Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERPRES Berlaku

HAK KEUANGAN BAGI DEPUTI DAN TENAGA PROFESIONAL PADA UNIT

Pasal 1

Kepada Deputi dan Tenaga Profesional pada Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan diberikan Hak Keuangan setiap bulan.

Pasal 2

Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

  1. Asisten Ahli;
  2. Asisten; dan
  3. Asisten Muda dan Tenaga Terampil.

Pasal 3

Besarnya Hak Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 4

(1) Hak Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan

pendapatan keseluruhan yang diterima oleh Deputi dan Tenaga Profesional pada Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan sudah termasuk Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Pangan, dan Tunjangan Kinerja.

(2) Hak Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Deputi dan

Tenaga Profesional yang berasal dari Pegawai Negeri, dibayarkan sebesar selisih antara Hak Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini dengan penghasilan yang telah diterima sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 5

Pajak penghasilan atas Hak Keuangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

2014, No.195 3

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, ditetapkan oleh Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Menteri Keuangan, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id

2014, No.195 4

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 85 TAHUN 2014

TENTANG HAK KEUANGAN BAGI DEPUTI DAN TENAGA

PROFESIONAL PADA UNIT KERJA PRESIDEN BIDANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

HAK KEUANGAN DEPUTI DAN TENAGA PROFESIONAL UNIT KERJA PRESIDEN

BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

No. Jabatan Kelas Jabatan Hak Keuangan

  1. Deputi 18 Rp 47.065.090,00

17 Rp 42.835.090,00

16 Rp 31.625.090,00

  1. Asisten Ahli 16 Rp 30.218.790,00

15 Rp 27.768.790,00

14 Rp 25.588.790,00

  1. Asisten 14 Rp 23.943.870,00

13 Rp 19.613.870,00

12 Rp 17.603.870,00

  1. Asisten Muda dan Tenaga 11 Rp 14.340.130,00 Terampil 10 Rp 11.910.130,00

9 Rp 11.010.130,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

www.djpp.kemenkumham.go.id

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23A Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 tentang Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, perlu

MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 tentang Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor );

www.djpp.kemenkumham.go.id

2014, No.195 2

Referensi Silang (1)
PERPRES 54/2009 — Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 tentang...