.000,00 per malam. Biaya yang dikenakan = 100% x Rp350.000,00 = Rp350.000,00
Waktu check-in lebih awal dari jam check-in seharusnya Formula: 50% x tarif penggunaan kamar Contoh Kasus: Check-in resmi di Guest House dimulai pukul 14.00 WIB. Seorang tamu datang dan meminta check-in pada pukul 09.00 WIB karena agenda kedinasan. Tarif penggunaan kamar tipe deluxe tersebut adalah Rp600.000,00 per malam. Biaya yang dikenakan = 50% x Rp600.000,00 = Rp300.000,00
Waktu check-out melebihi jam check-out seharusnya Formula: 50% x tarif penggunaan kamar Contoh Kasus: Check-out resmi di Guest House adalah pukul 12.00 WIB. Tamu meminta perpanjangan karena rapat selesai pada sore hari, dan baru check-out pukul 16.00 WIB. Tarif penggunaan kamar tipe standar tersebut adalah Rp500.000,00 per malam. Biaya yang dikenakan = 50% x Rp500.000,00 = Rp250.000,00
C. Biaya amenitas
- Biaya amenitas, termasuk biaya pencucian perlengkapan kamar Formula: Rp50.000,00 Contoh Kasus: Hasil penilaian KPKNL atas sewa kamar pada tipe standar di Asrama Kementerian X di Mataram sebesar Rp250.000,00 per kamar per hari. Satker pengelola memperhitungkan biaya pencucian perlengkapan kamar (sprei, sarung bantal, handuk) dan menyediakan fasilitas tambahan berupa fasilitas amenitas seperti shampoo, shower gel, tooth brush, dan perlengkapan amenitas lainnya, sehingga Wajib Bayar dikenakan tarif sewa sebesar Rp300.000,00 per kamar per hari.
- Penambahan tempat tidur Formula: 50% x tarif penggunaan kamar tipe terendah
Contoh Kasus:
Asrama Kementerian Z di Mataram memiliki 2 (dua) tipe kamar, yaitu tipe
standar dengan harga Rp350.000,00 per hari dan tipe suite dengan harga
Rp900.000,00 per hari. Karena melaksanakan penugasan penelitian
pada masa libur panjang dan kapasitas kamar penginapan hotel yang
penuh, Wajib Bayar A dan 2 rekannya akhirnya menyewa 1 (satu) kamar
tipe suite di hotel praktik Politeknik Pariwisata Z Mataram selama 3 hari
(2 malam) dengan tambahan 1 (satu) tempat tidur. Selain membayar
harga sewa 1 (satu) kamar tipe suite tersebut, atas penambahan tempat
tidur tersebut Wajib Bayar A juga perlu membayar biaya tambahan
tempat tidur.
Biaya yang dikenakan = 50% x Rp350.000,00 (tarif kamar tipe terendah)
= Rp175.000,00
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PURBAYA YUDHI SADEWA
Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak di semua kementerian negara/lembaga, meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan memberikan kepastian hukum, diperlukan dasar hukum pungutan atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil yang berlaku pada semua Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu
- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2025 tentang Tata
Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan Penyelesaian
Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan
Negara
Bukan
Pajak
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 156, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 7140);
5.
Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
6.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
1063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124
Tahun
2024
tentang
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 1208);
