Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERPRES Berlaku

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan

Tunjangan Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial

yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Mediator

Hubungan Industrial adalah tunjangan jabatan fungsional

yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan

ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Mediator

Hubungan Industrial sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

www.peraturan.go.id

2016, No.247

Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara

penuh dalam Jabatan Fungsional Mediator Hubungan

Industrial diberikan Tunjangan Mediator Hubungan Industrial

setiap bulan.

Pasal 3

Besarnya Tunjangan Mediator Hubungan Industrial

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Presiden ini.

Pasal 4

Pemberian Tunjangan Mediator Hubungan Industrial bagi

Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada pemerintah pusat

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

dan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada pemerintah

daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah.

Pasal 5

Pemberian Tunjangan Mediator Hubungan Industrial

dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 diangkat dalam jabatan struktural

atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang

mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan

Presiden Nomor 42 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan

Perantara Hubungan Industrial, dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

www.peraturan.go.id

2016, No.247 -4-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundanganPeraturan Presiden ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 November 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 22 November 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

www.peraturan.go.id

2016, No.247

LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 94 TAHUN 2016

TENTANG

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL

No JABATAN FUNGSIONAL TUNJANGAN (Rp)

JABATAN FUNGSIONAL MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL

Mediator Hubungan Industrial

  1. Rp1.260.000,00 Madya Mediator Hubungan Industrial
  2. Rp960.000,00 Muda Mediator Hubungan Industrial
  3. Rp540.000,00 Pertama

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

www.peraturan.go.id

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Industrial, nomenklatur jabatan fungsional perantara

hubungan industrial perlu disesuaikan;

  • bahwa Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2007 tentang

Tunjangan Jabatan Fungsional Perantara Hubungan

Industrial perlu dilakukan penyesuaian dalam rangka

peningkatan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko

pekerjaan jabatan fungsional dalam rangka

meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan

produktifitas kerja;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

www.peraturan.go.id

2016, No.247 -2-

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4356);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang

Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah

Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 123);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

  1. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994

tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5121);

Referensi Silang (6)
UU 2/2004 — PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
PP 7/1977 — Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977...
PP 30/2015 — PERUBAHAN KETUJUH BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH
PP 16/1994 — Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994...
PP 40/2010 — PERUBAHAN ATAS
PERPRES 42/2007 — Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2007 tentang...